Selasa, 2 Juni 2009 | 22:31 WIBJAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi masyarakat dan lembaga Islam menyerukan umat Islam dan bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih figur pemimpin yang memiliki akhlaqulkarimah dan akomodatif terhadap aspirasi umat Islam.
Seruan ini merupakan satu dari enam pernyataan dan seruan bersama 30 pimpinan organisasi masyarakat dan lembaga Islam di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (2/6).
Ketua PP Syarikat Islam Adhi Rahman yang membacakan pernyataan 30 pimpinan ormas dan lembaga Islam ini menambahkan, umat Islam juga didorong agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan penuh tanggung jawab. "Bagi umat Islam pelaksanaan amanah UUD 1945 mengandung nilai ibadah untuk memajukan kehidupan beragama," ujarnya.
Selain memilih figur yang tepat, pimpinan ormas dan lembaga Islam mendesak capres dan cawapres berikut tim sukses agar bersaing sehat dengan mengindahkan etika agama, tidak melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan lawan politik.
Tidak hanya itu, seruan juga menyangkut larangan untuk melakukan politik uang, dan manipulasi fakta.
Seruan juga mengingatkan pasangan capres dan cawapres mengedepankan program bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menegakkan kedaulatan, dan kemandirian politik, ekonomi, dan sosial budaya.
"Kita mengingatkan agar menerapkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, kerakyatan, dan pendayagunaan sumber daya alam bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," urainya.
Bukan hanya terpaku pada capres dan cawapres. 30 pemimpin dan ormas berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tahapan pilpres secara cermat, akurat, dan profesional dengan tidak mengabaikan hak politik warga negara.
"Pemerintah diminta agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membolehkan penggunaan KTP atau paspor sebagai dasar rakyat menggunakan hak pilih," tandasnya.
Desakan terhadap KPU dan pemerintah juga ditujukan pada perbaikan kualitas pelaksanaan pilpres yang netral dan tidak membiarkan terjadinya jual beli suara.
Sejumlah tokoh yang turut menandatangani pernyataan ormas dan lembaga Islam tentang pelaksanaan pilpres antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua MUI Pusat Amidhan.
Seruan ini merupakan satu dari enam pernyataan dan seruan bersama 30 pimpinan organisasi masyarakat dan lembaga Islam di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (2/6).
Ketua PP Syarikat Islam Adhi Rahman yang membacakan pernyataan 30 pimpinan ormas dan lembaga Islam ini menambahkan, umat Islam juga didorong agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan penuh tanggung jawab. "Bagi umat Islam pelaksanaan amanah UUD 1945 mengandung nilai ibadah untuk memajukan kehidupan beragama," ujarnya.
Selain memilih figur yang tepat, pimpinan ormas dan lembaga Islam mendesak capres dan cawapres berikut tim sukses agar bersaing sehat dengan mengindahkan etika agama, tidak melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan lawan politik.
Tidak hanya itu, seruan juga menyangkut larangan untuk melakukan politik uang, dan manipulasi fakta.
Seruan juga mengingatkan pasangan capres dan cawapres mengedepankan program bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menegakkan kedaulatan, dan kemandirian politik, ekonomi, dan sosial budaya.
"Kita mengingatkan agar menerapkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, kerakyatan, dan pendayagunaan sumber daya alam bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," urainya.
Bukan hanya terpaku pada capres dan cawapres. 30 pemimpin dan ormas berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tahapan pilpres secara cermat, akurat, dan profesional dengan tidak mengabaikan hak politik warga negara.
"Pemerintah diminta agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membolehkan penggunaan KTP atau paspor sebagai dasar rakyat menggunakan hak pilih," tandasnya.
Desakan terhadap KPU dan pemerintah juga ditujukan pada perbaikan kualitas pelaksanaan pilpres yang netral dan tidak membiarkan terjadinya jual beli suara.
Sejumlah tokoh yang turut menandatangani pernyataan ormas dan lembaga Islam tentang pelaksanaan pilpres antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua MUI Pusat Amidhan.
Comments :
0 komentar to “Pilih Pemimpin yang Berakhlaqulkarimah”
Posting Komentar