Kecamatan Kutawaringin

Kunker Camat dan Kepala SKPD Kabupaten Sangau

2010-05-04T12:48:00.003+07:00

Kutawaringin, 4 Mei 2010

Sejumlah pejabat para Kepala SKPD Kabupaten sanggau Propinsi Kalimantan Barat pada hari ini telah melakukan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten Bandung. Rombongan sebanyak kurang lebih 50 Orang yg terdiri dari Para Camat dan Kepala Dinas se Kabupaten Sanggau, di Pimpin secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati Sanggau Bapak Poulus Hadi, S.IP melakukan study banding dan pengkajian tentang pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Bandung.

Rombongan diterima oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung Bapak H. Yudi Haryanto,SH,SP.1 mewakili Bupati Bandung di dampingi oleh beberapa pejabat Camat, Kabag dan Kepala SKPD Kabupaten Bandung, mengingat saat itu para pucuk pimpinan Pemda Kabupaten Bandung tengah disibukan oleh kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintahan dan setelahnya rombongan langsung di arahkan ke Kecamatan Kutawaringin sebagai salah satu sample Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Bandung.

Setelah melihat kondisi riil pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Kutawaringin, peserta menyatakan kepuasannya atas data-data yg di peroleh secara langsung di Kecamatan dan rombongan akan segera menjadikan bahan acuan dalam rangka implementasi pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sanggau.

Rumah Mewah Jadi Kendala dalam Pendataan

2010-05-01T09:51:00.001+07:00

Sabtu, 01/05/2010 - 09:35

SOREANG, (PRLM).-Sensus penduduk di Kabupaten Bandung dimulai dari pendataan di rumah dinas Bupati Bandung Obar Sobarna, Sabtu (1/5) pukul 08.00 WIB. Setelah itu, sebanyak 6.228 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di Kab. Bandung disebar di 31 kecamatan di Kab. Bandung.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bandung Sugiri Sutardi, kesulitan terbesar sensus di Kab. Bandung yaitu melakukan pendataan di perumahan mewah, misalnya di Perumahan Dago Resort, Kec. Cimenyan.

"Biasanya petugas mengalami kesulitan untuk masuk dan melakukan pendataan, tapi kami sudah bekerja sama dengan aparat desa setempat. Kami berharap agar seluruh masyarakat bisa mendukung sensus penduduk, demi kelancaran pendataan di Kab. Bandung," ucap Sugiri.

Bupati Bandung Obar Sobarna mengatakan, berharap agar seluruh masyarakat mau bekerja sama demi kelancaran pendataan nasional, terutama di Kab. Bandung. "Karena dari data ini, kita bisa mengetahui kondisi populasi masyarakat di Kab. Bandung," ucap Obar. (A-175/kur)***

Kab. Bandung akan Gelar Pameran di Cingcin

2010-04-29T06:48:00.001+07:00

Kamis, 29/04/2010 - 03:25

SOREANG, (PRLM).- Memeriahkan ulang tahun ke-369 Kab. Bandung, Badan Perpustakaan Arsip dan Pengembangan Informasi (Bapapsi) Kab. Bandung menggelar pameran dinamika kreativitas mulai Kamis (29/4) di Terminal Cingcin Soreang. Rencananya pameran dibuka Bupati Bandung H. Obar Sobarna.

“Pameran berlangsung sampai 9 Mei dengan peserta 150 stand yang terdiri atas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), kecamatan, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD), dan perusahaan swasta,” kata Kepala Bapapsi, Dra. Hj. Tintin K, di ruang kerjanya, Rabu (28/4).

Pameran juga diisi dengan pelayana kepada masyarakat berupa pembuatan izin usaha, akta kelahiran, kartu kuning bagi pencari kerja, sertifikat tanah, perpanjangan SIM dan STNK dan pelayanan internet gratis. “Pameran untuk mempromosikan seluruh potensi dan produk unggulan yang ada dari para pelaku usaha baik yang berskala kecil, menengah maupun besar,” katanya. (A-71/das)***

Obar Pimpin Upacara HUT ke-369 Kab. Bandung

2010-04-20T11:33:00.001+07:00

Selasa, 20/04/2010 - 09:35

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung H. Obar Sobarna memimpin upacara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-369 dan Hari Kartini di Lapngan Upakarti Soreang, Selasa (20/4). Tema peringatakan HUT Kab. Bandung tahun ini adalah "Toweksa" atau perhatian kepada nasib masyarakat.

"Tidak ada pembedaan perlakuan pembangunan antara kecamatan maupun desa/kelurahan. Kita jangan terpaku pada keinginan beberapa orang yang menyatakan ada wilayah Kab. Bandung yang termarjinalkan," kata Obar.

Pada tahun 2010 ini, kata Obar, ada dua agenda besar yakni tuan rumah Porda Jabar dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). "Penyelenggara pemilukada harus bekerja sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah ditentukan. Sedangkan warga masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Kab. Bandung lima tahun ke depan," katanya.

Upacara puncak HUT Kab. Bandung dihadiri para kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), para camat, alim ulama dan tokoh masyarakat/pemuda. Pada kesempatan itu Obar juga menyerahlan berbagai penghargaan kepada juara lomba-lomba yang diadakan untuk memperingati HUT Kab. Bandung.(A-71/A-147)***

Bupati Bandung Buka "Gebyar Pariwisata"

2010-04-18T11:42:00.002+07:00

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung H. Obar Sobarna membuka "Gebyar Pariwisata" Kab. Bandung di Lapangan Upakarti Soreang, Minggu (18/4). Acara untuk lebih mempromosikan berbagai potensi wisata Kab. Bandung alam, kuliner, maupun kesenian.

"Kab. Bandung memiliki banyak potensi wisata alam seperti Kec. Rancabali terdapat Kawah Putih, Situ Patengan, dan Rancaupas. Sedangkan di Kec. Ciwidey terdapat pertanian stroberi, kerajinan, rumah makan khas Sunda, dan lain-lain," kata Obar.

Demikian pula Kec. Pangalengan memiliki Situ Cileunca, pemandian air panas, dan arung jeram. "Sedangkan kampung adat di Desa Cikalong, Kec. Cimaung, dan Arjasari. Belum lagi dengan wisata kuliner, konveksi Soreang, dan cenderamata," ujarnya.(A-71/A-147)***

Keterbukaan Informasi Publik

2010-04-15T22:09:00.002+07:00

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dinilai tidak akan mengancam otoritas yang dimiliki oleh pejabat publik. Justru UU KIP dapat menjadi katalis dalam pemisahan antara informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat dengan informasi yang bersifat rahasia.

Penilaian ini dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab kekhawatiran akan berkurangnya otoritas pejabat pemerintah akibat kewajiban yang muncul dari diterapkannya Undang-Undang ini. Menurut Staf Ahli Menkominfo Bidang Media Massa Henry Subiakto, UU KIP akan menjadi jawaban bagi sejumlah problem yang berkaitan dengan informasi publik.

Henry mencontohkan jika wartawan bertanya pada seorang pejabat pemerintah, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri. "Biasanya jawaban muncul bergantung dari si pejabat. Bisa dijawab, bisa juga tidak. Dengan adanya UU KIP, jawaban tersebut harus diberikan paling lambat 10 hari," ungkapnya.

Dari perspektif pemerintah sendiri, keberadaan undang-undang ini akan membantu dalam penyediaan informasi kepada publik. "Jadi bisa dipilah mana yang untuk konsumsi publik, mana yang masuk kategori rahasia negara," imbuh Henry.

Jika terjadi perbedaan persepsi tentang suatu informasi apakah termasuk hak publik atau bukan, di sinilah kemudian Komisi Informasi Pusat menjalankan salah satu fungsinya, yaitu melakukan mediasi dalam sengketa informasi publik.

Henry, yang juga dosen Komunikasi Universitas Airlangga ini mengatakan, sebelum adanya Komisi Informasi, tidak dapat diketahui seberapa banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa informasi publik. "Nantinya, dengan terbentuknya komisi ini, dapat diukur sebanyak apa persoalan sengketa informasi publik terjadi di Indonesia," ujarnya.

Komisi Informasi sendiri baru dalam tahap seleksi anggota Komisi Informasi Pusat. Sementara keberadaan Komisi ini nantinya juga akan dibentuk di daerah-daerah, sejak tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. "Tapi, jika Komisi Informasi belum terbentuk di daerah, maka tugasnya dibebankan kepada Komisi Informasi Pusat," tukas Henry.

Namun, Henry tidak berani menjamin apakah keberadaan Komisi Informasi akan lebih baik kinerjanya daripada komisi-komisi lainnya yang mendapat cemoohan dari masyarakat dan dijuluki "macan ompong". "Optimis itu harus. Justru teman-teman media massa harus membantu agar kinerja komisi ini menjadi lebih baik," kilahnya seraya bercanda mengatakan sampai saat ini dia belum melihat ada "macan yang ompong".

Indonesia sendiri patut berbangga. Diantara negara-negara di Asia, baru Indonesia yang menerapkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU yang memakan waktu hingga tujuh tahun sampai akhirnya disahkan pada April 2008 silam, berisikan tentang ketentuan yang mengatur informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.

Sebelum undang-undang ini disahkan pun, keterbukaan informasi sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan,mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Bentuknya pun bermacam-macam tergantung output informasi yang dibutuhkan. Ada yang lewat website, ada yang lewat SMS center, call center, hingga komputer touch screen.

Yunus Artikel ini juga ditampilkan di wartaeGov.com

Malam Nanti, Hujan Meteor Lyrids Mulai Turun

2010-04-15T20:46:00.001+07:00

TEMPO Interaktif, Bandung - Hujan meteor Lyrids akan turun mulai malam ini hingga 26 April 2010. Fenomena tahunan itu bisa disaksikan di seluruh Indonesia selepas tengah malam.

Menurut peneliti utama astronomi dan astrofisika di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin, masa puncak hujan meteor terjadi pada 21-22 April. Saat itu, diperkirakan ada 10-20 meteor yang muncul setiap jam.

"Biasanya pada saat-saat tertentu terjadi lonjakan meteor, tapi tahun ini normal," katanya, Kamis (15/4/2010). Meteor dari komet Tatcher tersebut mulai diketahui astronom sejak 2600 tahun lalu.

Hujan meteor itu akan turun dekat rasi Lyra. Letaknya berada di antara horison hingga atas langit sebelah timur laut. Dengan kondisi cuaca yang mulai memasukim musim kemarau, ditandai dengan hujan yang jarang turun, kata dia, kemungkinan besar hujan meteor itu bisa disaksikan tanpa dihalangi awan selepas pukul 01.00 dinihari hingga menjelang subuh.

Hujan meteor itu bisa disaksikan dengan jelas oleh penduduk bumi di belahan utara. Di Indonesia yang berada di khatulistiwa, kata astronom dari Observatorium Bosscha Evan Irawan Akbar, kemungkinan agak sulit dilihat. "Posisinya dekat horison, mungkin agak terhalang pepohonan," katanya. Sebelum dan sesudah masa puncaknya, jumlah meteor yang jatuh diperkirakan hanya sebuah tiap jam.

Bagi para astronom, hujan meteor dari komet yang muncul tiap 415 tahun dekat bumi ini dianggap biasa. Hujan meteor itu berasal dari lapisan es komet yang mencair ketika orbitnya dekat dengan matahari. Partikel debu, es, dan batu yang terlepas itu terbakar di atmosfir sebelum jatuh ke bumi.

Menurut Evan, tahun ini ada 11 hujan meteor yang besar termasuk Lyrids. Setiap tahun, bumi disiram sekitar 25 ribu ton debu angkasa.

ANWAR SISWADI

LARASITA - KUTAWARIGIN

2010-04-13T13:43:00.006+07:00

Masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan bila membuat sertifikat tanah, tapi cukup menunggu di desanya masing-masing, mulai dari penyiapan dan penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertifikat yang telah selesai diproses.

''Kemudahan layanan seperti itu dimungkinkan adanya sistem Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan layanan front office mobile secara online dengan Kantor Pertanahan,'' kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ir.M.Rukhiyat Noor.MM di Jakarta.

Sistem ini disebutnya, dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan. Sampai saat ini sistem Larasita terus berkeliling dari desa ke desa untuk melayani masyarakat.

Bil a sebelumnya untuk mengurus sertifikat, si pemilik tanah paling tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di kabupaten dengan menghabiskan biaya transportasi dan lain-lain yang cukup besar, maka dengan sistem Larasita biaya itu ditiadakan.

Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk para perantara (calo), karena mereka cukup menunggu di desanya saja karena Larasita sesuai jadualnya akan datang ke desa-desa itu.

Peralatan ini merupakan fasilitas utama bagi para petugas lapangan melakukan entri data secara online. Antena dengan radius 18 km tersebut diposisikan di halaman belakang Kantor Pertanahan.

Senada dengan pernyataan di atas dalam kesempatan ini Selasa, 13 April 2010 Tim Larsita BPN Kabupaten Bandung dengan di pimpin oleh Kasi Permasalahan Pertanahan Bapak Tatang sofyan berkunjung ke Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk jemput bola pelayanan sertifikat kepada warga masyarakat Kecamatan Kutawaringin yang terdiri dari 11 Desa, dengan adanya Larasita ini dikatakan oleh kasi Permasalahan Pertanahan Bukan hanya untuk pelayanan sertikasi tanah semata, akan tetapi lenbih di fokuskan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pertanahan di daerah.

Hasil yang di perpoleh untuk layanan sertifikat di tingkat Kecamatan Kutawaringin cukup di respons oleh beberapa desa yang berdekatan, namun masih di sayangkan secara prosedur penjadwalan belum secara rutin hal ini disebabkan sehubungan dengan keberadaan layanan mobil yang terbatas, sehingga untuk selanjutnya di harapkan kepada perangkat desa dapat pro aktif mengkoordinir secara langsung pemohon serifikasi tanah di lapangan.

Komisi A Minta Kekosongan Camat Diisi

2010-04-10T09:15:00.002+07:00

ANGGOTA Komisi A DPRD Kab. Bandung H. Asep Anwar Mahpudin meminta bupati segera mengisi kekosongan camat di tujuh kecamatan karena bisa memengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pengisian Jabatan terkesan tambal sulam. Jabatan camat yang kosong diisi camat dari daerah lain, tetapi kecamatan yang ditinggalkan dibiarkan kosong, katanya, Kamis (8/4).

Kecamatan yang tidak mempunyai camat adalah Kec. Nagreg, Rancaekek, Solokanjeruk, Kertasari, Pacet. Arjsari, dan Kec. Kutawaringin. Bupati mengangkat camat Kutawaringin Agus Suhartono sebagai Camat Ibun, tetapi Camat Kutawaringin dibiarkan kosong. Demikian pula Camat Margaasih, diisi oleh camat Nagreg, tetapi camat Nagreg malah tidak diisi," katanya. (A-71)***

SEBUAH TEROBOSAN UNTUK NEGERI !

2010-04-02T23:55:00.002+07:00

SEBUAH TEROBOSAN UNTUK NEGERI
Software Birokrasi Maya v1.0 memuat informasi tentang biodata penduduk yang bermukim dalam wilayah Desa / Kelurahan. Informasi tersebut disimpan sebagai arsip desa berupa data penduduk. Kebanyakan arsip-arsip tersebut saat ini masih dikerjakan secara manual dan tersusun dalam kumpulan buku yang banyak.

Dalam banyak hal, terkadang pemerintahan Desa / Kelurahan memerlukan data tersebut untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayahnya. Untuk kasus semacam ini, aparat yang bersangkutan akhirnya terpaksa harus melakukan peninjauan ulang terhadap berkas desa dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data yang cukup akurat. Dampak dari hal tersebut adalah kinerja pemerintahan desa / kelurahan belum bisa mencapai level yang diharapkan.

Dari sudut pandang yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Teknologi Informasi telah mengakomodasikan banyak kemudahan. Sayangnya, penerapan teknologinya masih belum merata. Hal ini masih diperparah dengan kurangnya kualifikasi sumber daya manusia di Instansi Pemerintahan Desa / Kelurahan. Selain itu, terdapat asumsi yang tidak tepat, bahwa Implementasi Komputerisasi untuk Desa / Kelurahan adalah suatu yang sulit dipelajari dan merepotkan. Padahal, dengan penerapan yang tepat, komputerisasi akan amat bermanfaat dalam menunjang peningkatan kinerja pemerintahan Desa / Kelurahan.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan ketertiban administrasi data kependudukan. Implementasinya, di beberapa daerah telah dikembangkan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Namun, aplikasi SIAK ini masih terbatas penerapannya hingga tingkat kecamatan. Sementara untuk tingkat desa / kelurahan, aplikasi khusus untuk administrasi kependudukan belum tersedia secara spesifik.

Atas dasar latar belakang tersebut, Tim kami mengembangkan aplikasi database yaitu Software Birokrasi Maya v1.0 Software tersebut telah diupayakan sedemikian rupa untuk mengikuti format aturan data baku kependudukan yang baru, sesuai dengan format data yang ditetapkan oleh pemerintah tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan aplikasi ini, Pemerintahan Desa / Kelurahan dapat mendata dan memantau setiap perubahan data penduduk secara cepat dan efektif.

Aplikasi Database Software Birokrasi Maya v1.0 ini tersedia untuk melakukan perekaman data penduduk, baik yang baru lahir, yang berdomisili, hingga yang telah pindah / mutasi, maupun yang telah meninggal dunia. Selain itu, Software Birokrasi Maya v1.0 tersebut juga telah kami lengkapi dengan administrasi pengurusan dokumen (surat-menyurat) yang selama ini masih ditangani secara manual.
Program ini telah dirancang untuk memudahkan user dalam mengisikan data secara cepat, sehingga dengan SDM petugas yang bersangkutan dapat mempelajari, beradaptasi dan mengoperasikannya tanpa banyak kesulitan. Data-data penduduk yang telah terekam di komputer dapat diolah secara cepat untuk menampilkan data-data agregat dan informasi statistik kependudukan berdasarkan kategori tertentu. Perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini juga tidak harus memiliki spesifikasi yang tinggi dan mahal.

Software Birokrasi Maya v1.0 ini juga dilengkapi dengan form pencarian penduduk, pekerjaan, informasi lowongan kerja sampai bisa mengetahui silsilah penduduk dalam satu desa sebagai program unggulan di Software Birokrasi Maya v1.0 ini.

TARGET DAN TUJUAN
TARGET:
Target pengguna Software Birokrasi Maya v1.0 adalah Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan.

TUJUAN:
Tujuan penggunaan Software Birokrasi Maya v1.0 antara lain:
1. Mempermudah Pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Propinsi dalam hal:
Pendataan penduduk
Sensus penduduk
Pendataan aset desa
Pendataan kekayaan penduduk
Pendataan kekayaan desa
Pendataan kriminalitas penduduk, kenakalan remaja
Mengetahui penduduk miskin (dihitung dari UMR daerah tersebut)
Mengetahui penduduk yang tidak memiliki IMB
Mengetahui penduduk yang bekerja ataupun yang pengangguran
Mengetahui penduduk usia produktif
Pendataan kelahiran penduduk
Pendataan kematian penduduk
Mengetahui silsilah penduduk dalam satu desa
Mengetahui tingkat kelahiran dan tingkat kematian penduduk dalam 1 tahun
dsb.
2. Membantu investor dalam mengetahui informasi potensi-potensi yang ada di Desa tersebut dengan cepat dan akurat.
3. Membantu pelayanan publik dalam hal pembuatan ataupun perpanjangan KTP dan KK.
4. Menyalurkan aspirasi warga dalam rangka ikut membangun Desa, karena disediakan form khusus "KRITIK & SARAN".

CARA MENDAPATKAN SOFTWARE
Anda dapat memeperoleh Software Birokrasi Maya v1.0 secara GRATIS! di: http://birokrasimaya.com

YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=IYoQqL3KX9k

Reformasi Birokrasi, Syarat Mutlak Pelayanan Publik dan Berantas Korupsi

2010-04-02T23:48:00.002+07:00

Akuntabilitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di semua level birokrasi bisa menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

Kaitan antara reformasi birokrasi, pelayanan public dan pemberantasan korupsi menegemuka dalam Dialog A21 yang bertajuk “Membangun Kembali Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia dalam Penciptaan Human Security” hasil kerja sama The Habibie Center (THC) dengan AccountAbility London, Selasa (19/12).

Muladi, Ketua Dewan Pengurus THC menyatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. “Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi yang mewarnai media massa,” ujarnya.

Kendati demikian, Gubernur Lemhanas itu menyatakan salut kepada pemerintah daerah yang sudah mampu memperbaiki layanan publik. Menurut dia, secara umum dapat dikatakan reformasi birokrasi di daerah tersebut sudah berhasil. Semangat otonomi daerah sangat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Pernyataan Muladi diamini oleh I Gede Winasa, Bupati Jembrana. Winasa menyebutkan otonomi daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan mujarab dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk maju,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, nama Kabupaten Jembrana dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona dalam setiap seminar, diskusi, lokakarya dan aktivitas ilmiah lain terkait dengan prestasinya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar rakyatnya. Hukumonline mencatat prestasi Jembrana dalam membebaskan seluruh biaya pendidikan tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Belum puas dengan itu, Pemkab Jembrana juga membebaskan biaya kesehatan kepada rakyatnya dengan mengikutsertakan rakyatnya pada program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain itu, Pemkab Jembrana juga melakukan penguatan ekonomi rakyat secara langsung program penyediaan dana bergulir dan dana talangan.

Kebijakan yang dikeluakan oleh Pemkab Jembrana ibarat oase di tengah gurun. Bagaimana tidak? Di tengah meningkatnya angka putus sekolah (drop out) akibat mahalnya biaya pendidikan; dan banyaknya rakyat yang menderita mal nutrisi akibat melambingnya biaya kesehatan, Pemkab Jembrana malah memutuskan untuk menggratiskan biaya kebutuhan dasar masyarakat itu.

Hebatnya lagi, Winasa menejelaskan bahwa kebijakan itu dikeluarkan bukan karena Jembrana memiliki PAD yang besar dan aset ekonomi yang kaya raya. “Dilihat dari PAD, Jembrana adalab kabupaten termiskin. Tidak pernah ada dollar amerika maupun yen jepang yang masuk ke kabupaten kami”.

Lantas apa kunci sukses Jembrana? Winasa menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ia menggunakan ‘Manajemen DOA’. “Manajemen DOA dimaksud adalah Efisiensi Dana, Orang dan Alat”. Selain itu, faktor lain yang mendorong kesuksesan Jembrana tak lain adalah keseragaman pola pikir aparat pemerintahannya yang menganggap dirinya tidak lain sebagai pelayan masyarakat.

Roy V. Salomo, Ahli Administrasi Negara Universitas Indonesia, mengatakan bahwa buruknya pelayanan publik di Indonesia antara lain disebabkan ketiadaan perangkat hukum yang mengatur standarisasi pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah.

Lebih lanjut Roy menjelaskan sebenarnya pemerintah bersama dengan DPR sedang menyusun RUU Pelayanan Publik yang memberikan standarisasi pelayanan publik. “Sayang, pembahasan RUU ini mandeg. Padahal pemerintah di daerah membutuhkan RUU ini” ujarnya. Bahkan, lanjut Roy, ada kecenderungan di kalangan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU ini.

Selain masalah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur, Roy menengarai hambatan juga datang dari organisasi birokrasi itu sendiri yang rata-rata cenderung menunjukkan perilaku korup. “Berdasarkan penelitian mahasiswa saya di SAMSAT Jakarta, disana banyak terjadi penyelewengan. Ini menunjukkan birokrasi kita masih setengah hati dalam melakukan pelayanan publik”.

Sementara itu, Anwar Ibrahim, Mantan Deputi Perdana Menteri yang juga hadir dalam dialog ini, menyoroti bagaimana hebatnya daya rusaknyua korupsi dalam kehidupan masyarakat. “Korupsi menghambat birokrasi untuk melakukan pelayanan publik”.

Mengenai korupsi, Anwar mengakui bahwa korupsi memang sudah menjadi persoalan mendasar di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Meski demikian, ia tidak sepakat jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa korupsi tidak mungkin bisa dihapuskan dan dilepaskan dari suatu birokrasi pemerintahan.

Ia mencontohkan Hongkong yang pada sekitar tahun 1960an tekenal dengan korupsinya, namun kini menjadi negara yang terkenal bersih dari korupsi. Anwar menjelaskan ada beberapa kunci keberhasilan Hongkong. “adanya suatu komisi nasional yang independen dalam pemberantasan korupsi kemudian diperkuat dengan dana dan resources yang cukup serta tenaga yang tegas dan terlatih”.

Selain perbaikan pada level birokrasi, Anwar juga mengatakan pentingnya peran pers untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan. Mengenai peran pers, Anwar mengakui bahwa Indonesia beruntung memilkiki pers yang sudah bebas mengekspresikan pendapat, satu hal yang menurutnya tidak terdapat di Malaysia. www.hukumonline.com [20/12/06]

22 korban masih tertimbun longsor

2010-02-26T08:30:00.001+07:00

PASIRJAMBU,(GM)-

Pada hari kedua, Rabu (24/2), tim evakuasi kembali menemukan 21 korban longsoran Bukit Waringin. Petugas memperkirakan ada 22 warga perumahan karyawan PT Chakra Perkebunan Dewata di Kp. Dewata, RW 11 Desa Tenjolaya, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandungyang masih tertimbun.

Petugas dari kepolisian dan TNI yang dibantu warga hanya bekerja setengah hari. Pencarian terpaksa dihentikan sekitar pukul 12.00 WIB karena hujan turun cukup deras di lokasi. Mereka khawatir akan terjadi longsor susulan.

Ke-21 korban yang ditemukan meninggal dunia yaitu Risman (20), Iis (25), Vanesa (2), Ina (26), Yulis (22), Ny. Otih (55), Ny. Eti (40), Ny. Neni (26), Jajang (52), Ny. Cicih (50), Sahna (52), Ayi (45), Tini (45), Amin (45), Neneng (13), Rani (2), Eca (35), Juju (26), Hadin Komarudin (35), Isman dan Aminudin.

Sedangkan korban yang masih belum ditemukan, Eyi (50), Alfartirvansah (3), Weni (26), Jeni (24), Irwan (25), Eka (25), Ma Enah (69), Lilis Suhirman (30), Entin Yayat (40), Asmy (3), Salfa (1), Eulis Ardi (25), Rismas (13), Kirana (4), Ratna (25), Popong (53), Nendi (13), Ikhsan (4), Suhirman (3), Dasep (3), Oneng (55) dan Ahmad Nuryadin (22).

Sementara bangunan yang rusak adalah 21 rumah karyawan PT Chakra Perkebunan Dewata (CPD), 1 kantor koperasi karyawan PT CPD, 1 kantor induk perkebunan PT CPD, 1 gedung serba guna karyawan dan gudang teknik PT CPD. Kerugian akibat peristiwa yang terjadi, Selasa (23/2) sekitar pukul 08.00 WIB itu diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Pantauan "GM" di lokasi kejadian, petugas mengevakuasi korban sejak pukul 08.00 WIB. Warga yang selamat hingga kemarin, masih mengungsi di perkebunan menunggu truk yang akan mengangkut mereka ke rumah saudaranya, baik yang berada di daerah Ciwidey maupun di Pasirjambu.

Satlat Kab. Bandung mengirimkan bantuan 6 kuintal beras, 500 dus mi instan, dan 300 selimut. Untuk membantu pencarian korban, Pemkab Bandung menurunkan 3 alat berat berupa backhoe dan loader.

Untuk kebutuhan makanan para pengungsi, di lokasi kejadian didirikan dapur umum dari PMI dan Kodam. "Setiap hari kami menyuplai bantuan. Pencarian korban yang masih tertimbun kita beri waktu satu minggu. Setelah itu kita koordinasikan lagi dengan muspida untuk langkah selanjutnya," ujar Bupati Bandung, Obar Sobarna.

Relokasi

Untuk mencegah timbulnya korban lagi, Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf menuturkan, pmprov meminta perkebunan merelokasi terlebih dulu permukiman karyawannya. Sebab, tidak menutup kemungkinan terjadi longsor susulan karena tanah masih labil.

Sedangkan untuk bantuan logistik, lanjut Dede, pemprov terus menyalurkannya. Kalaupun telat, ini karena akses jalan yang cukup sulit dan jauh.

Kemarin, tampak pula Wakil Presiden Boediono beserta Menko Kesra Agung Laksono, Menkes Endang Setyaningsih, dan Menteri PU Joko Kirmanto datang ke lokasi longsor. Boediono meminta Bupati Bandung menginventarisasi lokasi yang dianggap rawan longsor di Kab. Bandung. Terlebih hingga Maret nanti, curah hujan masih cukup tinggi.

Boediono pun meminta perumahan karyawan cepat direlokasi.

Wapres meminta masyarakat tetap siaga karena curah hujan yang tinggi saat ini belum mencapai puncaknya. Curah hujan tinggi diperkirakan akan terjadi sampai pertengahan Maret 2010, sehingga perlu diwaspadai dampak buruknya.

Ia menyatakan, akibat curah hujan tinggi, potensi banjir dan longsor di Jabar begitu besar. Karena itu masyarakat diminta tetap siaga menghadapi ancaman ini. "Terutama di Jabar Selatan karena di wilayah ini potensi longsornya sangat besar," katanya.

Wapres memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana Rp 200 juta, tenda 35 unit, 500 selimut, pakaian, dan lainnya. Ia menilai, dalam penanganan bencana ini Pemprov Jabar telah menunjukkan cara bekerja yang bagus. Namun, ia meminta pemprov tetap melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam melihat posisi penduduk dalam ketentuan rancangan tata ruang yang ada.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menyatakan, longsor bukan terjadi karena aspek kelalaian manusia, melainkan secara alamiah yang sulit diduga.

Daerah longsor tersebut, katanya, merupakan permukiman di tengah perkebunan teh dan di atasnya hutan konservasi yang dikelola Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Secara geologi, katanya, gunung ini terjadi akibat letusan gunung api yang menciptakan gunung-gunung baru.

Gunung baru ini bersifat gembur, sehingga ketika datang hujan menjadi jenuh dan terjadi longsor. "Karena curah hujan yang tinggi belakangan ini, tanah tidak kuat menahan gerakan tanah sehingga terjadi longsor," katanya.

Ia menambahkan, jumlah korban yang hilang sebanyak 43 orang dan telah ditemukan 17 orang. "Sebanyak 26 orang belum ditemukan," kata Heryawan.

Ia menjelaskan, petugas dan masyarakat masih mencari korban yang belum dievakuasi. Selama masa tanggap darurat, pencarian terus dilakukan sampai ditemukannya seluruh jenazah korban.

Kendala yang dihadapi petugas dalam evakuasi ini, katanya, adalah jarak yang jauh dan medan yang berat serta menghambat akses ke lokasi. Alat berat yang disiapkan sebanyak empat unit, namun yang bisa masuk baru satu unit. "Itu karena medan yang berat, sehingga sulit untuk masuk ke lokasi longsor," katanya.

Waktu 2-3 bulan

Ditemui terpisah, Direktur PT CPD Teguh Supriono menegaskan, untuk mengoperasikan kembali pabrik teh membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Selain harus mencari korban yang masih tertimbun, pihaknya juga perlu memperbaiki beberapa bagian gedung yang rusak.

"Beberapa bangunan pabrik juga ada yang tertimbun, dan akses jalan ke pabrik tidak bisa dilalui. Makanya kita evakuasi korban dulu, baru buka akses jalan dan perbaiki gedung," katanya sambil menambahkan, luas Perkebunan Teh Dewata mencapai 600 ha.

Dituturkan Teguh, akibat terhentinya produksi, pihaknya menderita kerugian puluhan juta/hari. Peristiwa ini juga menyebabkan ekspor teh ke Eropa terhenti.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka berharap tidak ada lagi pihak yang bersikap egois dan dituntut lebih gesit dalam memberikan reaksi terhadap datangnya bencana. Mengingat sejauh ini masing-masing institusi saling lempar wewenang dan lambat dalam menyikapi korban bencana.

Untuk itu, salah satu langkah awal, politisi PDIP ini meminta adanya posko bencana khusus di kawasan rawan bencana, terutama kawasan kabupaten di Jawa Barat. Menurutnya, selama ini posko penanggulangan bencana yang ada belum memenuhi standar.

