SOREANG, (PR).-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk meneliti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga banyak penyimpangan. Namun, Bupati Bandung Obar Sobarna, mengatakan, penyaluran bansos sudah sesuai aturan yang berlaku seperti Peraturan Bupati (Perbup).
"Awalnya dari rekomendasi Komisi D, agar DPRD membentuk Pansus penyaluran dana bansos. Pembentukan pansus sudah disetujui," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari, saat dihubungi "PR" melalui telefon selulernya, Rabu (27/5).
Dalam rapat paripurna istimewa Rabu kemarin, juga muncul rekomendasi agar Pemkab Bandung menelusuri pembayaran listrik di pasar-pasar tradisional. Pemkab Bandung juga diminta mengembalikan dana setoran dari PDAM Tirta Raharja sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peraturan Bupati (Perbup) Bandung No. 2/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) menyebutkan, pemberian bantuan yang tidak dialokasikan dalam APBD tidak boleh melebihi Rp50 juta. Syarat lainnya, pengajuan bantuan juga harus melalui proposal.
Sedangkan Obar menegaskan, penyaluran bansos sudah sesuai aturan, termasuk bantuan Rp 300 juta untuk LSM Peduli Masa Depan Bangsa dari gubernur. "Pemkab Bandung hanya menyalurkan kembali bantuan gubernur untuk LSM tersebut sesuai alamat yang ada," katanya seusai rapat paripurna DPRD.
Bantuan yang besarnya lebih dari Rp 50 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI), KNPI, FKPP, dan organisasi lainnya bersifat hibah, bukan bansos. "Bupati juga memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan kepada organisasi atau warga yang meminta. Kalau ada warga yang sakit lalu tidak kita bantu, pasti dipertanyakan," ucapnya pula. (A-71)***
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk meneliti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga banyak penyimpangan. Namun, Bupati Bandung Obar Sobarna, mengatakan, penyaluran bansos sudah sesuai aturan yang berlaku seperti Peraturan Bupati (Perbup).
"Awalnya dari rekomendasi Komisi D, agar DPRD membentuk Pansus penyaluran dana bansos. Pembentukan pansus sudah disetujui," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari, saat dihubungi "PR" melalui telefon selulernya, Rabu (27/5).
Dalam rapat paripurna istimewa Rabu kemarin, juga muncul rekomendasi agar Pemkab Bandung menelusuri pembayaran listrik di pasar-pasar tradisional. Pemkab Bandung juga diminta mengembalikan dana setoran dari PDAM Tirta Raharja sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peraturan Bupati (Perbup) Bandung No. 2/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) menyebutkan, pemberian bantuan yang tidak dialokasikan dalam APBD tidak boleh melebihi Rp50 juta. Syarat lainnya, pengajuan bantuan juga harus melalui proposal.
Sedangkan Obar menegaskan, penyaluran bansos sudah sesuai aturan, termasuk bantuan Rp 300 juta untuk LSM Peduli Masa Depan Bangsa dari gubernur. "Pemkab Bandung hanya menyalurkan kembali bantuan gubernur untuk LSM tersebut sesuai alamat yang ada," katanya seusai rapat paripurna DPRD.
Bantuan yang besarnya lebih dari Rp 50 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI), KNPI, FKPP, dan organisasi lainnya bersifat hibah, bukan bansos. "Bupati juga memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan kepada organisasi atau warga yang meminta. Kalau ada warga yang sakit lalu tidak kita bantu, pasti dipertanyakan," ucapnya pula. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “DPRD Akan Membentuk Pansus Soal Bansos”
Posting Komentar