Hidupkan Lagi Pembangunan Karakter Bangsa

SOREANG, (PR).-
Indonesia perlu menghidupkan kembali pembangunan karakter bangsa agar bisa menghadapi dampak globalisasi dan mengelola krisis. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) diharapkan mampu membentuk warga bangsa yang bertanggung jawab, disiplin, serta menghargai harkat dan martabat manusia.

"Secara historis dan sosiokultural, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (nation and character building) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara," kata guru besar UPI Bandung Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, di SMAN Assalaam Jln. Situ Tarate, Cibaduyut, Desa Cangkuang Kulon, Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Sabtu (13/6).

Hal itu tecermin dalam Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, lagu Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan lainnya. "Presiden Soekarno melihat nation building sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase pertama yang dinamakan fase liberation, yaitu pembebasan Indonesia dari penjajah Belanda," ujarnya.

Namun, menurut Dasim, sering kali pembangunan karakter terlupakan. "Di era reformasi, upaya itu diwujudkan dengan amendemen UUD 1945 dan merestorasi Pancasila. Akan tetapi, setelah hampir sewindu, kelihatannya harapan ini tidak begitu tampak terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi," katanya.

Sejak masuk dalam kurikulum sekolah mulai tahun 1962 sampai sekarang, PKn mengalami berbagai perubahan baik nama, orientasi, substansi, maupun pendekatan pembelajarannya. "Pada Kurikulum 1962 dikenal civics (kewarganegaraan) yang berorientasi pada Manipol dan Usdek dengan indoktrinasi politik. Kurikulum 1968 dikenal pendidikan kewargaan negara yang isinya civics, ilmu bumi Indonesia, dan sejarah Indonesia dengan indoktrinasi politik," ujarnya.

Kurikulum 1975 dan 1984 pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikenal pendidikan moral Pancasila (PMP) dan pada Kurikulum 1994 menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). "Namanya memang berbeda, namun muatan dan orientasi PMP dan PPKn adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan pendekatan pembelajaran yang masih tetap didominasi oleh pendekatan indoktrinatif dengan modus transmisi nilai," katanya. (A-71)***