"Posko penanggulangan khusus tersebut tentunya harus dibuat sesuai fungsinya. Antara lain memiliki ruang terpisah untuk mereka yang sakit dan sehat. Selain itu, petugas kesehatan harus stand by di posko," paparnya.

Turunkan 500 personel

Sementara itu, Polda Jabar menerjunkan 500 personel gabungan dari satuan Brimob, Dalmas, tim medis, tim SAR, dan 6 anjing pelacak di lokasi longsor. Bahkan Kapolda Jabar, Irjen Pol. Timur Pradopo berada di lokasi sejak Rabu pagi.

"Tim gabungan Polri, dari jajaran Polda Jabar, polwil, polres bersama dengan TNI telah berada di lokasi sejak Selasa. Sudah ada 16 orang yang kami temukan dalam timbunan longsor dan semuanya telah meninggal. Diduga masih banyak korban meninggal dunia lainnya yang belum ditemukan. Diperkirakan sebanyak 27 orang lagi masih tertimbun, 13 perempuan dan 14 laki-laki, termasuk lima orang anak-anak," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Dade Achmad.

Proses evakuasi diakui Dade cukup terhambat, karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Terutama saat turunnya hujan yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya longsor susulan. Selain itu, akses jalan menuju lokasi cukup jauh dan terjal, sehingga memakan waktu berjam-jam untuk tiba di lokasi.

Kendati demikian, proses pencarian korban akan terus dilakukan termasuk pengamanan lainnya, selama berlangsungnya evakuasi. Dade menegaskan, penempatan personel yang diterjunkan di lokasi longsor sifatnya situasional. Hal ini bergantung pada keadaan di lokasi, karena masih banyak korban yang belum ditemukan.

"Jajaran Polri akan terus berada di lokasi sampai proses evakuasi selesai. Kami berharap para korban secepatnya ditemukan. Terlebih lagi, Polda Jabar juga telah menurunkan anjing pelacak untuk mempercepat pencarian korban yang masih tertimbun," paparnya. (B.97/B.105/B.83/B.116/B.109)**

Relawan Rumah Zakat Bantu Evakuasi Korban Longsor

2010-02-26T08:25:00.001+07:00

BANDUNG, (PRLM).- Rumah Zakat mengirimkan 12 relawan dan satu unit ambulans ke lokasi longsor di Kampung Dewata Desa Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung,Rabu (24/2). Mereka akan membantu dalam proses evakuasi korban bencana alam tersebut.

Selain itu Rumah Zakat pun menyalurkan 50 paket kornet Superqurban bagi para korban selamat yang berada di pengungsian.

"Hari ini adalah tahap pertama dari penyaluran bantuan yang dilakukan Rumah Zakat. Selain membantu proses evakuasi korban yang tertimbun, kami pun melakukan survei untuk mendata apa saja yang dibutuhkan para korban," ujar Program Development Head Rumah Zakat Regional Jawa Barat, Suliastomo.

Menurut rencana, besok Rumah Zakat akan kembali mengirimkan bantuan berupa aksi pelayanan kesehatan gratis bagi para korban. "Kami akan terus menyalurkan kebutuhan dari saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di sini," tutur Suliastomo.

Seperti yang telah dikabarkan berbagai media massa Gunung Tilu yang terletak di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, longsor pada Selasa (23/2) pagi. Longsoran tanah menimbun puluhan rumah di enam rukun tetangga (RT) yang ada di RW 11 Desa Tenjolaya, Kec. Pasirjambu, satu pabrik pengolah teh, satu gedung olah raga (GOR), satu masjid, satu Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Kantor RW 09.

Sekitar 35 kepala keluarga yang terdiri atas sedikitnya enam puluh jiwa masih terjebak dalam gundukan longsor tersebut. Enam orang meninggal dunia dalam peristiwa itu akibat tertimbun longsoran tanah. (A-189/A-50)***

RBC Soreang Mulai Beroperasi

2010-02-26T08:23:00.000+07:00

SOREANG,(PRLM).- Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) Soreang diresmikan Kepala Dinkes Kab. Bandung, dr. H. Akhmad Kustijadi, M. Epid, Kamis (25/2). Diharapkan RBC Soreang dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak apalagi Kab. Bandung masih kekurangan bidan.

"RBC Soreang yang didanai dari zakat, infak, dan sedekah kaum Muslimin diharapkan lebih mampu melayani warga masyarakat kurang mampu," kata dr. Achmad.

Dia mengaku Kab. Bandung masih kekurangan bidan karena jumlahnya baru 395 orang. "Idealnya satu bidan melayani 2.500 penduduk sehingga Kab. Bandung seharusnya memiliki 1.000 bidan," katanya.

Meski baru diresmikan, namun RBC Soreang sudah mulai melayani masyarakat sejak dua bulan lalu setelah dilakukan "soft launching". "Pelayanan yang diberikan RBC meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan aksi sosial ke desa-desa.

Saat ini tinggal pelayanan imunisasi yang belum diberikan RBC Soreang karena kami harus berkoordinasi dulu dengan Puskesmas," kata Penanggung jawab RBC, dr. Tito Gunantara.(A-71/kur)***

Pengungsi Butuh Selimut dan Makanan

2010-02-26T08:22:00.000+07:00

BANDUNG, (PRLM).- Para pengungsi yang merupakan korban longsor Gunung Tilu di Kp. Datar Kiara Desa Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung mulai terserang penyakit saluran pernapasan dan dikhawatirkan menderita pneumonia karena udara di sana sangat dingin. Oleh karena itulah bantuan yang paling dibutuhkan oleh 250 pengungsi tersebut adalah selimut, makanan serta minuman hangat. Hal itu terungkap dalam aksi pertama yang dilakukan Rumah Zakat pascabencana longsor.

“Besok Rumah Zakat berencana untuk datang memberikan pelayanan kesehatan dan juga membawa berbagai perlengkapan yang dibutuhkan para pengungsi,” ujar Suliastomo, Program of Regional Jabar, Kamis (25/2).

Sebelumnya, Rumah Zakat telah menyalurkan 200 kaleng kornet untuk para pengungsi tersebut. Selain itu untuk membantu proses evakuasi, Rumah Zakat mengerahkan 12 relawan.(A-189/A-147)***

Ribuan Warga Terlambat Membuat Akta Kelahiran

2010-02-26T08:21:00.000+07:00

CIMAHI, (PRLM).- Setiap tahunnya, lebih dari lima ribu warga Kota Cimahi terlambat membuat akta kelahiran. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran menjadi salah satu penyebabnya. Saat ini, sosialisasi pembuatan akta melalui kelurahan tengah kembali digencarkan.

”Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran diharapkan segera membuatnya sebelum Desember 2010. Jika melewati tenggat waktu itu, pembuatan akta kelahiran bagi warga yang telah berumur lebih dari satu tahun, harus melalui penetapan pengadilan,” kata Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Dantje Sunanda.

Berdasarkan data dinas tersebut, setiap tahunnya ada lebih dari lima ribu warga yang tercatat kelahirannya dan terlambat membuat Akta Kelahiran. Sejak tahun 2006, tercatat ada sekitar 7.100 warga yang terlambat membuat akta kelahiran. Sementara tahun 2007, jumlahnya membeludak menjadi 10.500 pembuatan akta yang terlambat. Jumlah itu kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 5.385 dan 5.715 pada 2009.

Masih banyaknya warga yang terlambat dalam pembuatan akta itu, menurut Dantje, karena kesadaran masyarakat masih kurang. Ia mengatakan, sampai saat ini, masih ada masyarakat yang membuat akta karena kebutuhan. ”Misalnya saja untuk membuat paspor atau hal lainnya yang harus menyertakan akta kelahiran. Kalau sudah begitu, barulah warga berbondong-bondong datang untuk membuat akta kelahiran,” ujarnya. (A-177/A-147)***

Boediono, "Jabar Unggul dalam Pemetaan Daerah Rawan Bencana"

2010-02-26T08:20:00.000+07:00

BANDUNG, (PRLM).- Juru bicara Wapres Boediono, Yopi Hidayat, menuturkan, dalam kunjungan ke lokasi bencana longsor perkebunan teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kec. Pasirjambu, Wapres Boediono menyampaikan kepada pimpinan daerah, untuk tetap waspada terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir. Pasalnya, musim hujan masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

"Karena puncak musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada Maret mendatang. Tentunya harus waspada, khususnya daerah rawan bencana longsor di Jabar. Itu yang dikatakan Pak Wapres tadi," kata Yopi, ditemui wartawan di Bandara Husein Sastranegara, Rabu (24/2) petang, menjelang kepulangan Wapres Boediono ke Jakarta.

Yopi menuturkan, dalam pertemuan itu, Boediono memberi acungan jempol kepada Pemprov. Jabar yang telah memetakan daerah rawan bencana. "Menurut Bapak, Pemprov. Jabar sudah lebih advance dan paling unggul dalam pemetaan geologi daerah rawan bencana. Kini tinggal menyinkronkannya dengan RUTR daerah masing-masing. Jadi nanti pada jangka panjang, ada solusi permanen," ujar Yopi.

Mengenai keterlambatan informasi yang diterima aparat pemerintah daerah, Boediono berpesan agar ke depannya, koordinasi lebih ditingkatkan. "Tentang jalur komunikasi, Bapak juga menyarankan untuk menyediakan perangkat telepon satelit jika memungkinkan. Termasuk soal bantuan. Problemnya bukan soal jumlah. Sumbangan cukup banyak. Tapi koordinasi dalam alur bantuannya yang perlu ditingkatkan," ucap Yopi. Ia menambahkan, dalam kunjungan tersebut, juga disalurkan sejumlah bantuan seperti uang tunai Rp 200 juta, 25 tenda, 100 paket sandang, tikar, hingga selimut. (A-128/das)***

Dinkes Kab. Bandung Gratiskan Biaya Berobat Korban Banjir

2010-02-20T09:39:00.000+07:00

SOREANG,(GM)-
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Bandung menggratiskan biaya masyarakat korban banjir yang berobat ke puskesmas. Untuk korban yang dirujuk ke rumah sakit pemerintah, Dinkes sudah berkoordinasi dengan pihak RS untuk menggratiskan biaya pengobatannya.

"Kasihan masyarakat, sudah terkena bencana harus masuk rumah sakit lagi," ujar Kadinkes Kab. Bandung. dr. Ahmad Kustijadi, Jumat (19/2).

Bagi korban banjir yang berobat ke puskesmas maupun puskesmas keliling, semua bianyanya digratiskan. "Kalau ada yang ditagih bayar, silakan laporkan ke saya," tegasnya.

Untuk pelayani korban banjir, Ahmad pun telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Kab. Bandung untuk mem-back-up puskesmas yang berada di wilayah banjir. Selain mengoptimalkan tenaga kesehatan di Kab. Bandung, Dinkes Kab Bandung juga meminta bantuan kepada Dinkes Kota Bandung, Cimahi, dan Dinkes Kab. Bandung Barat.

Terkait dengan persediaan obat-obatan, Ahmad mengatakan, sampai saat ini masih mencukupi. Kalaupun persediaannya menipis, Dinkes Kab. Bandung akan mengajukan penambahan ke Pemprov Jabar maupun Depkes Pusat.

Selain menyiapkan obat-obatan, lanjut Ahmad, pihaknya juga menyediakan lisol dan kaporit. Keduanya untuk mencegah penyebaran penyakit pascabanjir.

Penggantian benih

Masih terkait dengan musibah banjir yang terjadi di Kab. Bandung, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kab. Bandung akan mengganti benih padi kepada masyarakat yang padinya mati terendam banjir. Distanbunhut sudah mengajukan benih pengganti kepaa Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

Kepala Distanbunhut Kab. Bandung, Tisna Umaran kepada "GM", Jumat (19/2) menuturkan, lahan persawahan yang tergenang banjir mencapai 300 ha. Sedangkan luas kumulatif selama 2010 mencapai 1.126 Ha.

"Kami terus memantau sawah-sawah yang digenangi banjir. Hingga saat ini, dari 1.126 ha lahan pertanian yang terendam banjir di tahun 2010, hanya 200 ha yang gagal panen. "Di beberapa wilayah, sawah yang tergenang banjir tidak secara terus-menerus. Karenanya tidak semua sawah gagal panen," katanya.

Menurut Tisna, persawahan yang terendam banjir berada di Kec. Bojongsoang, Rancaekek, Baleendah, dan Kec. Cileunyi. Kondisi paling parah di Kec. Cileunyi.

Tisna mengungkapkan, sawah gagal panen akibat terendam banjir hanya mendapat penggantian benih padi.

Pada kesempatan itu, Tisna mengatakan, selain memantau sawah yang terendam banjir, pihaknya juga memantau perkebunan dan hutan. "Kita terus berkoordinasi denagan Perhutani atau instansi lainnya untuk memantau kemungkinan adanya longsor" ujarnya.

Selain berkoordinasi tentang kemungkinan longsor, lanjut Tisna, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan Perhutani, Pemprov Jabar, dan instansi lainnya untuk membahas pembenahan di hulu Sungai Citarum. (B.97)**

Bencana Tahun ini yang Terburuk

2010-02-20T09:34:00.002+07:00

CISARUA,(GM)-

Bencana alam yang terjadi tahun ini di Kab. Bandung Barat (KBB), merupakan yang terburuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hanya dalam satu minggu terakhir, bencana alam telah merenggut nyawa tiga warga Kab. Bandung Barat.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bandung Barat, Ernawan Natasaputra ketika meninjau lokasi longsor di Desa Tugumukti, Kec. Cisarua, Jumat (19/2). Menurut Ernawan, sejak Kab. Bandung Barat didirikan tiga tahun lalu, baru tahun ini jatuh korban jiwa.

Ernawan menyebutkan, longsor di Kp. Ciranji, RT 04/RW 05, Desa Sirnagalih, Kec. Cipongkor, Jumat (12/2), menewaskan Dono (18). Pria yang sehari-hari sebagai buruh tani ini, tewas setelah terkubur hidup-hidup.

Hanya berselang dua hari, Minggu (14/2), longsor di Lembang menewaskan Asep (40), warga Kp. Sukamaju, RT 01/ RW 07, Desa Kayu Ambon. Asep tertimpa longsoran dapuran bambu ketika sedang memancing di kolam milik anggota DPRD Kab. Bandung, H. Inen Sutisna.

Kejadian terakhir merenggut nyawa Wahyo (46) warga Kp. Babakan Leles, RT 02/RW 09 Desa Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Jumat (19/2). Wahyo tewas tertimpa tebing setinggi 50 meter di Kp. Pari, RT 01/RW 11, Desa Pakuhaji, Kec. Ngamprah. "Hampir tiap musim hujan, bencana alam selalu terjadi di wilayah Kab. Bandung Barat. Tapi selama ini hanya menimbulkan kerugian harta dan benda, tak sampai jatuh korban jiwa apalagi sampai tiga orang. Bencana alam tahun ini memang yang terburuk sepanjang berdirinya Kab. Bandung Barat," kata Ernawan.

Menurutnya, parahnya kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, tidak bisa dilepaskan dari tingginya curah hujan dan kondisi alam yang rusak. Ketika menelusuri Jln. Tugumukti-Pasirlangu yang tertimbun longsor, Ernawan menyatakan keprihatinannya atas berubah fungsinya lahan di Cisarua.

"Coba saja lihat tebing-tebing di sepanjang Jln. Tugumukti-Pasirlangu, tidak lagi ditumbuhi tanaman keras. Kondisinya sangat memprihatinkan, di mana dataran miring dijadikan areal pertanian sayuran. Longsor sewaktu-waktu bisa terjadi manakala hujan deras turun," kata Ernawan.

Di Kec. Cisarua saja, sepanjang Kamis (18/2) telah terjadi bencana alam banjir di Kp. Barukai, RT 03/RW 12, Desa Jambudipa yang menggenangi 66 rumah. Di Kp. Nyalindung, Desa Tugumukti, longsor menghantam 25 rumah. Di Kp. Pasircalung, Desa Cipada terjadi bencana alam tanah longsor yang sempat menyeret pasangan suami istri Ondi dan Sari. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan.

Belum dihitung secara pasti berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam di Kab. Bandung Barat dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini. Namun diperkirakan total kerugian sudah mencapai hampir Rp 1 miliar. "Belum ada hitungan secara pasti total kerugian materi, namun ditaksir mencapai Rp 1 miliar," ujarnya.

Kekurangan alat

Ernawan mengakui, Pemkab Bandung Barat masih kekurangan alat berat yang bisa digunakan untuk membantu proses evakuasi bencana alam. Saat ini, alat berat yang dimiliki baru 1 unit ekskavator.

"Manakala bencana terjadi di beberapa titik, tentunya ekskavator yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan. Sambil menunggu tambahan alat berat, langkah yang bisa kami ambil dengan meminjam ke Pemprov Jabar atau pinjam ke swasta," paparnya.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Bandung Barat, Megahary Pudjiharto menambahkan, mengantisipasi terjadinya bencana alam Pemkab Bandung Barat memiliki persediaan beras beras sekitar 12 ton. Selain beras, juga disiapkan mi instan, selimut, terpal, dan tikar. "Bantuan sembako dan sandang masih bisa ditanggulangi dari anggaran yang ada di Dinsosnakertrans belum perlu memakai anggaran dana tak terduga," paparnya. (B.104)**

Bahasa Sunda Terancam Punah

2010-02-20T09:21:00.002+07:00

Sabtu, 20 Februari 2010 , 04:11:00
BANDUNG, (PRLM).- Jumlah penutur dan masyarakat yang menguasai bahasa Sunda di Jawa Barat cenderung mengalami penurunan hingga dua puluh persen dari satu generasi ke generasi lain.

Survei yang dilakukan Balai Bahasa Bandung beberapa waktu lalu menunjukkan dari 850 responden pasangan suami istri, hanya 754 pasangan yang bisa berbahasa Sunda. Dari pasangan yang bisa berbahasa Sunda tersebut, ternyata hanya lahir 565 anak yang juga bisa berbahasa Sunda.

Menurut Kepala Balai Bahasa Bandung Muh. Abdul Khak, kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran kelestarian bahasa Sunda sebagai bahasa ibu di ranah Pasundan. ”Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin bahasa Sunda juga bisa punah seperti beberapa bahasa daerah lain di Papua,” ujarnya.

Senada dengan Abdul, perwakilan Pusat Bahasa, Yeyen Maryani menuturkan, bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh anak dari sang ibu. Di Indonesia, dengan beragam perbedaan budaya, sejak dulu bahasa ibu lebih identik dengan bahasa daerah. ”Oleh karena itu, kelestarian bahasa daerah di Indonesia sudah pasti bermula dari ibu, khususnya dan orang tua umumnya,” ujarnya.

Yeyen menyebutkan, menurut survei Pusat Bahasa, saat ini ada sekitar 462 bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. ”Ini belum ditambah beberapa daerah yang belum terdeteksi. saya mendapat informasi bahwa secara keseluruhan bahasa daerah di Indonesia bisa mencapai 746,” ucapnya.

Peran orang tua, menurut Yeyen, sangat kuat dalam pelestarian bahasa daerah. Pasalnya, pemerintah hanya bisa berpegang pada garis kebijakan yang ada, yaitu UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dalam praktiknya, Yeyen mengakui, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. ”Yang paling utama adalah respons pemerintah daerah yang tidak semuanya baik dan kurangnya kerja sama antarinstansi terkait, serta belum cukupnya jumlah pakar untuk setiap bahasa daerah yang ada,” ucapnya. (A-178/A-147)***

Jalan Bojongsoang-Baleendah Sudah Bisa Dilalui

2010-02-20T09:21:00.001+07:00

Jum'at, 19 Februari 2010 , 16:28:00

BANDUNG, (PRLM).-Ketinggian air di ruas jalan Bojongsoang-Baleendah mulai surut menjadi 20 cm hingga 50 cm setelah sebelumnya sempat terputus. Meski begitu tetap saja ribuan rumah di kec.Bojongsoang dan Baleendah masih terendam air.

Jalur Baleendah-Bojongsoang merupakan jalur utama yang menghubungkan Bandung Selatan-dengan kota Bandung, setelah jalan raya Baleendah-Dayeuhkolot terputus terendam air.

Akibat bajir yang merendam di dua kecamatan tersebut selain menyebabkan rumah dan ruas jalan, juga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang, baik dari arah Bandung maupun dari arah sebaliknya yakni dari arah Baleendah. (A-113/kur)***

Kecamatan Pangalengan dan Kertasari Terendam Banjir

2010-02-20T09:19:00.002+07:00

Kamis, 18 Februari 2010 , 22:42:00

SOREANG, (PRLM).- Hujan deras menyebabkan Kecamatan Pangalengan dan Kertasari, dua kecamatan yang tergolong dataran tinggi di Kabupaten Bandung tergenang air, Kamis (18/2). Tingginya curah hujan menyebabkan longsor dan banjir bandang di beberapa titik.

Longsor dan banjir bandang dilaporkan menggenangi beberapa desa di Kec. Pangalengan. Tadi sore, longsor di enam titik terjadi di Jln. Raya Pangalengan Km. 30. Camat Pangalengan Harris Taufik kepada "PRLM", mengatakan bahwa masih ada belasan titik longsor kecil, dengan jangkauan hingga 2 km.

"Karena longsor yang terjadi Selasa lalu, masih ada alat berat di Kec. Pangalengan, sehingga pukul 20.00 WIB pemindahan material longsor sudah selesai dilakukan, dan setengah badan jalan yang sebelumnya tertutup longsor sudah bisa dibersihkan," ucapnya.

Sedangkan banjir bandang yang membawa lumpur setinggi 50 sentimeter hingga satu meter, menerjang puluhan rumah di Kp. Babakan Desa Banjarsari, Kp. Cisurili Desa Pangalengan, dan Kp. Rancamanyar Desa Margamukti.

"Sekitar pukul 19.00 WIB air mulai surut, namun karena menyisakan lumpur maka warga berusaha lebih keras untuk membersihkan rumah," kata Harris.

Selain Kec. Pangalengan, daerah hulu Sungai Citarum yang tergenang banjir adalah Kec. Kertasari. Sedikitnya dua desa yaitu Cikembang dan Tarumajaya sempat terendam banjir bandang dengan ketinggian antara 30 cm-1 m.

"Air berasal dari curah hujan yang tinggi di daerah pegunungan, sehingga ratusan rumah terendam. Namun sekitar pukul 17.00 WIB sudah surut, meskipun meninggalkan lumpur yang tebal," kata Ayi Iskandar, Kepala Desa Tarumajaya.

Banjir bandang tersebut, lanjut Ayi, membuat empat rumah rusak berat di Kp. Pilar II Desa Tarumajaya, dan empat lainnya ambrol di Desa Cikembang. Belasan rumah lainnya juga dilaporkan rusak karena diterjang arus kuat. (A-175/A-50)***

RAPBD Kab. Bandung Kurang Berpihak pada Masyarakat

2010-02-20T09:19:00.001+07:00

Rabu, 17 Februari 2010 , 01:14:00

SOREANG, (PRLM).- Meski mencatat angka belanja fantastis sampai Rp 2,06 triliun sehingga menyebabkan defisit Rp 419,6 miliar, namun RAPBD Kab. Bandung belum berpihak kepada masyarakat. Seharusnya RAPBD mengalokasikan dana lebih besar untuk penanggulangan banjir.

"Kalau Pemkab dan DPRD bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanggulangan banjir, maka daerah genangan bisa dikurangi bahkan dihapuskan," kata mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin, Selasa (16/2).

Menurut Agus, tidak semestinya DPRD dan Pemkab Bandung mempermasalahkan kewenangan penanganan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya dengan pemerintah pusat. "Toh yang jadi korban warga Kab. Bandung. Seharusnya ada anggaran untuk pembebasan tanah yang jadi langganan banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah," katanya. (A-71/das)**

PAD Kab. Bandung Masih Kecil

2010-02-20T09:18:00.002+07:00

Senin, 15 Februari 2010 , 15:17:00

SOREANG,(PRLM).-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung masih teramat kecil yakni Rp 163 miliar atau 8 persen dari pengeluaran belanja Rp 2,06 triliun. DPRD menekankan agar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meningkatkan PAD sampai Rp 200 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung, H. Syaiful Bahri mengatakan, masih banyak kelemahan dalam pengelolaan PAD sehingga masih kecil jumlahnya.

"Kita harus lihat mana potensi yang sudah jenuh, potensi yang bisa ditingkatkan, atau ada potensi baru," katanya, Senin (15/2), di ruang kerjanya didampingi anggota Komisi B, H. Yanto Setianto.

Menurut Saiful, potensi PAD yang masih bisa ditingkatkan di antaranya pajak reklame, retribusi parkir, maupun pariwisata. "Tidak realistis apabila pendapatan parkir hanya Rp 350 juta. Demikian pula dengan pajak reklame dan retribusi kebersihan yang masih jauh dari harapan," katanya.(A-71/kur)***

Bank Century PT AJP Bantah Terima Dana Siluman

2010-02-15T02:13:00.001+07:00

JAKARTA--MI: PT Asuransi Jaya Proteksi (AJP) membantah menerima aliran dana siluman dari Bank Century. Menurut Direktur PT AJP Nicolaus Prawiro dana yang diterima perusahaannya adalah uang keuntungan perusahaan yang disimpan di Bank Century.

Niccolaus mengatakan pada 2007 perusahaannya menyimpan Rp10 miliar dalam bentuk deposito di Bank Century. Pada Desember 2008, PT AJP menarik uang tersebut sebesar Rp4 miliar. PT AJP kemudian menyimpan deposito lagi Rp5 miliar pada Februari dan Rp5 miliar pada Maret 2009.

"Sesuai jadwal jatuh tempo, kami menarik uang kami pada Mei dan Juni," ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (14/2).

Dijelaskannya, pada 2009 dana investasi AJP masih sebagian besar atau sejumlah Rp230 miliar (53% dari total investasi) di tempatkan di dalam deposito yang tersebar di 30 bank. "Deposito AJP yang ada di Bank Century hanya sebagian kecil," ujarnya.

Namun Nicolaus enggan mengomentari prihal sumbangannya ke tim kampanye capres-cawapres. Menurut informasi sumber Media Indonesia Nicolaus Prawiro adalah putra Dewan Penasehat Yayasan Puri Cikeas Arief Prawiro. Namun ketika dikonfirmasi, Nicolaus membantahnya.

"Saya tidak punya siapa-siapa, yang terkenal di Jakarta. Saya asal Pontianak, Kalimantan Barat," ujarnya. (Ken/OL-06)

Sumber: MediaIndonesia.com

Dada Rosada Jamin Warga Sekeloa tak Direlokasi

2010-02-15T02:03:00.004+07:00

BANDUNG, (PR).-
Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, tidak ada relokasi bagi penduduk Sekeloa yang tanahnya akan digunakan untuk balai sidang.

Warga yang saat ini tinggal di Sekeloa akan tetap memiliki akses untuk tinggal di tempat tersebut. Namun, bentuk tempat tinggal nantinya akan berupa rumah susun, tidak seperti sekarang.

Namun, dia mengatakan, perlu ada kepastian berupa jaminan bahwa warga tidak akan "terusir" dari Sekeloa.

"Bukan relokasi. Kalau relokasi itu pindah dari tempat semula. Akan tetapi, ini akan dibuatkan rumah susun. Di bawahnya tempat berdagang, di atasnya tempat tinggal," ujarnya ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Pembangunan di kawasan Sekeloa ini, kata Dada, tidak hanya berupa balai sidang. Dia menuturkan, sarana berdagang, tempat tinggal, dan ruang terbuka hijau juga akan menjadi bagian penataan kawasan Sekeloa. Namun, perkembangannya masih perlu mendapat perhatian. "Kita masih terus melakukan pendekatan dengan masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini, karena kita juga berusaha memenuhi ruang terbuka hijau secara bertahap hingga 30 persen," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemukiman warga RW 4, 14 dan 15 Kel. Lebakgede Kec. Coblong Roestam Ismail menyatakan, sikap warga belum berubah.

Mereka belum menerima rencana tersebut. Meski telah bertemu dua kali dengan pihak Unpad, warga tetap berupaya untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah mereka diami selama puluhan tahun.

"Kami sudah mengajukan permohonan pelepasan hak kepada Unpad pada Agustus 2008. Akan tetapi, sampai sekarang belum dijawab. Itu dulu yang akan kami perjuangkan," katanya.

Permohonan itu sesuai dengan petunjuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika masyarakat ingin mendapatkan hak atas tanah negara itu, terlebih dahulu mengajukan permohonan pelepasan hak kepada Unpad sebagai pemegang hak guna pakai. "Kami ikuti prosedur pemerintah saja agar kami bisa mendapatkan hak itu. Tak ada niat merugikan negara," katanya.

Berlarut-larut

Seandainya saja persoalan ini diselesaikan 30 tahun silam, barangkali masalahnya tak pelik seperti sekarang. Tahun 1973, tanah seluas 10,5 hektare itu sudah bermasalah. Waktu itu, menurut Roestam, pemerintah bersama-sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung melakukan pengukuran di tanah eigendom. Tanah berupa sawah garapan sejak jalan Belanda.

Sejak Belanda kalah, tanah itu menjadi milik negara. Akan tetapi, sejak tahun 1957, tanah itu mulai ditinggali. Lambat laun penduduknya semakin banyak.

Tanah yang mereka tinggali dinyatakan sebagai milik negara yang hak guna pakainya diberikan kepada Unpad. Tahun 1980, Unpad mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah itu.

"Kalau saja persoalan ini diselesaikan pada kurun waktu 1973-1980, masalahnya tidak akan seberat sekarang. Waktu itu penduduk belum banyak. Tentu lebih mudah mengatasinya," katanya.

Ia mengatakan, tidak mudah memindahkan masyarakat yang sudah tinggal turun-temurun di lokasi itu. Apalagi mereka tidak mendapatkannya secara gratis.

"Kami masuk ke sini dulu membayar. Kami juga membayar membayar PBB (pajak bumi dan bangunan)," kata Roestam. Akan tetapi, ia mengakui, kebanyakan mereka tak ber-IMB.

Menurut dia, warga semakin tenang manakala Unpad diberi lahan di Jatinangor. "Sejak diberi tanah di Jatinangor itu kita tenang. Tanahnya sudah diganti oleh gubernur waktu itu. Namun, kemudian tanah ini dibicarakan kembali karena mau dibangun," kata Roestam.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandaru mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat top down semata. Pemerintah juga harus terus-menerus melibatkan masyarakat. Baik pemerintah dan Unpad harus terus berkomunikasi dengan masyarakat. Upaya-upaya mediasi harus dilakukan intensif sehingga tercipta kesepahaman. (A-170/A-179)***

Sisi Gelap Facebook

2010-02-15T01:58:00.003+07:00

SOROTAN terhadap dampak negatif Facebook menjadi isu yang menghangat pekan-pekan terakhir ini. Meskipun situs jaring sosial ini telah diterima secara masif sebagai produk kecanggihan teknologi informasi yang bermanfaat, di situ bersemayam pula sisi gelap dan dampak negatif yang mulai dirasakan masyarakat.

Kasus hilangnya Marietta Nova Triani atau Nova adalah contohnya. Gadis berusia 14 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, itu ditemukan di Tangerang, Banten, pekan lalu, dibawa kabur seorang lelaki yang dikenalnya melalui Facebook. Kaburnya Nova itu menjadi indikasi bahwa kekhawatiran masyarakat akan dampak buruk situs itu bukan sekadar isapan jempol.

Kasus Nova bukan satu-satunya kasus. Nasib yang sama juga menimpa Stefani Abelina Tiur Napitupulu, 14, asal Surabaya serta Sylvia Russarina, 23, yang berdomisili di Semarang.

Mengingat kian meluasnya pengguna jaring sosial itu di kalangan remaja, selayaknya dicurigai lebih banyak lagi kasus serupa yang belum terungkap.

Yang mengerikan ialah hilangnya anak-anak gadis itu diiringi dugaan telah terjadi pelecehan seksual atau tindak pencabulan. Artinya, Facebook telah dipergunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menarik manfaat seksual. Singkatnya, inilah kejahatan seksual modus baru yang mengancam anak-anak gadis berusia dini yang dengan mudahnya mengakses teknologi maju itu.

