Lima Fraksi DPRD Sesalkan Sikap Eksekutif

SOREANG, (PR).-

Lima fraksi DPRD Kab. Bandung minus Fraksi Partai Golkar, menyayangkan sikap eksekutif karena dinilai telah menghambat pembahasan perubahan APBD Kab. Bandung tahun 2009.

Pernyataan tersebut disampaikan kelima fraksi dalam jumpa pers di rumah makan Jln. Al Fathu Soreang, Kamis (15/ 10). Hadir pada acara itu, Ketua Fraksi Demokrat H. Ahmad Saefuddin, Ketua Fraksi PKS Arief Setiansyah, Ketua Fraksi Madani Asep Syamsuddin, Ketua Fraksi PDIP Hj. Wewen Winarni, dan Wakil Ketua Fraksi PAN Rijal Perdana Kusumah.

Menurut Arief Setiansyah, pernyataan tersebut baru bersifat imbauan agar bupati Bandung tidak lagi menghalangi pembahasan APBD perubahan. "Kami menyayangkan keluarnya surat bupati tertanggal 13 Oktober 2009 yang melarang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hadir dalam rapat badan anggaran (bangar) pada Selasa (13/10) lalu," katanya.

Keluar dari LKNB

Pada acara itu, Ahmad Saefuddin juga menyatakan, sesuai dengan instruksi DPD Partai Demokrat Jabar, Fraksi Demokrat DPRD Kab. Bandung menarik diri dari Koalisi Lanjutkan Karya Nurani Bangsa (LKNB) yang dibangun bersama Partai Golkar, PKB, dan Hanura. "Mulai saat ini Demokrat siap bekerja untuk masyarakat, apalagi kini banyak persoalan darurat, seperti penanggulangan gempa," katanya.

BOS Provinsi

Adanya konflik internal di tubuh DPRD Kab. Bandung yang melibatkan Pemkab Bandung bisa mengancam nasib Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) provinsi. Sebab pencairan BOS senilai Rp 40,2 miliar itu harus disahkan DPRD.

"Kami berharap agar BOS provinsi tersebut bisa segera disahkan DPRD, sehingga pihak sekolah bisa mencairkannya pada November," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kab. Bandung Drs. Juhana, Kamis (15/10).

Menurut Juhana, BOS provinsi merupakan komponen strategis dalam pendanaan sekolah. "Kalau BOS provinsi dikembalikan lagi akan membuat sekolah kelimpungan, terutama SD/MI dan SMP/MTs. yang hanya mengandalkan dana BOS pusat, provinsi, maupun kabupaten," katanya. (A-71)***