SOREANG,(GM)-
Alokasi kredit di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang untuk sektor koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) masih rendah, karena hampir 98% kredit yang sudah tersalurkan diserap untuk kredit konsumtif. Kredit senilai Rp 764 miliar yang sudah disalurkan pada 2008, sebagian besar dimanfaatkan pegawai negeri sipil (PNS) dengan tingkat kemacetan 0,72%.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja BJB Cabang Soreang dengan Komisi B DPRD Kab. Bandung, belum lama ini. Menurut pimpinan BJB Cabang Soreang, Agus Riswanto, hampir sebagian besar pemohon kredit yang diterima BJB Cabang Soreang adalah PNS.
"Kita akui kedit yang sudah tersalurkan selama ini adalah untuk konsumsi, melalui permohonan kredit dari PNS yang ada di Kabupaten Bandung," kata Agus seraya menambahkan, hampir sebagian besar PNS di Kab. Bandung menjaminkan surat keputusan (SK)-nya untuk permohonan kredit.
Kredit yang terserap PNS, lanjut Agus, memiliki tingkat risiko yang rendah. Dari kredit yang sudah tersalurkan, hanya 0,72% yang mengalami kemacetan.
Pada 2009, BJB Cabang Soreang menargetkan kredit untuk sektor produktif sebesar 20%. "Komposisi kredit untuk sektor produktif harus mencapai 20 persen, sehingga kredit tidak hanya terserap oleh PNS. PNS yang akan mengajukan, bila memiliki keterangan usaha bisa mengajukan kredit ini," papar Agus.
Untuk sektor produktif, BJB Cabang Soreang menyiapkan dana sebesar Rp 223 miliar. "Tahun ini alokasi dana adalah Rp 223 miliar dan mudah-mudahan bisa terserap hingga akhir tahun," kata Agus.
Menyinggung permintaan DPRD Kab. Bandung agar BJB mengambil alih kredit macet PNS di bank lain, Agus menegaskan, pihaknya memiliki aturan tersendiri untuk itu. "Bagi PNS yang mengajukan kredit, maksimal 60 persennya dari gaji yang akan dipotong. Selama ini yang bermasalah karena bank lain yang menyetujui permohonan PNS tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara, padahal yang bersangkutan telah memiliki pinjaman juga di bank lainnya," katanya. (B.89)**
Alokasi kredit di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang untuk sektor koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) masih rendah, karena hampir 98% kredit yang sudah tersalurkan diserap untuk kredit konsumtif. Kredit senilai Rp 764 miliar yang sudah disalurkan pada 2008, sebagian besar dimanfaatkan pegawai negeri sipil (PNS) dengan tingkat kemacetan 0,72%.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja BJB Cabang Soreang dengan Komisi B DPRD Kab. Bandung, belum lama ini. Menurut pimpinan BJB Cabang Soreang, Agus Riswanto, hampir sebagian besar pemohon kredit yang diterima BJB Cabang Soreang adalah PNS.
"Kita akui kedit yang sudah tersalurkan selama ini adalah untuk konsumsi, melalui permohonan kredit dari PNS yang ada di Kabupaten Bandung," kata Agus seraya menambahkan, hampir sebagian besar PNS di Kab. Bandung menjaminkan surat keputusan (SK)-nya untuk permohonan kredit.
Kredit yang terserap PNS, lanjut Agus, memiliki tingkat risiko yang rendah. Dari kredit yang sudah tersalurkan, hanya 0,72% yang mengalami kemacetan.
Pada 2009, BJB Cabang Soreang menargetkan kredit untuk sektor produktif sebesar 20%. "Komposisi kredit untuk sektor produktif harus mencapai 20 persen, sehingga kredit tidak hanya terserap oleh PNS. PNS yang akan mengajukan, bila memiliki keterangan usaha bisa mengajukan kredit ini," papar Agus.
Untuk sektor produktif, BJB Cabang Soreang menyiapkan dana sebesar Rp 223 miliar. "Tahun ini alokasi dana adalah Rp 223 miliar dan mudah-mudahan bisa terserap hingga akhir tahun," kata Agus.
Menyinggung permintaan DPRD Kab. Bandung agar BJB mengambil alih kredit macet PNS di bank lain, Agus menegaskan, pihaknya memiliki aturan tersendiri untuk itu. "Bagi PNS yang mengajukan kredit, maksimal 60 persennya dari gaji yang akan dipotong. Selama ini yang bermasalah karena bank lain yang menyetujui permohonan PNS tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara, padahal yang bersangkutan telah memiliki pinjaman juga di bank lainnya," katanya. (B.89)**
Comments :
0 komentar to “98% Kredit Bank Jabar Banten Soreang untuk Konsumsi”
Posting Komentar