Tanggung Jawab Pemilih

Oleh Sanusi Uwes

Pemilu merupakan ajang penggantian suatu rezim penguasa. Biaya sosialnya paling murah dibanding dua cara lainnya, yakni revolusi dan sistem dinasti. Biaya sosial cara revolusi, selain peluang terbunuhnya ribuan orang sebangsa dan setanah air, juga permusuhan antarkelompok dapat terwariskan sampai tujuh turunan. Namun, tidak berarti pemilu merupakan segala-galanya dalam kebaikan penggantian suatu rezim penguasa.

Pemilu juga punya plus minusnya. Plusnya, sebagai anak kandung demokrasi, pemilu berangkat dari aksioma bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, satu suara. Minusnya, tidak realistis sebab kenyataannya manusia itu tidak sama pengalaman, kemampuan, keterampilan, kepandaian, kecerdasan, dan kekuatannya. Akibat menyamakan hak manusia, yang justru tidak sama keadaannya tersebut, terbukalah manipulasi, intrik, jual beli suara yang awalnya hanya berlaku pada tingkat elite, sekarang malah merambah pada setiap lapisan masyarakat, dan secara beruntun berakibat akan mahalnya pembiayaan hidup para pemain politik, dan kemudian terpilihnya pemimpin yang malah jauh dari rakyat. Sinisme terhadap demokrasi dalam hal ini adalah "sesuatu yang mahal dalam pembiayaan, kacau dalam proses pelaksanaan, serta tidak berkualitas dalam produk".

Mengatasi cacat demikian, minimal ada dua tanggung jawab yang dipikul rakyat sebagai pemilih dan pemilik demokrasi.

Pertama, pemilih bertanggung jawab memilih calon pemimpin terbaik. Dalam kaitan ini pemilih harus cerdas dan kuat memegang keyakinan tentang formulasi norma baik buruk sehingga yang dipilih adalah betul-betul orang terbaik. Memilih yang terbaik berarti meminimalisasi akibat buruk selama masa kekuasaan orang terpilih.

Ketidaktahuan akan norma baik dan buruk, mendorong keberhasilan penipu yang berpura-pura baik. Semakin lemah pegangan keyakinan baik dan buruk, semakin terbuka lebar peluang terpilihnya orang busuk, dan secara beruntun semakin jauh harapan mencapai kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.

Kita pun semakin tertipu oleh kecaman si licik penipu terhadap kejahatan atau kebusukan, yang seolah-olah berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Padahal, mereka mengecam lebih lantaran si penipu itu tidak kebagian menipu atau tidak kebagian kesempatan menipu.

Kedua, menjadikan kemaslahatan umat sebagai standar kebaikan, baik terkait kemaslahatan jiwa, akal, turunan, harta, dan kemaslahatan agama. Sebagai pemilih sebaiknya kita jangan terlalu cepat lupa akan track record calon pemimpin mengupayakan kemaslahatan umat.

Pilihlah pemimpin yang mengusahakan perdamaian bagi mereka yang bertengkar atau berperang sebab peperangan mengancam kedamaian jiwa. Pilihlah mereka yang sudah biasa mensponsori kegiatan pendidikan sebagai ajang pengembangan akal pikiran. Pilihlah pemimpin yang bukan hanya hidup dalam budaya pengembangan ekonomi keumatan, tetapi juga hasil kegiatan ekonominya dipersembahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatnya, di samping yang terutama berperilaku beragama sebagai sesuatu kebiasaan hidup, bukan kepura-puraan yang penuh dengan gebyar kepalsuan dan penipuan.***

Penulis, anggota KPU Jawa Barat.