SOREANG, (PR).-
Pemkab Bandung akan segera mencairkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD). Kepala desa direncanakan memperoleh tunjangan sekitar Rp 1 juta per bulan, sedangkan aparat desa dan pengurus Badan Perwakilan Desa masing-masing menerima TPAPD Rp 350.000,00 per bulan.
"Anggaran untuk TPAPD sebesar Rp 21 miliar, sedangkan tunjangan bagi pengurus BPD Rp 10 miliar," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Bandung, H. Syarif Hidayat, di sela-sela sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Selasa (16/6).
Besaran TPAPD untuk kepala desa, berkisar antara Rp 1,05 juta sampai Rp 1,2 juta yang pembayarannya dirapel selama lima bulan dari Januari-Mei 2009. "Sedangkan TPAPD untuk kepala urusan sekitar Rp 350.000,00 per bulan. Pengurus BPD juga akan menerima tunjangan Rp 350.000,00 per bulan," ujarnya.
Syarif menambahkan, saat ini BPMD Kab. Bandung sedang memproses administrasi pencairan TPAPD. "Untuk pencairan TPAPD, setiap desa harus membuat proposal pengajuan. Tanpa proposal, pengajuan tidak akan diproses," katanya.
Selain TPAPD, dalam APBD tahun 2009, Pemkab Bandung juga mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 31 miliar. "Jumlah ADD tahun ini menurun karena tahun lalu mencapai Rp 51 miliar. Namun, tahun ini desa-desa akan memperoleh Rp 75 miliar dari APBD Kab. Bandung untuk Program Peningkatan Prasarana Perdesaan (P4)," katanya.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan, gang, atau irigasi memperoleh pendanaan dari PNPM Perdesaan. "Tahun 2009 ini, pemkab mendapatkan alokasi PNPM Perdesaan Rp 19,8 miliar untuk 104 desa. Dana PNPM Perdesaan dari pemerintah pusat sekitar Rp 16 miliar dan Rp 3,8 miliar dari Pemkab Bandung," katanya.
Pencairan ADD
Terkait masih adanya 61 desa dari 275 desa/kelurahan yang belum menerima ADD tahun 2008 akibat belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Syarif mengatakan, ke-61 desa itu rencananya akan menerima ADD itu pada akhir Juni ini. "Semua bantuan untuk desa termasuk ADD tahun 2008 yang belum dicairkan sedang diproses. Kita harapkan, akhir Juni ini cair," katanya.
Sementara itu, persyaratan pencairan ADD tahun 2009 tidak seketat tahun 2008. "Syarat pelunasan PBB kita peringan, namun desa-desa harus memberikan kontribusinya kepada pemkab berupa pembayaran PBB warganya," katanya.
Dengan adanya syarat pelunasan PBB untuk pencairan dana ADD, kata Syarif, peringkat pelunasan PBB Kab. Bandung meningkat drastis. "Anggaran untuk desa salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat," ujarnya. (A-71)***
Pemkab Bandung akan segera mencairkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD). Kepala desa direncanakan memperoleh tunjangan sekitar Rp 1 juta per bulan, sedangkan aparat desa dan pengurus Badan Perwakilan Desa masing-masing menerima TPAPD Rp 350.000,00 per bulan.
"Anggaran untuk TPAPD sebesar Rp 21 miliar, sedangkan tunjangan bagi pengurus BPD Rp 10 miliar," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Bandung, H. Syarif Hidayat, di sela-sela sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Selasa (16/6).
Besaran TPAPD untuk kepala desa, berkisar antara Rp 1,05 juta sampai Rp 1,2 juta yang pembayarannya dirapel selama lima bulan dari Januari-Mei 2009. "Sedangkan TPAPD untuk kepala urusan sekitar Rp 350.000,00 per bulan. Pengurus BPD juga akan menerima tunjangan Rp 350.000,00 per bulan," ujarnya.
Syarif menambahkan, saat ini BPMD Kab. Bandung sedang memproses administrasi pencairan TPAPD. "Untuk pencairan TPAPD, setiap desa harus membuat proposal pengajuan. Tanpa proposal, pengajuan tidak akan diproses," katanya.
Selain TPAPD, dalam APBD tahun 2009, Pemkab Bandung juga mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 31 miliar. "Jumlah ADD tahun ini menurun karena tahun lalu mencapai Rp 51 miliar. Namun, tahun ini desa-desa akan memperoleh Rp 75 miliar dari APBD Kab. Bandung untuk Program Peningkatan Prasarana Perdesaan (P4)," katanya.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan, gang, atau irigasi memperoleh pendanaan dari PNPM Perdesaan. "Tahun 2009 ini, pemkab mendapatkan alokasi PNPM Perdesaan Rp 19,8 miliar untuk 104 desa. Dana PNPM Perdesaan dari pemerintah pusat sekitar Rp 16 miliar dan Rp 3,8 miliar dari Pemkab Bandung," katanya.
Pencairan ADD
Terkait masih adanya 61 desa dari 275 desa/kelurahan yang belum menerima ADD tahun 2008 akibat belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Syarif mengatakan, ke-61 desa itu rencananya akan menerima ADD itu pada akhir Juni ini. "Semua bantuan untuk desa termasuk ADD tahun 2008 yang belum dicairkan sedang diproses. Kita harapkan, akhir Juni ini cair," katanya.
Sementara itu, persyaratan pencairan ADD tahun 2009 tidak seketat tahun 2008. "Syarat pelunasan PBB kita peringan, namun desa-desa harus memberikan kontribusinya kepada pemkab berupa pembayaran PBB warganya," katanya.
Dengan adanya syarat pelunasan PBB untuk pencairan dana ADD, kata Syarif, peringkat pelunasan PBB Kab. Bandung meningkat drastis. "Anggaran untuk desa salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat," ujarnya. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “Tunjangan Kades Segera Cair”
Posting Komentar