Teknologi maju tak dapat dihindari dan hanya bangsa yang bodoh yang menolak kemajuan. Facebook, Friendster, Twitter, dan situs jaring sosial lain di internet adalah produk teknologi informasi yang tidak bisa dibendung kehadirannya.
Internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Adalah mustahil memisahkan kehidupan modern dari internet.

Oleh karena itu, keliru besar melarang anak-anak dan remaja mengakses internet dan berkomunikasi melalui situs jaring sosial hanya karena muncul kasus-kasus penculikan dan penipuan di sana.

Yang harus dilakukan adalah terus-menerus membangun kesadaran yang kritis bahwa selalu ada peluang terjadinya sisi hitam dari sisi yang putih. Seharusnya kita sudah menyadari betapa di balik kekuatan situs jaring sosial yang manfaatnya luar biasa itu, tersembunyi pula bahaya yang sama dahsyatnya. Bukankah ada dua sisi dari sebuah koin?

Maka, pilihannya sangat terang benderang, yaitu membuat anak-anak lebih cerdas, lebih cermat, dan lebih berhati-hati dalam mengakses internet. Sebab, seperti halnya dunia nyata, dunia maya juga dipenuhi bahaya.

Akan tetapi, bagaimana orang tua dapat menyelami dunia anak-anaknya yang baru itu bila orang tua tiada mau mengikuti perubahan zaman?

Nasihat agar orang tua melek internet adalah anjuran yang baik untuk dilaksanakan agar orang tua lebih mengerti dunia anak-anaknya. Namun lebih penting lagi menciptakan komunikasi yang terbuka dan berkualitas antara anak dan orang tua sehingga tercipta kemampuan berbagi (sharing).

Semua anjuran itu telah menjadi klise, tetapi harus kembali diingatkan agar anak-anak tidak perlu mencari-cari suasana itu melalui situs jaring sosial di internet.

Teaser:
Seharusnya kita sudah menyadari betapa di balik kekuatan situs jaring sosial yang manfaatnya luar biasa itu, tersembunyi pula bahaya yang sama dahsyatnya.

Sumber: MediaIndonesia.com :Senin, 15 Februari 2010 00:01 WIB

Istana Bantah Presiden Bertemu Ketua Pansus

2010-02-15T01:52:00.004+07:00

JAKARTA--MI: Pihak Istana Negara membantah adanya pertemuan antara Ketua panita khusus (pansus) hak angket DPR tentang Bank Century Idrus Marham dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu disebutkan terjadi Sabtu (13/2) malam.

"Tidak benar itu. Tidak ada pertemuan," ujar juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (14/2).

Bila Julian membantah, dua staf khusus presiden Heru Lelono dan Daniel Sparringa mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan kedua tokoh tersebut. "Saya belum tahu, kemarin (Sabtu) saya langsung pisah dengan Presiden setelah zikir (nasional di Monas)," ujar Heru.

Isu yang beredar, pertemuan kedua tokoh guna membahas hasil awal dari pansus Bank Cenuty. (Rin/OL-06)

Sumber : MediaIndonesia.com : Senin, 15 Februari 2010 00:15 WIB

Menghuni Loteng Karena Banjir Cieunteung

2010-02-15T01:47:00.000+07:00

"Bagi kami, genangan air selutut itu belum disebut banjir. Kalau rumah tenggelam, itu baru banjir."

GUYONAN bernada satire yang dikeluarkan Jaja, Ketua RW 20 Kp. Cieunteung, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung, mungkin ada benarnya. Bagi masyarakat Kp. Cieunteung, banjir menjadi semacam "ritual" setiap musim hujan.

"Kalau hari ini banjir surut 20 cm, besok bisa-bisa pasang 50 cm," katanya. Hal tersebut mengakibatkan ratusan warga kerap menghuni lokasi pengungsian. Meskipun demikian, ratusan warga lain tetap memilih tinggal di rumah yang tergenang banjir, dengan terpaksa menghuni loteng.

Kepala SDN Mekarsari Yuni Purnama bahkan pernah mencatat. Hingga awal November 2009, sekolah yang terletak di Jln. Mekarsari (jalan utama Kp. Cieunteung) tersebut pernah kebanjiran 219 kali. Hal tersebut membuat aktivitas belajar sekitar 340 siswanya hanya benar-benar efektif ketika musim kemarau.

Kampung Cieunteung merupakan daerah yang rawan banjir karena berdekatan dengan Sungai Citarum dan berupa daerah cekungan, dengan posisi 658 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau lebih rendah dari daya tampung sungai, yaitu 659,3 mdpl. Akibatnya, daerah tersebut sudah tergenang air meski air belum limpas dari badan sungai.

Relokasi

Keadaan tersebut sempat membuat ratusan warga korban banjir di Kec. Baleendah dan Dayeuhkolot, direlokasi ke Kp. Riunggunung, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, pada awal dekade 1980-an. Salah seorang penduduk asli Kp. Cieunteung, H. Endang Rahmat Hidayat (67), yang pada masa itu menjabat sebagai Ketua RT 3 RW 8 (sekarang RW 20 Kp. Cieunteung) menuturkan, relokasi tersebut berlangsung secara sukarela, tanpa ada kejelasan status dari pemerintah.

"Warga diminta mendaftar, lalu disuruh melihat ke sana. Ternyata di sana masih merupakan hutan dan batu, susah ditempati. Berkat bantuan pemerintah, lahan itu lalu diratakan. Warga diberikan tanah sekitar tujuh tumbak dan uang Rp 25.000 untuk membangun rumah, serta bahan bangunan berupa bilik dan tiang," ucap Endang.

Endang menuturkan, meskipun sudah diberikan lahan untuk relokasi, rumah atau tanah lama di lokasi asal tidak memiliki kejelasan kepemilikan.

Usai normalisasi Sungai Citarum pada akhir dekade 1980-an, Endang mengatakan, mulai banyak warga yang kembali ke rumah masing-masing. "Rumah di tempat relokasi ada yang dijual kepada pendatang, ada juga yang dibiarkan begitu saja. Warga kembali karena mengira sudah tidak banjir lagi setelah ada normalisasi tahun 1986," ujarnya.

Setelah lebih dari dua puluh tahun, permasalahan banjir ternyata masih menghantui ribuan warga. "Saya heran, dari sekian banyak orang pintar di Bandung, apa tidak ada yang bisa mengatasi banjir?" ucapnya lagi. (Endah Asih/"PR")***

Tak Ada Pemotongan Bantuan Dana Rehab

2010-02-05T23:41:00.003+07:00

SOREANG, (PR).-
Bupati Bandung H. Obar Sobarna meminta aparat pemerintah maupun kelompok masyarakat (pokmas) tidak memotong dana rehabilitasi rumah bagi korban gempa. "Saya minta jangan ada potongan sekecil apa pun," kata Obar seusai menerima fasilitator pokmas di Gedung M. Toha, Soreang, Kamis (4/2).

Akibat gempa bumi September 2009 lalu, 9.830 rumah di Kab. Bandung rusak berat, 13.778 rusak sedang, dan 27.428 rusak ringan. Rumah rusak berat mendapatkan dana rehab Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta, dan rusak ringan Rp 1 juta. Setiap rumah rusak berat dan sedang juga memperoleh bantuan lauk-pauk Rp 900.000 dan family kit.

Obar tidak ngin terjadi kekisruhan dalam pencairan dana rehab seperti di daerah lain di Jawa Barat. "Ada kepala desa yang didemo warganya karena dana rehab tidak sampai kepada mereka yang berhak. Pemkab Bandung berupaya keras agar dana rehab tepat sasaran sehingga proses administrasinya sangat hati-hati," tuturnya.

Fasilitator bersama Tim Pendamping Kegiatan (TPK) dari Pemkab Bandung akan bertugas mendampingi pokmas dalam pencairan maupun penggunaan dana rehab. "Fasilitator harus menjelaskan kepada masyarakat, dana rehab tersebut dan dipergunakan sesuai dengan aturan. Pelaksanaan rehabilitasi rumah, juga harus diawasi agar rumah yang dibangun tahan gempa," katanya.

Dengan terjunnya fasilitator, dana rehab bisa segera cair. Kab. Bandung mendapatkan 396 tenaga fasilitor dari Pemprov Jabar. "Sebagian besar, yaitu 85 fasilitator ditempatkan di Pangalengan," kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung H. Juhana Atmawisastra. (A-71)***

Tiga Rumah Singgah Dibangun di Cieunteung

2010-02-05T23:39:00.003+07:00

SOREANG, (PR).-

Pemerintah Kab. Bandung akan membangun tiga rumah singgah di Kampung Cieunteung, Kel./Kec. Baleendah, yang bisa dijadikan tempat pengungsian warga di saat banjir.

"Selama ini korban banjir di Cieunteung mengungsi cukup jauh dari rumah sehingga perlu waktu dan biaya saat evakuasi," kata Bupati Bandung, H. Obar Sobarna, di Gedung M. Toha, Soreang, Rabu (3/2).

Obar mengatakan, pada tahun 2004, pemkab mendirikan empat belas rumah singgah di daerah-daerah rawan banjir, seperti di Kampung Parunghalang, Kel. Andir, Baleendah, maupun Bojong Citepus, Desa Cangkuang Wetan, Dayeuhkolot. "Bahkan, daerah yang dulu sering banjir seperti Bojongsoang, juga sudah memiliki rumah seperti itu," katanya.

Saat banjir, warga bisa memanfaatkan rumah singgah itu sebagai tempat pengungsian. Sementara itu, ketika tidak ada banjir, kata Obar, rumah itu bisa digunakan untuk madrasah atau tempat musyawarah warga. "Rumah singgah di Bojongsoang, misalnya, kini sudah menjadi madrasah karena tidak ada lagi banjir," ujarnya.

Menurut Obar, setidaknya tiga rumah singgah akan dibangun tahun ini di Cieunteung. "Sedangkan SDN Mekarsari di Cieunteung tidak perlu direlokasi. Tinggal bangunan SD ditinggikan sampai 1,5 meter termasuk halamannya sehingga bisa dipakai saat banjir. Ketinggian air banjir rata-rata semeter," katanya.

Dana bencana

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, H. Arifin Sobari mempersoalkan dana tanggap darurat untuk bencana yang dikatakan sudah habis. "Dana tanggap darurat pada APBD 2009 awalnya Rp 3 miliar, namun melalui Perbup pada September lalu bertambah menjadi Rp 147 miliar," kata Arifin di ruang kerjanya, Rabu (3/2).

Menurut Arifin, Pemkab Bandung tidak perlu menunggu pengesahan APBD 2010 untuk memakai dana tanggap darurat. "Masa korban bencana harus menunggu," katanya.

Instansi terkait tinggal mengajukan berbagai keperluan korban bencana kepada bupati yang nantinya dicairkan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). "Saya yakin dana tanggap darurat masih tersedia," katanya. (A-71)***

Kec. Kutawaringin Punya Gedung Baru

2010-01-29T01:58:00.003+07:00

SOREANG, (PRLM).- Kecamatan Kutawaringin sebagai kecamatan bungsu atau ke-31 di Kab. Bandung menempati gedung baru di Jln. Raya Soreang-Cipatik Desa Jatisari. Gedung kecamatan tersebut merupakan termegah di Kab. Bandung dengan dua lantai yang di sekelingnya akan dibangun Puskesmas dan kantor Kodim Kab.Bandung.

Warga Desa Kutawaringin, Imat Ruhimat, mengaku bangga dengan keberadaan kantor baru tersebut. "Kantor kecamatan lama sudah habis masa kontraknya sehingga awal tahun 2010 pindah ke gedung baru. Letak gedung di daerah strategis Jln. Soreang-Cipatik sekitar 400 meter dari Stadion si Jalak Harupat," ujarnya, Senin (25/1).

Nantinya Pemkab Bandung akan membangun Puskesmas dan perumahan PNS yang lokasinya di sekitar kantor kecamatan. "Bahkan Kantor Kodim Kab. Bandung juga akan dibangun di lokasi tersebut," katanya.(A-71/A-147)***

Warga tidak Keberatan Kerambanya Dibongkar

2010-01-29T01:55:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-
Warga Kampung Cipanjang Desa/Kec. Soreang, Kab. Bandung mengaku tidak keberatan keramba ikan milik mereka ditertibkan, asalkan mendapatkan kompensasi yang layak. Usaha budi daya ikan emas dalam keramba merupakan mata pencaharian beberapa warga sejak belasan tahun lalu.

Hal tersebut dikemukakan sejumlah warga dalam pertemuan membahas penertiban keramba di Aula Pesantren Persis Kampung Cipanjang, Desa/Kec. Soreang, Kamis (28/1).

Dalam pertemuan itu, salah seorang warga Kampung Lemburtegal, Desa Pamekaran, Kec. Soreang, Adam (42), meminta solusi yang jelas dari pemkab. ”Kalau memang harus dibongkar silakan, tetapi kami juga harus tahu solusi yang ditawarkan. Bagaimana dengan ikan milik kami yang sudah lama kami pelihara?” ucapnya. Dia mencontohkan, satu keramba rata-rata menampung 50-60 kilogram ikan emas.

”Harga jual ikan yang besar bisa mencapai Rp 35.000 per kilogram, belum lagi harga kerambanya. Jadi kalau ditertibkan, lalu siapa yang menampung ikan-ikan milik kami?” kata Adam, yang membudidayakan ikan sejak tahun 1990.

Hal yang sama dikatakan Neno (56), warga Kampung Cipanjang Desa/Kec. Soreang. ”Boleh saja dibongkar, tetapi kalau bisa, nanti ada tempat untuk memelihara ikan lagi, soalnya saya tidak punya tempat lain,” ujarnya. Di sepanjang saluran irigasi Cibeureum, saat ini terdapat sedikitnya 128 keramba milik 72 warga.

Seperti diberitakan ”PR”, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi (SDAPE) Kab. Bandung, Ratna Mikhial, beberapa waktu lalu, mengatakan, salah satu penyebab banjir yang terjadi di Soreang pada Minggu (24/1) lalu adalah keramba yang menghambat derasnya arus air, disamping penebalan sedimentasi dan sampah. Bupati Bandung Obar Sobarna juga menegaskan, penertiban keramba harus dilakukan karena tidak boleh ada keramba di sungai dan saluran irigasi.

Tak ada bongkar paksa

Kepala Bidang Penyidikan dan Pemeriksaan Satpol PP Kab. Bandung, Hilman K., ketika ditemui dalam kesempatan yang sama, mengatakan, satpol PP tidak akan melakukan penertiban keramba secara paksa. ”Sepertinya masalah keramba ini sudah bisa diatasi dengan cara musyawarah dengan warga. Sementara mengenai bantuan penjualan dan pendistribusian ikan para pemilik keramba, salah seorang perwakilan warga akan bertemu dengan pihak dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung besok (hari ini-red.),” kata Hilman.

Hilman juga mengatakan, pekan depan satpol PP akan memanggil perwakilan PT Telkom untuk menata kabel serat optik yang ada di persimpangan Jln. Alfathu dan Jln. Cipatik-Soreang, karena kabel-kabel itu mengganggu arus air sehingga turut menyebabkan banjir. ”Letak kabel serat optik itu ada di tengah saluran air, sehingga kalau ada sampah yang menyangkut akan sangat menghalangi arus air,” ucapnya. (A-175)***

Penulis:

Dana Terbatas, RSHS Tagih Kelebihan Biaya

2010-01-29T01:54:00.000+07:00

BANDUNG, (PR).-
Manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pernah membebankan tagihan kelebihan pagu biaya pengobatan yang ditetapkan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) kepada pasien gakinda (keluarga miskin daerah) dari Kab. Bandung. Keputusan itu diambil karena keterbatasan dana yang dimiliki RSHS. Sebelumnya, kelebihan pagu pengobatan untuk pasien gakinda selalu ditutupi dari anggaran gakin RSHS.

Hal tersebut disampaikan Direktur Medik dan Keperawatan RSHS dr. Rudi Kurniadi Kadarsah, Sp.An., M.M., M.Kes., kepada ”PR” di RSHS, Kamis (28/1). Ia menanggapi keluhan pasien gakinda Kab. Bandung karena ditagih biaya perawatan di RSHS (”PR”, Rabu 27/1)

”Namun, iuran bayar tersebut tidak lagi dibebankan ke pasien gakinda dari Kab. Bandung karena sudah ada komunikasi dengan Pemkab Bandung. Mereka berjanji akan membereskan semuanya. RSHS akan mengadakan pertemuan kembali dengan Pemkab Bandung untuk membahas gakinda ini, Senin mendatang,” katanya.

Menurut Rudi, pasien gakinda Kab. Bandung yang berobat ke RSHS termasuk banyak. Pengobatannya diberikan dalam bentuk paket yang ditetapkan pemerintah. Namun, kadang-kadang pengobatannya melebihi pagu yang ditetapkan. Selama ini kelebihan pagu yang diberikan Jamkesda bagi pasien gakinda Kab. Bandung ditutupi RSHS dengan mengambil dana dari gakin RSHS, tidak membebankan ke pasien.

”Namun, lama-kelamaan, biayanya menumpuk, sementara dana yang dimiliki RSHS terbatas. Akibatnya, tiga atau empat hari yang lalu, RSHS membebankan kelebihan pagu tersebut ke pasien,” ujarnya.

Peran RSUD

Rudi Kurniadi juga mengatakan, untuk pelayanan pasien yang bisa ditangani di daerah, dilaksanakan di rumah sakit umum daerah (RSUD) sehingga beban RSHS tidak terlalu berat. Misalnya, bagi pasien talasemia mulai Februari 2010 dapat dilayani di RSUD Soreang.

”Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kepala RSUD Soreang. Tentu saja sebelumnya kami memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan talasemia yang dilakukan RSHS kepada mereka,” katanya. (A-62)***

Pencairan DAK Ditunda Akibat Keterlambatan Pembahasan RAPBD 2010

2010-01-29T01:48:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-
Pelaksanaan projek-projek pembangunan di Kab. Bandung yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) dipastikan terlambat. Pemerintah menunda pencairan DAK triwulan I (Januari-Maret) akibat lambatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010. Tahun ini, Kab. Bandung menerima DAK Rp 118 miliar.

”Pencairan DAK triwulan I akan disatukan pada triwulan II April-Juni, akibat pembahasan RAPBD belum selesai,” kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, H. Juhana Atmawisastra, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).

Menurut Juhana, projek yang dibiayai DAK antara lain pembangunan sekolah, jalan, dan prasarana kesehatan. ”Otomatis, lelang projek DAK juga mundur. Kemungkinan besar projek-projek DAK itu baru bisa dilaksanakan mulai Agustus nanti,” katanya

Penundaan pencairan DAK itu diketahui setelah Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Senin-Selasa (25-26/1) lalu. ”Seharusnya pembahasan RAPBD tahun 2010 sudah selesai dan disahkan paling lambat akhir Desember 2009 lalu. Sampai saat ini, Bangar dan Pemkab Bandung masih membahas RAPBD,” kata anggota Bangar H. Cecep Suhendar.

Pengurangan DAU

Pemerintah juga akan memberikan sanksi pengurangan 20 persen dana alokasi umum (DAU), bila pembahasan RAPBD belum juga selesai pada 31 Maret mendatang. Jika dikurangi 20 persen, DAU Kab. Bandung tahun 2010 sekitar Rp 1,1 triliun akan berkurang sekitar Rp 200 miliar.

”Oleh karena itu, kami menargetkan pembahasan RAPBD harus selesai pada akhir Februari. Namun, DPRD tetap berprinsip cepat, tepat, dan harus selamat dari gugatan hukum yang bisa timbul nantinya,” kata Ketua Harian Bangar H. Najib Qadratullah.

Apalagi tahapan pemilihan umum kepala daerah dan lelang untuk Pekan Olah Raga Daerah (Porda) Jabar sudah dimulai awal Maret. ”Kalau perlu, kami akan membahas RAPBD sampai malam hari, agar bisa secepatnya disahkan,” kata Cecep.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Sugiyanto, banyak kebutuhan anggaran yang mendesak, sehingga pengesahan RAPBD akan mempermudah realisasinya. ”Karena itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara juga dilakukan secara maraton,” katanya. (A-71)***

Data Warga Miskin Kok Berbeda

2010-01-13T06:03:00.002+07:00

APAKAH arti sebuah data? Apalagi angka-angka dalam data tersebut tidak sama antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Justru, data-data tersebut membuat lieur (pusing) bagi yang membacanya.

Namun, bagi anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, persoalan data khususnya data penduduk miskin merupakan hal krusial. Bahkan, gara-gara data penduduk miskin tersebut, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dua hari ini tidak menunjukkan kemajuan.

"Jangan anggap remeh data kependudukan, apalagi data kemiskinan. Dari data kemiskinan ini, akan berdampak jauh karena penentuan kebijakan pembangunan akan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin," ujar anggota Bangar, Arifin Sobari di Gedung DPRD Kab. Bandung, Selasa (12/1).

Hal senada diungkapkan anggota Bangar, Anang Susanto. Dia menuturkan, data penduduk miskin di Kab. Bandung masih data 2008. "Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) , yakni jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung 185.064 orang," katanya.

Akhir 2009, kata Anang, jumlah penduduk miskin 186.631 orang atau naik 1.567 orang. Sedangkan KUA-PPAS untuk tahun 2010, kembali memakai data lama yakni penduduk miskin 185.064 orang, bukan meneruskan data terbaru 186.631 orang.

LAIN lagi jumlah penduduk miskin versi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung tahun 2008, malah lebih besar, yakni 315.384 orang. "Jumlah tersebut terdiri atas penduduk prakeluarga sejahtera (KS) 128.488 orang dan penduduk KS-1 sebanyak 186.896 orang," ujarnya.

Adanya gempa bumi, 2 September 2009, kata Arifin, seharusnya jumlah penduduk miskin meningkat drastis. "Dari 31 kecamatan, 30 kecamatan terkena gempa bumi dengan 10 kecamatan terparah seperti Pangalengan, Kertasari, Cangkuang, Katapang, Banjaran, dan Cimaung. Belum lagi banjir dan puting beliung yang juga menimbulkan kerusakan cukup besar," tuturnya.

DPRD tidak menginginkan peningkatan jumlah penduduk miskin, tetapi perlu adanya data kemiskinan yang akurat. "Jumlah penduduk miskin akan memengaruhi kebijakan sektor pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun beasiswa, kesehatan yakni keluarga miskin daerah (gakinda), program pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan lain-lain," ucapnya. (Sarnapi/"PR")***

Data Warga Miskin Kok Berbeda

2010-01-13T06:03:00.001+07:00

APAKAH arti sebuah data? Apalagi angka-angka dalam data tersebut tidak sama antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Justru, data-data tersebut membuat lieur (pusing) bagi yang membacanya.

Harga Beras Melonjak Tinggi

2010-01-13T05:46:00.001+07:00

SOREANG, (PR).-

Masyarakat Kab. Bandung meminta Dolog Jabar melakukan operasi pasar (OP), menyusul naiknya harga beras rata-rata Rp 1.000/kg. Namun, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kab. Bandung menilai belum perlu ada OP karena kenaikan harga beras masih dalam taraf wajar.

Menurut Tubagus Raditya, warga Margahayu, kenaikan harga saat ini sudah tinggi karena biasanya harga beras mutu sedang hanya Rp 5.500/kg. "Kenaikan harga beras hampir setiap hari, hingga harga beras mutu sedang sudah sampai Rp 6.500/kg," katanya, Selasa (12/1).

Menanggapi kenaikan harga beras saat ini, Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung H. Syaiful Hikmat menuturkan, "Harga beras Ciherang di pasar-pasar tradisional sudah di atas Rp 6.600/kg. Padahal, sebelumnya di bawah Rp 6.000/kg," ucapnya di gedung dewan di Soreang.

Menurut Syaiful, jika dilakukan OP, bisa menambah stok beras di pasaran untuk menekan kenaikan harga. "Namun, OP bersifat insidental dan tidak efektif mencegah kenaikan harga dalam jangka lama. Kita harus mencari akar penyebab dari kenaikan beras akhir-akhir ini," katanya.

Syamsul menduga, kenaikan harga beras di Kab. Bandung disebabkan berkurangnya pasokan akibat berkurangnya areal sawah. Setiap tahun, ratusan hektare sawah produktif di Kabupaten Bandung beralih fungsi menjadi rumah, pabrik, maupun bangunan lainnya. Kalau sawah-sawah irigasi teknis tak dilindungi, bisa-bisa tidak bisa lagi swasembada pangan.

Belum perlu

Kendati demikian, Diskoperindag Kab. Bandung belum menjadwalkan OP beras meskipun sudah ada tawaran dari Pemprov Jabar. "Kenaikan harga beras masih wajar, yakni Rp 300 hingga Rp 1.000 per kg," ujar Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Diskoperindag Kab. Bandung Toto Wilastra didampingi Kasi Distribusi dan Informasi Wenny Winarny, di ruang kerjanya, kemarin.

Pemkab Bandung, kata Toto, masih melakukan survei pasar. Tidak seperti di daerah lain, kenaikan harga beras di Kab. Bandung masih dalam batas wajar. "Kenaikan harga beras baru dikatakan rawan jika harga naik di atas 20 persen. Jika nanti kita menemukan kenaikan harga beras di atas Rp 1.200/kg, kita akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk pengajuan OP," katanya.

Menurut Toto, hasil sementara dari sembilan pasar yang disurvei, kenaikan harga beras paling tinggi terjadi di Pasar Majalaya dan Pasar Rancaekek, yakni Rp 800 hingga Rp 1.000/kg. Sedangkan untuk daerah yang sebelumnya terendam banjir, kenaikan harga beras memang cukup tinggi karena suplai dan distribusi agak terganggu.

Bupati Bandung Obar Sobarna yang ditemui terpisah mengatakan, persediaan beras di Kab. Bandung masih mencukupi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir. "Bagi masyarakat desa, sebelumnya sudah diberikan anggaran untuk pembuatan lumbung desa sejak 2007," tuturnya. (A-71/A-175)***

Bui Mewah Artalyta

2010-01-13T05:39:00.001+07:00

BUI tidak lagi seram dan menakutkan. Kini, penjara sudah berubah wajah seiring bersalin nama menjadi lembaga pemasyarakatan (LP). Penjara sudah menjadi hotel dalam pengertian yang sebenarnya. Ada fasilitas sofa empuk, kulkas, pendingin ruangan, dan tentu saja televisi serta telepon seluler. Bahkan ada pula tempat karaoke.

Fasilitas itulah yang ditemukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak ke Rutan Pondok Bambu, Minggu (10/1). Adalah Artalyta Suryani, terpidana kasus suap Rp6 miliar kepada jaksa Urip Tri Gunawan, yang menikmati fasilitas itu. Dia telah menyulap ruangan tahanan menjadi kantor mewah. Dari sel seluas 8 x 8 meter itulah dia rutin mengadakan rapat bisnis dengan anak buahnya. Itu sangat kontras dengan puluhan tahanan lain yang berjejal dalam ruangan sempit seperti sarden.

Artalyta memang istimewa. Kala masih bebas, dia pun leluasa menemui pejabat dan mengundang mereka menghadiri pernikahan anaknya. Dia juga leluasa menelepon dan bahkan bisa mengatur-atur para pejabat. Keistimewaan itu dibawa ke penjara. Di bui pun Artalyta tetap menjadi orang penting alias VIP.

Dia bisa mendatangkan dokter spesialis perawatan kecantikan. Meski telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung dengan hukuman penjara lima tahun, Artalyta alias Ayin tetap boleh tinggal di rutan. Bukan pindah ke penjara atau LP. Tentu saja Artalyta bukan orang pertama yang menikmati fasilitas mewah di penjara. Ada nama Eddy Tansil, pengemplang uang negara sebesar Rp1,3 triliun, pun pernah menikmati fasilitas mewah di LP Cipinang sebelum kabur. Juga ada Nurdin Halid yang sampai bebas tetap tinggal di Rutan Salemba tanpa pernah pindah ke LP.

Fasilitas selalu dekat dengan uang dan kekuasaan. Terpidana yang tidak memiliki uang akan ditumpuk dalam ruangan sempit. Penjara mewah Artalyta mencerminkan wajah diskriminatif pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen LP, dan Kepala Rutan Pondok Bambu. Di saat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sedang gencar melakukan sidak ke penjara di berbagai kota, ternyata diskriminasi terjadi di depan hidung.

Temuan tim Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menunjukkan sekali lagi bahwa penjara menjadi salah satu sarang korupsi yang hebat. Kebohongan telah berlanjut dan berlarut di penjara. Namun, yang menjadi lain dari soal sel mewah Artalyta kali ini adalah temuan itu terjadi dalam sidak oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, badan baru yang dibentuk untuk memerangi mafia yang membentengi korupsi. Satgas ini justru dibentuk untuk memberi bukti tentang keberanian memberantas. Kalau temuan ini kemudian dianggap dan ditanggapi sama saja dengan temuan-temuan sebelumnya, bubarkan saja satgas itu. Karena apa bedanya dengan temuan yang sama di penjara di waktu yang lalu?

Menteri Patrialis Akbar mengatakan bertanggung jawab atas temuan yang memalukan itu. Kita tunggu bagaimana bentuk tanggung jawab seorang Patrialis. Kalau rasa tanggung jawabnya sama saja dengan para menteri terdahulu, apa bedanya?

Administrasi Negara yang Karut-Marut

2010-01-13T05:31:00.000+07:00

TIDAK sulit mencari kesemrawutan pengelolaan negara. Setiap saat kesemrawutan itu datang menghampiri, tanpa perlu dicari-cari.

Ini, tentu, menjadi dilema bagi media massa. Media seakan sangat sensitif terhadap keburukan, tetapi dituduh menutup mata terhadap kebaikan. Media dianggap terperangkap pada dalih bad news is good news.

Dalam pengelolaan negara memang terjadi kompetisi pemasaran antara yang baik dan yang buruk. Dan, malangnya bagi Indonesia, bad news masih memenangi kompetisi pemasaran sampai hari ini. Karena memang secara substansial bad news amat mendominasi.

Kebaikan memang ada, tetapi dibutuhkan ketekunan luar biasa untuk menemukannya. Itu adalah ironi sekaligus paradoks yang lazim di sebuah negara yang amat korup.

Kesemrawutan yang paling baru terungkap adalah kesalahan rujukan surat Presiden kepada DPR untuk mencabut Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Surat Presiden dengan nomor RI 61/Pres/12/2009 itu ditujukan kepada DPR dengan rujukan rapat paripurna tanggal 30 September 2009.

Setelah diusut-usut ternyata tidak ada agenda Rapat Paripurna DPR pada tanggal 30 September 2009 seperti yang menjadi rujukan surat Presiden. Karena kesalahan yang amat telanjang dan amat tidak perlu itu, DPR yang semula dilematis untuk membahas atau tidak pencabutan Perppu JPSK dengan enteng bisa mengembalikan surat Presiden karena telah terjadi kesalahan rujukan.

Bukan pertama kali Presiden dibuat malu oleh kesemrawutan administrasi negara seperti itu. Belum lama ini, SBY batal melantik dua wakil menteri karena kesalahan administrasi. Padahal pejabat yang akan dilantik sudah diumumkan dan hadir dalam acara pelantikan.

Dua pejabat yang batal dilantik, wakil menteri kesehatan dan wakil menteri keuangan, ternyata tidak memenuhi syarat dari sisi kepangkatan di struktur pegawai negeri. Padahal, terdapat jarak waktu yang lama untuk menyelesaikan aspek administrasi para wakil menteri itu.

Lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap dua kesalahan administrasi yang menggelikan ini adalah Sekretariat Negara. Apakah ini adalah human error atau kesengajaan, tentu, menjadi perkara yang menarik untuk ditelusuri.

Sebuah surat resmi yang salah tanggal, apalagi menyangkut perkara yang krusial, bisa saja betul-betul kekeliruan manusiawi. Tetapi yang jauh lebih substansial adalah kesadaran kita bahwa aspek administrasi adalah bagian vital dari sebuah persekongkolan atau korupsi.

