SOREANG,(GM)-
Pemkab Bandung akan membuka layanan online yang memberikan informasi tentang aset milik Pemkab Bandung. Tujuan dibukanya layanan ini adalah melindungi aset Pemkab Bandung supaya tidak hilang. Melalui layanan tersebut, masyarakat bisa mengetahui mana saja yang menjadi aset Pemkab Bandung.
Sistem Administrasi Pemkab Bandung, Djamu Kertabudi kepada "GM", belum lama ini mengatakan, layanan online rencananya akan melibatkan pihak ketiga supaya operasionalnya bisa maksimal.
"Rencananya memang melibatkan pihak ketiga dalam membuka layanan online ini. Tapi kita belum memastikan siapa-siapanya," katanya.
Dijelaskan Djamu, layanan online ini sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Bandung tidak menutupi informasi soal aset yang dimilikinya. Masyarakat dan siapa pun bisa mengetahuinya.
Selain mengetahui kepemilikan aset, lanjut Djamu, cara ini bisa mencegah hilangnya aset Pemkab Bandung. Tidak jarang aset milik pemkab dicaplok masyarakat.
"Di lapangan bisa terjadi tanah milik Pemkab Bandung, tapi diakui oleh masyarakat. Mereka mengaku telah membeli dari seseorang. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat yang akan membeli tanah atau lainnya, bisa melihat dulu, apakah ini aset pemerintah atau bukan," tuturnya.
Selain membuka layanan online, lanjutnya, untuk melindungi aset-asetnya, Pemkab Bandung juga telah melakukan upaya sertifikasi. Hampir 20% aset milik Pemkab Bandung sudah disertifikasi.
"Selama ini aset Pemkab Bandung memang belum semua tersertifikasi, khususnya tanah. Sekarang mungkin aset yang sudah tersertifikasi baru 20%," katanya.
Menurut Djamu, di antara tanah milik Pemkab Bandung yang belum disertifikasi, yaitu tanah bangunan SD. Sejak pemerintah menggaungkan program SD inpres, banyak masyarakat yang menghibahkan tanahnya. Proses hibah dilakukan secara lisan, bahkan terkadang pihak keluarga tidak diberitahu. Akibatnya, ada anggota keluarga, seperti anak-anak dari pemilik lahan, yang masih mengakui tanah tersebut milik keluarganya.
"Salahnya lagi, saat itu pemerintah tidak mengurus administrasinya sehingga ketika sekarang dilihat, datanya tidak ada," tambahnya. (B.97)**
Sumber: klik-glamedia.com, Senin, 01 Juni 2009
Pemkab Bandung akan membuka layanan online yang memberikan informasi tentang aset milik Pemkab Bandung. Tujuan dibukanya layanan ini adalah melindungi aset Pemkab Bandung supaya tidak hilang. Melalui layanan tersebut, masyarakat bisa mengetahui mana saja yang menjadi aset Pemkab Bandung.
Sistem Administrasi Pemkab Bandung, Djamu Kertabudi kepada "GM", belum lama ini mengatakan, layanan online rencananya akan melibatkan pihak ketiga supaya operasionalnya bisa maksimal.
"Rencananya memang melibatkan pihak ketiga dalam membuka layanan online ini. Tapi kita belum memastikan siapa-siapanya," katanya.
Dijelaskan Djamu, layanan online ini sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Bandung tidak menutupi informasi soal aset yang dimilikinya. Masyarakat dan siapa pun bisa mengetahuinya.
Selain mengetahui kepemilikan aset, lanjut Djamu, cara ini bisa mencegah hilangnya aset Pemkab Bandung. Tidak jarang aset milik pemkab dicaplok masyarakat.
"Di lapangan bisa terjadi tanah milik Pemkab Bandung, tapi diakui oleh masyarakat. Mereka mengaku telah membeli dari seseorang. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat yang akan membeli tanah atau lainnya, bisa melihat dulu, apakah ini aset pemerintah atau bukan," tuturnya.
Selain membuka layanan online, lanjutnya, untuk melindungi aset-asetnya, Pemkab Bandung juga telah melakukan upaya sertifikasi. Hampir 20% aset milik Pemkab Bandung sudah disertifikasi.
"Selama ini aset Pemkab Bandung memang belum semua tersertifikasi, khususnya tanah. Sekarang mungkin aset yang sudah tersertifikasi baru 20%," katanya.
Menurut Djamu, di antara tanah milik Pemkab Bandung yang belum disertifikasi, yaitu tanah bangunan SD. Sejak pemerintah menggaungkan program SD inpres, banyak masyarakat yang menghibahkan tanahnya. Proses hibah dilakukan secara lisan, bahkan terkadang pihak keluarga tidak diberitahu. Akibatnya, ada anggota keluarga, seperti anak-anak dari pemilik lahan, yang masih mengakui tanah tersebut milik keluarganya.
"Salahnya lagi, saat itu pemerintah tidak mengurus administrasinya sehingga ketika sekarang dilihat, datanya tidak ada," tambahnya. (B.97)**
Sumber: klik-glamedia.com, Senin, 01 Juni 2009
Comments :
0 komentar to “Pemkab Buka Informasi Aset”
Posting Komentar