BANDUNG, (PRLM).- Kepala Desa (kades) layak mendapat penghargaan melalui pendapatan yang tetap dari pemerintah. Penghargaan itu terkait dengan pentingnya peran serta besarnya tanggung jawab kepala desa sebagai unsur pemerintah dalam pembangunan.
”Kepala desa yang bekerja keras harus mendapat penghargaan yang baik. Oleh karena itu, mereka harus mendapat penghasilan tetap yang lebih baik,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut, delapan ratus kepala desa dari 16 kabupaten/kota di Jabar yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) menyampaikan aspirasinya, terutama mengenai kesejahteraan, serta kewenangan.
”Menjadi kepala desa adalah tugas mulia. Kepala desa merupakan garis terdepan yang mengurus rakyat, yang bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Terkait penghasilan dan kesejahteraan kepala desa, JK mengatakan, saat ini pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan wilayah pemerintah. Jika bercermin kepada pengalaman masa lalu, penghasilan kepala desa biasanya telah terjamin secara langsung oleh rakyatnya, misalnya melalui hasil sawah yang diberikan secara sukarela dari rakyat kepada kepala desa.
Namun untuk saat ini, cara yang paling mungkin ditempuh adalah dengan mencukupi penghidupan kepala desa melalui "sawah pemerintah”. Padahal unsur pemerintah daerah lainnya, yaitu sekretaris desa (sekdes), saat ini telah mendapat penghasilan tetap
dari pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Jabar Ipin Arifin mengemukakan, saat ini pihaknya mendesak realisasi keberpihakan kebijakan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama pasal 68 mengenai sumber pendapatan desa. Salah satu butir dalam pasal tersebut menyebutkan, bantuan keuangan dari pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan desa. (A-179/A-147)
Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 05 Juni 2009 , 04:42:00
”Kepala desa yang bekerja keras harus mendapat penghargaan yang baik. Oleh karena itu, mereka harus mendapat penghasilan tetap yang lebih baik,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut, delapan ratus kepala desa dari 16 kabupaten/kota di Jabar yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) menyampaikan aspirasinya, terutama mengenai kesejahteraan, serta kewenangan.
”Menjadi kepala desa adalah tugas mulia. Kepala desa merupakan garis terdepan yang mengurus rakyat, yang bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Terkait penghasilan dan kesejahteraan kepala desa, JK mengatakan, saat ini pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan wilayah pemerintah. Jika bercermin kepada pengalaman masa lalu, penghasilan kepala desa biasanya telah terjamin secara langsung oleh rakyatnya, misalnya melalui hasil sawah yang diberikan secara sukarela dari rakyat kepada kepala desa.
Namun untuk saat ini, cara yang paling mungkin ditempuh adalah dengan mencukupi penghidupan kepala desa melalui "sawah pemerintah”. Padahal unsur pemerintah daerah lainnya, yaitu sekretaris desa (sekdes), saat ini telah mendapat penghasilan tetap
dari pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Jabar Ipin Arifin mengemukakan, saat ini pihaknya mendesak realisasi keberpihakan kebijakan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama pasal 68 mengenai sumber pendapatan desa. Salah satu butir dalam pasal tersebut menyebutkan, bantuan keuangan dari pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan desa. (A-179/A-147)
Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 05 Juni 2009 , 04:42:00
Comments :
0 komentar to “Kades Perlu Pendapatan Tetap”
Posting Komentar