Coba lihat sejumlah kasus di pengadilan. Surat-surat dan dokumen putusan pengadilan sengaja dibuat salah untuk kemudian berakibat pada pembebasan dan pemenjaraan seseorang. Bagaimana seorang narapidana bisa kemudian bebas sebelum waktunya karena surat yang dimanipulasi. Bagaimana seorang yang tidak pernah menghadapi sidang vonis di pengadilan, tetapi sudah masuk bui dengan putusan sekian tahun penjara.

Jadi, kesalahan administrasi jangan dilihat sebagai sebuah kesalahan sederhana. Dia menjadi mata rantai penting dari sebuah kebiasaan konspiratif dan manipulatif yang melanggengkan korupsi.

Besok, Letjen Sjafrie Dilantik sebagai Wamenhan

2010-01-06T00:37:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Selasa (5/1/2010), mengatakan, Sjafrie akan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (6/1/2010) siang, bersama Sekretaris Kabinet dan empat wakil menteri untuk melengkapi susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Sjafrie Sjamsoeddin saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 itu adalah lulusan Akademi Militer 1974 dan mengawali karier militernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) dan kemudian dipercaya sebagai Komandan Nanggala X Timor Timur pada 1976.

Selanjutnya Sjafrie dipercaya sebagai Komandan Nanggala XXI Aceh pada 1987, Komandan Tim Maleo Irja pada 1987, dan Satgas Kopassus Timor Timur pada 1990. Tiga tahun kemudian, Sjafrie dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan P engamanan Presiden (Paspampres), Danrem-061/SK Kodam III/Siliwangi pada 1995, Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap)-1 Ibu Kota pada 1996, Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 1996, dan Pangdam Jaya pada 1997.

Karier militernya terus melesat setelah didaulat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Umum (Aster Kasum) TNI pada 1998, Staf Ahli Polkam Panglima TNI pada tahun yang sama, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI pada 2001, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tahun 2002-2005.

Sjafrie kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan RI sejak 15 April 2005 hingga sekarang.

Sebelumnya, Presiden sudah mengangkat lima wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun.

Satgas Penebas Gurita Mafia

2010-01-06T00:23:00.000+07:00

Mafia hukum adalah gurita yang mencengkeram dunia peradilan. Cengkeramannya demikian kuat dan mengakar sehingga mengaburkan semua prinsip keadilan dan kebenaran. Mafia hukum menyulap yang bengkok jadi lurus, yang benar jadi salah, sesuai kehendak. Sungguh kejahatan yang mengerikan.

Rekaman pembicaraan seorang Anggodo Widjojo, yang diperdengarkan kepada publik secara terbuka di Mahkamah Konstitusi, membuka mata dan nurani bangsa betapa bobroknya mentalitas aparatur penegakan hukum. Seorang Anggodo bisa mengatur berita acara pemeriksaan agar disesuaikan dengan keinginannya.

Kekecewaan yang demikian hebat terhadap dunia penegakan hukum itulah yang kemudian menyulut semacam 'people's power' yang akhirnya mampu membebaskan Bibit dan Chandra dari rekayasa yang dikendalikan seorang mafia bernama Anggodo. Bibit dan Chandra dimenangkan di luar jalur pengadilan.

Publik pun mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap mafia hukum yang merongrong, terutama di dua lembaga penegakan hukum yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, yaitu kepolisian dan kejaksaan. SBY pun tunduk.

Maka, dibentuklah sebuah lembaga ekstra di bawah presiden dengan nama Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Ketuanya Kuntoro Mangkusubroto dengan Sekretaris Denny Indrayana yang sehari-hari adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Turut menjadi anggota Wakil Jaksa Agung Dharmono dan Kepala PPATK Junus Husein. Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Herman Effendi juga masuk di dalamnya.

Satgas ini adalah lembaga kesekian yang dibentuk pemerintah untuk melawan korupsi dan mafia peradilan. Dari zaman Orde Baru sampai zaman reformasi telah dibentuk banyak lembaga sejenis yang semuanya gagal. Gagal karena gurita mafia telah merasuki badan-badan penegakan hukum demikian hebatnya.

Satgas ini benar secara fungsional, tetapi keliru memilih bentuk. Lembaga-lembaga penegakan hukum ada dan lengkap di Republik ini. Namun, kita selalu tergoda untuk membentuk lembaga baru hanya karena lembaga yang ada tidak berfungsi. Ini memperlihatkan sebuah kelemahan yang sangat serius dalam soal fungsionalisasi kelembagaan di negara kita.

Ketika polisi dan kejaksaan tidak berfungsi, dibentuk KPK. Sekarang ketika KPK mulai loyo, dibentuk lagi satgas. Sampai kapan negara ini dikelola dengan badan-badan 'ad hoc' yang begitu banyak dan tumpang-tindih serta mahal ongkos?

Sebuah kritik terhadap satgas mafia hukum adalah keterlibatan oknum kejaksaan dan kepolisian serta PPATK dalam tim. Itulah tiga lembaga yang seharusnya dibiarkan bebas.

Keterlibatan tiga lembaga itu dalam tim membuka peluang benturan kepentingan. Bagaimana memberantas mafia yang menggerayangi kejaksaan dan kepolisian kalau yang memberantas adalah polisi dan jaksa sendiri?

Belum lagi kewenangan eksekusi yang tidak dimiliki satgas. Kita semua tahu sebuah lembaga yang tidak memiliki kewenangan eksekusi akan mandul. Kita tunggu kerja satgas, semoga sukses....

Pabrik Baru Perparah Banjir

2010-01-06T00:20:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Sejumlah warga Kampung Balekambang, Desa Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, khawatir banjir akan semakin tinggi akibat pembangunan pabrik tekstil di kampungnya. Selain menutup saluran air, juga masih ada enam rumah warga di dalam lokasi pabrik karena belum dibebaskan.

"Saat ini saja ketinggian air banjir yang terjadi baru-baru ini sudah di atas satu meter akibat meluapnya Sungai Citarum. Diperkirakan ketika pabrik tersebut sudah beroperasi akan menghambat aliran air karena pihak pabrik menutup saluran air," kata anggota Komisi C DPRD Kab. Bandung Aep Saefullah, didampingi anggota Komisi A, Teddy Julia, Senin (4/1), seusai berkunjung ke lokasi banjir di Majalaya, Minggu (3/1).

Lebih jauh Aep mengatakan, selain kiriman dari wilayah pegunungan, seperti Ibun, Pacet, ataupun Kertasari, banjir di Majalaya juga disebabkan meluapnya aliran Sungai Citarum. "Limpasan air Sungai Citarum itu masuk ke sungai-sungai lebih kecil lalu menggenangi jalan ataupun permukiman warga seperti yang terjadi di Kampung Balekambang yang kini menjadi daerah langganan banjir," ujarnya.

Kondisi seperti itu diperparah oleh pembangunan pabrik yang sering menutup akses saluran air sehingga limpahan air dari Sungai Citarum langsung menggenangi permukiman warga dan jalanan. "Saat ini pabrik tekstil baru sedang dibangun di Balekambang. Warga khawatir banjir akan makin besar karena pihak pabrik menutup saluran air," ucap Aep.

Mengadu ke DPRD

Selain itu, di dalam lokasi pabrik terdapat enam rumah warga yang belum dibebaskan pihak pabrik. "Saat ini para penghuni rumah memang masih bisa memakai jalan akses untuk keluar-masuk rumah. Namun, kalau pabrik sudah jadi tidak akan ada lagi jalan akses ke rumah mereka. Para pemilik rumah mengadu ke Komisi C dan Komisi A meminta difasilitasi agar persoalannya bisa selesai," tutur Aep.

Warga masih keberatan karena pihak pabrik hanya mengganti bangunan rumah yang akan dirobohkan dengan dana kompensasi Rp 1 juta. "Kalau bisa, warga meminta direlokasi ke tempat yang layak. Kalau pabrik hanya membeli tanah lalu mengganti bangunan rumah Rp 1 juta, warga akan kesulitan membangun kembali rumahnya," kata Aep. (A-71)***

Dana PKH Diperkirakan Sebesar Rp 24,6 Miliar

2010-01-06T00:18:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Selama tahun 2009, Kab. Bandung mendapatkan alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 24,6 miliar untuk 18.553 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Alokasi PKH tahun 2010 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2009, meski penyerapan anggarannya masih di bawah alokasi yang telah ditentukan.

"Pada tahun 2009, Pemkab Bandung memperoleh alokasi PKH untuk 18.553 RTSM, tetapi yang memanfaatkan dana tersebut sebanyak 17.682 RTSM," kata Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Atang Suryana, di ruang kerjanya, Senin (4/1).

Menurut Atang, PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir serta peningkatan akses pendidikan dasar, yakni SD/MI dan SMP/MTs. "Setiap RTSM mendapatkan dana PKH berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Namun, minimal setiap RTSM memperoleh dana Rp 600.000 per tahun dan maksimal Rp 2,2 juta per tahun. Sebelum menerima dana PKH, akan dilakukan verifikasi di lapangan oleh tim pendamping sehingga penerima dana PKH benar-benar tepat sasaran," katanya.

Atang mencontohkan dana PKH untuk siswa SD/MI sebesar Rp 400.000 per tahun, siswa SMP/MTs Rp 800.000 per tahun, dan dana ibu melahirkan/perawatan balita Rp 800.000 per tahun. "Pemerintah juga memberikan dana PKH untuk masing-masing RTSM Rp 200.000 per tahun. Bisa saja terjadi ada RTSM yang dicoret atau tidak menerima lagi dana PKH karena kondisinya tidak masuk dalam kriteria, misalnya anaknya sudah lulus SMP/ MTs.," katanya.

Dana PKH akan dicairkan melalui kantor-kantor pos yang direncanakan dilakukan tiga bulan sekali pada tahun 2010. "Kalau tahun 2009, pencairan berlangsung tiga tahap atau empat bulan sekali. Diharapkan dana PKH bisa membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan," katanya. Di Kab. Bandung, RTSM paling banyak berada di Kec. Majalaya dengan 2.693 RTSM dan Kec. Pacet 1.854 RTSM. (A-71)***

Warga Mulai Benahi Rumahnya Camat Katapang Ajukan Proposal Bantuan

2010-01-06T00:12:00.003+07:00

SOREANG, (PR).-

Sebagian warga Kec. Katapang dan Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung, mulai membersihkan puing-puing bangunan rumah mereka yang diterjang angin puting beliung, Selasa (5/1). Mereka juga berharap, agar pemerintah cepat tanggap memberikan bantuan.

Salah seorang warga RT 2 RW 8 Kampung Sukamulya Desa Bojongkunci Kec. Pamengpeuk, Usin (60), mengatakan, ia dan keluarganya sejak pagi membereskan puing bangunan dan memasang genting rumahnya yang rusak diempas angin. "Tidak mungkin kalau harus menunggu bantuan. Soalnya, nanti sore pasti turun hujan deras lagi dan kami tidak bisa tenang kalau genting masih banyak terbuka," ujar Usin.

Hal yang sama dikatakan Aleh (60), warga Kampung Sukamulya. Sejak terjadi gempa bumi, fondasi rumahnya yang terbuat dari bilik bambu, miring. "Waktu angin kencang kemarin, rumah kami semakin miring. Oleh karena itu, kami sekarang mengungsi ke rumah saudara karena takut roboh," kata Aleh yang mengaku belum ada yang memberikan bantuan.

Meski demikian, Aleh dan anak-anaknya kini mulai sibuk menutupi lubang-lubang di atap rumah mereka, karena gentingnya ikut terbang bersama angin kencang.

Ketua RT 3 RW 13 Kampung Landean Girang Endang Karyawijaya, mengatakan, warga kini disibukkan dengan aktivitas membereskan rumah masing-masing. "Kalau yang rusak parah, warga mengungsi ke rumah tetangga atau saudara lainnya. Akan tetapi, kalau yang gentingnya rusak, diganti atau ditutupi dengan plastik supaya tidak kemasukan air ketika hujan," katanya.

Sebelumnya, diberitakan "PR", angin puting beliung disertai hujan deras, Senin (4/1) sekitar pukul 14.50 WIB, melanda dua RW di Kampung Landean Girang Desa Sukamukti dan satu RW di Kampung Cikambuy Girang Desa Sangkanhurip Kec. Katapang, dan enam RW di Desa Bojongkunci Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung.

Di RW 11 dan 12 Kampung Landean Girang Desa Sukamukti, angin puting beliung mengakibatkan dua rumah rusak berat, tujuh rumah rusak sedang, dan 131 rumah rusak ringan karena beberapa bagian atapnya beterbangan. Sementara di Kampung Cikambuy Girang Desa Sangkanhurip, angin menyebabkan satu rumah roboh dan dua rumah rusak ringan.

Di Kec. Pameungpeuk, 116 rumah di Kampung Sukamaju, Sukamulya, Paledang, Sukaluyu, dan Perumahan Paledang Indah rusak. Sebanyak empat rumah lainnya rusak berat.

Bantuan darurat

Ketika ditemui di Desa Sukamukti, Camat Katapang Nina Setiana mengatakan, untuk sementara akan mengutamakan bantuan darurat seperti sembako dan selimut. "Kalau untuk bantuan dana stimulan bagi rumah rusak berat, kami baru mengajukan proposalnya ke pemkab," kata Nina.

Kepala Desa Bojongkunci Ecep Budiman ketika ditemui di kantor Desa Bojongkunci, mengatakan, ia baru akan mengajukan proposal bantuan. "Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcip) Kab. Bandung, sudah meminta data kerusakan. Akan tetapi, kami ingin pendataannya tidak terburu-buru, seperti pada musibah gempa kemarin. Setelah beres, secepatnya akan kami serahkan," ujarnya. (A-175)***

Kejahatan Perpajakan

2010-01-05T05:34:00.001+07:00

PAJAK, di negara demokrasi dan beradab, mempunyai korelasi linear dengan hak dan kewajiban. Hanya warga yang tahu kewajiban dan taat membayar pajaklah yang berhak atas pelayanan negara. Berarti yang tidak membayar, apalagi sengaja mengemplang pajak, sama sekali tidak mempunyai hak mendapat--apalagi menuntut--pelayanan dari negara.
Dengan demikian adalah ketidakadilan yang sangat melukai, ketika orang-orang yang tidak membayar pajak, apalagi yang sengaja mengemplang, berupaya dengan berbagai cara agar tetap memperoleh haknya dilayani negara. Melukai rasa keadilan inilah yang menyebabkan siapa saja yang tidak mau membayar pajak, apalagi sengaja menggelapkan, dikategorikan sebagai kejahatan.
Sejak tahun lalu, kasus pajak kelompok bisnis Bakrie terus menjadi sorotan. Ditjen Pajak Departemen Keuangan mengungkapkan beberapa kali bahwa tiga perusahaan kelompok Bakrie, yakni Bumi Resources, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin Indonesia, menunggak pajak senilai Rp2,1 triliun.
Kasus itu muncul ke permukaan tahun lalu ketika audit BPKP diungkapkan kepada publik. Dalam audit itu BPKP menemukan enam perusahaan pertambangan, termasuk tiga dari kelompok Bakrie, menunggak royalti Rp7,18 triliun. Sampai sekarang, tidak terdengar sebuah penyelesaian yang tuntas dan terbuka terhadap kasus ini.
Perkara pajak tiga perusahaan dalam kelompok Bakrie bukanlah pergunjingan liar. Kasus itu dikatakan berulang kali oleh Ditjen Pajak, tetapi sampai sekarang belum terdengar penyelesaiannya.
Karena tidak kunjung selesai, muncullah pergunjingan politik. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang menjadi fokus penyelidikan angket Century oleh DPR pernah mengatakan kepada surat kabar The Asian Wall Street Journal bahwa Aburizal Bakrie, pemilik bisnis Kelompok Bakrie, tidak suka dengannya. Salah satu pemicunya adalah soal pajak yang tak kunjung tuntas itu.
Departemen Keuangan dan Kelompok Bakrie harus rsegera menuntaskan kasus ini. Kalau betul, tidak ada cara lain dari Kelompok Bakrie kecuali membayarnya dengan jujur. Kalau tidak betul, harus ada pernyataan dan klarifikasi yang jujur juga dari kedua belah pihak. Tidak boleh kasus ini dipelihara menjadi amunisi politik untuk saling menyerang.
Pernyataan Ditjen Pajak yang berulang kali tentang tunggakan pajak tiga anak usaha Bakrie mengindikasikan bahwa kasus ini tidak mengada-ada. Hanya, mengapa tidak jelas ujungnya? Kalau betul-betul ada indikasi penggelapan, tempuhlah jalur hukum. Kenapa tidak?
Kelompok Bakrie adalah salah satu korporasi yang membanggakan bangsa dan negara. Pemiliknya, Aburizal Bakrie, dua tahun lalu tercatat sebagai manusia terkaya di Asia Tenggara berkat sukses kelompok perusahaannya. Tahun lalu, Aburizal Bakrie masih tercatat sebagai manusia terkaya nomor empat di Indonesia.
Akan tetapi, menjadi pertanyaan besar ketika kelompok usaha yang sedang sangat maju dan karena itu tidak dalam kondisi bangkrut, menunggak pajak demikian besar. Lapindo adalah contoh lain tentang kontroversi Bakrie yang sangat ekspansif, tetapi menyisakan tunggakan kepada sejumlah orang kecil dalam jumlah yang hanya puluhan juta.

Perdagangan Bebas Ancam Tekstil Majalaya

2010-01-05T05:32:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area/FTA) ASEAN-China mulai 1 Januari 2010 dikhawatirkan akan memukul industri kecil dan menengah di Kab. Bandung, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Ketua II Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya (PPTM) Deden Suwega ketika ditemui di pabriknya di Jln. Rancajigang Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Senin (4/1), mengatakan, dampak FTA terhadap pasar tekstil di Majalaya diperkirakan cukup besar. Hal itu setidaknya terlihat dari tiga faktor, yaitu teknologi mesin, benang, dan tenaga kerja.

"Untuk mesin, mereka bisa memproduksi sendiri. Sementara kita hanya mengandalkan mesin impor dari negara lain," ucap Deden. Selama dua tahun terakhir, pabrik-pabrik tekstil di Majalaya setidaknya mengimpor tiga ratus unit mesin dari Cina. Jumlah UKM yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil di Kec. Majalaya, Paseh, Ibun, dan Solokanjeruk, sekitar 150 perusahaan.

"Untuk bahan baku berupa benang, Cina kini sudah mulai menanam kapas sendiri, sementara kita 95 persen masih impor. Lagi pula di sana tenaga kerja lebih murah, dan pajaknya lebih rendah. Dilihat dari faktor itu saja kita sudah kalah bersaing," kata Deden menjelaskan.

Membanjirnya produk Cina dengan harga yang lebih murah di pasaran dalam negeri ketika FTA benar-benar diimplementasikan, kata Deden, awalnya hanya akan berdampak langsung terhadap industri menengah dan besar. "Namun, sangat mungkin industri menengah dan besar tersebut akhirnya menurunkan kualitas dan kemudian mengerjakan apa yang selama ini dibuat oleh industri kecil, sehingga dampaknya akan juga dirasakan oleh industri kecil," ucapnya.

Omzet menurun

Dia mengakui, sejak beberapa bulan terakhir pabrik yang dikelolanya mengalami penurunan omzet. "Gejolak pasar juga sudah bisa terlihat sejak tiga bulan belakangan. Banyak pedagang yang menunggu dan melihat bagaimana pasar tekstil pada bulan Januari. Akibatnya ada beberapa pesanan yang dihentikan atau ditunda," kata Deden.

Untuk menyiasatinya, menurut Deden, industri tekstil dan produk tekstil di Kab. Bandung sebaiknya menyiasati pasar dengan produk-produk yang khas. "Penanaman rasa cinta terhadap produk dalam negeri mau tidak mau harus benar-benar dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kab.Bandung Bambang Budiraharjo mengatakan, akan melakukan rapat kerja dengan SKPD terkait untuk membahas mengenai dampak FTA dan perdagangan di Kab. Bandung, hari ini (5/1). "Sebelumnya saya sudah sampaikan ke beberapa camat agar mengantisipasi hal itu," kata Bambang.

Dengan membanjirnya produk luar negeri secara legal, Bambang mengakui akan berdampak besar terhadap industri di Kab. Bandung. "Saingan terberat tetap Cina, apalagi dengan harganya yang murah. Kalau kualitas, saya optimistis kita masih bisa bersaing," ucapnya. (A-175)***

Warga Jalin Kerja Sama Hijaukan Lahan Kritis

2010-01-05T05:31:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Kabupaten Bandung masih memiliki lahan kritis yang harus dihijaukan sekitar 6.814 ha. Salah satu kecamatan yang memiliki lahan kritis cukup luas adalah Kec. Cangkuang. Untuk itu, pihak kecamatan berusaha menggandeng perusahaan swasta maupun BUMN untuk menghijaukan lahan kritis tersebut.

Camat Cangkuang, Drs. Uka Suska Puji Utama mengatakan, luas hutan rakyat yang masuk kategori kritis atau ditelantarkan pemiliknya di Kec. Cangkuang seluas 1.350 ha. "Lahan kritis itu tersebar di Desa Nagrak, Bandasari, Jatisari, dan Desa Pananjung," katanya, Sabtu (2/1).

Diberitakan "PR" (Selasa, 29/12), lahan kritis seluas 17.802,16 ha di wilayah Kab. Bandung berhasil direhabilitasi melalui gerakan penanaman pohon berbagai jenis. Namun, Kab. Bandung masih memiliki lahan kritis yang harus dihijaukan sekitar 6.814 ha yang sebagian akan dihijaukan pada tahun 2010.

"Kalau kita perhatikan, daerah perbukitan di sekitar Kec. Cangkuang, beberapa lokasi terlihat tidak hijau malah sudah tidak ada tanamannya. Kami akan berusaha menggandeng pihak ketiga untuk menghijaukannya. Alhamdulillah, Selasa (29/12) lalu dilakukan kerja sama antara pemilik tanah dengan salah satu perusahaan," katanya.

Kerja sama BUMN

Perusahaan tersebut dibentuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyalurkan kepedulian sosialnya, di antaranya PT Perkebunan Negara VIII, PT Pupuk Kujang, Sang Hyang Sri, dan Perhutani. "Luas lahan kritis yang dihijaukan hasil kerja sama BUMN dengan para pemilik lahan sekitar 50 ha. Yakni, di Desa Bandasari sekitar 34 ha dan Desa Jatisari 15 ha," ucapnya.

Para pemilik lahan berkewajiban memelihara pohon keras jenis jati ambon selama 10 tahun yang hasilnya dikelola dengan pola bagi hasil. "Pihak BUMN menyediakan bibit pohon dan sarana perawatan seperti pupuk. Kami berharap kerja sama seperti ini akan terus berlanjut di hutan-hutan rakyat yang masih kritis di Kec. Cangkuang," katanya.

Uka berharap agar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait di Pemkab Bandung memberikan program penghijauan maupun bantuan bibit kopi. "Bisa saja areal hutan rakyat yang belum digarap dijadikan kebun kopi seperti di Pangalengan, sehingga Cangkuang juga menjadi sentra kopi Kab. Bandung," katanya. (A-71)***

"Padahal Utang Belum Lunas..."

2010-01-05T05:30:00.000+07:00

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah yang kini dialami Ada (45), salah seorang warga RT 4 RW 9 Kampung Muara Desa Bojong, Kec. Majalaya. Rumah yang baru dibangun setengah jadi akibat musibah tahun lalu, kembali rusak diterjang musibah yang sama.

"Padahal, utang saya untuk membangun kembali rumah masih belum lunas," kata Ada ketika ditemui di depan rumahnya, Senin (4/1). Saat itu, ia dan beberapa anggota keluarganya, berusaha mengeluarkan air dan lumpur yang menggenangi rumahnya.

Satu tahun lalu, rumah Ada seluas 78 meter persegi habis tersapu derasnya banjir, akibat bobolnya tanggul Sungai Cisunggalah. Kini, rumah Ade kembali rusak akibat terendam air bercampur lumpur, karena tanggul yang tepat berada di seberang rumahnya jebol, Minggu (3/1) malam.

Setelah jebol tahun lalu, beberapa bagian tanggul dibangun dengan menggunakan batu. "Eh, ternyata masih jebol juga," ujar ayah lima anak itu. Meski kali ini tidak sampai kembali meluluhlantakkan rumahnya, Ada berharap agar pemerintah bisa membantu membangun kembali tanggul yang jebol.

Selain meminjam uang sebesar tiga belas juta rupiah dari keluarganya, sekitar enam bulan lalu, secara bertahap Ada membangun kembali rumahnya yang hancur. Ia juga mendapat sumbangan dari tetangga dan warga sekitar. "Walau jumlahnya tidak seberapa, kami sekeluarga sangat menghargai bantuan dari warga," ujarnya.

Kini, ia kembali harus merelakan barang-barangnya rusak atau hilang diterjang banjir. "Pakaian, buku anak-anak, dan beberapa alat elektronik, semuanya habis karena banjir kemarin," kata Ada.

Ketinggian air yang pada Minggu malam menggenangi rumah Ada mencapai 1,5 meter, karena rumahnya memang berada di bawah permukaan jalan. Sebab, tanggul yang ada sekarang hanya berupa karung berisi tanah dan dibangun secara darurat, ia dan keluarganya mengaku khawatir jika datang hujan besar.

"Tidak tahu bagaimana caranya, selokan juga seharusnya diperbesar. Jadi, kalau ada sampah tidak menyumbat dan mengakibatkan tanggul jebol," ujar Ada, yang selama satu tahun terakhir bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Sukamanah Kec. Majalaya. (Endah Asih/"PR")***

Bantuan Dana Stimulan Masih Tersisa Rp 6 Miliar

2010-01-05T05:29:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi tahap pertama sebesar Rp 119,93 miliar, masih tersisa Rp 5,95 miliar dan dimasukkan kembali ke kas daerah Pemkab Bandung.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si., ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/1).

Menurut Djamu, dana stimulan yang sudah ditransfer sebanyak Rp 113,94 miliar untuk 3.780 kelompok masyarakat (pokmas), sehingga ada Rp 5,95 miliar yang dimasukkan kembali ke kas daerah.

"Jumlah pokmas penerima dana stimulan sebanyak 3.900 pokmas. Jadi tinggal 120 pokmas yang belum mendapatkan alokasi dana stimulan," katanya.

Menurut Djamu, batas akhir transfer ke rekening-rekening pokmas pada Kamis (31/12), sehingga dana yang belum terserap dikembalikan ke kas daerah. "Kami sudah bekerja keras, namun masih ada ratusan pokmas yang proposalnya tidak sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati sehingga transfer dananya tertunda," katanya.

Pokmas-pokmas yang belum mendapatkan transfer dana dari Pemkab Bandung, kata Djamu, berasal dari tiga kecamatan yakni Kec. Majalaya, Bojongsoang, dan Kec. Kutawaringin.

"Hari ini (kemarin, red) kami mengundang secara khusus tiga camat dan stafnya untuk memverifikasi kembali data-data pokmas yang masih bermasalah. Setelah verifikasi selesai, dana stimulan akan langsung ditransfer," katanya.

Meski begitu, kata Djamu, karena sisa dana sudah dikembalikan ke kas daerah, proses administrasinya harus dari awal kembali. "Bupati harus mengajukan surat kepada DPRD Kab. Bandung untuk menyetujui dana stimulan yang belum terserap. Setelah DPRD setuju, tidak butuh waktu lama untuk mentransfer sisa dana tersebut ke rekening-rekening pokmas," kata Djamu yang memperkirakan pencairan dana stimulan bisa dimulai pada pertengahan Januari.

Tak ada pemotongan

Mengenai beredarnya isu-isu di masyarakat bahwa akan ada pemotongan dana stimulan oleh pihak desa/kelurahan dengan alasan masih ada korban gempa yang belum mendapatkannya, Djamu mengatakan, dana tersebut tidak boleh ada pemotongan sepeser pun. "Tidak boleh ada pemotongan dengan dalih apa pun. Pemkab Bandung juga sudah memproteksi agar tidak ada praktik penyimpangan," tuturnya.

Proteksi tersebut di antaranya dengan pembentukan Tim Pendamping Kegiatan (TPK) yang difasilitasi Pemprov Jabar dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dengan anggota para tokoh masyarakat. "Kalau nanti ada penyimpangan di lapangan, jangan segan-segan untuk melaporkannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dana stimulan untuk rehab rumah-rumah korban gempa bersumber dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar untuk rehab rumah rusak berat dan rusak sedang, sedangkan dari Pemkab Bandung bagi rehab rumah rusak ringan. Untuk rumah rusak berat akan memperoleh bantuan Rp 15 juta/unit dan rumah rusak sedang Rp 10 juta, sedangkan rumah rusak ringan Rp 1 juta. Pemilik rumah rusak berat dan rusak sedang juga mendapatkan dana lauk pauk Rp 900.000 dan pembelian alat-alat rumah tangga Rp 40.000. (A-71)***

Tanggul Cisunggalah Jebol

2010-01-05T05:28:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Puluhan rumah rusak, empat rumah di antaranya rusak berat diterjang air akibat tanggul Sungai Cisunggalah di Kampung Muara, Desa Bojong, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, jebol sepanjang sekitar dua puluh meter, Minggu (3/1) malam. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki tanggul yang rusak tersebut.

"Peristiwa kemarin merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, tanggul itu jebol pada tahun 2008 dan air Sungai Cisunggalah pun merendam puluhan rumah," kata Ketua RW 09 Kampung Muara, Desa Bojong, Kec. Majalaya, Undang Hidayat, ketika ditemui di lokasi tanggul jebol, Senin (4/1).

Tanggul jebol sepanjang sekitar dua puluh meter kemarin telah mengakibatkan 4 rumah rusak berat dan 20 rumah lainnya rusak ringan. Air bercampur lumpur yang merendam permukiman warga mencapai kedalaman lebih dari satu meter.

Selain rumah, sawah milik 19 penduduk RT 1 RW 14, RT 4 RW 1, dan RT 2 RW 14 ikut terendam. Total kerugian yang terjadi akibat jebolnya tanggul tersebut sekitar Rp 300 juta.

Tanggul Sungai Cisunggalah, salah satu anak Sungai Citarum dibangun sepanjang 3 km dari Bendungan Cisunggalah menyusuri Jln. Puja Desa Bojong hingga ke Desa Padamukti Kec. Majalaya. Sebagian masih berupa tanggul dari tanah dan tumpukan karung berisi pasir. "Kami hanya mampu sedikit-sedikit membuat kirmir pada bagian yang dianggap paling rawan banjir," kata Undang.

Panjang kirmir yang sudah dibangun, kata Undang, sekitar 125 meter. Untuk menutupi bekas kirmir yang jebol, warga Desa Bojong melakukan kerja bakti untuk membuat tanggul darurat.

"Ketika meluap, air yang diukur dari dasar sungai bisa mencapai 3 meter dan merendam tanggul sehingga lama-lama tidak kuat lagi menahan air dan jebol," ujar Undang. Biaya yang diperlukan untuk mememperbaiki tanggul yang jebol, kata Undang, sekitar Rp 25 juta.

Sebelum dibangun tanggul, menurut Undang, Desa Bojong sering dilanda banjir besar. "Setelah ada tanggul dan kirmir, banjirnya paling tinggi hanya 30 cm, itu pun hanya di jalan," ucapnya.

Salah seorang warga setempat, Enjang (52), berharap agar tanggul yang melingkari aliran Sungai Cisunggalah dan melewati permukiman seluruhnya ditembok. "Soalnya kalau hanya tanggul dari tanah, bila air sungai meninggi, airnya kadang-kadang suka merembes hingga ke jalan, akhirnya ya banjir juga," kata Enjang.

Bantuan karung

Pelaksana Lapangan Bidang Pengairan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi (SDAPE) Kab. Bandung Dede Deliana mengatakan, untuk sementara pihaknya akan memberi bantuan berupa karung-karung untuk membangun tanggul darurat. "Kami khawatir, kalau hujan deras, air bisa meluap lagi dan merendam perumahan warga," ucapnya.

