SETIAP kali terjadi pesawat militer jatuh, setiap kali itu pula muncul kesadaran bahwa ada perkara besar menyangkut sistem peralatan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sayangnya, kesadaran bahwa sistem peralatan militer TNI itu rapuh, tua, bahkan tertinggal jauh dibanding negara lain hanya muncul sejenak saja setelah ada musibah. Kemudian kesadaran itu lenyap tanpa bekas.
Tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Magetan, Jawa Timur, Rabu (20/5) lalu, yang menewaskan lebih dari 100 orang membuktikan bahwa pembangunan kekuatan militer memang terabaikan. Padahal, kecelakaan seperti di Magetan itu sudah sering terjadi.
Adalah fakta bahwa pusat pembangunan lebih terarah kepada ekonomi dan mengesampingkan pembangunan kekuatan militer. Perhatian kepada pembangunan kekuatan militer itu semakin buruk setelah reformasi. Padahal, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer menjadi unsur utama untuk sebuah negara dihargai dan dihormati negara lain. Lewat dua kekuatan itulah sebuah negara memiliki bargaining power.
Fakta memang memperlihatkan alokasi anggaran pertahanan tergolong rendah. Dalam APBN 2008 anggaran pertahanan hanya Rp36 triliun atau kurang dari 1% produk domestik bruto (PDB). Padahal, negara-negara lain menganggarkan sekitar 3-4% dari PDB.
Bahkan, untuk 2009, anggaran pertahanan menurun menjadi hanya Rp33,6 triliun. Sangat jauh dibanding anggaran yang diajukan TNI yaitu Rp127 triliun.
Terbatasnya anggaran itu membuat negara ini belum bisa memiliki perangkat militer yang memadai. Jangankan membeli sistem pertahanan baru, memelihara yang ada saja tidak mampu. Tidak heran bila banyak dari sistem alat persenjataan utama yang sudah tidak layak beroperasi tapi dipaksa terus beroperasi.
Padahal, negara ini memerlukan sistem persenjataan yang kuat yang sebanding dengan luasnya wilayah laut dan udara yang harus dijaga. Namun kenyataannya persenjataan yang dimiliki dua angkatan perang itu sangat parah, baik dalam jumlah maupun kualitas.
Negara tidak konsisten. Reformasi yang mendudukkan TNI pada fungsi pertahanan semata semestinya berkonsekuensi kepada modernisasi sistem persenjataan. Pelepasan aspek bisnis yang dikuasai TNI mestinya juga disertai dengan kompensasi kesejahteraan yang seimbang dan adil.
Faktanya jauh panggang dari api. Adanya orang sipil menjadi penumpang pesawat militer dan turut meninggal bersama jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Magetan, Jawa Timur, menunjukkan bahwa terjadi komersialisasi. Dan itu karena buruknya kesejahteraan.
Keputusan politik besar telah diambil mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan semata. Namun negara tidak konsisten untuk membiayainya. Negara mengabaikan kesejahteraan prajurit maupun sistem persenjataan. Sampai kapan negara ini membiarkan nyawa putra-putra terbaiknya melayang percuma karena peralatan tempur yang tua dan tidak terawat?
Sayangnya, kesadaran bahwa sistem peralatan militer TNI itu rapuh, tua, bahkan tertinggal jauh dibanding negara lain hanya muncul sejenak saja setelah ada musibah. Kemudian kesadaran itu lenyap tanpa bekas.
Tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Magetan, Jawa Timur, Rabu (20/5) lalu, yang menewaskan lebih dari 100 orang membuktikan bahwa pembangunan kekuatan militer memang terabaikan. Padahal, kecelakaan seperti di Magetan itu sudah sering terjadi.
Adalah fakta bahwa pusat pembangunan lebih terarah kepada ekonomi dan mengesampingkan pembangunan kekuatan militer. Perhatian kepada pembangunan kekuatan militer itu semakin buruk setelah reformasi. Padahal, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer menjadi unsur utama untuk sebuah negara dihargai dan dihormati negara lain. Lewat dua kekuatan itulah sebuah negara memiliki bargaining power.
Fakta memang memperlihatkan alokasi anggaran pertahanan tergolong rendah. Dalam APBN 2008 anggaran pertahanan hanya Rp36 triliun atau kurang dari 1% produk domestik bruto (PDB). Padahal, negara-negara lain menganggarkan sekitar 3-4% dari PDB.
Bahkan, untuk 2009, anggaran pertahanan menurun menjadi hanya Rp33,6 triliun. Sangat jauh dibanding anggaran yang diajukan TNI yaitu Rp127 triliun.
Terbatasnya anggaran itu membuat negara ini belum bisa memiliki perangkat militer yang memadai. Jangankan membeli sistem pertahanan baru, memelihara yang ada saja tidak mampu. Tidak heran bila banyak dari sistem alat persenjataan utama yang sudah tidak layak beroperasi tapi dipaksa terus beroperasi.
Padahal, negara ini memerlukan sistem persenjataan yang kuat yang sebanding dengan luasnya wilayah laut dan udara yang harus dijaga. Namun kenyataannya persenjataan yang dimiliki dua angkatan perang itu sangat parah, baik dalam jumlah maupun kualitas.
Negara tidak konsisten. Reformasi yang mendudukkan TNI pada fungsi pertahanan semata semestinya berkonsekuensi kepada modernisasi sistem persenjataan. Pelepasan aspek bisnis yang dikuasai TNI mestinya juga disertai dengan kompensasi kesejahteraan yang seimbang dan adil.
Faktanya jauh panggang dari api. Adanya orang sipil menjadi penumpang pesawat militer dan turut meninggal bersama jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Magetan, Jawa Timur, menunjukkan bahwa terjadi komersialisasi. Dan itu karena buruknya kesejahteraan.
Keputusan politik besar telah diambil mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan semata. Namun negara tidak konsisten untuk membiayainya. Negara mengabaikan kesejahteraan prajurit maupun sistem persenjataan. Sampai kapan negara ini membiarkan nyawa putra-putra terbaiknya melayang percuma karena peralatan tempur yang tua dan tidak terawat?
Comments :
0 komentar to “Reformasi Total Peralatan TNI”
Posting Komentar