Sabtu, 16 Agustus 2008 08:40 - Terakhir Diperbaharui Sabtu, 16 Agustus 2008 08:42
Selama ini masih terjadi perbedaan data antara BKN, Depkeu, bahkan dengan Askes. Lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) gandeng BRI sebagai penyalur gaji PNS dan sekaligus memperbaharui data. BRI menang tender, bukan tunjuk langsung. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) antara KemenPAN dengan BRI di Gedung KemenPAN di Jakarta, Jum'at (15/08). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh MennegPAN Taufiq Effendi dan Dirut BRI Sofyan Basir.
Dalam MoU tersebut, terdapat beberapa poin penting terkait pengelolaan aparatur negara. Diantaranya, pengelolaan gaji PNS, pencocokan data silang PNS dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Layanan perbankan untuk PNS, dan pengadaan outlet kerja BRI/ATM BRI di lingkungan instansi pemerintahan.
Dalam sambutannya, MennegPAN mengatakan, persoalan akurasi data PNS perlu segera diwujudkan."Selama ini masih terjadi perbedaan data antara BKN, Depkeu, bahkan dengan Askes," ujar Taufiq. Untuk itu, melalui kerjasama dengan BRI ini nantinya dirinya berharap akurasi data PNS dapat dicapai, karena pembayaran gaji PNS akan sekaligus sebagai pembaruan data.
Pemilihan BRI sebagai mitra KemenPAN bukan melalui penunjukan langsung, melainkan lewat tender yang diatur dalam Undang-undang. Bagi BRI, seperti diungkapkan oleh Dirutnya Sofyan Basir, kerjasama ini merupakan hal yang sangat strategis."Jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4 juta lebih, dan BRI hingga kini memiliki 5000 kantor yang tersebar hingga tingkat kecamatan," ujarnya.
Beberapa manfaat didapatkan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama ini. Bagi pemerintah, dengan adanya sistem 1 rekening, dapat memudahkan koordinasi data antar instansi pemerintah, seperti BKN, Askes, Tapperum, Taspen, Asabri, dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan PNS. Bahkan, BRI menawarkan beragam fasilitas perbankan bagi PNS, seperti BRI Guna, Kartu Kredit BRI, dan fasilitas lainnya.
Bagi BRI sendiri, kerjasama ini dapat menambah jumlah nasabahnya, selain juga dapat meningkatkan kinerjanya karena pelayanan Payroll atau sistem penggajian dengan nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menuntut mereka untuk meningkatkan pelayanan.
MennegPAN berharap, hasil dari pencocokan data silang antara BRI dengan BKN dapat menciptakan hasil yang bisa diimplementasikan kepada instansi-instansi terkait.
Yunus ( yunus@wartaegov.com )
Dalam MoU tersebut, terdapat beberapa poin penting terkait pengelolaan aparatur negara. Diantaranya, pengelolaan gaji PNS, pencocokan data silang PNS dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Layanan perbankan untuk PNS, dan pengadaan outlet kerja BRI/ATM BRI di lingkungan instansi pemerintahan.
Dalam sambutannya, MennegPAN mengatakan, persoalan akurasi data PNS perlu segera diwujudkan."Selama ini masih terjadi perbedaan data antara BKN, Depkeu, bahkan dengan Askes," ujar Taufiq. Untuk itu, melalui kerjasama dengan BRI ini nantinya dirinya berharap akurasi data PNS dapat dicapai, karena pembayaran gaji PNS akan sekaligus sebagai pembaruan data.
Pemilihan BRI sebagai mitra KemenPAN bukan melalui penunjukan langsung, melainkan lewat tender yang diatur dalam Undang-undang. Bagi BRI, seperti diungkapkan oleh Dirutnya Sofyan Basir, kerjasama ini merupakan hal yang sangat strategis."Jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4 juta lebih, dan BRI hingga kini memiliki 5000 kantor yang tersebar hingga tingkat kecamatan," ujarnya.
Beberapa manfaat didapatkan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama ini. Bagi pemerintah, dengan adanya sistem 1 rekening, dapat memudahkan koordinasi data antar instansi pemerintah, seperti BKN, Askes, Tapperum, Taspen, Asabri, dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan PNS. Bahkan, BRI menawarkan beragam fasilitas perbankan bagi PNS, seperti BRI Guna, Kartu Kredit BRI, dan fasilitas lainnya.
Bagi BRI sendiri, kerjasama ini dapat menambah jumlah nasabahnya, selain juga dapat meningkatkan kinerjanya karena pelayanan Payroll atau sistem penggajian dengan nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menuntut mereka untuk meningkatkan pelayanan.
MennegPAN berharap, hasil dari pencocokan data silang antara BRI dengan BKN dapat menciptakan hasil yang bisa diimplementasikan kepada instansi-instansi terkait.
Yunus ( yunus@wartaegov.com )
Comments :
0 komentar to “Menpan: Terjadi Perbedaan Data PNS Antara BKN, Depkeu, dan Askes”
Posting Komentar