SOREANG, (PR).-
Proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) Kab. Bandung belum tersambungkan secara online antarkecamatan dan Pemkab Bandung. Akibatnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sering berubah sehingga menyulitkan pendataan jumlah warga Kab. Bandung.
Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Agus Farhan, mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Senin (1/6). "Pencetakan KTP sudah lama dilakukan di kantor kecamatan, namun antarkecamatan dan Dinsosdukcasip belum terhubungkan secara online," katanya.
Jumlah permintaan blangko KTP dan kartu keluarga (KK) dari pihak kecamatan setiap tahunnya selalu melebihi jumlah pencetakan blangko. "Jumlah permintaan tiap bulan, kalau dirata-rata mencapai 2.500 blangko per kecamatan, sehingga 31 kecamatan dalam setahun butuh sekitar 931.000 blangko. Sementara itu, jumlah pencetakan blangko dan KTP tahun ini sebanyak 858.000, yang akan dimulai awal Juli ini," katanya.
Pencetakan itu terdiri atas 478.000 blangko KTP dan 380.000 blangko KK. "Blangko KTP dicetak lebih banyak karena kebutuhannya lebih tinggi, sebab lima tahun harus ganti KTP, sedangkan KK jarang diganti kecuali ada perubahan atau pindah rumah," ucapnya.
Belum terintegrasi
Agus Farhan mengatakan, akibat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang belum terintegrasi, NIK bisa berubah setiap saat. "Tiap kecamatan memiliki kode masing-masing yang tercetak di KTP. Akibatnya, apabila ada warga yang pindah ke kecamatan lain, otomatis nomor KTP-nya berubah, padahal seharusnya tetap sama sampai kapan pun," ungkapnya.
Pemkab Bandung perlu mencontoh Kab. Sukabumi yang sudah memiliki pencetakan KTP secara online sehingga NIK-nya bersifat nasional. "Tidak ada perubahan NIK sampai orang tersebut meninggal dunia sehingga memudahkan dalam pendataan penduduk," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, Dadang Rusdiana mengatakan, data kependudukan termasuk jumlah penduduk miskin di Kab. Bandung, kerap berubah. "Data warga miskin juga berbeda-beda antara dinas satu dan dinas lainnya, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya perencanaan program kurang baik," katanya. (A-71)***
Proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) Kab. Bandung belum tersambungkan secara online antarkecamatan dan Pemkab Bandung. Akibatnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sering berubah sehingga menyulitkan pendataan jumlah warga Kab. Bandung.
Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Agus Farhan, mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Senin (1/6). "Pencetakan KTP sudah lama dilakukan di kantor kecamatan, namun antarkecamatan dan Dinsosdukcasip belum terhubungkan secara online," katanya.
Jumlah permintaan blangko KTP dan kartu keluarga (KK) dari pihak kecamatan setiap tahunnya selalu melebihi jumlah pencetakan blangko. "Jumlah permintaan tiap bulan, kalau dirata-rata mencapai 2.500 blangko per kecamatan, sehingga 31 kecamatan dalam setahun butuh sekitar 931.000 blangko. Sementara itu, jumlah pencetakan blangko dan KTP tahun ini sebanyak 858.000, yang akan dimulai awal Juli ini," katanya.
Pencetakan itu terdiri atas 478.000 blangko KTP dan 380.000 blangko KK. "Blangko KTP dicetak lebih banyak karena kebutuhannya lebih tinggi, sebab lima tahun harus ganti KTP, sedangkan KK jarang diganti kecuali ada perubahan atau pindah rumah," ucapnya.
Belum terintegrasi
Agus Farhan mengatakan, akibat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang belum terintegrasi, NIK bisa berubah setiap saat. "Tiap kecamatan memiliki kode masing-masing yang tercetak di KTP. Akibatnya, apabila ada warga yang pindah ke kecamatan lain, otomatis nomor KTP-nya berubah, padahal seharusnya tetap sama sampai kapan pun," ungkapnya.
Pemkab Bandung perlu mencontoh Kab. Sukabumi yang sudah memiliki pencetakan KTP secara online sehingga NIK-nya bersifat nasional. "Tidak ada perubahan NIK sampai orang tersebut meninggal dunia sehingga memudahkan dalam pendataan penduduk," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, Dadang Rusdiana mengatakan, data kependudukan termasuk jumlah penduduk miskin di Kab. Bandung, kerap berubah. "Data warga miskin juga berbeda-beda antara dinas satu dan dinas lainnya, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya perencanaan program kurang baik," katanya. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “Pembuatan KTP Belum Terintegrasi”
Posting Komentar