Sebelumnya, tanggul di Desa Bojong jebol, Minggu (4/1) sekitar pukul 17.30 WIB karena tidak mampu menahan air sungai yang meluap akibat hujan deras yang turun beberapa jam sebelumnya. "Karena volume yang meningkat, tanggul tidak kuat menahan tekanan air," ucap Dede. Selain itu juga terjadi penyumbatan aliran sungai akibat endapan lumpur dan sampah. (A-175)***

Tahun Baru Mobil Dinas Baru

2010-01-02T23:20:00.001+07:00

KONSTITUSI memerintahkan agar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dilaksanakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktik, sadar atau pura-pura tidak sadar, keuangan negara malah dipakai untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran pejabat.

Secara sadar negara mengalokasikan belanja pegawai berkisar 15% hingga 22% dari total belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai di daerah jauh lebih besar lagi, bisa mencapai di atas 50%. Tren alokasi anggaran untuk belanja pegawai selalu naik dari tahun ke tahun. Tentu saja pos itu belum termasuk belanja barang untuk fasilitas pejabat.

APBN Perubahan 2009, misalnya, mengalokasikan sedikitnya Rp106 miliar untuk pengadaan 80 unit mobil mewah pejabat, belum termasuk pajak yang totalnya mencapai Rp62,8 miliar. Mobil yang dipilih ialah jenis Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp1,3 miliar untuk menggantikan kendaraan lama Toyota Camry yang harganya 'cuma' Rp500 juta.

Realisasi pengadaan mobil dinas mewah mengambil momentum akhir tahun. Inilah kado istimewa tahun baru untuk 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat negara lainnya.

Pada saat bersamaan, rakyat justru mendapatkan kado pahit tahun baru. Pemerintah mengumumkan pengurangan pagu beras untuk masyarakat miskin, dari 15 kilogram pada 2009 menjadi 13 kilogram pada 2010.

Berdasarkan proyeksi Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jumlah penduduk miskin 2010 justru bertambah 200 ribu jiwa. Dengan kenaikan itu, jumlah total penduduk miskin menjadi 32,7 juta, naik dari 32,5 juta pada 2009.

Kemiskinan selalu berkorelasi dengan pendidikan. Rakyat tidak bisa menikmati pendidikan memadai karena fasilitas sekolah yang buruk.

Untuk membangun satu gedung sekolah, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp400 juta atau satu mobil dinas pejabat negara bisa membiayai pembangunan tiga gedung sekolah.

Temuan Indonesia Budget Centre lebih fantastis lagi. Total belanja mobil pejabat negara tersebut ternyata setara dengan memberikan pendidikan gratis bagi 184.000 siswa setingkat SMP. Dengan demikian, satu mobil dinas pejabat negara dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun.

Sesungguhnya uang bukan menjadi persoalan dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Persoalan utama ialah penyelenggara negara tidak memiliki sense of crisis. Pada saat sebagian besar rakyat masih bergumul dalam kemiskinan, para pejabat negara memamerkan simbol kemewahan.

Harus jujur dikatakan, sekalipun pahit rasanya, pembelian mobil dinas mewah itu adalah sebuah kampanye negatif terhadap pemerintahan yang citranya kian tergerus. Mobil dinas mewah bagi para menteri itu sekaligus memperlihatkan pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kemiskinan. Dan, hidup hemat hanyalah kata-kata penghias bibir belaka.

Kado mobil mewah ini juga tidak mendidik karena akan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Soalnya ada contoh dari pusat.

Gus Dur Wafat

2009-12-30T19:29:00.001+07:00

Jakarta - Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur wafat. Saat ini jenazah Gus Dur masih berada di RSCM.

"Innnalilahi wa inna Ilaihi rojiun telah meninggal dunia Kyai Haji Abdurrahman Wahid di RSCM. Al Fatihah," kata Bambang Susanto dalam statusnya di Facebook, Rabu (30/12/2009). Bambang Susanto merupakan asisten pribadi Gus Dur.

Saat dikonfirmasi detikcom, Bambang memang membenarkan bahwa Gus Dur meninggal dunia. "Iya benar. Sudah dulu ya mbak," kata Bambang saat dikonfirmasi.
(fay/asy)

Koalisi Mulai Goyah

2009-12-30T00:46:00.001+07:00

KOALISI besar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum apa-apa, sudah ribut. Sepak terjang anggota koalisi dalam Pansus Angket Century adalah pemicunya.

Partai Demokrat, pemimpin koalisi, melalui anggotanya yang vokal, Ruhut Sitompul, menuduh anggota koalisi bermain dua kaki dalam menentukan agenda pansus. Partai Demokrat mulai merasa dikhianati.

Salah satu yang memperkuat kecurigaan Demokrat adalah rekomendasi pansus agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan selama masa pansus bekerja. Rekomendasi itulah yang mendorong Ruhut menuduh anggota koalisi bermain dua kaki dengan agenda masing-masing.

Tentu, tuduhan Ruhut ditampik. Anggota koalisi yang merasa jadi target tudingan, Golkar, PKS, dan PAN, mengatakan tidak berniat untuk mengkhianati koalisi. Pansus Angket Century, dengan Demokrat menjadi salah satu pendukung kuat, adalah untuk membongkar setuntas-tuntasnya kebohongan dan menegakkan setegak-tegaknya kebenaran. Ini juga posisi berdiri Presiden Yudhoyono.

Sejak awal pembentukannya, koalisi besar seperti ini sudah dikritik secara tajam. Dan, sudah diperkirakan jauh-jauh hari bahwa koalisi segemuk sekarang hanya menunggu waktu untuk pecah. Dan, sekarang itu terlihat mulai rapuh.

Inilah koalisi superkuat. Bila alokasi jabatan publik, entah menteri entah pejabat lembaga tinggi negara lainnya, dipakai sebagai petunjuk komitmen koalisi, hanya dua partai kecil, Hanura dan Gerindra, yang tidak menjadi anggota. Sisanya, tujuh partai yang menguasai lebih dari 90% kursi di DPR adalah mitra pemerintah.

Jadi, tidak perlu heran kalau koalisi ini dalam perjalanan waktunya akan tidak selamanya solid. Itu tidak hanya disebabkan belum terciptanya budaya koalisi, tetapi juga disebabkan oleh koalisi itu sendiri dipaksakan seperti mencampur minyak dengan air.

Koalisi yang lazim adalah yang diikat oleh persamaan ideologi. Atau kalau ideologi semuanya sama, yaitu Pancasila, harus ada kesamaan dalam platform.
Dengan demikian, yang pantas berkoalisi sesungguhnya adalah antara Demokrat, Golkar, dan PDIP yang sama-sama berwatak nasionalis. Di kubu yang satunya adalah koalisi antara partai-partai berbasis Islam seperti PPP, PKB, PAN, dan PKS.

Tetapi dalam praktik, kelaziman ini dilanggar. Mengapa? Karena ternyata politik di Indonesia adalah politik pragmatis. Demi kepentingan dekat dan sesaat alur-alur kepantasan dan kepatutan dilanggar. Politik dilaksanakan dan didikte oleh target-target jabatan semata.

Dengan semangat pragmatisme seperti ini, koalisi pemerintahan SBY diramalkan akan selalu gonjang-ganjing. Dengan demikian, koalisi besar yang semula ditakutkan akan menimbulkan kartel politik mulai terlihat sebaliknya. Koalisi besar ternyata mulai menimbulkan kerumitan, terutama dari seorang SBY untuk menjaga soliditas.

DPRD Menyetujui Reposisi

2009-12-30T00:41:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung menyetujui reposisi alat-alat kelengkapan dewan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (29/12). Rapat tersebut juga diwarnai interupsi anggota DPRD H. Dadang Supariatna. Rencananya, mulai Rabu (30/12) ini, DPRD akan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD H. Toto Suharto itu berjalan lancar, padahal sebelumnya rapat diprediksi akan alot terkait dengan reposisi alat-alat kelengkapan DPRD.

Dadang yang berasal dari Fraksi Partai Golkar mendesak DPRD membentuk Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) untuk menyusun anggaran DPRD tahun 2010. "Alat-alat kelengkapan DPRD sudah lengkap dan disetujui, tetapi PURT belum dibahas," katanya.

Setelah dihentikan beberapa saat untuk mengadakan rapat Badan Musyawarah (Banmus), akhirnya DPRD menyetujui pembentukan PURT. "Keputusan lainnya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyerahan Aset Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat (KBB) yang belum terselesaikan oleh DPRD sebelumnya," tutur Toto.

Proporsional

Dalam reposisi alat-alat kelengkapan tersebut, memakai sistem proporsional di antara enam fraksi yang ada. "Semua fraksi terwakili dalam alat-alat kelengkapan DPRD yang baru. Hanya, Fraksi PDI Perjuangan tidak menempatkan wakilnya dalam Badan Kehormatan (BK) karena anggota BK hanya lima orang," ujar Ketua Komisi C H. Agus Haryadi.

Selengkapnya adalah Komisi A H. Daud Burhanuddin (ketua), Hikmat Budiman (wakil ketua), dan Thoriqah Nasrullah (sekretaris); Komisi B H. Saeful Bahri (ketua), H. Yanto Setianto (wakil), dan Deni Setiadi (sekretaris); dan Komisi C H. Agus Haryadi (ketua), Ir. Anang Susanto (wakil), dan Beni Hadiyanto (sekretaris). Sementara Komisi D tidak ada perubahan seperti hasil pembentukan alat-alat kelengkapan 2 Oktober lalu, yakni H. Arifin Sobari (ketua), Afendi (wakil), dan Ati Wiati (sekretaris).

Untuk Ketua Badan Anggaran (Bangar) dijabat Najib Qadratullah dengan wakil ketua H. Yanto Setianto, H. Ahmad Saepudin, dan H. Romli. Sementara Badan Kehormatan diketuai Sukarna dengan anggota H. Asep Anwar, H. Dudu Durahman, H. Supardi, dan H. Daud Burhanuddin. Ketua Badan Legislasi (Baleg) dijabat H. Oot Ruhyat, sedangkan ketua dan wakil ketua Badan Musyawarah dijabat secara otomatis (ex officio) oleh ketua dan wakil ketua DPRD dengan anggota ketua-ketua fraksi, ketua komisi, dan badan-badan. (A-71)***

Dampak Gempa, Baru 18 SD Direhabilitasi

2009-12-30T00:39:00.001+07:00

SOREANG, (PR).-

Rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa bumi pada 2 September lalu, masih terhambat alokasi anggaran pemerintah. Dari 264 SD yang rusak, pada tahun ini baru 18 SD yang mendapat anggaran rehabilitasi, sedangkan dari 26 SMP yang mengalami kerusakan, baru 15 SMP yang menerima kucuran dana.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung Agus Firman dan Kasi Prasarana SD Deddi Junaedi, di ruang kerjanya, Selasa (29/12). "Persoalan anggaran untuk rehabilitasi sekolah-sekolah yang terkena gempa bumi masih menjadi kendala," kata Agus.

Menurut Agus, dari 26 SMP negeri dan swasta yang mengalami kerusakan akibat gempa, baru 15 SMP yang mendapatkan anggaran rehab. "Itu pun pemerintah melalui Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) baru mengalokasikan anggaran Rp 90 juta untuk tiap SMP. Sedangkan untuk dana rehab SD memperoleh Rp 80 juta dan SMA Rp 100 juta," ujarnya.

Anggaran tersebut, kata Agus, sebatas tanggap darurat (crash program) karena tidak akan mencukupi untuk merehab semua ruangan kelas yang rusak. "Dana Rp 80 juta sampai dengan Rp 100 juta hanya cukup untuk membangun kembali dua ruang kelas. Padahal, dalam satu sekolah terdapat lebih dari dua ruang kelas yang rusak," katanya.

Apalagi, pemerintah pusat untuk rehab SMP ternyata anggarannya dibagi dalam dua tahap yakni tahap pertama baru Rp 60 juta dari jumlah anggaran Rp 90 juta.

15 persen

Sedangkan Deddi mengatakan, minimnya anggaran untuk rehab sekolah yang terkena dampak gempa bumi, juga dirasakan banyak SD. "Dari 264 SD yang rusak akibat gempa, tahun ini baru dianggarkan untuk 18 SD atau baru sekitar 15 persennya. Anggaran rehab, baru dari Depdiknas," ujarnya menjelaskan.

Berdasarkan data Disdikbud Kab. Bandung, alokasi rehab SMA/SMK tahun ini baru untuk sekolah-sekolah di Kec. Pangalengan. Yakni, SMAN 1 Pangalengan, SMA PGRI, dan SMK Tribakti.

Pihak sekolah mengeluhkan kondisi tersebut seperti dikemukakan Kepala SDN Marga Bakti, Desa Pulosari, Kec. Pangalengan, Drs. Ruhyat. Ia merasa kasihan dengan para siswa yang harus belajar di tenda-tenda darurat, bahkan di teras sekolah.

Sementara itu, rehab madrasah ibtidaiah (MI), madrasah tsanawiah (Mts), dan madrasah aliah (MA) yang terkena gempa, hingga kini baru sebatas dana stimulan. "Depag baru mengalokasikan dana rehab antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta untuk tiap sekolah tergantung tingkat kerusakannya," ujar Kabid Mapenda Kanwil Depag Jabar, H. Saeroji, M.M. (A-71)***

Kondisi Citarum Makin Parah

2009-12-30T00:35:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-

Tingkat pencemaran yang terjadi di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum semakin memprihatinkan, terutama dalam tiga tahun terakhir. Hal itu dilihat dari data kualitas air yang terukur.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar Setiawan Wangsaatmaja di sela-sela pencanangan akselerasi Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) di Desa Cihawuk, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Selasa (29/12).

"Dari data kualitas air yang diukur, kondisi Sungai Citarum sudah masuk ke tingkat pencemaran berat. Banyak parameter kunci yang sudah melebihi baku mutu, baik dari limbah organik hingga kandungan logam berat," ucap Setiawan.

Sekitar 40 persen limbah Sungai Citarum, ungkap Setiawan, merupakan limbah organik dan rumah tangga. Sisanya merupakan limbah kimia atau industri dan limbah peternakan serta pertanian.

Setiap tahun, menurut Setiawan, bencana seperti banjir selalu terjadi akibat luapan Sungai Citarum. Berdasarkan data BPLHD Jabar, penyebab banjir cekungan Bandung adalah karena tekanan penduduk, perubahan fungsi tutupan lahan hulu dan hilir, pengelolaan sampah tidak memadai, erosi di hulu dan sedimentasi hilir, bangunan di sempadan sungai atau badan air, sistem pengendalian air tidak memadai, drainase tidak memadai, pengaruh geofisik sungai, kapasitas sungai atau badan air tidak memadai, penurunan tanah (pengambilan air tanah), dan bangunan benda melintang di atas sungai.

Kondisi tersebut, menurut Setiawan, merupakan indikator alih fungsi lahan yang semakin terpuruk dari tahun ke tahun. "Tidak bisa tidak, konservasi di kawasan lahan kritis harus dilakukan," ucapnya.

Lahan kritis

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menanggulangi banjir yang disebabkan karena luapan air Sungai Citarum adalah dengan merehabilitasi lahan kritis di DAS hulu Sungai Citarum.

"Tindakan seperti pengerukan, sebenarnya hanya bisa membantu selama satu tahun karena endapan yang terus meningkat, tetapi juga harus tetap dilakukan jika diperlukan. Satu-satunya cara untuk menghindari banjir adalah dengan penghijauan hutan agar menjaga keseimbangan alam," kata Heryawan.

Hanya, menurut Heryawan, pengaruh dari GRLK baru bisa dirasakan masyarakat dalam jangka waktu 7-10 tahun. "Ketika pohon-pohon yang kita tanam sudah kokoh, baru fungsi resapan air bisa dilakukan secara optimal," ucapnya.

Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di hulu hingga hilir DAS Citarum harus diratakan. "Fungsi sungai juga seharusnya menguntungkan untuk seluruh masyarakat, baik hulu maupun hilir," ujar Heryawan.

Kepala Seksi Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Soekarno, sebelumnya pernah mengatakan, untuk menanggulangi bencana banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Citarum, harus dilakukan secara komprehensif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah lintas sektoral. Selain pengerukan Sungai Citarum, penanganan juga harus dilakukan di daerah hutan dan gunung yang berada di hulu Sungai Citarum.

Pada Maret 2010 mendatang, BBWS Citarum akan melakukan studi lapangan untuk menghasilkan grand design dalam perencanaan normalisasi Citarum. "Studi komprehensif ini akan bekerja sama dengan perwakilan dari Jepang," tutur Soekarno. (A-175)***

"Kami Dikejar Waktu..."

2009-12-29T00:58:00.000+07:00

KETIKA pegawai lainnya menikmati hari libur, tidak demikian dengan staf Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung. Dalam seminggu terakhir, mereka harus lembur untuk memverifikasi proposal dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi.

"Seharusnya verifikasi proposal dari kelompok masyarakat (pokmas) yang akan menerima dana rehabilitasi sudah dimulai Selasa (15/12). Akan tetapi, proposal yang sudah diverifikasi Dinas Permukiman Tata Wilayah dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung baru masuk Senin (21/12)," kata seorang staf Dinsosdukcasip, Tigin Pribadi, di ruang kerjanya, Senin (28/12).

Tugas Tigin dan delapan staf Dinsosdukcasip lainnya hanya mencocokkan data-data ajuan pokmas dengan surat keputusan (SK) yang sudah dikeluarkan Bupati Bandung. Meski terkesan sederhana, tetapi Tigin mengakui verifikasi membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi salah dalam mentransfer uang. "Kami mulai masuk kantor pukul 8.00 WIB dan baru pulang pukul 21.00 WIB. Bahkan, dua staf Dinsosdukcasip harus bekerja 24 jam sebagai petugas penerima proposal," katanya.

Ketika para PNS cuti bersama pada Kamis (24/12) dan libur Natal, Jumat (25/12), Tigin dan rekan-rekannya tidak bisa libur. Bahkan, Sabtu dan Minggu pun tetap masuk kerja. "Kami dikejar waktu karena Kamis (31/12) semua dana rehabilitasi harus ditransfer ke rekening pokmas," ujarnya.

Rekan kerja Tigin, Ny. Leli Rosliana mengaku sempat diprotes keluarganya. "Anak-anak ingin liburan, tapi saya tidak bisa. Akhirnya suami saya yang menjaga anak-anak," kata Ny. Leli yang bekerja sampai pukul 19.00 WIB. (Sarnapi/"PR")***

Penyaluran Bantuan Gempa Harus Beres Akhir Tahun

2009-12-29T00:57:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-

Pemkab Bandung berpacu dengan waktu karena harus menyalurkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) paling lambat Kamis (31/12). Hingga saat ini, dana yang sudah ditransfer ke rekening pokmas baru Rp 37 miliar dari jumlah seluruhnya Rp 116 miliar.

"Kalau Pemkab Bandung mentransfer dana rehabilitasi gempa melebihi batas waktu Kamis (31/12), dana bantuan itu akan hangus," kata Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si., di ruang kerjanya, Senin (28/12).

Pencairan dana rehabilitasi tersebut dilakukan berdasarkan proposal pokmas yang diketahui kepala desa dan kecamatan. Proposal itu akan diverifikasi Dinas Permukiman Tata Wilayah dan Kebersihan (Dispertasih) sebelum diajukan ke Dinsosdukcasip untuk mendapatkan surat perintah transfer dana.

Rumah yang rusak ringan akan mendapatkan dana stimulan Rp 1 juta, rusak sedang Rp 10 juta, dan rusak berat Rp 15 juta. Khusus rumah rusak sedang dan rusak berat juga mendapatkan dana lauk pauk Rp 900.000,00/rumah dan alat-alat keperluan keluarga (family kit) Rp 40.000,00.

Djamu mengatakan, hingga Senin (28/12) pagi, pihaknya sudah mentransfer dana rehabilitasi kepada 1.160 pokmas berjumlah Rp 37 miliar. "Jumlah dana rehabilitasi yang bersumber dari APBN, APBD Pemprov Jabar, dan APBD Kab. Bandung Rp 116 miliar. Dari pemerintah pusat baru cair 10 persen," kata Djamu didampingi Kabid Bina Kesejahteraan Sosial, Agus Maulana.

Proposal

Djamu mengimbau agar pihak kecamatan maupun pokmas segera menyerahkan proposal kepada Dispertasih untuk diverifikasi. "Dari 3.900 pokmas yang sudah diverifikasi, proposal yang masuk ke Dinsosdukcasip, baru sekitar 1.300 pokmas atau sekitar 30 persennya," katanya.

Meski batas waktu proses transfer dana ke rekening-rekening pokmas sampai dengan Kamis (31/12), Djamu optimistis target tersebut bisa terpenuhi. "Kalau prosesnya melebihi Kamis (31/12) dan dana rehablitasi belum masuk ke rekening-rekening pokmas, maka dana tersebut dinyatakan hangus. Namun, kami optimistis target bisa tercapai karena kami bekerja tidak mengenal hari libur dan waktu kerja sampai pukul 21.00 WIB," ucapnya.

Mengenai pencairan dana oleh pokmas-pokmas, Djamu mengatakan, bisa dilakukan pada Januari 2010 setelah terbentuk Tim Pendamping Kegiatan (TPK). "Yang penting dana rehabilitasi harus sudah masuk ke rekening pokmas maksimal Kamis nanti, sedangkan waktu pencairannya bisa kapan saja tergantung pokmas," katanya.

Teknis pencairan dana, kata Djamu, dilakukan pokmas dengan menyerahkan surat permohonan pencairan yang ditandatangani ketua dan bendahara pokmas, camat, kepala desa, dan TPK. (A-71)***

Waspada Bencana Ditingkatkan Camat Cicalengka Berlakukan Siaga Satu

2009-12-29T00:48:00.003+07:00

SOREANG, (PR).-

Curah hujan yang tinggi belakangan ini membuat beberapa kecamatan rawan bencana di Kab. Bandung meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan setelah terjadi banjir bandang disertai lumpur yang menerjang Kec. Majalaya, Ibun, dan Paseh pekan lalu.

"Kami harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi kemarin ada tanah ambrol," ucap Camat Pacet, Numan Mu`min, ketika dihubungi Senin (28/12). Sebelumnya, pada Minggu (27/ 12) malam sekitar pukul 18.00 WIB, tembok penahan tanah di Kampung Pasirtengah Desa Tanjungwangi Kec. Pacet, ambrol sepanjang 15 meter.

Menurut Numan, tembok tersebut ambrol karena tak kuat diguyur hujan deras, sedangkan pembangunan tembok itu baru selesai pekan lalu. "Mungkin karena temboknya masih basah, jadi tidak kuat menahan tanah yang longsor akibat curah hujan tinggi," kata Numan.

Meski begitu, kata Numan, lokasi tembok penahan tanah yang ambrol tersebut tidak berada di tepi jalan utama sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. "Lokasi tanah yang ambrol ada di jalan kampung yang hanya biasa dilewati sepeda motor. Sedangkan mobil jarang sekali melintas di sana," ucapnya.

Tahun ini, longsor di Kec. Pacet sudah terjadi di Desa Mandalahaji dan Nagrak. Bentuk kewaspadaan yang ditingkatkan, menurut Numan, adalah dengan menyiagakan personel linmas dan kecamatan.

Di Kec. Pacet, terdapat lima desa yang digolongkan Numan rawan longsor. Kelima desa tersebut adalah Sukarame, Cinanggela, Girimulya, Cikitu, dan Pangauban. "Daerahnya berupa dataran tinggi dan bertebing-tebing sehingga rawan longsor," ujar Numan.

Siaga satu

Camat Cicalengka, Popi Hopipah mengatakan, ia menetapkan status siaga satu di daerahnya. "Seluruh pejabat struktural hingga tim Tagana sudah disiagakan lewat piket bergilir. Seandainya ada banjir, pendopo dan satu tenda peleton sudah siaga untuk menjadi lokasi pengungsian," kata Popi.

Sedikitnya ada dua desa di Kec. Cicalengka yang rawan banjir, yaitu Tanjungwangi dan Dampit. Sementara tiga desa yang disebutkan Popi rawan longsor adalah Panenjoan, Babakanpeuteuy, dan Tenjolaya.

Sementara itu, banjir yang menggenangi empat desa di Kec. Rancaekek pada Minggu (27/12) malam, sudah berangsur surut. Hingga kemarin, banjir sekitar 20-50 cm yang menggenangi 15 RW tersebut hanya menyisakan genangan kecil.

Selain ratusan rumah, banjir di Desa Haurpugur, Sukamulya, Bojongloa, dan Linggar tersebut juga menggenangi sawah dan jalan. Camat Rancaekek, Meman Nurjaman mengatakan, keempat desa tersebut rawan banjir karena terletak di dekat tiga anak Sungai Citarum, yaitu Sungai Cikeruh, Cimande, dan Cikijing.

"Ini banjir pertama pada musim hujan kali ini. Kami akan meningkatkan kewaspadaan dengan menyiagakan satgas dan personel kecamatan serta mengintensifkan ronda. Jadi harus cepat tanggap dan cepat lapor. Kami juga menyediakan posko siaga bencana walaupun sederhana," kata Meman. (A-175)***

Umat Muslim Diimbau Salat Gerhana

2009-12-29T00:43:00.003+07:00

BANDUNG, (PRLM).-Ormas-ormas Islam di Jawa Barat mengimbau agar kaum Muslimin melaksanakan salat gerhana bulan dan pengumpulan infak atau sedekah bertepatan dengan pergantian tahun baru tepatnya Jumat, 1 Januari 2010. Kaum Muslimin juga diimbau melaksanakan salat gerhana matahari pada Jumat 15 Januari 2010.

Imbauan itu dikatakan Pymt Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persis Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, Ketua PC NU Kota Bandung KH. Maftuh Kholil, dan Ketua PW Syarikat Islam Jabar KH. Nandang Koswara ketika dihubungi, Senin (28/12). Imbauan serupa juga dikatakan Ketua PW Muhammadiyah Jabar Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, Ketua PW Persatuan Umat Islam (PUI) Jabar H. Djadja Djahari dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jabar HR Maulany.

Menurut Ustaz M. Abdurrahman, berdasarkan perhitungan Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis, maka pada Jumat 1 Januari 2010 akan terjadi gerhana bulan sebagian. "Diperkirakan gerhana bulan sebagian mulai muncul pada Jumat dinihari pukul 1.51 WIB dan berakhir pada pukul 2.53 WIB. Kaum Muslimin diimbau untuk melaksanakan salat gerhana bulan," katanya.

Sedangkan gerhana matahari cincin, kata Kiai Maftuh, akan terjadi pada 15 Januari 2010 (29 Muharram 1431 H) dimulai pukul 13.44 WIB. "Diperkirakan pertengahan gerhana matahari cincin terjadi pukul 15.22 WIB dan akhir gerhana pada pukul 16.43 WIB. Kaum Muslimin agar mengumandangkan takbir laksana saat Idul Fitri dilanjuutkan dengan salat gerhana," katanya yang meminta gerhana tak dikaitkan dengan munculnya konflik. (A-71/A-50)***

Antisipasi Macet, Optimalkan Semua Gerbang Tol Masuk Bandung

2009-12-22T01:31:00.002+07:00

BANDUNG, (PRLM).- Untuk mengantisipasi kemacetan, terutama kendaraan-kendaraan dari luar kota yang masuk Kota Bandung pada saat libur Natal dan Tahun Baru, Polwiltabes Bandung telah berkoordinasi dengan Polwil Purwakarta, Polwil Priangan, Polda Jabar dan Jasa Marga.

"Sebagian besar pendatang hapalnya masuk Kota Bandung melalui pintu tol Pasteur. Padahal ada beberapa pintu masuk lainnya seperti Pasirkoja, Kopo, dan Buahbatu. Nanti,jika terjadi penumpukkan di Pasteur, maka kendaraan akan diarahkan ke pintu tol lainnya," ujar Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polwiltabes Bandung Ajun Komisaris Besar Soni P. Handoko, kepada wartawan di Mapolwiltabes Bandung, Senin (21/12) siang.

Selama Operasi Lilin Lodaya 2009, Polwil menyiapkan sejumlah pospam yang tersebar di berbagai titik. "Pospam itu layaknya kantor polisi biasa hanya skalanya lebih kecil. Warga bisa melaporkan apa saja di sana jika memerlukan bantuan atau lainnya," ucapnya.

Pada malam Tahun Baru nanti, kekuatan akan difokuskan di titik-titik yang menjadi pusat keramaian. "Ada tiga titik yaitu di Alun-alun, Dago, dan Gasibu. Kami juga mengimbau warga yang hendak merayakan Tahun Baru untuk menaati aturan yang ada. Misalnya naik motor berdua dan pakai helm, tidak memakai mobil bak terbuka, dan lainnya. Ini demi keselamatan bersama," ujar Soni. (A-128/das)***

Hindari Kemacetan Kopo-Katapang

2009-12-22T01:27:00.002+07:00

SOREANG, (PRLM).- Masyarakat yang akan mengunjungi Kab. Bandung untuk hari libur Natal dan Tahun baru harus mengantisipasi kemacetan setidaknya di lima titik. Jalur tersebut adalah Kopo-Katapang, Cileunyi-Ciaro Nagrek, Soreang-Ciwidey, Banjaran-Pangalengan, dan Banjaran-Dayeuh Kolot.

Kapolres Bandung AKBP Imran Yunus ditemui usai melakukan Apel Siaga Operasi Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Lapangan Upakarti Pemkab Bandung, Senin (21/12) mengatakan Polres Bandung akan mengintensifkan penjagaan di lima kecamatan yang memiliki potensi wisata.

Kelima kecamatan tersebut yaitu Ciwidey (Rancabali) yang memiliki 7 objek wisata, Pangalengan (3 objek wisata), Cimenyan, Cimaung, dan Cicalengka yang masing-masing memiliki satu objek wisata.

Untuk lebih memudahkan mobilitas, Polres Bandung akan menurunkan 294 kendaraan yang terdiri dari 230 unit kendaraan roda dua, 60 unit kendaraan roda empat, dan empat unit kendaraan roda enam.

"Kami himbau agar masyarakat yang ingin merayakan tahun baru di lokasi yang memiliki jalur jalan sempit seperti Ciwidey, tidak menggunakan bus besar sehingga memadatkan lalu lintas," ujar Imran. (A-175/A-50)***

TURUT BERBAHAGIA UNTUK ADIK KAMI TERCINTA

2009-12-19T08:48:00.005+07:00

“Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan“.
(HR. Ashabus Sunan kecuali An Nasai dan lihat Shahih Tirmidzi 1/317)

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rosul dan taatilah pemimpin (penguasa) diantara kalian, apabila kalian berselisih pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Ar Rosul (As Sunnah)
(Al Qur'an Surat An Nisa ayat 59)

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah shollalahu 'alaihi wassalam bersabda: “Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku. Dan tidak akan terpisah keduanya sampai keduanya mendatangiku di haudh (Sebuah telaga di surga, Pen.).” (HR. Imam Malik secara mursal (Tidak menyebutkan perawi sahabat dalam sanad) Al-Hakim secara musnad (Sanadnya bersambung dan sampai kepada Rasulullah ) – dan ia menshahihkannya-) Imam Malik dalam al-Muwaththa’ (no. 1594), dan Al-HakimAl Hakim dalam al-Mustadrak (I/172).

"Al-'irbadh bin syariah rodiyallahu'anhu berkata "suatu hari setelah sholat subuh, rosulullah shollalahu 'alaihi wassalam menasehati dengan satu nasehat yang begitu mendalam, hingga air mata kamipun mngalir dan hati-hati kamipun bergetar, kemudian berkatalah seseorang: "sungguh ini adalah nasehat orang yang mau berpisah, lalu apa yang akan engkau pesankan kepada kami wahai rosulullah shollalahu 'alaihi wassalam? " beliaupun bersabda "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah subhanahu wata'ala, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyi (ethopia), karena sesungguhnya siapa diantara kalian yang nantinya masih hidup, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin (para sahabat) yang terbimbing dan mendapat petunjuk, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian (pegang erat-erat jangan sampai lepas), dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini (bid'ah), karena setiap bid'ah adalah kesesatan."
(HR. At - Tirmidzi no.2816 dan yang selainnya)

Meluruskan Pansus Angket Century

2009-12-15T23:11:00.004+07:00

PUBLIK mengacungkan jempol kepada Tim 9 yang gigih menggalang dukungan di luar kandang Senayan agar kasus Bank Century diusut melalui instrumen politik DPR, yaitu hak angket. Tetapi, ketika DPR dengan mayoritas mutlak mendukung pembentukan Panitia Khusus Angket Century, kerja pansus harus kembali ke kandang.

