"BU, kumaha Kartu Keluarga (KK) teu acan rengse wae. Paribasa teu aya blangko. Kumaha pelayanan teh, kami jadi isin ku masyarakat (Bu, bagaimana KK belum beres saja. Katanya tidak ada blangko. Bagaimana ini, saya jadi malu dengan masyarakat)."
Keluhan itu disampaikan seorang perangkat desa di Katapang kepada Camat Katapang Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si, melalui situs web www.Kecamatan-Katapang.net. Keluhan sama juga dikatakan seorang warga, Hendra, yang mempermasalahkan lambatnya pembuatan KK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dua minggu.
Ketika ditemui "PR" di ruang kerjanya, Hj. Nina Setiana mengatakan, pihaknya pernah kehabisan blangko KK. "Namun, sudah dikirim lagi dari Pemkab Bandung sebanyak lima ratus lembar yang bisa untuk melayani kepentingan warga sampai dua minggu ke depan," katanya.
Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kab. Bandung Agus Farhan mengatakan, Pemkab Bandung belum mencetak kembali blangko KTP dan KK untuk persediaan tahun 2009. "Kami masih memakai blangko KTP dan KK stok lama karena pencetakan baru masih dalam tahap tender. Rencananya proses pencetakan dimulai awal Juli ini," katanya di ruang kerjanya, Selasa (26/5).
Kekosongan blangko yang sempat terjadi sebulan lalu, kata Agus, diperkirakan akibat membanjirnya permintaan dari masyarakat. "Kalau ada peluncuran program dari pemerintah yang mensyaratkan KK, maka masyarakat ramai-ramai membuat KK. Misalnya, saat ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau konversi minyak tanah ke gas, maka permohonan KK melonjak tajam sehingga blangko KK di kecamatan tak mencukupi," katanya.
Faktor lainnya akibat pihak kecamatan belum membayar biaya pembelian blangko KTP dan KK melalui bank yang ditunjuk. "Pemkab Bandung menentukan harga Rp 2.500,00 per blangko KK dan Rp 6.250,00 per blangko KTP. Kalau pihak kecamatan belum membayar blangko, maka kami tidak akan mengirimkannya," ucapnya menjelaskan.
Agus mengakui ada beberapa kecamatan yang sering menunggak blangko KTP dan KK sehingga pengiriman blangko terlambat. "Dengan semakin menipisnya blangko KTP dan KK, kami menyebarkan blangko dengan cara penjatahan. Tiap kecamatan mendapatkan 500 sampai 1.000 blangko, namun kecamatan yang rendah permintaan blangkonya seperti Rancabali cukup dikirim 250 blangko," katanya.
Menurut Agus, jumlah permintaan blangko KTP dan KK setiap tahun melebihi jumlah pencetakan blangko. "Jumlah permintaan tiap bulan kalau dirata-ratakan 2.500 blangko per kecamatan sehingga 31 kecamatan dalam setahun membutuhkan sekitar 931.000 lembar. Sedangkan jumlah pencetakan blangko dan KTP tahun ini sebanyak 858.000 lembar," katanya.
Pencetakan itu terdiri atas 478.000 blangko KTP dan 380.000 blangko KK. "Blangko KTP dicetak lebih banyak karena kebutuhannya lebih tinggi sebab lima tahun harus ganti KTP. Sedangkan KK jarang diganti kecuali ada perubahan atau pindah rumah," katanya. (Sarnapi/"PR")***
Keluhan itu disampaikan seorang perangkat desa di Katapang kepada Camat Katapang Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si, melalui situs web www.Kecamatan-Katapang.net. Keluhan sama juga dikatakan seorang warga, Hendra, yang mempermasalahkan lambatnya pembuatan KK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dua minggu.
Ketika ditemui "PR" di ruang kerjanya, Hj. Nina Setiana mengatakan, pihaknya pernah kehabisan blangko KK. "Namun, sudah dikirim lagi dari Pemkab Bandung sebanyak lima ratus lembar yang bisa untuk melayani kepentingan warga sampai dua minggu ke depan," katanya.
Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kab. Bandung Agus Farhan mengatakan, Pemkab Bandung belum mencetak kembali blangko KTP dan KK untuk persediaan tahun 2009. "Kami masih memakai blangko KTP dan KK stok lama karena pencetakan baru masih dalam tahap tender. Rencananya proses pencetakan dimulai awal Juli ini," katanya di ruang kerjanya, Selasa (26/5).
Kekosongan blangko yang sempat terjadi sebulan lalu, kata Agus, diperkirakan akibat membanjirnya permintaan dari masyarakat. "Kalau ada peluncuran program dari pemerintah yang mensyaratkan KK, maka masyarakat ramai-ramai membuat KK. Misalnya, saat ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau konversi minyak tanah ke gas, maka permohonan KK melonjak tajam sehingga blangko KK di kecamatan tak mencukupi," katanya.
Faktor lainnya akibat pihak kecamatan belum membayar biaya pembelian blangko KTP dan KK melalui bank yang ditunjuk. "Pemkab Bandung menentukan harga Rp 2.500,00 per blangko KK dan Rp 6.250,00 per blangko KTP. Kalau pihak kecamatan belum membayar blangko, maka kami tidak akan mengirimkannya," ucapnya menjelaskan.
Agus mengakui ada beberapa kecamatan yang sering menunggak blangko KTP dan KK sehingga pengiriman blangko terlambat. "Dengan semakin menipisnya blangko KTP dan KK, kami menyebarkan blangko dengan cara penjatahan. Tiap kecamatan mendapatkan 500 sampai 1.000 blangko, namun kecamatan yang rendah permintaan blangkonya seperti Rancabali cukup dikirim 250 blangko," katanya.
Menurut Agus, jumlah permintaan blangko KTP dan KK setiap tahun melebihi jumlah pencetakan blangko. "Jumlah permintaan tiap bulan kalau dirata-ratakan 2.500 blangko per kecamatan sehingga 31 kecamatan dalam setahun membutuhkan sekitar 931.000 lembar. Sedangkan jumlah pencetakan blangko dan KTP tahun ini sebanyak 858.000 lembar," katanya.
Pencetakan itu terdiri atas 478.000 blangko KTP dan 380.000 blangko KK. "Blangko KTP dicetak lebih banyak karena kebutuhannya lebih tinggi sebab lima tahun harus ganti KTP. Sedangkan KK jarang diganti kecuali ada perubahan atau pindah rumah," katanya. (Sarnapi/"PR")***
Comments :
0 komentar to “"Bu, KK Teu Acan Beres Wae"”
Posting Komentar