MK2MI Desak BOS Provinsi Disahkan

KETUA Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiah (MK2MI) Kab. Bandung, H. Seproni Hidayat dan Kepala SMPN 2 Ciparay, Drs. Rucita, mendesak agar DPRD dan Pemkab Bandung duduk satu meja membahas perubahan APBD 2009. "Di dalam APBD perubahan tersebut terdapat dana bantuan Pemprov Jawa Barat untuk BOS SD/MI, SMP/MTs., dan SMA/MA/SMK sebesar Rp 40,2 miliar. Kalau BOS provinsi itu tidak disahkan DPRD, dana bantuan itu tidak bisa ditransfer ke rekening sekolah," kata Seproni, saat dihubungi, Minggu (18/10). DPRD dan Pemkab Bandung, kata Rucita, harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada mendahulukan ego dan kepentingan masing-masing. "Para korban gempa bumi pasti menanti uluran tangan pemerintah. Demikian pula dengan sekolah-sekolah negeri yang sekarang ini tidak boleh memungut iuran dari orang tua siswa, sehingga hanya mengandalkan dana BOS," katanya. Desakan serupa juga dikemukakan mantan anggota DPRD Kab. Bandung, H. Tubagus Raditya. "Mengapa Pemkab Bandung harus menunggu fatwa dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar? Jeritan rakyat yang terkena gempa bumi ataupun sekolah-sekolah yang kekurangan dana karena BOS belum bisa dicairkan, seharusnya lebih diperhatikan," katanya. (A-71)***