Balik kandang tidak semata dimaksudkan agar pansus bekerja di markasnya di Senayan, tetapi yang lebih penting agar panitia ini bekerja dalam koridor undang-undang dan koridor kepatutan. Itu substansi penting yang perlu diingatkan agar para anggotanya tidak melenceng ke mana-mana.

Perseteruan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang terbuka di hadapan publik adalah contoh yang mendorong kita mengingatkan pansus--terutama dari Fraksi Golkar--agar kembali melangkah di jalur substansi angket Century. Angket tidak boleh dibelokkan untuk kepentingan orang dan substansi di luar skandal Century.

Fraksi Golkar, melalui anggotanya, Bambang Soesatyo, bersuara ke mana-mana dan di mana-mana, tentang rekaman pembicaraan antara Sri Mulyani dan Robert Tantular, pemilik Bank Century. Inilah rekaman yang oleh Golkar dianggap sebagai senjata untuk melumpuhkan Sri Mulyani.

Sebaliknya, para pengamat yang mengerti sepak terjang bisnis kelompok Bakrie mendorong Sri Mulyani agar membuka penyelewengan pajak yang dilakukan kelompok Bumi perusahaan pertambangan milik Bakrie. Bila itu terjadi, benarlah apa yang dikhawatirkan bahwa skandal Century akan dibarter dengan soal pajak.

Karena itu, patutlah diingatkan bahwa soal pajak kelompok Bakrie dan skandal Century adalah dua perkara yang amat berbeda. Jangan dicampuradukkan dan jangan pula dibarter. Angket adalah hak DPR. Karena itu, angket menjadi instrumen yang berada di wilayah politik. Kendati demikian, perlu diingatkan kepada anggota pansus bahwa tidak semua pembicaraan anggota DPR di mana dan kapan pun dilindungi atau berlindung di balik hak kekebalan.

Kekebalan anggota DPR hanya berlangsung di ruang sidang dewan. Karena itu, ketika berbicara di luar sidang dewan, anggota DPR tidak kebal hukum. Di sinilah wilayah kepatutan. Adalah menyesatkan ketika Bambang Soesatyo mengatakan semua pembicaraan dia sekitar pelaksanaan hak angket memiliki kekebalan sebagai anggota dewan. Ketika berbicara di televisi, anggota DPR tidak dilindungi oleh kekebalan itu. Sama juga dengan kebebasan mimbar yang hanya berlaku di kampus.

Dengan demikian, agar angket Century tidak melenceng dan dibajak ke mana-mana, anggota pansus sebaiknya hanya membicarakan materi skandal Century di forum pansus. Sidang-sidang yang terbuka adalah bentuk kepedulian pansus terhadap transparansi dan kontrol publik. Karena itu, janganlah terbiasa bermain di luar kandang. Karena di sana ada kegelapan yang membajak.

Matahari Masih Malas-malasan, 'Kiamat' Mundur Tahun 2013

2009-12-11T07:53:00.001+07:00

Bandung - Tanpa mempedulikan ramalan tentang datangnya kiamat pada tahun 2012, para ilmuwan awalnya sepakat bahwa pada tahun tersebut memang bakalan terjadi badai matahari. Namun, perkiraan itu belakangan bergeser, karena bintik hitam matahari sampai sekarang belum muncul.

Bintik hitam atau secara ilmiah dinamai sunspot adalah tanda-tanda adanya aktivitas matahari. Banyaknya sunspot yang mengandung medan magnet akan menciptakan ledakan sehingga aktivitas matahari dianggap telah mencapai puncaknya. Radiasi gelombang elektromagnetik yang disemburkan oleh ledakan itu dapat mencapai bumi yang berjarak 150 juta Km dari matahari.

Sesuai siklus 11 tahunan matahari, puncak aktivitas matahari akan sampai pada siklus ke-24 pada 2012 nanti. Karena itu, para ilmuwan memperkirakan sunspot akan mulai muncul pada 2007 lalu dan bertambah banyak pada tahun-tahun sesudahnya.

"Tapi ternyata sebagian peneliti melihat sekarang ini belum muncul bintik hitamnya itu," kata Sri Kaloka Prabotosari, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa (Pusfatsainsa) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) di kantor Lapan Bandung, Jl Djundjunan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/12/2009).

Kepala Bidang Matahari dan Antariksa Lapan Clara Y Yatini mengatakan, sunspot terbentuk akibat kuatnya medan magnet di permukaan matahari. Tampak gelap yang telihat pada bintik hitam matahari disebabkan karena energi yang ada di sunspot itu tidak bisa dilepaskan.

Dia melanjutkan, karena kuatnya medan magnet pula, badai matahari akan berhembus dari daerah sunspot tersebut. Makin banyak bintik-bintik hitam di matahari, makin besar pula potensi terjadinya badai matahari.

"Itu proses yang terjadi di matahari dan tidak bisa dikontrol. Kalau memang waktunya meledak, ya, meledak," kata dia.

Senada dengan Sri Kalola, menurut Clara, siklus aktivitas matahari yang ke-24 semula diperkirakan lebih besar dibanding siklus sebelumnya. Akan tetapi, dengan melihat belum adanya sunspot di permukaan matahari, prediksi itu berubah.

Menurutnya, dengan melihat perilaku matahari yang seperti itu, Lapan memprediksi aktivitas matahari akan mencapai puncaknya bukan pada 2012, melainkan Mei 2013. Saat itu, ledakan-ledakan matahari, yang dikait-kaitkan orang dengan ramalan kehancuran bumi dan kiamat, akan terjadi.

"Dengan mengamati matahari terus menerus, kelihatannya matahari ini masih malas-malasan. Akhirnya para peneliti mengulang lagi prediksinya dan mengatakan siklus ke-24 ini bakalan rendah daripada siklus ke-23," tuturnya.

(irw/mad)

Tumpuan Harapan Pindah ke KPK

2009-12-11T07:47:00.001+07:00

SULIT sekali mengajak publik memercayai komitmen Panitia Angket Bank Century yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia angket yang dipimpin politikus Golkar Idrus Marham itu tetap saja dianggap memiliki agenda terselubung.

Angket-angket di masa lalu yang lenyap tanpa ujung karena kompromi-kompromi transaksional adalah aib yang sangat membekas di hati publik. Itulah noda yang tidak gampang dihapus dari memori publik. Karena itu, distrust tidak saja menguat, tetapi semakin menjengkelkan.

Ketidakpercayaan itulah yang menyebabkan para mahasiswa memaksa anggota pansus menekan kontrak politik yang berisi janji membongkar tuntas skandal yang menelan duit negara Rp6,7 triliun. Tuntas artinya pansus harus mengejar ke mana uang itu lari dan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kebijakan yang jelas berindikasi pelanggaran pidana itu.

Tidak cuma mahasiswa. Kemarin, sekelompok pengacara melakukan hal yang sama. Mereka mendatangi pansus dan berhasil memaksa anggota menandatangani kontrak politik tentang komitmen dan integritas.

Di tengah ketidakpercayaan yang semakin menjengkelkan itulah, Pansus Century bekerja. Adalah kegagalan besar ketika negara tidak mampu menuntaskan skandal ini. Kekuasaan dan power yang melekat pada lembaga dan para pemimpinnya tidak mampu membongkar skandal ini.

Angket di masa lalu yang masuk angin sesungguhnya tidak disebabkan ketidakmampuan para anggota DPR mencari jawab dan sebab-musabab. Tetapi dilumpuhkan nurani dan kecerdasannya oleh permufakatan jahat.

Pemufakatan seperti itu masih saja mengincar pansus. Soal rapat-rapat terbuka atau tertutup ternyata masih diperdebatkan. Kehadiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai saksi kunci juga belum menjadi kesepakatan pansus.

Ketika distrust menguat seperti sekarang, tidak ada palingan lain kecuali ke arah Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah lembaga penegak hukum dengan kewenangan dan mandat besar yang ternyata memiliki tingkat kepercayaan tinggi di mata publik.

Bertolak belakang dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, dan DPR yang tingkat ketidakpercayaan publik di atas 90%, KPK ternyata dipercaya dengan tingkat apresiasi di atas 60%.

Kepercayaan atau kredibilitas publik ternyata berdampak luar biasa. Bibit dan Chandra--dua pemimpin KPK yang sempat menderita kriminalisasi--didudukkan kembali ke takhtanya oleh desakan publik yang luar biasa.

Kredibilitas yang tinggi dan dukungan publik yang besar karena kinerja selama ini menyebabkan KPK-lah yang paling pantas diberi kewenangan membongkar skandal Bank Century.

Panitia angket terlihat sedang berperang melawan diri sendiri. Mereka sedang berperang dengan interes partai masing-masing dan interes koalisi besar. Ketika koalisi besar telah berkembang menjadi kartel yang bisa membelokkan arah pengusutan, hanya KPK-lah sekarang tumpuan kita semua.

Peserta Demo dan Polisi Sepakati Tak Ada Senjata

2009-12-09T06:16:00.002+07:00

Jakarta - Demo antikorupsi 9 Desember diprediksi akan diikuti oleh ribuan orang. Pihak kepolisian pun mengerahkan hampir 10 ribu personilnya guna mengawal aksi ini. Namun, pengamanan ini dinilai terlalu berlebihan.

Aktivis Kompak Ray Rangkuti justru menyatakan tidak ada masalah dengan pengamanan polisi tersebut. Menurutnya, sudah ada koordinasi antara peserta aksi demo antikorupsi dengan pihak kepolisian.

"Sudah deal, polisi tidak boleh membawa senjata. Mereka juga tidak boleh melakukan penangkapan dengan pakaian preman. Namun, mereka juga menyarankan sebaiknya peserta jangan membawa senjata tajam dan sesuatu yang memabukkan," jelas Ray saat ditemui di PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Selasa (8/12/2009) malam.

Dikatakan dia, hal ini telah disepakati 2 hari lalu antara peserta aksi dengan pihak kepolisian. Saat itu, kata Ray, polisi datang dan ikut rapat yang diselenggarakan oleh para peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB).

"Kita minta mereka untuk tidak membawa senjata dan mereka mengiyakan. Barisan pertama kan polisi tanpa senjata, barisan kedua polisi dengan tameng anti huru-hara, barisan ketiga polisi dengan gas air mata," papar dia.

(nvc/Rez)

Demonstrasi dan SBY

2009-12-09T06:11:00.000+07:00

TINDAK pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara biasa. Diperlukan cara-cara yang luar biasa seperti melibatkan partisipasi segenap warga dunia. Itulah sebabnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Korupsi telah menjadi musuh bersama umat manusia yang beradab.

Indonesia sebagai bagian dari warga dunia ikut merayakan Hari Antikorupsi. Perayaan itu, lazimnya, dilakukan pemerintah dan warga. Pemerintah melaksanakan ritual antikorupsi dengan pidato, sedangkan warga memperingatinya dengan caranya sendiri, di antaranya berdemonstrasi.

Itulah yang digelar hari ini secara besar-besaran dan sepatutnya diberi apresiasi. Diberi apresiasi karena warga semakin sadar untuk memerangi korupsi.

Harus jujur diakui, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang biak dengan pesat. Tidak hanya meningkat pada jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas pun tindak pidana yang dilakukan semakin canggih dan sistematis.

Akan tetapi, bukan apresiasi yang diperoleh warga. Masih ada saja pihak yang mencurigai niat baik warga di balik demonstrasi antikorupsi tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, kecurigaan itu justru datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tiada angin tiada hujan, tiba-tiba saja Presiden Yudhoyono memberi peringatan bahwa akan ada gerakan sosial pada 9 Desember.

Tidak cukup sekali peringatan itu dilontarkan SBY. Pertama kali, 4 Desember, disampaikan dalam kapasitasnya sebagai presiden. Dua hari berikutnya peringatan yang sama disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Peringatan yang dilontarkan Presiden itu tentu saja kontraproduktif. Alangkah elok jika demonstrasi dijadikan cermin untuk melihat kebijakan negara dalam memberantas korupsi. Tapi jangan pula buruk muka cermin dibelah hanya karena ingin tetap muka tampan.

Mestinya, Presiden tidak perlu panik menghadapi demonstrasi yang sudah diterima sebagai keniscayaan dalam demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.

Demonstrasi tidak perlu ditakuti berlebihan selama tuntutan yang dikumandangkan berbasis pada kepentingan publik dan diekspresikan dengan menjunjung tertib sosial. Tugas negara ialah memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga untuk berekspresi. Bukan menakut-nakuti seperti orang paranoid.

Basis tuntutan yang dikumandangkan dalam demonstrasi pada hari ini sudah sangat terang benderang, yaitu membersihkan Indonesia dari korupsi, khususnya menuntaskan pengusutan megaskandal Bank Century. Karena itu, layak didukung, bukan dicurigai apalagi ditunggangi.

Pokmas Keluhkan Mekanisme Bantuan

2009-12-09T06:10:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Anggota kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan rehabilitasi pascagempa di Kab. Bandung masih menanti kepastian mengenai mekanisme penyaluran dana stimulus perbaikan rumah korban gempa. Mereka juga mengeluhkan proses birokrasi yang rumit untuk mendapatkan bantuan.

"Sudah banyak warga yang menanyakan, tapi belum ada kepastian, mulai dari kriteria kerusakan sampai proses pencairan dana," ucap Arifin (32), Ketua Pokmas Kp. Cimareme, Desa. Cibodas, Kec. Kutawaringin, ketika ditemui di Balai Desa Jatisari, Selasa (8/12).

Hal senada juga dikatakan Ketua Pokmas Kp. Sukamulya, Desa Padasuka, Kec. Kutawaringin, Iwan Setiawan (27). Kendala terbesar saat ini, kata Iwan, adalah pengajuan proposal. "Waktunya terlalu mepet. Baru hari ini diberi tahu, sebelum tanggal 15 Desember sudah harus selesai," katanya.

Untuk mengajukan proposal, setiap pokmas harus melengkapi Surat Permohonan Bantuan (SPB) yang diketahui oleh kepala desa dan camat. Proposal ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Dinas Sosial selaku pejabat pembuat komitmen. Proposal juga harus dilengkapi rekomendasi teknis dari dinas terkait, mencakup kategori kerusakan, sketsa bangunan, foto bangunan, dan perincian penggunaan bantuan.

Iwan juga mengaku masih bingung dengan mekanisme pencairannya. "Saat ini masih ada beberapa opsi dan belum diputuskan akan menempuh jalur yang mana tentang pencairannya," ucap Iwan.

Tiga opsi

Mengenai penyaluran dana kepada pokmas, Camat Kutawaringin Agus Suhartono mengatakan, masih ada tiga opsi yang akan dipilih. Opsi pertama, memberikan dana stimulus rumah bagi rumah rusak ringan yang berasal dari Pemkab Bandung. Dana rehab tersebut sudah tersedia. Namun, dana dari pemprov dan pemerintah pusat belum bisa dibagikan merata pada tahun ini.

"Opsi kedua, dana yang ada dibagikan kepada seluruh korban gempa berdasarkan klasifikasi kerusakan, terpaksa dilakukan dengan beberapa tahap. Opsi ketiga mengutamakan masyarakat yang tidak mampu untuk menerima bantuan," kata Agus menjelaskan.

Menurut Agus, pada dasarnya, aparat kecamatan siap melaksanakan keputusan apa pun mengenai ketiga opsi tersebut. "Seluruh opsi itu sama baiknya, kita siap menerima, asalkan dana stimulus tetap diberikan," tuturnya. (A-175)***

"Kita Harus Realistis..."

2009-12-09T06:09:00.001+07:00

LILI (65), warga RT 001 RW 03 Kp. Babakan, Desa Cibodas, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, terduduk di samping rumahnya, Selasa (8/12) siang. Ia hanya bisa memandang rumah seluas 50 meter persegi di hadapannya, yang tak lagi bisa ditempati.

Akibat gempa bumi awal September silam, rumah yang dihuni Lili dan keluarganya rusak cukup parah. Sebenarnya ia ingin membangun kembali rumahnya. Namun seperti yang terjadi pada sebagian korban bencana lain, dana menjadi halangan.

"Rumah tetangga sudah pada diperbaiki sedikit-sedikit, tetapi rumah saya yang belum, tidak punya uang, menunggu bantuan saja," ujar Lili.

Sekitar 2 km dari rumah Lili, sebanyak 160 perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) berkumpul di Balai Desa Jatisari, Kec. Kutawaringin, untuk menerima sosialisasi mengenai rumah tahan gempa. Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung Budihardjo yang ditemui pada acara itu mengatakan, Departemen Pekerjaan Umum melalui Pemkab Bandung, menyarankan kepada para korban gempa yang rumahnya rusak berat dan sedang untuk mengadopsi konsep rumah tahan gempa.

"Walau dana yang disediakan tidak cukup karena sifatnya hanya stimulan, setidaknya struktur minimal rumah tahan gempa bisa diadopsi," katanya. Seperti diketahui, dana stimulan yang dialokasikan untuk perbaikan rumah rusak berat di Kab. Bandung Rp 15 juta dan rusak sedang Rp 10 juta.

"Dana sekitar Rp 15 juta bisa digunakan untuk rumah tahan gempa dengan ukuran 3 x 6 meter, dengan asumsi hanya bangunan dasarnya. Sementara untuk rumah rusak sedang, warga bisa mengupayakan sistem suntik, misalnya dengan merakayasa rumah dengan fondasi tahan gempa saja," ucapnya.

Mengenai pembangunan rumah tahan gempa itu, dahi Lili berkerut. "Saya belum tahu apa itu rumah tahan gempa. Kalaupun dapat uang, saya sepertinya hanya akan bangun rumah biasa saja," kata Lili.

Hal yang sama dikemukakan Asep Sofyan (41). "Kalau ada uangnya, semua orang pasti ingin rumahnya tahan gempa. Tapi kita kan harus realistis, uangnya terbatas," ujarnya.

Meski demikian, Budihardjo tetap optimistis warga akan menerapkan prinsip rumah tahan gempa. "Setidaknya sebagai usaha preventif jika ada bencana serupa," katanya. (Endah Asih/"PR")***

Revisi Tatib DPRD Akhirnya Rampung

2009-12-09T06:07:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-

Panitia Khusus (Pansus) Revisi Tata Tertib DPRD Kab. Bandung akhirnya menyepakati pasal krusial dalam pembentukan Badan Musyawarah (Bamus). Komposisi Bamus disepakati berjumlah 23 orang, terdiri atas unsur pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan-badan.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus Revisi Tata Tertib DPRD Kab. Bandung H. Ahmad Saepudin di ruang kerjanya, Selasa (8/12). "Alhamdulillah setelah melalui perdebatan alot sejak Sabtu (5/12) lalu akhirnya pansus bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semua anggota pansus sudah menyepakati Tata Tertib DPRD yang baru," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan Pansus Revisi Tatib DPRD Kab. Bandung masih terganjal masalah jumlah keanggotaan Bamus akibat perbedaan pandangan di antara anggota fraksi-fraksi di DPRD. Sebagian fraksi menginginkan agar jumlah anggota Bamus ditentukan secara pasti dengan mengesampingkan perwakilan komisi, tetapi fraksi-fraksi lainnya tidak sependapat.

Lebih jauh Ahmad mengatakan, sejak Senin (7/12), pembahasan revisi tatib dialihkan ke Gedung DPRD Kab. Bandung. Sebelumnya, pansus membahas revisi tatib tersebut di salah satu hotel di Jatinangor, Kab. Sumedang.

"Pembahasan revisi tatib tinggal menyangkut keanggotaan Bamus karena masalah Badan Anggaran (Bangar) maupun Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sudah bisa diselesaikan. Namun, dengan semangat kebersamaan, akhirnya pasal-pasal krusial bisa diselesaikan," katanya.

Ke Depdagri

Pansus menyetujui jumlah anggota Bamus 23 orang, terdiri atas pimpinan DPRD sebagai pimpinan ex officio, ketua-ketua komisi dan badan, serta wakil fraksi secara proporsional. "Rencananya, Rabu besok (hari ini-red.) Pansus Revisi Tatib akan ke Kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengikuti sosialisasi sekaligus mengonsultasikan tata tertib DPRD. Insya Allah pada Kamis (10/12) pansus melaporkan hasilnya ke pimpinan DPRD," katanya.

Sementara rapat paripurna pengesahan revisi tatib DPRD ataupun reposisi alat-alat kelengkapan DPRD, kata Ahmad, diperkirakan akan dilaksanakan Jumat (11/12). "Dengan demikian, diharapkan pembahasan RAPBD tahun 2010 bisa dimulai Senin (14/12). Namun, jadwal itu baru perkiraan karena keputusannya tetap ada di pimpinan DPRD," ujarnya. (A-71)***

Pemkab Akan Kurangi Anggaran Pilkada

2009-12-09T06:06:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Pemkab Bandung akan berupaya menekan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang semula diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung sebesar Rp 70 miliar untuk dua putaran.

"Sambil menunggu pembahasan RAPBD tahun 2010 dengan DPRD Kab. Bandung, kami akan bermusyawarah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menekan biaya pilkada," kata Sekda Kab. Bandung, H. Sofian Nataprawira, di sela-sela kunjungan Komisi VIII DPR-RI ke Pemkab Bandung, Selasa (8/12).

Berdasarkan perhitungan awal, anggaran pilkada bisa dikurangi menjadi Rp 65 miliar. "Untuk anggaran KPU Rp 59 miliar dan panitia pengawas (panwas) Rp 6 miliar. Rencananya, tahapan pilkada dimulai Februari 2010 dengan pembentukan panwas," ucapnya.

Meski begitu, anggaran Rp 65 miliar itu masih bisa dipangkas lagi. "Honor pokja di KPU bisa kita kurangi. Penghematan juga bisa dilakukan dengan menghapus pengadaan kotak suara, karena sudah ada bekas pilpres lalu," katanya.

Asisten Pemerintahan Pemkab Bandung, Yudhi Haryanto, membandingkan anggaran pilkada Kab. Bandung dengan kabupaten/kota lainnya. "Biaya pilkada Kab. Bandung Barat tahun 2007 lalu hanya Rp 27 miliar. Oleh karena itu, anggaran pilkada Kab. Bandung bisa dikurangi lagi. Besok (hari ini, red) kami akan bertemu KPU Kab. Bandung," kata Yudhi.

"Judicial review"

Sementara itu, DPRD Kab. Bandung berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keberadaan KPU. "KPU merupakan instansi vertikal, namun untuk pilkada, anggarannya dari APBD sehingga terkesan rancu. Sebelum membicarakan masalah anggaran pilkada, harus dikaji dulu status KPU," kata Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung, H. Asep Syamsuddin, didampingi Ketua Komisi D, H. Arifin Sobari.

Asep mengatakan, kalaupun nanti Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran pilkada, harus jelas statusnya dan pos anggarannya. "Apakah bantuan ke KPU masuk pos bantuan atau yang lainnya. Kalau masuk bantuan, tidak boleh melebihi Rp 50 juta sesuai dengan peraturan bupati," katanya.

Menurut Arifin, seharusnya pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk KPU sehingga dana pilkada tidak menjadi beban APBD. "Kalau pemkab mau membantu, sebatas dana pendamping. Layaknya bantuan untuk Depag, TNI, atau Polri yang tidak mungkin dibantu 100 persen oleh pemerintah daerah," katanya. (A-71)***

RPP Penyadapan Hanya untuk Lindungi Pejabat Publik

2009-12-06T18:09:00.001+07:00

Jakarta - Kritik keras mengalir terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Langkah pengaturan soal penyadapan ini dinilai hanya sebagai langkah untuk melindungai privasi pejabat publik.

"Terkait dengan penyadapan, maka privasi pejabat publik menjadi terbatas (karena disadap) terkait dengan upaya transparansi dan akuntabilitas termasuk di dalamnya penanganan kasus korupsi. Hal ini karena pejabat publik mendapatkan gaji dari negara yang menggunakan dana publik," terang aktivis Yayasan Sains, Estetika dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo dalam jumpa pers di kantor ICW, Jl Kalibata Timur Raya, Minggu (6/12/2009).

Agus justru mempertanyakan langkah Depkominfo yang menyusun RPP Penyadapan. "Mandat Depkominfo adalah sebagai media komunikasi dan informasi bagi kebijakan pemerintah," terang Agus.

Hal senada juga disampaikan peneliti ICW Febri Diansyah. Menurut dia Pemerintah sebaiknya harus melihat skala prioritas, terkait penyadapan ini.

"Melindungi privasi penting, namun lebih penting adalah upaya pemberantasan korupsi," terangnya.

Dan RPP Penyadapan hanyalah merupakan bentuk potensi intervensi eksekutif terhadap lembaga penegak hukum. "Khususnya KPK," kunci Febri.

Berikut pasal-pasal di RPP Penyadapan yang dinilai tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi:

1. Pasal 4 ayat (4), teknis operasional pelaksanaan intersepsi dilaksanakan melalui Pusat Intersepsi Nasional.

2. Pasal 5 ayat (6), Hasil intersepsi rekaman informasi disampaikan secara rahasia kepada aparat penegak hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional

3. Pasal 8, Sertifikasi alat dan perangkat diatur dalam Peraturan Menteri

4. Pasal 11 ayat (2), Dewan Intersepsi Nasional bertanggungjawab pada Presiden (tugas mengawasi pelaksanaan intersepsi di Polisi, Jaksa dan KPK)

5. Pasal 21 ayat (2), Sebelum PIN dibentuk, Menteri dapat membentuk tim audit independen

6. Pasal 21 ayat (6), Jika PIN sudah terbentuk, intersepsi yNg dilakukan penegak hukum harus melalui PIN

(ndr/nrl)

Kebakaran Tempat Karaoke, Tewaskan Empat Ajudan Gubernur Sumut

2009-12-05T05:10:00.004+07:00

MEDAN – Setidaknya 20 orang tewas dalam kebakaran hebat yang terjadi di tempat hiburan KTV M-City yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan. Dari total korban tewas, 7 orang di antaranya adalah perempuan sedangkan sisanya laki-laki. Menurut pihak kepolisian, empat orang di antara korban tewas adalah ajudan Gubernur Sumatera Utara. Mereka adalah Fauzi, Rizal, Agus, dan Deden.

Selain itu, korban tewas lainnya yang sudah berhasil diidentifikasi adalah Winny, Ramly, Selvi, Syaiful, Rudi Wijaya, Vina Fadila, Suwandi, Ema, Budi, Dede Novianti, Isabela, Yurna Meri, Jafrizal Lubis, Riris, Sugeng, Joko, Dedi. Semua Korban tewas maupun luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Pringadi dan RS Malahayati Medan.

Api muncul pertama kali dari lantai tiga gedung bekas departemen Store tersebut pada pukul 20.30. Api langsung menyambar seluruh lantai tiga yang digunakans ebagai tempat karaoke. Menurut Kapolda Medan Irjen Pol Badrodin Haiti, hingga kini belum dapat dipastikan apa penyebab kebakaran. “Kami masih menyisir bangunan tersebut, untuk mencari korban lainnya dan menyelidiki penyebab kebakaran,” katanya, Jumat (4/11).

Badrodin menyatakan, kemungkinan semua korban tewas tersebut adalah para pengunjung tempat hiburan itu. “Bukan karyawan karena mereka lebih dulu mengetahui adanya kebakaran dan langsung menyelematkan diri,” katanya. Sedangkan para pengunjung, baru menyadari setelah api mulai besar. Mereka tak sempat melarikan diri.

Menurutnya, para korban tewas tersebut meninggal akibat keracunan asap bukan karena terbakar api. Mereka umumnya saat itu berada dalam kamar-kamar karaoke. Para korban kesulitan keluar dari gedung karena kebanyakan jendela dan pintu di gedung tersebut dilapisi jeruji besi. “Setidaknya terdapat 100 pengunjung dan 40 orang karyawan dalam gedung malam itu,” ungkapnya.

Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api cepat membesar karena hampir seluruh ruangan tempat karaoke tersebut ditutupi oleh karpet. Sehingga api gampang menyebar. Petugas pemadam kebakaran memerlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk memadamkan api, yaitu pada pukul 23.00 WIB.

Badrodin menyatakan, pihak kepolisian hingga besok akan terus melakukan penyelidikan. ”Sementara itu, TKP telah ditutup untuk umum,” katanya. Selain itu, polisi sedang mencari saksi yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut sejak awal. nian poloan/c09/pur

Laporan dari Singapura Golkar Akan Kawal Pansus Century, Tapi Bukan untuk Impeachment

2009-12-03T05:39:00.002+07:00

Singapura - Dukungan Partai Golkar terhadap penggunaan hak angket untuk menguak skandal Bank Century tak perlu diragukan lagi. Tetapi, jika dalam perjalananya ternyata untuk melakukan impeachment, Golkar akan berada di barisan terdepan menolak gerakan itu.

"Sikap Golkar jelas. Kami ingin mengungkap kasus ini dengan tuntas. Yang pasti, Golkar akan menjaga di garda paling depan jangan sampai angket ini diarahkan untuk impeachment," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Hal itu dikatakan Ical seusai menerima penghargaan dari Federasi Insinyur se-Asean atau Asean Federation of Engineering Organizations (AFEO) dalam kategori penghargaan Distinguished Honorary Fellow di Suntec Convention Center Singapura, Rabu (2/12/2009) malam.

Dukungan Golkar terhadap pengungkapan kasus skandal Bank Century (kini Bank Mutiara) semata-mata didasarkan pada komitmen membantu pemerintah untuk membersihkan dirinya dari kecurigaan publik. Diharapkan setelah kasus ini diungkap dalam pansus angket dan dibuka secara transparan, tidak ada lagi dugaan-dugaan negatif dan fitnah yang berkembang.

"Agar tidak ada praduga dan prasangka lagi kepada orang-orang yang dituduh selama ini," paparnya.

Ical menolak upaya apa pun yang arahnya melengserkan kekuasaan. Baik pelengseran itu diarahkan kepada SBY ataupun wakilnya, Boediono. Hal itu sangat penting guna menjamin demokrasi tetap berjalan pada jalurnya dan tidak ada korban dari rakyat akibat konflik politik karena pertikaian elit.

Bagaimana kalau yang didorong itu Boediono ? "Sama saja, kan satu paket. Golkar tidak setuju kalau arahnya impeachment," tegasnya. (yid/van)

Merpati Mendarat Darurat di Kupang KNKT Lakukan Investigasi, Bandara Ditutup Sementara

2009-12-03T05:33:00.001+07:00

Jakarta - Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mulai melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Merpati yang mendarat darurat di Bandara El Tari, Kupang, NTT. Selama proses ini dilakukan, bandara ditutup sementara.

"Kita tidak bisa memindahkan pesawat karena masih harus menunggu pemeriksaan KNKT," kata Humas Merpati, Sukandi, saat dihubungi lewat telepon, Kamis (3/11/2009) dini hari.

Menurut Sukandi, pemeriksaan KNKT tersebut diyakini tidak akan berlangsung lama. Sebab kerusakan pesawat yang mengangkut 84 orang penumpang dan 6 awak tersebut hanya pada bagian roda.

Saat ini, pesawat masih berada di landasan pacu nomor 07 Bandara El Tari. Sejumlah penerbangan yang menuju ke lokasi pada malam hari ini dialihkan ke bandara terdekat.

"Kita harus mengikuti aturan. Pesawat tidak boleh dipindahkan sebelum investigasi dilakukan," tegasnya.

Bandara kemungkinan besar akan kembali dibuka pada pagi hari waktu setempat. Pihak Merpati akan segera memindahkan pesawat tersebut jika izin dari pengelola bandara dan KNKT sudah diberikan.

"Tidak perlu alat berat karena kerusakannya tidak terlalu parah," tutupnya. (mad/van)

Hadangan Pengacara kepada Bibit-Chandra

2009-12-03T05:31:00.001+07:00

STATUS tidak bersalah yang dinikmati Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah belum sepenuhnya aman. Dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja memperoleh penyelesaian perkara di luar pengadilan itu ditantang para pengacara.

