Nama Menkeu Masuk Kandidat Gubernur BI Menuai Kritik

JAKARTA--MI: Disebut-sebutnya nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) menuai kontra. Sebab selain reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (Depkeu) belum selesai, tokoh internal di BI sendiri mampu mengisi tempat tersebut.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Drajad Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/6). "Reformasi birokrasi di Depkeu saja masih dipertanyakan. Masak mau ditinggal, harusnya kan diselesaikan," katanya.

Menurut Drajad, reformasi birokrasi di depkeu yang sudah terlihat hanyalah berbiaya mahal. Reformasi itu hanya berupa kenaikan tunjangan pejabatnya. Akan tetapi masalah pengelolaan aset, dan juga tertib administrasi belum terlihat.

Berdasarkan hal tersebut, kata Drajad, jika pun Sri Mulyani membawa agenda reformasi birokrasi ke BI hasilnya mungkin akan sama saja, yaitu reformasi yang tidak selesai.

Menurut Drajad, pemilihan Gubernur BI memang hak prerogratif presiden. Namun akan lebih baik presiden memilih tokoh di internal BI yang kemampuannya tidak perlu dipertanyakan. Jika bukan dari internal BI, banyak bankir yang kompeten, ataupun ekonom dari universitas-universitas di Indonesia.

"Dari BI, saya kira Hartadi Soewarno, atau Budi Mulya tokoh yang tepat. Dari kalangan bankir ada Agus Martowardojo. Juga banyak ekonom yang bagus dari universitas," tuturnya.

Drajad menambahkan, presiden sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk menentukan tokoh yang akan mengisi posisi Gubernur BI. Untuk itu, presiden seharusnya tidak memberikan kesan hanya satu ekonom yang bisa mengisi posisi tersebut. (Tup/OL-03)