BANDUNG, (PR),-
Biaya pembebasan lahan untuk projek jalan tol dalam kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), mencapai Rp 2 Triliun. Sedangkan rencana pembebasan tanah, akan dilakukan dalam dua fase, yaitu Jln. Surya Sumantri - Gasibu, dan Gasibu-Majalaya.
Menurut Kepala Bagian Aset Pemkot Bandung Attie Anjarrahman ketika dihubungi Sabtu (17/10), biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan fase pertama Rp 1,2 Triliun. "Namun untuk alokasi detailnya, kami belum tahu. Sebab, saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Bappenas dan konsultan dari Jepang," ucapnya.
Proyek BIUTR sendiri, melintas di dalam kota Bandung mulai dari pintu keluar tol Pasteur hingga ke Jl. Supratman, dan berlanjut ke Ujung Berung, Jl. Soekarno Hatta, Terminal Gedebage, Cileunyi, hingga Majalaya. Fase pertama BIUTR sepanjang 5,5 km, dan fase kedua sepanjang 15,1 km.
Attie menuturkan, hingga saat ini belum terdapat nota kesepahaman (MOU) antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan Bappenas mengenai tugas dan hak masing-masing. "Ini proyek share, jadi nanti kita akan tentukan apa kewajiban masing-masing, yang pasti untuk 2009 belum ada alokasi anggaran, mungkin di 2010," kata Attie.
Attie juga mengatakan, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sudah setuju akan memberi pinjaman senilai 150 juta USD untuk membiayai proyek tersebut. Pinjaman itu akan dipergunakan untuk mendanai pembangunan BIUTR pada fase pertama.
Heterogen
Menurut Attie, yang tersulit adalah membebaskan lahan untuk fase II karena melewati banyak perumahan warga. "Penduduk di sana heterogen, juga ada PKL dan lain-lain," ucapnya.
Namun, dia meminta agar warga memahami maksud pembangunan infrastruktur perkotaan ini. BIUTR sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan lalu lintas dan kemacetan di Kota Bandung yang sudah semakin kronis. "Semakin cepat pelaksanaannya semakin baik, karena kalau makin mundur harga tanah juga makin naik," katanya.
Sementara itu, Kasubag Dokumentasi dan Aset Pemkot Bandung Ali Raja mengakui, pembebasan lahan masih merupakan kendala terbesar proyek ini. Kendala tersebut terutama terjadi di kawasan sentra sablon di Jl. Suci. "Rencananya masyarakat di sana akan direlokasi, tujuannya ke daerah di sekitar situ juga seluas 5.000 meter persegi. Nanti kita alokasikan juga tempat untuk berjualan," ucapnya.
Namun rencana tersebut tersendat, karena masyarakat minta ganti rugi cukup besar. "Kalau di atas Rp 3 juta per meter, anggaran kita belum siap," tuturnya..
Ali juga mengatakan, waktu permulaan projek juga masih menjadi pembahasan. "Jepang sendiri sudah wanti-wanti, agar tahun 2011 sudah mulai. Dengan demikian, alokasi anggaran seharusnya sudah dimasukkan dalam APBD 2010. Namun, sampai sekarang belum ada kabarnya," katanya. (A-175)***
bung, masyarakat mendukung semua program pemerintah,tapi kompensasi pengorbanan masyarakat juga harus dihargai, jangan bilang "biaya ganti rugi terlalu mahal". "masyarakat tidak pro pemerinyah", "proyek tidak didukung masyarakat". dll. Asalkan tidak ada korupsi, praktek sunat menyunat uang ganti rugi tanah, Insya Allah semua berjalan lancar, 2013 proyek PASTI berjalan.