BANDUNG, (PR).-
Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi buruh di kawasan Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, terus berlanjut. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, dana pembebasan lahan untuk rusunawa sudah disiapkan dalam APBD 2009 senilai Rp 8 miliar-Rp 10 miliar.
Ditemui seusai membuka workshop tripartit tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu (27/5), Heryawan menjelaskan, rusunawa itu akan berdiri di lokasi seluas enam hektare, dengan jumlah dua menara. Setiap menara maksimal bisa diisi lima ratus jiwa.
Rusunawa tersebut akan dibangun atas hasil kerja sama Pemprov Jabar dan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam hal ini, Pemprov Jabar menyediakan lahan, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat menyediakan bangunannya.
"Persoalan sampai hari ini adalah pembebasan lahan. Persoalan di lapangan tidak sederhana. Misalnya, kita harus membeli tanah dengan harga NJOP, tetapi masyarakat menetapkan harga di atas NJOP. Hal seperti itu harus diluruskan dulu," kata Heryawan.
Beberapa waktu lalu, rencana itu dipertanyakan kalangan legislatif Kab. Bandung. Pasalnya, dalam Perda RTRW Kab. Bandung tidak ada rencana membangun menara rusunawa di Kec. Rancaekek.
Heryawan menjelaskan, pembangunan rusunawa tersebut merupakan tanda keberpihakan Pemprov Jabar terhadap buruh. Dia mengakui bahwa penyediaan rusunawa tersebut masih terlalu kecil untuk dianggap membantu kehidupan buruh. "Kalau program itu berhasil, mungkin akan kita coba bangun lagi di daerah lain," katanya.
CSR Jamsostek
Heryawan juga menanggapi polemik penggunaan dana CSR PT Jamsostek untuk membantu program pelatihan dan penempatan kerja di Jawa Barat. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemprov Jabar merupakan bentuk keberpihakan terhadap buruh. Namun, yang menjadi persoalan adalah prioritas.
"Kami memprioritaskan pelatihan dan penempatan kerja bagi buruh yang belum bekerja atau bagi mereka yang menjadi korban PHK," tuturnya.
Dijelaskan pula, wajar jika suatu perusahaan seperti PT Jamsostek memiliki CSR dan digunakan untuk kepentingan buruh. Pemprov Jabar, kata Heryawan, hanya mencoba mengendalikan dana CSR PT Jamsostek agar bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang kaum buruh.
"Daripada dana CSR-nya hanya digunakan sunatan atau pengobatan massal, akan lebih baik digunakan pelatihan kerja," ucap Heryawan. (A-132)***
Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi buruh di kawasan Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, terus berlanjut. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, dana pembebasan lahan untuk rusunawa sudah disiapkan dalam APBD 2009 senilai Rp 8 miliar-Rp 10 miliar.
Ditemui seusai membuka workshop tripartit tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu (27/5), Heryawan menjelaskan, rusunawa itu akan berdiri di lokasi seluas enam hektare, dengan jumlah dua menara. Setiap menara maksimal bisa diisi lima ratus jiwa.
Rusunawa tersebut akan dibangun atas hasil kerja sama Pemprov Jabar dan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam hal ini, Pemprov Jabar menyediakan lahan, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat menyediakan bangunannya.
"Persoalan sampai hari ini adalah pembebasan lahan. Persoalan di lapangan tidak sederhana. Misalnya, kita harus membeli tanah dengan harga NJOP, tetapi masyarakat menetapkan harga di atas NJOP. Hal seperti itu harus diluruskan dulu," kata Heryawan.
Beberapa waktu lalu, rencana itu dipertanyakan kalangan legislatif Kab. Bandung. Pasalnya, dalam Perda RTRW Kab. Bandung tidak ada rencana membangun menara rusunawa di Kec. Rancaekek.
Heryawan menjelaskan, pembangunan rusunawa tersebut merupakan tanda keberpihakan Pemprov Jabar terhadap buruh. Dia mengakui bahwa penyediaan rusunawa tersebut masih terlalu kecil untuk dianggap membantu kehidupan buruh. "Kalau program itu berhasil, mungkin akan kita coba bangun lagi di daerah lain," katanya.
CSR Jamsostek
Heryawan juga menanggapi polemik penggunaan dana CSR PT Jamsostek untuk membantu program pelatihan dan penempatan kerja di Jawa Barat. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemprov Jabar merupakan bentuk keberpihakan terhadap buruh. Namun, yang menjadi persoalan adalah prioritas.
"Kami memprioritaskan pelatihan dan penempatan kerja bagi buruh yang belum bekerja atau bagi mereka yang menjadi korban PHK," tuturnya.
Dijelaskan pula, wajar jika suatu perusahaan seperti PT Jamsostek memiliki CSR dan digunakan untuk kepentingan buruh. Pemprov Jabar, kata Heryawan, hanya mencoba mengendalikan dana CSR PT Jamsostek agar bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang kaum buruh.
"Daripada dana CSR-nya hanya digunakan sunatan atau pengobatan massal, akan lebih baik digunakan pelatihan kerja," ucap Heryawan. (A-132)***
Comments :
0 komentar to “Rencana Rusunawa di Rancaekek Berlanjut”
Posting Komentar