Anggaran Pertahanan akan Ditambah Rp7 Triliun

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah akan menaikan anggaran pertahanan negara dalam RAPBN 2010 sebesar Rp7 triliun dari Rp39 triliun menjadi total Rp46 triliun.

Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato saat penyerahan 40 Unit Panser dari PT Pindad kepada Departemen Pertahanan (Dephan) di Hanggar fix wing PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jumat (10/7).

Menurut SBY dengan rencana penambahan anggaran itu, secara bertahap dan sitematik akan menuju satu anggaran minimum yang diperlukan untuk membangun sistem kekuatan yang ideal (ecencsial force minimum) yakni sekitar Rp100 triliun - Rp120 triliun.

"Dengan anggaran yang ada, untuk regenerasi dan pengadaan alutsista (Alat Utama Sistem Persejataan) Dephan dan TNI harus betul-betul dapat menggunakan secara terarah dan sesuai rencana strategis untuk membangun postur pertahanan Indonesia yang unggul ke depannya," katanya.

Pertahanan negara merupakan sektor yang penting dan anggarannya tidak sedikit, untuk itu menurut Presiden SBY pengelolaan dan perencanaannya harus sistemik dengan manjemen yang baik dan profesional dan jangan sampai hanya bersifat situasional dan parsial.

"Bila hal itu tidak dilakukan, triliun yang sudah dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah bisa mencapai sasaran yang dikehendaki. Dan di situ pentingnya blueprint yang baik untuk sistem pertahanan," jelasnya.

Sementara untuk pengadaan alutsista, presiden SBY mewajibkan Dephan, TNI dan Polri untuk menggunakan peralatan yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad, PT DI dan lainnya.

"Kita harus malu bila terus-menerus mengimport senjata, amunisi, sepatu dan perlengakapan lainnya. Padahal industri dalam negeri juga mampu. Harusnya kita bisa eksport. Dan saya akan larang Dephan, TNI dan Polri membeli dari luar negeri bila bisa beli dari dalam negeri," pungkasnya.

SBY menjelaskan hal itu bukan sebuah proteksi, karena dengan syarat produk industri dalam negeri harus bisa kompetitif dengan produk industri luar baik secara kualitas, teknologi dan harganya. "Bila itu sebuah proteksi, kita akan dibalas negara lain, tapi bila industri kita mampu kompetitif kita akan utamakan produk dalam negeri," jelasnya. (A-190/das)***