BANDUNG, KOMPAS - Akibat anggaran belanja pegawai yang menyedot mayoritas alokasi dana APBD, kini banyak kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung tersendat. Padahal, sekitar 269 desa dan 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung membutuhkan program pembangunan pemerintah.
Anggota Presidium Forum Diskusi Anggaran (FDA), Saeful Muluk, Sabtu (18/4) di Bandung, mengungkapkan, penganggaran di Kabupaten Bandung lemah dan tidak prorakyat. Proporsinya, 70 persen untuk pegawai, sedangkan sisanya untuk program dinas. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah 22.654 orang.
Anggaran total APBD Kabupaten Bandung tahun 2009 mencapai Rp 1,4 triliun. Sejak disahkan pada paruh kedua Maret 2009, dokumen APBD masih menunggu revisi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Belum lagi bila memperhitungkan proses penganggaran yang masih jauh dari ideal. Aspek yang kami kritisi adalah masih adanya pembatasan akses informasi bagi masyarakat yang ingin terlibat atau sekadar mengawal penganggaran," kata Saeful.
Dia menuturkan, musyawarah perencanaan pembangunan sebagai wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan program kerja belum berfungsi optimal. Proses penjaringan aspirasi dari tingkat desa hingga tingkat dinas tidak pernah bisa menjamin program itu merupakan hasil akomodasi aspirasi masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan FDA dari pendampingan penganggaran Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang tidak membaik. Saeful menjelaskan, tren proporsi anggaran yang condong ke belanja pegawai mustahil diubah tanpa reformasi di bidang pemerintahan.
Salah satu contoh tersendatnya program pembangunan akibat keterbatasan anggaran adalah perbaikan SDN Puncakmulya di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin. Perbaikan ruang perpustakaan, kantor guru, dan kamar mandi sekolah baru direncanakan pada 2009. Padahal, tiga ruangan tersebut roboh tahun 2000.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengakui, perbaikan itu baru terlaksana sembilan tahun kemudian karena memprioritaskan sekolah lain yang juga rusak. Keterbatasan anggaran menyebabkan perbaikan sekolah dilakukan bergiliran berdasarkan prioritas dinas.
Perubahan
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Agus Yasmin menyatakan, hari ulang tahun ke-368 Kabupaten Bandung pada 21 April 2009 ini berbeda dengan HUT sebelumnya. Salah satunya adalah perubahan yang diisyaratkan dari hasil sementara pemilu legislatif 9 April.
Dia merujuk pada merosotnya perolehan suara Partai Golongan Karya di Kabupaten Bandung, yang sebelumnya menjadi mayoritas pada pemilu legislatif 2004 dengan 33,9 persen suara. Menurut hasil sementara pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat keluar sebagai partai dengan perolehan suara mayoritas di Kabupaten Bandung.
"Ini salah satu cara masyarakat untuk menunjukkan keinginan perubahan. Mungkin saja selama ini pertumbuhan ekonomi maupun kota di Kabupaten Bandung tidak secepat daerah lain," ujar Agus, yang juga kader Partai Golkar. (ELD)
Anggota Presidium Forum Diskusi Anggaran (FDA), Saeful Muluk, Sabtu (18/4) di Bandung, mengungkapkan, penganggaran di Kabupaten Bandung lemah dan tidak prorakyat. Proporsinya, 70 persen untuk pegawai, sedangkan sisanya untuk program dinas. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah 22.654 orang.
Anggaran total APBD Kabupaten Bandung tahun 2009 mencapai Rp 1,4 triliun. Sejak disahkan pada paruh kedua Maret 2009, dokumen APBD masih menunggu revisi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Belum lagi bila memperhitungkan proses penganggaran yang masih jauh dari ideal. Aspek yang kami kritisi adalah masih adanya pembatasan akses informasi bagi masyarakat yang ingin terlibat atau sekadar mengawal penganggaran," kata Saeful.
Dia menuturkan, musyawarah perencanaan pembangunan sebagai wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan program kerja belum berfungsi optimal. Proses penjaringan aspirasi dari tingkat desa hingga tingkat dinas tidak pernah bisa menjamin program itu merupakan hasil akomodasi aspirasi masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan FDA dari pendampingan penganggaran Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang tidak membaik. Saeful menjelaskan, tren proporsi anggaran yang condong ke belanja pegawai mustahil diubah tanpa reformasi di bidang pemerintahan.
Salah satu contoh tersendatnya program pembangunan akibat keterbatasan anggaran adalah perbaikan SDN Puncakmulya di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin. Perbaikan ruang perpustakaan, kantor guru, dan kamar mandi sekolah baru direncanakan pada 2009. Padahal, tiga ruangan tersebut roboh tahun 2000.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengakui, perbaikan itu baru terlaksana sembilan tahun kemudian karena memprioritaskan sekolah lain yang juga rusak. Keterbatasan anggaran menyebabkan perbaikan sekolah dilakukan bergiliran berdasarkan prioritas dinas.
Perubahan
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Agus Yasmin menyatakan, hari ulang tahun ke-368 Kabupaten Bandung pada 21 April 2009 ini berbeda dengan HUT sebelumnya. Salah satunya adalah perubahan yang diisyaratkan dari hasil sementara pemilu legislatif 9 April.
Dia merujuk pada merosotnya perolehan suara Partai Golongan Karya di Kabupaten Bandung, yang sebelumnya menjadi mayoritas pada pemilu legislatif 2004 dengan 33,9 persen suara. Menurut hasil sementara pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat keluar sebagai partai dengan perolehan suara mayoritas di Kabupaten Bandung.
"Ini salah satu cara masyarakat untuk menunjukkan keinginan perubahan. Mungkin saja selama ini pertumbuhan ekonomi maupun kota di Kabupaten Bandung tidak secepat daerah lain," ujar Agus, yang juga kader Partai Golkar. (ELD)
Sumber : CetakKompas.com, Senin, 20 April 2009
Comments :
0 komentar to “Anggaran Belum Memihak Rakyat”
Posting Komentar