Pasalnya, surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan kejaksaan mengundang banyak tafsir. Itulah sebabnya para pengacara mendaftarkan gugatan praperadilan SKPP kejaksaan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adalah pengacara senior OC Kaligis yang memelopori praperadilan itu. Dengan sasaran yang sama, pengacara Egie Sudjana dan partnernya menggugat juga. Artinya terhadap SKPP terdapat dua gugatan.

Pemicunya, memang, pada pertimbangan hukum SKPP yang bias atau multitafsir. Padahal, bila ingin hukum ditegakkan dan dipatuhi, salah satu syarat amat penting adalah menghilangkan ruang multitafsir dari bahasa hukum.

Kalimat hukum yang mendasari penghentian penuntutan dari kejaksaan memang rancu. Dua berkas atas nama Bibit dan Chandra menurut pertimbangan hukum dinyatakan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau P21.

Itu berarti tuduhan bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang memiliki bukti kuat. Padahal, menurut verifikasi yang dilakukan Tim 8 yang dibentuk Presiden, perkara Bibit dan Chandra tidak pantas diajukan ke pengadilan karena bukti-bukti yang sangat lemah.

Itu pula sebabnya Presiden setelah mencermati rekomendasi Tim 8--memerintahkan agar kasus Bibit dan Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Di sinilah kecerdasan dan kearifan kejaksaan dan kepolisian sesungguhnya diuji. Yang paling aman, memang, kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Inilah wilayah yang sedikit sekali membuka perdebatan. Namun, polisi kelihatan memindahkan bola panas ke kejaksaan dengan menyerahkan berkas Bibit ke kejaksaan sehari setelah perintah presiden tentang penyelesaian di luar pengadilan diumumkan.

Kejaksaan kelihatan ingin menyelamatkan muka kepolisian juga. Karena itu, keluarlah kalimat hukum yang multitafsir. Kalimat yang terbukti membuat para pengacara menggugat. Bila kejaksaan cerdas, seharusnya mengembalikan berkas Bibit-Chandra ke kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti. Polisi, karena perintah presiden, mengeluarkan SP3. Atau kejaksaan tidak mengeluarkan SKPP, tetapi deponeering karena alasan kepentingan yang lebih besar.

Atau kalau presiden tidak terlalu takut pada kata intervensi, bisa menggunakan hak abolisi. Ini hak yang tidak membutuhkan restu siapa-siapa kecuali pertimbangan DPR. Jadi, kebebasan Bibit dan Chandra kini digugat para pengacara karena otoritas kekuasaan lebih suka melempar bola panas. Kejaksaan akhirnya rancu menyusun kalimat hukum karena harus menyelamatkan muka semuanya.

Berharap Masuk Supermarket

2009-12-03T05:28:00.000+07:00

KERUPUK gurilem bisa jadi identik dengan Cililin, Kab. Bandung Barat. Namun, di Desa Jatisari, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, juga ada puluhan perajin kerupuk yang renyah dan gurih tersebut.

Menurut seorang perajin, Saefudin (34), kerupuk gurilem mulai diproduksi di Desa Jatisari sejak sekitar tahun 1970. "Saya enggak tahu apakah kerupuk gurilem dibawa dari Cililin atau sebaliknya. Namun, dari tahun ke tahun jumlah perajin kerupuk terus berkurang akibat kenaikan harga bahan baku," katanya di pabrik kerupuk milik H. Eji di Kampung Bunibuana, Jatisari, Rabu (2/12).

Proses pembuatan kerupuk gurilem amat sederhana. Tapioka dicampur garam dan penyedap rasa lalu dibuat adonan yang nantinya dicetak menjadi kerupuk setengah matang. "Kerupuk masih berbentuk panjang. Setelah dicuci bersih lalu dijemur selama dua hari sebelum digoreng memakai pasir," katanya.

Saefudin yang juga ketua rukun tetangga (RT) di Bunibuana mengatakan, kondisi perajin makin sulit. Harga bahan baku, khususnya tapioka terus naik. "Dalam seminggu bisa tiga kali naik. Saat ini harga tapioka Rp 420.000,00 per kuintal. Belum lagi harga bahan baku lain seperti kayu untuk menggoreng juga naik," katanya.

Setiap satu kuintal tapioka bisa menghasilkan 16-18 kantong kerupuk gurilem. "Gurilem itu dijual kepada bandar Rp 35.000,00 per karung atau Rp 560.000,00 per kuintal tapioka. Setelah dipotong biaya produksi, kami hanya dapat Rp 20.000,00 per kuintal," katanya.

Oleh karena itu, perajin berharap adanya bantuan dari Pemkab Bandung, misalnya untuk memperbaiki kemasan sehingga nilai jualnya naik. "Kalau bisa dijual di supermarket harganya kan bisa lebih mahal," ujarnya. (Sarnapi/"PR")***

Ratusan PNS Kandepag Pindah ke Bandung Barat

2009-12-03T05:27:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Setelah terkatung-katung cukup lama, Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kab. Bandung Barat akan segera terbentuk dan beroperasi tahun depan. Saat ini dilakukan pendataan karyawan Kandepag Kab. Bandung yang bersedia pindah ke Kandepag Bandung Barat.

"Kalau pegawai negeri sipil (PNS) Kandepag Kab. Bandung yang tinggal di Bandung Barat otomatis nantinya menjadi karyawan Kandepag Bandung Barat," kata Kepala Kandepag Kab. Bandung H. Cecep Kosasih, di ruang kerjanya, Rabu (2/12).

Jumlah karyawan dan guru PNS di Kandepag Kab. Bandung yang tinggal di Bandung Barat, kata Cecep, sekitar enam ratus orang. "Sedangkan karyawan yang tinggal di Kab. Bandung bisa pindah atau tetap di Kandepag Kab. Bandung tergantung keinginannya," katanya.

Menurut Cecep, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan sudah menyetujui pembentukan Kandepag Bandung Barat. "Tinggal persoalan teknis, misalnya pengisian kepala kandepag dan para karyawannya. Kalau soal posisi kepala kandepag merupakan kewenangan Kanwil Depag Jabar," ujarnya.

Urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Depag adalah instansi vertikal yang tidak diotonomikan. "Pembentukan kandepag harus melalui Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan selain Menteri Agama sehingga prosesnya lama," katanya.

Cecep mengatakan, Pemkab Bandung Barat akan mengontrak rumah untuk kantor sementara Kandepag Bandung Barat. "Nantinya Kandepag Bandung Barat akan memiliki kantor sendiri. Kantor Kandepag Kota Cimahi pada awalnya juga di tempat kontrakan sebelum pembangunan kantornya dibantu Pemkot Cimahi," katanya. (A-71)***

Warga Minta Tanggul 600 Meter

2009-12-03T05:26:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Warga Cieunteung Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung berharap agar pembangunan tanggul di bantaran Sungai Citarum dilanjutkan. Dari 600 meter tanggul yang dibutuhkan, saat ini baru terealisasi 410 meter .

"Kami sudah mengajukan proposal ke BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum dan Kepala Bagian Sosial Kab. Bandung untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan tanggul," ucap Ketua RW 20 Jaja, ketika ditemui di Cieunteung, Rabu (2/12).

Selain itu, warga juga berharap agar kualitas tanggul yang dibangun diperbaiki. "Kami ingin agar tanggul diplester, sehingga kemungkinan air bisa merembes dari dinding tanggul bisa diperkecil," ucapnya.

Ketika banjir setinggi sekitar 1,5 meter menggenangi ratusan rumah di Cieunteung dua pekan lalu, warga sempat melihat air merembes dari dinding tanggul. "Saat ini tinggi fondasi hanya sekitar 50 sentimeter, idealnya sekitar 1 meter," tutur Jaja.

Camat Baleendah Ruli Hadiana mengatakan, tanggul yang dibuat untuk menahan luapan Sungai Citarum idealnya dibangun sepanjang 600 meter. Tanggul setinggi 1-1,5 meter tersebut rencananya melintasi RT 3 RW 20 hingga RT 1 RW 9.

"Awalnya tanggul sepanjang 170 meter sudah selesai dibuat oleh BBWS Citarum. Akan tetapi karena merasa kurang panjang, akhirnya kami bekerja sama dengan salah satu pabrik untuk membangun tanggul ," kata Ruli.

Untuk membangun tanggul sepanjang 240 meter itu dibutuhkan dana sekitar Rp 70-80 juta. "Jumlah dana itu minimal, karena pengerjaannya murni dilakukan warga," ucap Ruli.

Sementara Kepala Seksi Operasional dan Pengawasan BBWS Citarum Dedy Supriyadi pernah mengatakan, BBWS tidak mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan tanggul. "Untuk membangun tanggul di Cieunteung kemarin, dananya diambil dari pos operasional," ujar Dedy. (A-175)***

Bupati Tetap Akan Ajukan Draf RAPBD ke Pemprov

2009-12-03T05:23:00.001+07:00

SOREANG, (PR).-

Bupati Bandung H. Obar Sobarna menegaskan niatnya untuk menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung tahun 2010 kepada Pemprov Jabar bila sampai akhir minggu ini suara di DPRD "belum bulat".

"Dalam tiga atau empat hari ke depan, mungkin Senin (7/12) atau Selasa (8/12), saya akan serahkan draf RAPBD tahun 2010 ke Pemprov Jabar kalau suara di DPRD ’belum bulat’," kata Obar pada acara silaturahmi dengan para ketua partai politik dan fraksi DPRD Kab. Bandung, di Bale Winaya, Soreang, Rabu (2/12).

Menurut Obar, rencana menyerahkan draf RAPBD kepada pemprov tersebut untuk kepentingan masyarakat. "Kalau APBD tahun 2010 tidak juga dibahas dan disahkan, rakyat juga yang akan terkena dampaknya. Apalagi batas waktu pembahasan dan pengesahan pada akhir Desember ini," katanya.

Pengajuan RAPBD tahun 2010 kepada Pemprov Jabar, kata Obar, merupakan hak bupati sebagai kepala daerah. Dalam Ilmu Administrasi Negara dikenal sebagai freiss ermeissen. "Nantinya terserah keputusan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Penyerahan RAPBD tersebut merupakan yang pertama di Jawa Barat, bahkan secara nasional," katanya.

Pada acara silaturahmi itu, Obar juga mengklaim pimpinan DPRD sudah menyetujui peraturan bupati (perbup) yang di dalamnya terdapat anggaran rehabilitasi pascagempa bumi. "Rumah yang rusak berat akan memperoleh dana stimulan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta, dan rusak ringan Rp 1 juta," katanya.

Meski begitu, secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Triska Hendriawan mengatakan, hingga saat ini pimpinan DPRD belum menyetujui perbup tersebut. "Seharusnya perbup hanya memuat masalah khusus yakni rehabilitasi pascagempa, namun perbup yang diajukan Bupati isinya seperti APBD Perubahan sehingga kami minta agar direvisi," katanya.

Surat permintaan revisi perbup, kata Triska, dikirimkan pada 19 November lalu dan ditandatangani Ketua DPRD, H. Toto Suharto.

Kocok ulang

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bandung, H. Yanto Setyanto mengatakan, dalam rapat tertutup ketua partai dan fraksi disepakati pimpinan DPRD akan melakukan pertemuan membahas permasalahan di DPRD, Kamis (3/12). "Pertemuan itu di antaranya membedah kembali tata tertib DPRD dan alat kelengkapan. Bahkan, beberapa partai seperti PKB dan PAN tidak keberatan apabila ada kocok ulang komposisi komisi dan badan," katanya. (A-71/A-175)***

Jembatan tak Kunjung Selesai Pembangunan Jembatan Pameuntasan Dilanjutkan Tahun Depan

2009-12-03T05:19:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-

Projek pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Citarum di Desa Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, gagal dirampungkan tahun ini. Sebelumnya, pembangun jembatan itu ditargetkan selesai dan sudah bisa digunakan pada akhir tahun 2009.

Biaya pembangunan jembatan tersebut akan kembali dianggarkan dalam APBD Kab. Bandung 2010. "Karena tidak bisa diselesaikan tahun ini, pembangunannya akan kembali diajukan pada tahun anggaran 2010. Jumlah dananya tetap, sekitar Rp 8 miliar," ucap Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Bandung Sofyan Sulaeman, di ruang kerjanya, Rabu (12/2).

Pembangunan jembatan itu sempat terbengkalai pada 2008 lalu karena ulah pemborong. Pembangunan dilanjutkan pada Agustus 2009. "Kami belum bisa memastikan berapa persen pembangunan fisik jembatan yang sudah rampung. Masih akan kami evaluasi," ujarnya.

Namun, secara umum, hingga saat ini projek sudah sampai pada tahap pembangunan abutmen (fondasi di dua tepi sungai), serta pembangunan akses transisi dari jalan ke jembatan (oprit). Menurut dia, pembangunan jembatan tidak bisa dilakukan tepat waktu, antara lain karena kendala cuaca dan musibah yang terjadi beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan "PR" (edisi Sabtu, 24/10), seorang pekerja projek pembangunan Jembatan Pameuntasan meninggal dunia akibat tertimpa besi beton saat bekerja di lokasi penggalian di Kampung Sukalilah, RT 001 RW 06 Desa Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Jumat (23/10). "Kondisi angin yang sangat kencang waktu itu, diketahui sebagai penyebab musibah tersebut terjadi," ujar Sofyan.

Selain itu, banjir yang sempat beberapa kali melanda lokasi dan akses jalan di sekitar lokasi projek, juga telah menghambat pembangunan jembatan. Padahal jembatan itu direncanakan bisa digunakan pada akhir Desember 2009.

Bila jembatan selesai dibangun, masyarakat yang selama ini melewati Jln. Manglid, Perum Taman Kopo Indah (TKI), dan Cigondewah, bila hendak bepergian ke arah Kota Bandung dan sebaliknya, akan memiliki jalan alternatif baru untuk menghindari kemacetan di sekitar Jln. Kopo Sayati.

Tol Soroja

Pembangunan jembatan Pameuntasan juga direncanakan sebagai interchange Margaasih. Nantinya jembatan itu berfungsi sebagai jalan penghubung pintu tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Meski begitu, keterlambatan pembangunan jembatan, menurut Sofyan, tidak akan mengubah jadwal pelaksanaan projek pembangunan tol Soroja.

"Projek pembangunan tol Soroja seharusnya sudah bisa dilakukan pada 2012. Itu pun kalau pembebasan tanahnya sudah bisa diselesaikan," katanya.

Saat ini, pelaksanaan projek pembangunan tol Soroja sudah sampai pada tahap pendataan tegakan dan tanah milik warga. Sofyan mengatakan, kepastian mengenai pembebasan lahan sebaiknya diselesaikan sebelum 15 Desember 2009, agar pencairan dana bisa dilakukan tahun ini.

"Saat ini tim dari BPN masih di lapangan. Mudah-mudahan, Senin atau Selasa minggu depan, sudah bisa didapatkan hasilnya," ucap Sofyan. (A-175)***

Angket yang Mulus?

2009-12-01T08:58:00.000+07:00

WALAU terengah-engah di awal, inisiatif penggunaan hak angket DPR terhadap penyelamatan Bank Century akhirnya mendapat dukungan luas. Bahkan dukungan itu boleh dibilang sempurna karena tidak ada lagi fraksi di dewan yang menolak.

Dengan demikian, dalam Rapat Paripurna DPR hari ini usul itu diperkirakan bakal mulus disetujui. Tetapi, skeptisisme tetap saja tidak mudah dienyahkan. Itulah sebabnya judul editorial ini diberi tanda tanya (?).

Seharusnya angket Century yang mempertanyakan kucuran dana talangan sebesar RP6,7 triliun lebih gampang diselesaikan. Karena, berbeda dari angket-angket sebelumnya, inilah kasus yang jelas kesalahannya.

Bila angket yang lalu-lalu yang kebanyakan berlalu tanpa bekas karena harus mencari-cari bukti, inilah angket yang didukung bukti awal yang sangat kuat. Yaitu indikasi pelanggaran hukum yang ditemukan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain bukti-bukti yang kuat dari audit BPK, dukungan paripurna sembilan fraksi di DPR menjadi modal penting lainnya. Dukungan yang penuh di dewan memperlihatkan terjadinya pertautan nurani antara rakyat dan para wakilnya. Sesuatu yang selama ini amat jarang terjadi.

Belum cukup dengan dukungan di DPR, para inisiator yang menyebut dirinya tim sembilan melakukan roadshow ke berbagai tokoh masyarakat untuk memperkuat posisi. Seluruh dukungan ini haruslah menjadi perintah mutlak kepada DPR bahwa inilah angket yang tidak boleh lagi masuk angin seperti angket-angket sebelumnya. Ujung dari angket ini adalah penyelesaian di pengadilan.

Bila negara mau seharusnya wajib menegakkan hukum, tidak boleh ada yang tidak bisa dihukum entah karena jabatan maupun ketokohannya. Karena seperti diketahui, biang kerok kebobrokan hukum di Indonesia adalah kuatnya impunitas. Ada orang dan lembaga yang tidak bisa dihukum walaupun jelas melanggar hukum.

Kasus Century sejumlah kalangan menyebutnya Centurygate harus menjadi credit point bagi penegakan citra. Baik bagi kejaksaan, kepolisian, maupun juga DPR. Untuk kejaksaan dan kepolisian yang citranya tenggelam karena dinilai bersahabat dengan koruptor, kasus Century adalah titik balik meraih kepercayaan publik.

Bagi DPR, inilah angket yang membuktikan DPR tidak sedang menjadi makelar dengan hak-hak konstitusionalnya. Kalau kasus semacam Century yang sangat gamblang bukti-bukti pelanggaran hukumnya masih saja dibelokkan ke jalan buntu, inilah tanda yang menguatkan bahwa Indonesia harus dinyatakan sebagai negara gagal. Gagal karena negara dengan seluruh kelembagaannya telah kehilangan kepercayaan rakyatnya.

Kekhawatiran bahwa angket ini akan masuk angin bukanlah sesuatu yang berlebihan. Karena kita amat paham, bahwa di negara dengan demokrasi makelar, siapa yang bersuara paling keras, dibutuhkan biaya paling mahal untuk mendiamkannya.

Armada Pemadam Kebakaran Minim

2009-12-01T08:55:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-
Jumlah petugas, pos, dan kendaraan pemadam kebakaran di Kab. Bandung hingga saat ini masih dianggap belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kab. Bandung.

"Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan dan 266 desa. Akan tetapi, saat ini kami hanya memiliki 7 mobil pemadam di 3 pos kebakaran," ucap Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Bandung Hendi Kurniawan, ketika ditemui di Pemkab Bandung, Rabu (25/11).

Tiga pos tersebut terletak di Kec. Soreang, Ciparay, dan Cicalengka. Sedangkan total personel damkar sebanyak enam puluh orang. "Di Soreang ada tiga unit mobil damkar, dan sisanya masing-masing dua unit di Kec. Ciparay dan Cicalengka," katanya. Hal itu juga menyebabkan waktu respons selama 15 menit, biasanya mundur rata-rata hingga 30 menit.

Menurut Hendi, hingga saat ini memang belum ada kajian mengenai jumlah ideal pos dan mobil unit pemadam kebakaran di setiap kabupaten dan kota. "Tapi kalau dari beberapa referensi, di Jepang misalnya, setiap 10.000 jiwa memiliki satu pos damkar, sedangkan di Malaysia satu pos untuk 30.000 jiwa," katanya.

Kajian tersebut, menurut Hendi, dibutuhkan untuk mengetahui berapa pos dan mobil unit pemadam kebakaran yang seharusnya dimiliki Kab. Bandung. "Apalagi karena jumlah kasus kebakaran di Kab. Bandung tergolong tinggi," ujarnya.

Meningkat

Kasus kebakaran di Kab. Bandung sejak 2002 cenderung meningkat. Pada 2002, tercatat 50 kasus kebakaran, naik menjadi 110 kasus pada 2003, 122 kasus pada 2004, dan 140 kasus kebakaran pada 2005.

Jumlah kasus kebakaran tertinggi di Kab. Bandung terjadi pada 2006, yaitu sebanyak 276 kasus. "Jumlahnya kemudian menurun pada 2007, yaitu sebanyak 164 kali, dan kemudian meningkat lagi menjadi 204 kasus pada 2008," ucap Hendi.

Kendala lain yang menyulitkan petugas damkar, menurut Hendi, adalah jarak antara lokasi terbakar dengan pos pemadam yang cukup jauh, kemacetan lalu lintas, serta kondisi jalan yang rusak dan sempit sehingga sulit dilalui mobil pemadam.

"Saat ini, fasilitas hidran juga hanya ada di Ciparay dan Soreang. Jadi kalau kami sedang beroperasi dan kehabisan air, terpaksa harus keluar dan mencari sumber air," ujarnya.

Terlambatnya informasi atau laporan dari masyarakat, biasanya juga membuat petugas damkar tidak bisa segera tiba di lokasi. "Apalagi, informasi alamat kebakaran kadang-kadang tidak jelas," katanya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Hendi, upaya pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan. "Jadi kalau ada peristiwa kebakaran di lingkungan sekitarnya, warga bisa siaga menghadapi api dengan cara-cara yang sudah kita latihkan sambil menunggu petugas datang," kata Hendi. (A-175)***

Komisi D Panggil Manajemen PT Panafil

2009-12-01T08:55:00.001+07:00

SOREANG, (PR).-
Komisi D DPRD Kab. Bandung memanggil manajemen PT Panasia Filamen Inti (Panafil) sehubungan dengan rencana perusahaan tersebut menghentikan produksi divisi tenun mulai Selasa (1/12).

"Selain memanggil manajemen PT Panafil, kami juga akan memanggil perwakilan karyawan untuk melakukan mediasi, Rabu (2/12)," ucap Ketua Komisi D Arifin Sobari di Pemkab Bandung, Senin (30/11).

Menurut Arifin, pemanggilan tersebut bukan didasarkan atas adanya pengaduan. "Lebih kepada tanggung jawab anggota dewan yang mengetahui permasalahan ini. Surat pemberitahuan kepada manajemen dan karyawan untuk menghadiri pertemuan di DPRD telah kami kirim," katanya.

Meski begitu, General Manajer Sumber Daya Manusia PT Panafil Oktavius, ketika dihubungi Senin (30/11) sore mengaku belum menerima surat panggilan tersebut. "Belum ada undangan untuk ke DPRD, tetapi kalau ada kami pasti datang," ucap Okta.

Diberitakan sebelumnya ("PR" edisi Minggu, 29/11), ratusan karyawan PT Panafil berunjuk rasa di halaman pabrik di Jln. Cisirung Desa Cangkuang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, Sabtu (28/11). Mereka menuntut perusahaan membayar pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mulai 1 Desember 2009, Divisi Tenun di Unit I, II, dan III PT Panafil akan menghentikan produksinya. Jumlah karyawan di divisi tenun itu sekitar 1.200 orang. Sejak April 2009, perusahaan sudah merumahkan karyawannya secara bertahap.

"Saat itu, sudah ada tanda-tanda perusahaan mulai tidak sanggup melakukan produksi. Setelah dilakukan audit, ternyata bagian tenun memang sudah tidak bisa beroperasi lagi, sedangkan divisi lain tetap beroperasi," kata Okta. (A-175)***

Gubernur Harus Segera Selesaikan Konflik

2009-12-01T08:49:00.001+07:00

SOREANG, (PR).-
Gubernur Jabar harus segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara bupati dengan DPRD Kab. Bandung. Gubernur sebagai aparat dekonsentrasi memiliki wewenang untuk memutus mata rantai konflik di Kab. Bandung.

"Gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden harus segera turun tangan untuk memecahkan masalah di Kab. Bandung. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi, Senin (30/11).

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bandung H. Obar Sobarna, berencana menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung tahun 2010 kepada Gubernur Jabar, karena masalah internal di DPRD Kab. Bandung. Di lain pihak, DPRD Kab. Bandung tidak sependapat karena rencana tersebut tidak memiliki landasan hukumnya. Apalagi persoalan tersebut muncul karena Bupati tidak mengakui alat-alat kelengkapan DPRD, meski pembentukannya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Lebih jauh, Djamu yang juga menjabat Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung mengatakan, presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota memiliki hak freiss ermessen. "Hak itu melekat dan bisa digunakan apabila muncul masalah yang jalan penyelesaiannya belum diatur undang-undang," ujarnya.

Rencana Bupati menyerahkan draf RAPBD 2010 kepada gubernur, kata Djamu, merupakan pelaksanaan dari hak tersebut. "Normalnya, pembahasan RAPBD dilakukan legislatif dan eksekutif, namun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk menempuh jalur normal tersebut sehingga akhirnya Bupati menggunakan hak freiss ermessen," katanya.

Nantinya keputusan yang diambil diserahkan sepenuhnya kepada wewenang gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. "Saya tak mau berandai-andai bagaimana keputusan yang akan diambil gubernur. Sikap gubernur bukan intervensi atau pengambilalihan terhadap masalah di kabupaten/kota," katanya.

Hanya beda pendapat

Sementara itu, mantan anggota DPRD Kab. Bandung, H. Kasjvul Anwar menilai kondisi Kab. Bandung belum darurat sehingga tidak seharusnya bupati memakai freiss ermeissen. "Daruratnya seperti apa? Hanya ada beda pemahaman antara Bupati dengan DPRD," katanya.

Menurut Kasjvul, suatu hal lumrah apabila dalam demokrasi terdapat perbedaan pendapat, apalagi belum ada aturan yang lebih detail untuk menjelaskan UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. "Tidak layak Bupati mencampuri dapur orang lain sehingga persoalannya berlarut-larut. Masalah tata tertib atau alat-alat kelengkapan DPRD merupakan dapur DPRD. Kalaupun ada fraksi yang tidak kebagian adalah hal biasa dalam politik," katanya. (A-71)***

Kasus DBD Diperkirakan Naik Akibat Buruknya Kebersihan Lingkungan dan Tingginya Mobilitas Warga

2009-12-01T08:47:00.000+07:00

SOREANG, (PR).-
Jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kab. Bandung tahun 2009 diperkirakan meningkat sepuluh persen dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan kasus DBD tersebut antara lain disebabkan buruknya kebersihan lingkungan dan tingginya mobilitas warga Kab. Bandung.

"Selain itu, banyaknya genangan air di musim hujan sangat berpengaruh terhadap populasi nyamuk Aedes aegypty, vektor penyebab DBD," ucap pengelola program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) Endang Sulaeman ketika ditemui di Puskesmas Bihbul, Senin (30/11).

Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat mewaspadai peyebaran penyakit ini dengan menjaga kebersihan lingkungan. "Penularan penyakit itu ditimbulkan oleh buruknya kebersihan lingkungan di masyarakat," katanya.

Selama tahun 2009 hingga Oktober, jumlah penderita DBD di Kab. Bandung sebanyak 1.180 orang, enam belas orang di antaranya meninggal dunia. Penderita DBD tersebut paling banyak ditemukan pada puncak musim hujan, yaitu Januari dan Februari, masing-masing 266 dan 170 penderita.

Endang memperkirakan, jumlah penderita DBD di Kab. Bandung tahun ini meningkat sepuluh persen dibandingkan dengan tahun 2008. Selain akibat pemanasan global yang memperluas jangkauan vektor penyebab, meningkatnya kasus DBD di Kab. Bandung juga disebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi.

"Misalnya di Kec. Pameungpeuk, dari enam desa yang ada tahun lalu, ada tiga desa yang penduduknya terserang DBD. Tahun ini bisa ada di empat desa," ucap Endang. Perubahan penyebaran penyakit DBD ini juga disebabkan perilaku masyarakat.

Selama 2008 tercatat 1.371 kasus DBD yang menyebabkan dua puluh orang meninggal dunia. Jumlah ini masih di bawah CFR (case fatality rate) secara nasional yaitu 1,5, dan Kab. Bandung baru mencapai 1,4. "Jika melihat angka yang tercatat hingga Oktober 2009, tahun ini memang meningkat, kisarannya sepuluh persen," ujar Endang.

Dari total kasus DBD di Kab. Bandung, sebagian besar penderita berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 629 orang.

Pengobatan massal

Sementara itu, petugas Puskesmas Baleendah melakukan pengobatan massal bagi warga korban banjir Kampung Cieunteung Kel./Kec. Baleendah, Senin (30/11). Pengobatan massal itu dilakukan di RT 001 RW 20. Sebagian besar warga mengeluh gatal-gatal, pusing, dan pegal.

"Setelah banjir kemarin, saya merasa pegal-pegal, sepertinya ada rematik juga, makanya saya periksa ke sini," ucap warga RT 001 RW 20, Enong (60), seusai berobat.

Keluhan lain dirasakan Tatang (47). "Saya gatal-gatal di bagian telapak kaki, karena minggu lalu, hampir setiap hari terkena air banjir. Walaupun saya bersama keluarga tinggal di pengungsian, saya tetap harus mengecek rumah setiap hari," kata Tatang.

Menurut petugas kesehatan dari Puskesmas Baleendah, Rianti Nurjanah, hingga pukul 11.00 WIB, tercatat 84 warga yang mengeluhkan penyakit pascabanjir. "Selain itu ada juga yang pusing, flu, pilek, dan demam," ujarnya.

Sementara pembagian antiseptik untuk membersihkan rumah, kata Rianti, sudah dilakukan pekan lalu. "Sementara bantuan kaporit akan kami berikan serentak ketika air sudah benar-benar surut. Soalnya, saat ini masih ada beberapa lokasi yang masih tergenang, seperti di RT 001, 002, dan 005," ucap Rianti. (A-175)***

Kapal VOC Ditemukan Berisi 180.000 Keping Koin Emas

2009-11-30T01:12:00.001+07:00

Budapest - Sebuah kapal Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ditemukan di dasar laut dengan isi antara lain 180.000 koin emas. Seluruh koin dalam kondisi bagus dan nilai taksiran sekitar US$ 1 miliar!

Bangkai kapal VOC yang diperkirakan tenggelam 3 abad lalu tersebut ditemukan oleh para penyelam Hungaria di perairan dekat salah satu pantai di Brazil, demikian dikutip detikcom dari media Belanda berdasarkan rilis media Hungaria, Sabtu (28/11/2009).

"Kapal bernama Voetboog bertiang tiga ini tenggelam pada 29/5/1700, dengan awak 109 orang, membawa muatan sangat mahal," ujar kepala ekspedisi Attila Szalóky.

Muatan kapal VOC iu antara lain sutera, rempah-rempah, teh, porselein dan 180.000 keping koin emas Belanda. "Benda-benda itu menurut para penyelam dalam kondisi bagus," jelas Szalóky.

Menurut Szalóky, kapal tersebut dalam perjalanan dari Batavia (kini Jakarta) menuju Negeri Belanda. Dengan memilih rute pelayaran via perairan Brazil awak kapal berharap dapat mencapai Negeri Belanda dengan aman.

Namun bagaimana akhirnya kapal tenggelam masih belum jelas benar. Diduga sesampainya di Samudera Atlantik kapal tersebut terjebak dalam badai dan akhirnya karam. (es/es)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Awas Tengkulak Politik di Angket Century

2009-11-30T01:05:00.001+07:00

BUKANLAH fakta baru jika DPR sering mempermainkan nurani publik. Juga bukanlah perkara luar biasa bila dewan kerap mengkhianati aspirasi khalayak. Semua sudah paham, DPR hanya memerlukan rakyat lima tahun sekali, yakni dalam masa pemilu. Karena itu, nasihat pertama jangan terlampau berharap kepada DPR.

Apa yang dilakukan DPR perlu disimak secara cermat, bahkan bila perlu dicurigai. Dicurigai karena sudah terlampau kerap DPR membarter kepentingan publik demi mengisi pundi-pundi mereka atau partai mereka.

Kini konsentrasi publik sedang tersedot ke hak angket Bank Century. Para inisiator bangga sudah bisa menarik minat sekitar 250 anggota DPR meneken usul angket Century untuk mengusut aliran dana Rp6,7 triliun. Dana talangan tersebut memang masih diselimuti misteri pekat.

Tetapi, jangan mudah percaya. Menandatangani usul angket tidak otomatis mendukungnya dalam rapat paripurna. Modus seperti itu berulang kali menimpa usul-usul angket di masa lalu.
Coba simak. Selama periode 2005 hingga 2009, DPR mengusulkan puluhan hak angket. Tetapi, hanya sejumlah amat kecil yang lolos dalam rapat paripurna. Selebihnya gagal karena para penanda tangan menarik dukungan dalam rapat paripurna. Alasannya klasik, karena fraksi menolak.

