SOREANG, (PR).-
Pelaksanaan projek-projek pembangunan di Kab. Bandung yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) dipastikan terlambat. Pemerintah menunda pencairan DAK triwulan I (Januari-Maret) akibat lambatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010. Tahun ini, Kab. Bandung menerima DAK Rp 118 miliar.
”Pencairan DAK triwulan I akan disatukan pada triwulan II April-Juni, akibat pembahasan RAPBD belum selesai,” kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, H. Juhana Atmawisastra, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).
Menurut Juhana, projek yang dibiayai DAK antara lain pembangunan sekolah, jalan, dan prasarana kesehatan. ”Otomatis, lelang projek DAK juga mundur. Kemungkinan besar projek-projek DAK itu baru bisa dilaksanakan mulai Agustus nanti,” katanya
Penundaan pencairan DAK itu diketahui setelah Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Senin-Selasa (25-26/1) lalu. ”Seharusnya pembahasan RAPBD tahun 2010 sudah selesai dan disahkan paling lambat akhir Desember 2009 lalu. Sampai saat ini, Bangar dan Pemkab Bandung masih membahas RAPBD,” kata anggota Bangar H. Cecep Suhendar.
Pengurangan DAU
Pemerintah juga akan memberikan sanksi pengurangan 20 persen dana alokasi umum (DAU), bila pembahasan RAPBD belum juga selesai pada 31 Maret mendatang. Jika dikurangi 20 persen, DAU Kab. Bandung tahun 2010 sekitar Rp 1,1 triliun akan berkurang sekitar Rp 200 miliar.
”Oleh karena itu, kami menargetkan pembahasan RAPBD harus selesai pada akhir Februari. Namun, DPRD tetap berprinsip cepat, tepat, dan harus selamat dari gugatan hukum yang bisa timbul nantinya,” kata Ketua Harian Bangar H. Najib Qadratullah.
Apalagi tahapan pemilihan umum kepala daerah dan lelang untuk Pekan Olah Raga Daerah (Porda) Jabar sudah dimulai awal Maret. ”Kalau perlu, kami akan membahas RAPBD sampai malam hari, agar bisa secepatnya disahkan,” kata Cecep.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Sugiyanto, banyak kebutuhan anggaran yang mendesak, sehingga pengesahan RAPBD akan mempermudah realisasinya. ”Karena itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara juga dilakukan secara maraton,” katanya. (A-71)***
Pelaksanaan projek-projek pembangunan di Kab. Bandung yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) dipastikan terlambat. Pemerintah menunda pencairan DAK triwulan I (Januari-Maret) akibat lambatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010. Tahun ini, Kab. Bandung menerima DAK Rp 118 miliar.
”Pencairan DAK triwulan I akan disatukan pada triwulan II April-Juni, akibat pembahasan RAPBD belum selesai,” kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, H. Juhana Atmawisastra, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).
Menurut Juhana, projek yang dibiayai DAK antara lain pembangunan sekolah, jalan, dan prasarana kesehatan. ”Otomatis, lelang projek DAK juga mundur. Kemungkinan besar projek-projek DAK itu baru bisa dilaksanakan mulai Agustus nanti,” katanya
Penundaan pencairan DAK itu diketahui setelah Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Senin-Selasa (25-26/1) lalu. ”Seharusnya pembahasan RAPBD tahun 2010 sudah selesai dan disahkan paling lambat akhir Desember 2009 lalu. Sampai saat ini, Bangar dan Pemkab Bandung masih membahas RAPBD,” kata anggota Bangar H. Cecep Suhendar.
Pengurangan DAU
Pemerintah juga akan memberikan sanksi pengurangan 20 persen dana alokasi umum (DAU), bila pembahasan RAPBD belum juga selesai pada 31 Maret mendatang. Jika dikurangi 20 persen, DAU Kab. Bandung tahun 2010 sekitar Rp 1,1 triliun akan berkurang sekitar Rp 200 miliar.
”Oleh karena itu, kami menargetkan pembahasan RAPBD harus selesai pada akhir Februari. Namun, DPRD tetap berprinsip cepat, tepat, dan harus selamat dari gugatan hukum yang bisa timbul nantinya,” kata Ketua Harian Bangar H. Najib Qadratullah.
Apalagi tahapan pemilihan umum kepala daerah dan lelang untuk Pekan Olah Raga Daerah (Porda) Jabar sudah dimulai awal Maret. ”Kalau perlu, kami akan membahas RAPBD sampai malam hari, agar bisa secepatnya disahkan,” kata Cecep.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Sugiyanto, banyak kebutuhan anggaran yang mendesak, sehingga pengesahan RAPBD akan mempermudah realisasinya. ”Karena itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara juga dilakukan secara maraton,” katanya. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “Pencairan DAK Ditunda Akibat Keterlambatan Pembahasan RAPBD 2010”
Posting Komentar