BANDUNG, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Kota Bandung sebagai pilot project peningkatan kualititas layanan publik. Penunjukan ini bukan karena layanan publik di Bandung baik, namun sebaliknya dinilai buruk.
"Bandung kami jadikan sebagai pilot project karena berdasarkan hasil riset kami posisi Bandung kurang baik dalam hal layanan publik," ungkap Deputi Bidang Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi, dalam konferensi pers yang digelar di Basement Gedung Sate, Kamis (28/5).
Dalam rapat kerja yang bertema "Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik" tersebut, KPK mengundang beberapa instansi pelayanan publik di Jawa Barat.
Instansi-instansi yang diminta untuk memaparkan rencana aksi pencegahan korupsi yaitu BPPMD Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bandung, BPMPPT Kota Bandung, Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kab Bandung, BPMP Kab Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Dinas Pol PP Provinsi Jawa Barat.
Rapat kerja dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasikan layanan kepada masyarakat sebagai satu bentuk pencegahan korupsi. Ke depan, KPK akan mengawasi pelaksanaan layanan publik yang telah disampaikan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut.
"Tidak berarti instansi yang diundang merupakan instansi yang terkorup, ini hanya sample saja dari banyak instansi yang ada di Jawa Barat," tandasnya. (ss)
Sumber: Tribun Jabar Online
"Bandung kami jadikan sebagai pilot project karena berdasarkan hasil riset kami posisi Bandung kurang baik dalam hal layanan publik," ungkap Deputi Bidang Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi, dalam konferensi pers yang digelar di Basement Gedung Sate, Kamis (28/5).
Dalam rapat kerja yang bertema "Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik" tersebut, KPK mengundang beberapa instansi pelayanan publik di Jawa Barat.
Instansi-instansi yang diminta untuk memaparkan rencana aksi pencegahan korupsi yaitu BPPMD Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bandung, BPMPPT Kota Bandung, Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kab Bandung, BPMP Kab Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Dinas Pol PP Provinsi Jawa Barat.
Rapat kerja dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasikan layanan kepada masyarakat sebagai satu bentuk pencegahan korupsi. Ke depan, KPK akan mengawasi pelaksanaan layanan publik yang telah disampaikan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut.
"Tidak berarti instansi yang diundang merupakan instansi yang terkorup, ini hanya sample saja dari banyak instansi yang ada di Jawa Barat," tandasnya. (ss)
Sumber: Tribun Jabar Online
Comments :
0 komentar to “Layanan Publik Buruk, Bandung Jadi Pilot Project KPK”
Posting Komentar