Namun, yang lolos rapat paripurna pun tak ada jaminan bakal lancar. Lihat saja angket harga bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan Juni 2008. Panitia Angket BBM yang diketuai Zulkifli Hasan (PAN)--sekarang Menteri Kehutanan--berjalan terengah-engah seolah tanpa tujuan. Bahkan di akhir masa jabatan, Panitia Angket BBM diserang isu tak sedap mengenai dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp100 juta. Angket BBM memang akhirnya gagal total.
Lalu, pernahkah ada anggota DPR penanda tangan angket mundur dari Senayan karena tidak setuju dengan sikap fraksinya yang menolak angket?

Pernahkah pimpinan panitia angket mundur sebagai anggota DPR karena tidak memenuhi harapan khalayak? Jangan-jangan malah sebaliknya. Menjegal angket merupakan investasi untuk menduduki jabatan berikutnya.

Memang, adalah fakta bahwa hak angket lebih sering muncul sebagai aksesori DPR. Ada fraksi atau anggota DPR yang menjadikannya semata sebagai panggung pertunjukan. Ada pula yang hanya iseng menandatangani agar kelihatan tidak menganggur dan siapa tahu dapat mendongkrak popularitas.

Bagaimana dengan nasib angket Century? Sejauh ini, angket Century bakal mulus lolos dari rapat paripurna karena di atas permukaan didukung semua fraksi. Bahkan, fraksi-fraksi mulai pasang kuda-kuda memperebutkan pimpinan panitia angket, termasuk fraksi dari partai yang berkuasa, Partai Demokrat.

Akan tetapi, selayaknya publik tidak mudah percaya kepada sepak terjang DPR. Harus tetap ada skeptisisme bahwa angket Century ini pun tidak bebas dari penumpang gelap yang akan membajaknya keluar dari destinasi.

Oleh karena itu, kita mengajak segenap komponen bangsa untuk mengawal dan mengawasi perjalanan angket Century ekstra ketat. Jangan sampai ada tengkulak politik yang menggembosi dan memandulkannya.

"Setiap Pagi Pasti Bau Kotoran Sapi..."

2009-11-30T00:53:00.001+07:00

NUR Siti (14) termenung ketika dihampiri. Siswi kelas IX SMP itu menatap dua kandang berisi empat sapi di dekatnya. "Itu rumah saya sekarang," ujar Nur, ketika ditemui di RT 006 RW 04 Kp. Bojongwaru Desa Margamulya, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Jumat (27/11).

Rumah yang dimaksud Nur, adalah tenda berukuran 3 x 6 meter persegi. Tak seperti tenda lain yang umumnya berada di tengah perkebunan, tenda tersebut berjarak hanya satu meter dari kandang sapi.

"Setiap pagi pasti bau kotoran sapi. Apalagi musim hujan begini, kadang-kadang kotorannya merembes masuk ke dalam tenda," ucap Nur, sambil menoleh kepada ayahnya, Ajang Karlina (50).

Yang ditoleh kemudian bercerita, sebelum hancur akibat gempa, rumahnya berada sekitar 100 meter dari kandang sapi. "Kalau dibilang nelangsa ya memang nelangsa, apalagi tinggal dekat kandang sapi punya adik saya ini," kata ayah enam anak dan kakek dua cucu itu.

Ia berharap agar bantuan untuk membangun rumah cepat turun. "Jangan hanya janji-janji. Sekarang sudah hampir tiga bulan dan kami masih ada di tenda," ujar Ajang.

Keresahan yang sama dirasakan warga RT 005 RW 22 Kp. Bojongwaru, Waryo (45). Baru dua hari, ia tinggal di dalam tenda. "Sebelumnya saya tinggal di kandang kambing," ucapnya, ketika ditemui di tendanya, Jumat (27/11). Rumah Waryo rusak berat akibat diguncang gempa awal September lalu.

Ayah empat anak ini mengaku memiliki lima ekor kambing. "Setelah gempa, kambing itu dijual untuk makan sehari-hari. Kandangnya kami tempati, termasuk oleh menantu dan cucu saya yang berusia lima bulan," ucap Waryo.

Untungnya, Waryo mendapat bantuan tenda dari warga lain. "Lumayan lah, daripada tinggal di kandang," kata istri Waryo, Lilis (42), sambil berharap agar bantuan dari pemerintah bisa segera cair. (Endah Asih/"PR")***

Rencana Pemkab tanpa Landasan Hukum

2009-11-30T00:51:00.002+07:00

SOREANG, (PR).-
Rencana Pemkab Bandung menyerahkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung tahun 2010 kepada Pemprov Jabar, dinilai tidak memiliki landasan hukum, sehingga mau tak mau harus membahasnya dengan DPRD Kab. Bandung.

"Kami merasa prihatin dengan konflik antara Bupati dan DPRD Kab. Bandung yang belum berakhir hanya karena keduanya lebih mementingkan ego dan kelompoknya masing-masing," kata Sekretaris Eksekutif Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab. Bandung, Umar Alam Nusantara, ketika dihubungi "PR", Sabtu (28/11).

Menurut Umar, serumit apa pun persoalan antara DPRD dan bupati bisa dicari jalan keluarnya asalkan kedua belah pihak bersikap legawa. "Tiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Konflik bupati dan DPRD seakan-akan rumit, padahal bisa dikompromikan," katanya.

Mengenai rencana bupati menyerahkan pembahasan RAPBD 2010 kepada Pemprov Jabar, Umar menilai sampai kini belum ada landasan hukumnya. "Bisa jadi Pemprov Jabar akan menolak, lalu mengembalikannya agar dibahas dengan DPRD Kab. Bandung. Namun, FDA sedang mengkaji landasan hukumnya, karena bisa jadi bupati menilai ada celah untuk itu," katanya.

Kalaupun bupati tetap tidak mau membahas RAPBD dengan DPRD, kata Umar, Kab. Bandung bisa dikenai sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen. "Masalahnya, batas waktu pengesahan RAPBD seharusnya 30 November dan kalau pun ada toleransi sampai akhir Desember. Kalau persoalan ini berlarut-larut, jalan terakhir adalah memakai APBD 2009," katanya.

Meski begitu, menggunakan skema APBD 2009 untuk diterapkan pada 2010, bisa memunculkan banyak masalah. "Apalagi tahun 2010, Kab. Bandung harus mengalokasikan anggaran untuk pemilihan kepala daerah dan penanganan pascagempa. Dengan memakai skema APBD 2009, juga berarti tidak ada kemajuan pembangunan di Kab. Bandung," katanya.

Jalan terbaik, kata Umar, adalah segera menyelesaikan kebekuan komunikasi bupati dengan DPRD Kab. Bandung karena masih ada waktu untuk membahas dan mengesahkan RAPBD 2010. "Kedua belah pihak harus mendahulukan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Tidak hadir

Sementara itu, untuk ketiga kalinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung tidak hadir dalam rapat pembahasan RAPBD tahun 2010. Dari pemantauan "PR", Kamis (26/11), rapat yang seharusnya dimulai pukul 9.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah DPRD, hingga pukul 12.00 WIB tak kunjung dimulai. Rapat hanya dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Edy Hidayat, dan beberapa wakil rakyat.

Karena rapat tak juga dimulai, Edy pun meninggalkan ruangan diikuti anggota DPRD lainnya. "Masih ada waktu sampai 31 Desember sebagai batas akhir pengesahan RAPBD 2010. "Kami tidak memahami aturan mana yang dipakai kalau bupati menyerahkan pembahasan RAPBD Kab. Bandung ke Pemprov Jabar," katanya. (A-71)***

2 Varietas Baru Mulai MT 2010

2009-11-30T00:51:00.001+07:00

SOREANG, (PR).-
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kab. Bandung akan mengembangkan varietas padi unggul Inpari dan Mekongga di empat belas kecamatan di Kab. Bandung mulai musim tanam (MT) 2010. Hal itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan produksi beras sebanyak 5 persen per tahun.

Penggunaan benih padi varietas Inpari dan Mekongga sebagai standar baru beras kelas medium, merupakan pengganti varietas Ciherang dan Hibrida yang produktivitasnya sudah sulit ditingkatkan.

"Selain lebih baru, kedua varietas padi ini dipilih karena berpotensi meningkatkan produksi sebanyak 10 persen hingga lima belas persen," ucap Kepala Bidang Pertanian dan Produksi Pangan Distanbunhut Kab. Bandung Ina Dewi Kania, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/11).

Kedua varietas padi tersebut akan disebarkan untuk ditanam para petani di empat belas kecamatan di Kab. Bandung. Kecamatan itu di antaranya Banjaran, Katapang, Cicalengka, Rancabali, Cikancung, dan Majalaya.

Pemilihan kedua varietas itu, menurut Ina, juga dilakukan untuk memperbaiki kualitas benih yang sudah ada. "Dilihat dari ketinggian tempat dan derajat keasaman tanah, tampaknya kedua varietas ini sangat cocok untuk ditanam para petani di Kab. Bandung," katanya.

Menurut Ina, kedua varietas padi itu cocok ditanam pada lahan dengan ketinggian berkisar antara 600-700 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, untuk keasaman tanah, bisa diatur berdasarkan kualitas dan kuantitas pemupukan, serta air.

"Sebenarnya, mulai tahun ini sudah ada penangkaran benih sebagai tahap uji coba, di Kec. Banjaran dan Solokanjeruk," kata Ina. Sedangkan pada musim tanam 2010, kedua jenis padi unggul itu diproyeksikan ditanam pada areal seluas 15.000 hektare.

Tingkatkan produksi

Jenis padi Inpari-1 sebelumnya sudah dikembangkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat sejak awal 2009. Penggunaannya ditingkatkan pada musim tanam padi di musim hujan, terutama di kawasan pantai utara (pantura) Jabar yang hingga saat ini para petaninya masih fanatik menanam padi varietas Ciherang.

Menurut Ina, varietas padi Inpari-1 relatif baru, yaitu baru dipakai secara luas sekitar tahun 2007-2008. Oleh karena itu, hasil panen padi varietas Inpari masih memiliki potensi untuk ditingkatkan hingga mencapai sembilan ton gabah kering giling (GKG) per hektare.

Hasil panen padi Inpari tersebut jauh di atas varietas Ciherang. Saat ini, hasil panen padi varietas Ciherang yang sudah melewati titik optimal, bahkan sudah menurun kembali produktivitasnya, kini rata-rata 5,9 ton GKG per hektare . Selain itu, sudah sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit.

Ratusan Rumah Masih Tergenang Banjir

2009-11-30T00:45:00.000+07:00

SOREANG, (PRLM).- Ratusan rumah di Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Balerendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga Minggu (29/11) pagi, masih tergenang akibat banjir, yang melanda kampung tersebut seminggu yang lalu.

Genangan air luapan Sungai Citarum tersebut, masih tampak luas di sekitar wilayah RT 02 RW 20, dengan ketinggian rata-rata di atas 50 centi meter.

Merasa air mulai surut, korban banjir yang selama ini mengungsi di Gedung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, kata Ketua RW 20, Jaja, kini mulai banyak yang kembali ke rumah masing-masing. "Tapi warga kami tetap cemas kalau melihat langit kembali mendung, mereka takut banjir kembali akan menggenangi rumah mereka," ujar Jaja, seperti dikutip "Antara".

Sejak tahun 2005, lanjut Jaja, Kampung Cieunteung selalau menjadi langganan banjir, saat sungai terpanjang di Jawa Barat ini meluap akibat tak mampu menampung air hujan.

Menurut dia, hingga akhir pekan ini, tercatat dua unit rumah warganya yang roboh, kemungkinan akibat tidak tahan terhadap air yang menggenang selama seminggu terakhir.

Ia menyebutkan, dua unit rumah warganya yang roboh tersebut, masing-masing milik Ali Unan warga RT 02, dan rumah milik Aan warga RT 03. Sekali pun ada rumah yang roboh, Jaja tidak mencatat adanya korban jiwa dalam musibah yang selalu melanda hampir setiap tahun di Kabupaten Bandung tersebut. (A-147)***

Aksi Brutal Geng Motor Kembali Berulah

2009-11-30T00:43:00.001+07:00

BANDUNG, (PRLM).- Aksi brutal geng motor kembali "membakar" Kota Bandung, pada Minggu (29/11) dini hari. Pada dini hari yang dingin itu, sedikitnya terjadi tiga kejadian pencurian disertai kekerasan yang dilakukan satu geng motor.

Tiga peristiwa yang dilakukan enam orang dari sebuah geng motor itu terjadi berurutan di wilayah Polresta Bandung Tengah dan Polresta Bandung Barat. Aksi pertama dilakukan di Jln. Setiabudi (wilayah Polsekta Cidadap), sekitar pukul 2.00 WIB.

Aksi penjambretan disertai penganiayaan berikutnya dilakukan di depan Circle K Jln. Lemah Neundeut, depan Hotel Permata. Dan aksi terakhir mereka dilakukan di Jln. Garuda, depan pool bus Kramatdjati, Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir Kota Bandung, sekitar pukul 3.30 WIB.

Dalam aksi ketiganya di Jln. Garuda, anggota patroli quick respons berhasil menangkap 1 dari 6 pelaku. Pelaku yang diamankan polisi, berinisial DS alias Oce (15), warga Katapang, Kab. Bandung. DS ditangkap di Jln. Garuda setelah motor yang ditumpanginya menabrak mobil. Sementara teman-temannya berhasil lolos dari kejaran petugas.

Kapolresta Bandung Barat Ajun Komisaris Besar Baskoro Tri Prabowo didampingi Kapolsekta Andir Ajun Komisaris Fahmi Reza, mengatakan, Oce diringkus beberapa saat setelah beraksi. Beberapa menit sebelum tertangkap, Oce dkk baru saja merampas sebuah tas milik korban Puji Rahayu (27), warga Pamoyanan Desa Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung.

Dini hari itu, Puji baru saja pulang kerja. Ia dibonceng suaminya Deni Cahyadi (32). Di Jln. Garuda, pasangan suami istri itu dipepet tiga motor. Tiap motor itu ditumpangi dua orang terdiri dari 1 pengemudi dan 1 penumpang.

Oce adalah seorang penumpangnya. Ia dibonceng oleh Fa. Saat memepet itu, Oce dkk berusaha menjambret tas Puji, tapi bisa dipertahankan.

Gagal dalam upaya pertama, mereka kembali memepet dan merampas tas Puji hingga Deni dan Puji terjatuh. Puji tetap bersikeras mempertahankan barang berharga miliknya.

Oce dkk kian kalap. Seorang dari mereka lalu memukulkan balok kayu ke kepala Puji hingga tak sadarkan diri. Para pelaku pun membawa kabur tas milik korban.

Aksi mereka itu terpantau anggota quick respons yang sedang berpatroli dan langsung mengejar. Diduga karena panik, Fa menyenggol sebuah mobil yang sedang melaju sehingga terjatuh.

Fa langsung bangun dan membesut motornya. Sementara DS dibiarkan saja tergeletak di jalan sehingga dengan mudah diringkus polisi. Dari tangan DS, polisi menyita tas milik Puji yang berisi handphone Nokia E71, HP CDMA, dan uang tunai Rp 200.000. Sementara korban Puji langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan hingga Minggu sore masih tak sadarkan diri.

Berdasarkan penuturan DS kepada polisi, dini hari itu ia dan teman-temannya baru saja pulang dari Lembang. Jumlahnya sangat banyak terdiri dari puluhan motor. Sepulangnya dari Lembang, Oce dan lima temannya berinisiatif untuk melakukan perampasan. Dimulai di Cidadap, Circle K Lemah Neundeut, dan terakhir di Jln. Garuda.

Beberapa barang berharga milik para korbannya berhasil digasak Oce dkk. Oce yang bekerja di sebuah bengkel di Katapang, Kab. Bandung itu, mengaku baru hari itu melakukan penjambretan.

Baskoro mengatakan, polisi sudah memegang lima nama tersangka lainnya yaitu berinisial F, T, A, S, dan Fa. "Mereka semua warga Kabupaten Bandung. Kelimanya masih berstatus pelajar di Kabupaten Bandung. Anggota kami masih di lapangan untuk meringkus para pelaku itu," katanya Minggu petang. (A-128/das)***

Misteri Century di Saku PPATK

2009-11-27T06:20:00.001+07:00

HASIL audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Bank Century belum sepenuhnya menguak tabir. Dana talangan Rp6,7 triliun yang mengalir dari Bank Century masih menjadi misteri. Adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memberi andil agar aliran dana itu tetap menjadi teka-teki. Padahal, tak kurang seorang Presiden Yudhoyono yang meminta aliran dana itu dibuka kepada publik.

Dibuka agar bisa memberi konfirmasi isu yang telanjur beredar luas di tengah masyarakat bahwa aliran dana dari Bank Century masuk dana kampanye Partai Demokrat. Teka-teki aliran dana dari Bank Century harus dibuka. Tidak bisa lagi PPATK berlindung di balik ketentuan bahwa informasi aliran dana hanya bisa diberikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Itu alasan formal legalistik yang tidak bisa lagi dipertahankan karena sesungguhnya demokrasi tidak menghendaki adanya wilayah abu-abu.

PPATK kini bermain di wilayah abu-abu. Lebih celaka lagi, institusi itu telah menerapkan standar ganda. Sebab, terkait dengan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom, PPATK sangat terbuka membeberkan kepada wartawan keberadaan 480 cek perjalanan yang diberikan kepada anggota DPR. Akan tetapi, PPATK amat pelit memberikan informasi mengenai aliran dana Bank Century sekalipun hal itu dimintai secara resmi oleh BPK. Apakah PPATK pelit lantaran dana itu dipakai untuk dana kampanye?

Standar ganda yang dipakai PPATK tidak bisa menepis kecurigaan bahwa lembaga yang dipimpin Yunus Husein itu memasuki wilayah politik praktis. Ada kecurigaan bahwa PPATK membuka diri dalam kasus Miranda karena melibatkan politisi oposisi, sedangkan dalam kasus Bank Century PPATK menutup diri karena melibatkan politisi penguasa.

Sesungguhnya ada tujuh lapis aliran dana dari Bank Century. PPATK hanya memberikan informasi aliran dana talangan Rp6,7 triliun kepada BPK sampai lapis kedua. Pertama, penarikan dana oleh pihak terkait pada periode Bank Century ditempatkan dalam pengawasan khusus, yaitu 6 November 2008 sampai 11 Agustus 2009, sebesar Rp938,65 miliar.

Kedua, aliran dana akibat Bank Century mengganti deposito milik salah satu nasabah yang digelapkan sebesar US$18 juta. Sayangnya, PPATK tidak mau menyebutkan nama pemilik deposito tersebut.

Informasi dari PPATK, yang diberikan cuma secuil itu, memicu orang menafsirkan sendiri-sendiri lalu menghubung-hubungkannya dengan fakta lainnya. Fakta lain itu ialah Tim 8 telah merekomendasikan proses hukum terhadap (mantan) Kabareskrim Susno Duadji dan Lucas terkait dengan dana Boedi Sampoerna di Bank Century. Sudah menjadi kewajiban Presiden untuk menyingkap misteri aliran dana Bank Century.

Presiden, dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya, bisa memaksa PPATK membuka aliran dana Bank Century. Kewenangan itu antara lain menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memungkinkan PPATK mengumumkan aliran dana itu kepada publik. Kini, publik menantikan kemauan politik dan kemauan baik Presiden Yudhoyono untuk buka-bukaan aliran dana Bank Century.

Laporan dari Makkah Jelang Wukuf, BPHI Siapkan 10 Dokter Spesialis dan 27 Perawat

2009-11-27T06:17:00.001+07:00

Jakarta - Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) siap menyambut pelaksanaan operasional haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) yang dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijah 1430 H atau 26 November 2009 besok. Ratusan petugas medis lengkap dengan peralatan medis siap melayani jamaah haji yang sakit dalam melaksanakan wukuf di Arafah.

"Khusus pelaksanaan safari wukuf, BPHI mempersiapkan tenaga kesehatan yang mobile yang terdiri atas 10 dokter spesialis, 27 perawat yang melakukan upaya pelayanan kesehatan yang didukung oleh tenaga kesehatan di kloter masing-masing. Hal ini dilakukan agar safari wukuf dapat terselenggara lebih optimal," kata Sekjen Departemen Kesehatan Sjafi'i Ahmad dalam rilisnya yang diterima Media Center Haji PPIH Daker Makkah, Rabu(25/11/2009).

Menurut Sjafi'i, persiapan safari wukuf telah dilakukan 10 hari sebelum hari-H wukuf Arafah. Caranya, setiap dokter kloter mengidentifikasi pasien sakit. Akhirnya, sebanyak 154 orang dinyatakan akan menjadi peserta safari wukuf yang dikelompokkan sesuai dengan kondisi kesehatan.

"Yaitu, 40 jamaah menggunakan 16 mobil ambulans, 40 orang menggunakan coaster yang didesain khusus untuk membawa pasien dan 80 orang jemaah akan diangkut menggunakan bus," jelas Syafi'i yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas, Pengendalian dan Pelaporan (Wasdal) Pelayanan Kesehatan Haji ini.

Sementara itu, Wakil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Pelayanan Kesehatan, Barita Sitompul, menjelaskan sistem kesehatan membagi tiga daerah kerja yaitu, Jeddah, Makkah dan Madinah.

"Tenaga kesehatan Jeddah untuk melayani pasien ketika baru datang dari tanah air, tenaga kesehatan Madinah melayani pasien yang datang dari Indonesia dan jemaah Saudi Arabia Airlines, sedangkan tenaga kesehatan Makkah melayani jamaah saat berada di Makkah," ujarnya.

Begitu mendekati waktu wukuf, jamaah di Madinah kosong, maka tenaga kesehatan Madinah ditarik ke Makkah untuk memberi pelayanan kesehatan di Mina dengan mendirikan pos pelayanan kesehatan yang didukung 9 buah ambulans. Sedangkan untuk melayani jamaah di Arafah menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan Daker Jeddah yang didukung 9 buah ambulans.

Dalam keteranganya, Plt Kepala Pusat Kesehatan Haji Depkes Andi Muhadir menjelaskan, musim haji tahun ini, dari seluruh jemaah haji masuk Makkah, baik jamaah biasa maupun khusus, terdiri dari wanita 54,66 persen dan pria 45,33 persen yang diantaranya 42,88 persen berusia lanjut.

Lebih lanjut, anggota tim wasdal ini menjelaskan sampai 23 November 2009 jumlah jemaah rawat jalan di kloter 111.403 orang, BPHI dan sektor 1.047 orang. Dari evaluasi tim wasdal hingga saat ini angka kematian jemaah 99 orang, ini menurun dibandingkan waktu yang sama pada tahun 2008 sebesar 120 orang.

(zal/ape)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Khotbah Wukuf Arafah Rasulullah Pentingkan Ibadah Sosial, Haji Cukup Sekali

2009-11-27T06:15:00.001+07:00

Makkah - Ibadah haji diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Berapa kali umat muslim afdol untuk berhaji? Setelah Fath Makkah, Nabi Muhammad SAW hanya mengerjakan haji satu kali dan melakukan umrah empat kali pada tahun 10 Hijriah.

Ibadah haji dan umrah sendiri diwajibkan kepada umat Islam pada tahun 6 Hijriah. Begitu lah pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Dengan para shahabat, pada tahun itu Muhammad bermaksud melakukan umrah ke Makkah, namun tidak berhasil memasuki kota Makkah, karena masih dikuasai kaum musyrikin.

Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrikin, Muhammad diizinkan untuk melakukan umrah pada tahun ke 7 Hijriah. Pada tanggal 12 Ramadhan 8 Hijriah, Muhamamd berhasil membebaskan kota Makkah melalui operasi damai Fath Makkah. Pada bulan Dzulqa'dah di tahun itu, nabi kemudian melakukan ibadah umrah dari Ji'ranah di luar kota Makkah. Dan, selanjutnya ke Madinah tanpa melakukan ibadah haji, padahal waktu itu kota Makkah sudah dikuasai umat Islam.

Namun baru pada tahun 10 Hijriah, Muhammad melakukan ibadah haji dan umrah, lalu setahun kemudian dia wafat. Walau Muhammad mempunyai kesempatan untuk beribadah haji sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 8, 9, 10 H, beliau melaksanakan ibadah haji hanya satu kali.

"Sahabat Anas bin Malik menuturkan, bahwa Nabi SAWA melakukan ibadah haji hanya satu kali saja, dan melakukan ibadah umrah empat kali, semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang bersama ibadah haji," kata Naib Amirul Haj 1430 Hijriah, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, KH Ali Mustafa Yaqub dalam khutbah Arafah di tenda perkemahan jamaah haji Indonesia dalam pelaksanaan Wukuf di Padang Arafah, Arab Saudi, Kamis (26/11/2009) ba'da Sholat Dzuhur.

Ali pun mengutip hadits Bukhari dan Muslim yang menyabutkan, dari Qatadah; aku bertanya kepada Anas bin Malik RA, "Berapa kali Nabi Muhammad SAW beribadah umrah?" Anas menjawab, "Empat kali", yaitu; pertama, umrah Hudaibiyah (6 H) di bulan Dzulqa'dah saat dihalang-halangi kaum musyrikin; kedua, umrah yang dilakukan pada tahun berikutnya (7 H) di bulan Dzulqa'dah; ketiga, umrah Ji'ranah di saat pembagian harta rampasan perang (Ghanimah) Hunain. Aku bertanya lagi, "Berapa kali Nabi Muhammad SAW?" Anas menjawab, "Satu kali".

Pertanyaan yang muncul sekarang, lanjut Ali, mengapa Muhammad beribadah haji hanya satu kali saja, padahal beliau mempunyai kesempatan untuk beribadah haji tiga kali? Bandingkan dengan selera kaum muslimin sekarang yang, tentu yang punya dana, ingin beribadah haji setiap tahun. Nampaknya, selera seperti ini sudah menjadi gejala bagi sebagian besar umat Islam di mana saja mereka berada.

Ali mengungkapkan ada tiga hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW tidak melakukan haji berulang ulang. Pertama, saat Muhammad masih melakukan Jihad fi Sabilillah melawan kaum musyrikin. Kedua, lebih memperhatikan untuk menyantuni anak yatim dan janda akibat peperangan dengan kaum musyrikin. Bahkan Muhammad menegaskan; penyantun janda dan orang miskin (pahalanya) seperti berjihad fi sabilillah atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari (Hadis Bukhari dan Muslim).

Tentang menyantuni anak yatim Muhammad juga menyatakan; Aku dan penyantun anak yatim di surga nanti seperti ini. Shahabat Sahal bin Sa'ad mengatakan, "Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya" (Hadis Bukhari dan Muslim).

"Dan tentulah surga yang didiami Nabi Muhammad SAW bukanlah surga kelas ekonomi, melainkan surga kelas super VIP. Bandingkan dengan surga yang dijanjikan bagi ibadah haji yang mabrur, hanya disebut surga saja, dan itu pun harus haji yang mabrur. Nabi saw bersabda; ibadah umrah yang satu dengan ibadah umrah yang lain itu kafarat (penghapus dosa) antara kedua umrah tadi, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga," jelas Ali lagi.

Selebihnya, Muhammad lebih mementingkan syiar Islam kepada para pemuda pengikutnya, serta menjamin makanannya selama belajar. Dari ketiga hal penting itulah yang menyebabkan Muhammad tidak mendahulukan ibadah-ibadah sunnah individual (ibadah qashirah), tetapi justru beliau memprioritaskan ibadah-ibadah sosial (ibadah muta'addiyah).

Karenanya, Muhammad tidak pernah walau sekali beribadah haji sunnah, tidak pernah beribadah umrah pada bulan Ramadhan. Sementara sebagian umatnya sekarang ingin beribadah haji setiap tahun, ingin beribadah umrah setiap bulan atau setiap minggu. Padahal rata-rata keadaan umat Islam saat ini di segala penjuru dunia sangat memprihatinkan.

Menurut catatan FAO (Foods and Agriculture Organization), dunia saat ini masih didiami oleh 830 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah fakir 830 juta itu, 700 juta adalah orang Islam. Sekiranya uang yang hampir Rp 115 triliun yang digunakan setiap tahun untuk perbuatan yang tidak wajib dan tidak pernah dicontohkan oleh Muhammad, itu dipakai untuk mengentaskan kemiskinan 700 juta orang Islam itu, maka pada suatu saat jumlah orang Islam yang miskin akan sangat kecil.

"Dalam keadaan umat Islam seperti ini, pantaskah seorang muslim yang kaya setiap tahun pergi ke Makkah untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib? Pantaskah mereka bolak-balik umrah ke Makkah. Siapakah gerangan yang menyuruh mereka begitu? Ayat al-Qur'an manakah yang menyuruh agar kita beribadah haji berulang-ulang, sedangkan kondisi umat Islam sedang terpuruk? Hadis manakah yang menyuruh kita bolak-balik umrah, sementara kaum muslimin sedang kelaparan?" tanya Ali lantang.

Ali menegaskan, semua itu tidak ditemukan dalam ayat Al Quran maupun hadis yang menyuruh umat Islam untuk melakukan hal itu. Bila demikian, maka tidak ada lain, yang menyuruh mereka untuk melakukan hal seperti itu adalah hawa nafsu atas bisikan setan.

"Maka haji seperti itu layak disebut sebagai haji pengabdi setan, bukan haji yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ternyata perilaku Nabi Muhammad adalah berhaji cukup sekali, berinfak ribuan kali. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad lebih mengutamakan ibadah sosial daripada ibadah individual," pungkasnya.

(zal/irw)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Banjir di Arab Saudi Tewaskan 77 Orang

2009-11-27T06:13:00.002+07:00

Makkah - Hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan banjir di Arab Saudi memakan korban. Sedikitnya 77 orang meninggal dunia dan banyak korban lainnya yang masih hilang.

Belum diketahui apakah beberapa di antara yang meninggal dunia tersebut adalah jamaah haji yang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima di tanah 'haram' tersebut.

Hujan yang mengguyur sejak Rabu 25 November lalu sempat membuat ritual ibadah haji terganggu. Sekitar 15 tenda yang dipakai jamaah haji di Padang Arafah ambruk. Sementara korban meninggal dunia ditemukan di pelabuhan Jeddah, Rabigh dan Makkah.

Pemerintah setempat menyebutkan, kematian korban lantaran terseret oleh air bah akibat hujan deras yang menyebabkan banjir, serta kejatuhan reruntuhan rumah yang roboh lantaran terkena hujan disertai badai. Saksi menyebutkan, juga banyak korban yang meninggal akibat terperangkap di dalam mobil dan bus.

"Dari total korban tersebut, 21 orang di antaranya adalah warga Arab Saudi. Selebihnya, para imigran yang telah lama tinggal di Arab Saudi," kata Kepala Pertahanan Sipil Jeddah, Abdullah al-Amri seperti dikutip bbc.com, Jumat (27/11/2009).

Hingga saat ini, petugas SAR setempat masih melakukan pencarian terhadap kemungkinan adanya korban lagi. (anw/anw)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

TAPD Pemkab Bandung Kembali Tak Hadir di DPRD

2009-11-27T01:31:00.001+07:00

SOREANG,(PRLM).- Untuk ketiga kalinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung tidak hadir dalam rapat pembahasan RAPBD tahun 2010.

Ketidakhadiran TAPD tanpa alasan jelas, namun kemungkinan besar tidak ada disposisi dari Bupati Bandung apalagi Bupati akan menyerahkan pembahasan RAPBD kepada Pemprov Jabar.

Dari pantauan "PRLM", Kamis (2//11), rapat yang seharusnya dimulai pukul 9.00 WIB di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung dimulai. Hanya hadir Wakil Ketua DPRD H. Edy Hidayat, dan beberapa wakil rakyat.

Akibat menunggu terlalu lama akhirnya Edy meninggalkan ruangan diikuti anggota DPRD lainnya. "Masih ada waktu sampai 31 Desember sebagai batas akhir pengesahan RAPBD 2010. "Kami tak memahami aturan mana yang dipakai kalau Bupati menyerahkan pembahasan APBD Kab. Bandung ke Pemorov Jabar," katanyam(A-71/kur)***