SOREANG, (PRLM).- Sektor pariwisata dan restoran di Kab. Bandung yang merupakan andalan ternyata memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak signifikan. Pengelola Situ Cileunca hanya memberikan PAD Rp720.000 bahkan ada rumah makan yang hanya menyetor Rp10.000 selama tahun 2008.
Pada rapat dinas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan 31 kecamatan di Gedung M. Toha, Rabu (6/5), yang dipimpin Bupati Bandung H. Obar Sobarna, terungkap ada sembilan SKPD yang tidak memenuhi target PAD. SKPD yang paling kecil pencapaian targetnya adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).
Pada tahun 2008 Dispopar dibebankan target PAD sebesar Rp101 juta atau merupakan SKPD dengan target terkecil. Namun, Dispopar hanya menerima pemasukan Rp38,4 juta atau 38,05 persen.
Pada saat rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Komisi B DPRD Kab. Bandung dengan Dispopar terungkap hanya ada 34 objek wisata, hotel, dan rumah makan yang menyetorkan Surat Tanda Setoran (STS). Jumlah STS terbesar berkisar antara Rp2 juta selama setahun, sedangkan terkecil Rp10.000.
Menanggapi amat rendahnya PAD dari sektor pariwisata, hotel, dan rumah makan, Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung, M. Ihsan mengatakan, sampai saat ini Pemkab Bandung masih lemah dalam hal penagihan dan pengawasannya. "Sebagian kewenangan penagihan pajak seperti pajak restoran ada di pihak kecamatan. Sampai kini penagihan belum optimal," katanya. (A-71/das)***
Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis, 07 Mei 2009 , 00:05:00
Pada rapat dinas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan 31 kecamatan di Gedung M. Toha, Rabu (6/5), yang dipimpin Bupati Bandung H. Obar Sobarna, terungkap ada sembilan SKPD yang tidak memenuhi target PAD. SKPD yang paling kecil pencapaian targetnya adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).
Pada tahun 2008 Dispopar dibebankan target PAD sebesar Rp101 juta atau merupakan SKPD dengan target terkecil. Namun, Dispopar hanya menerima pemasukan Rp38,4 juta atau 38,05 persen.
Pada saat rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Komisi B DPRD Kab. Bandung dengan Dispopar terungkap hanya ada 34 objek wisata, hotel, dan rumah makan yang menyetorkan Surat Tanda Setoran (STS). Jumlah STS terbesar berkisar antara Rp2 juta selama setahun, sedangkan terkecil Rp10.000.
Menanggapi amat rendahnya PAD dari sektor pariwisata, hotel, dan rumah makan, Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung, M. Ihsan mengatakan, sampai saat ini Pemkab Bandung masih lemah dalam hal penagihan dan pengawasannya. "Sebagian kewenangan penagihan pajak seperti pajak restoran ada di pihak kecamatan. Sampai kini penagihan belum optimal," katanya. (A-71/das)***
Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis, 07 Mei 2009 , 00:05:00
Comments :
0 komentar to “PAD Sektor Pariwisata Kab. Bandung Sangat Kecil”
Posting Komentar