Pokmas Keluhkan Mekanisme Bantuan

SOREANG, (PR).-
Anggota kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan rehabilitasi pascagempa di Kab. Bandung masih menanti kepastian mengenai mekanisme penyaluran dana stimulus perbaikan rumah korban gempa. Mereka juga mengeluhkan proses birokrasi yang rumit untuk mendapatkan bantuan.

"Sudah banyak warga yang menanyakan, tapi belum ada kepastian, mulai dari kriteria kerusakan sampai proses pencairan dana," ucap Arifin (32), Ketua Pokmas Kp. Cimareme, Desa. Cibodas, Kec. Kutawaringin, ketika ditemui di Balai Desa Jatisari, Selasa (8/12).

Hal senada juga dikatakan Ketua Pokmas Kp. Sukamulya, Desa Padasuka, Kec. Kutawaringin, Iwan Setiawan (27). Kendala terbesar saat ini, kata Iwan, adalah pengajuan proposal. "Waktunya terlalu mepet. Baru hari ini diberi tahu, sebelum tanggal 15 Desember sudah harus selesai," katanya.

Untuk mengajukan proposal, setiap pokmas harus melengkapi Surat Permohonan Bantuan (SPB) yang diketahui oleh kepala desa dan camat. Proposal ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Dinas Sosial selaku pejabat pembuat komitmen. Proposal juga harus dilengkapi rekomendasi teknis dari dinas terkait, mencakup kategori kerusakan, sketsa bangunan, foto bangunan, dan perincian penggunaan bantuan.

Iwan juga mengaku masih bingung dengan mekanisme pencairannya. "Saat ini masih ada beberapa opsi dan belum diputuskan akan menempuh jalur yang mana tentang pencairannya," ucap Iwan.

Tiga opsi

Mengenai penyaluran dana kepada pokmas, Camat Kutawaringin Agus Suhartono mengatakan, masih ada tiga opsi yang akan dipilih. Opsi pertama, memberikan dana stimulus rumah bagi rumah rusak ringan yang berasal dari Pemkab Bandung. Dana rehab tersebut sudah tersedia. Namun, dana dari pemprov dan pemerintah pusat belum bisa dibagikan merata pada tahun ini.

"Opsi kedua, dana yang ada dibagikan kepada seluruh korban gempa berdasarkan klasifikasi kerusakan, terpaksa dilakukan dengan beberapa tahap. Opsi ketiga mengutamakan masyarakat yang tidak mampu untuk menerima bantuan," kata Agus menjelaskan.

Menurut Agus, pada dasarnya, aparat kecamatan siap melaksanakan keputusan apa pun mengenai ketiga opsi tersebut. "Seluruh opsi itu sama baiknya, kita siap menerima, asalkan dana stimulus tetap diberikan," tuturnya. (A-175)***