MEMASUKI masa prakampanye pemilihan presiden (pilpres), tim-tim kampanye capres dan cawapres mulai bermunculan. Baik tim resmi maupun tim tidak resmi. Yang terakhir ini kerap disebut sebagai tim siluman.
Seperti namanya, tim siluman adalah tim ilegal. Karena ilegal, ia bisa bergerak leluasa terutama untuk kepentingan yang amat menentukan yaitu menghimpun dana dan tentu melaksanakan agenda tersembunyi seperti black campaign untuk menghabisi saingan.
Sesungguhnya, aturan terkait keberadaan tim kampanye capres dan cawapres sudah jelas dan tegas. Undang-Undang Pilpres No 42/2008 menetapkan agar tim tersebut harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar kegiatan serta penerimaan dan penggunaan dana selama kampanye pilpres bisa terkontrol penyelenggara dan pengawas pemilu. Kenyataannya, jauh lebih banyak tim yang tidak terdaftar daripada tim resmi yang dilaporkan kepada KPU.
Tim siluman tentu saja tidak memedulikan undang-undang. Tim ilegal juga tidak menghiraukan asal muasal dana yang diterima. Uang haram pun menjadi halal.
Sebaliknya, mereka juga leluasa menghamburkan dana ke target-target tertentu demi mendukung perolehan suara capres-cawapres tanpa peduli bahwa itu termasuk money politics serta praktik-praktik tidak terpuji lainnya yang tentu saja menerabas undang-undang.
Keberadaan tim siluman dan dana siluman itu jelas berbahaya. Berbahaya, bahkan sangat berbahaya, karena terbuka kemungkinan dana itu berasal dari koruptor, agen asing, sindikat narkoba, atau organisasi pendukung terorisme. Bukankah dana tim sukses siluman bisa berasal dari kegiatan pencucian uang?
Selain itu, siapakah yang bisa menjamin presiden dan wakil presiden terpilih yang telah menerima dana gelap itu akan bebas dari utang budi? Utang budi itu berpotensi sangat kuat untuk mendorong presiden dan wakil presiden terpilih mengambil kebijakan yang menguntungkan kepentingan para penyumbang dana gelap itu.
Jelas, harus ada upaya serius dari seluruh kalangan untuk mengawasi dan mengendalikan keberadaan tim-tim siluman itu. Jangan mudah percaya akan alasan-alasan indah bahwa tim itu berasal dari aspirasi rakyat, yang lahir atas inisiatif di jajaran bawah.
Yang paling mampu mengendalikan tim-tim siluman itu tentulah capres-dan cawapres itu sendiri. Karena itu, sudah sepatutnya para capres dan cawapres itu pula yang dimintai tanggung jawab.
Tim siluman adalah tim sukses yang gagal. Sukses bagi capres dan cawapres, tetapi gagal bagi hukum, keadilan, dan kebenaran. Karena itu, capres dan cawapres yang terus memelihara tim seperti itu dalam pilpres adalah pemimpin tercela, betapa pun ia kelak terpilih.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Seperti namanya, tim siluman adalah tim ilegal. Karena ilegal, ia bisa bergerak leluasa terutama untuk kepentingan yang amat menentukan yaitu menghimpun dana dan tentu melaksanakan agenda tersembunyi seperti black campaign untuk menghabisi saingan.
Sesungguhnya, aturan terkait keberadaan tim kampanye capres dan cawapres sudah jelas dan tegas. Undang-Undang Pilpres No 42/2008 menetapkan agar tim tersebut harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar kegiatan serta penerimaan dan penggunaan dana selama kampanye pilpres bisa terkontrol penyelenggara dan pengawas pemilu. Kenyataannya, jauh lebih banyak tim yang tidak terdaftar daripada tim resmi yang dilaporkan kepada KPU.
Tim siluman tentu saja tidak memedulikan undang-undang. Tim ilegal juga tidak menghiraukan asal muasal dana yang diterima. Uang haram pun menjadi halal.
Sebaliknya, mereka juga leluasa menghamburkan dana ke target-target tertentu demi mendukung perolehan suara capres-cawapres tanpa peduli bahwa itu termasuk money politics serta praktik-praktik tidak terpuji lainnya yang tentu saja menerabas undang-undang.
Keberadaan tim siluman dan dana siluman itu jelas berbahaya. Berbahaya, bahkan sangat berbahaya, karena terbuka kemungkinan dana itu berasal dari koruptor, agen asing, sindikat narkoba, atau organisasi pendukung terorisme. Bukankah dana tim sukses siluman bisa berasal dari kegiatan pencucian uang?
Selain itu, siapakah yang bisa menjamin presiden dan wakil presiden terpilih yang telah menerima dana gelap itu akan bebas dari utang budi? Utang budi itu berpotensi sangat kuat untuk mendorong presiden dan wakil presiden terpilih mengambil kebijakan yang menguntungkan kepentingan para penyumbang dana gelap itu.
Jelas, harus ada upaya serius dari seluruh kalangan untuk mengawasi dan mengendalikan keberadaan tim-tim siluman itu. Jangan mudah percaya akan alasan-alasan indah bahwa tim itu berasal dari aspirasi rakyat, yang lahir atas inisiatif di jajaran bawah.
Yang paling mampu mengendalikan tim-tim siluman itu tentulah capres-dan cawapres itu sendiri. Karena itu, sudah sepatutnya para capres dan cawapres itu pula yang dimintai tanggung jawab.
Tim siluman adalah tim sukses yang gagal. Sukses bagi capres dan cawapres, tetapi gagal bagi hukum, keadilan, dan kebenaran. Karena itu, capres dan cawapres yang terus memelihara tim seperti itu dalam pilpres adalah pemimpin tercela, betapa pun ia kelak terpilih.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Comments :
0 komentar to “Tim Sukses Siluman”
Posting Komentar