BANDUNG, (PRLM).- Puluhan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Birokrasi berunjuk rasa menuntut agar kepala daerah yang tidak netral dalam pemilu presiden 2009 diturunkan dari jabatannya. Mereka menilai tindakan kepala daerah yang tidak netral sangat tidak etis dan tidak profesional.
Unjuk rasa itu berlangsung di depan Gedung Sate, Kamis (2/7), saat di Gedung DPRD Jabar berlangsung sidang paripurna. Namun unjuk rasa itu tidak berlangsung lama, dan pengunjuk rasa hanya berorasi sesaat sambil membagi-bagikan selebaran.
Koordinator aksi, Darwin mengatakan, seharusnya pemilu berlangsung jujur, adil, dan rahasia. Namun sikap para kepala daerah yang terang-terangan mendukung para capres/cawapres sudah melanggar prinsip itu.
“Pesta demokrasi telah dinodai oleh sikap birokrat yang jauh dari sikap jujur, adil, apalagi rahasia,” kata Darwin.
Dia memberi contoh, kepala daerah di Kab. Indramayu, serta Kota dan Kab.Cirebon telah memberikan pengarahan langsung untuk mendukung salah satu kandidat capres/cawapres.
Khusus Kota Bandung, kata Darwin, bukan hanya pengarahan saja yang dilakukan walikotanya, tapi juga jajaran di bawah walikota pun melakukan hal yang sama. Misalnya dengan pengumpulan RT/RW se Kota Bandung, sosialisasi pemilih pemula di Auditorium Dada Rosada, khitanan massal, kejuaraan kasidahan ibu-ibu pengajian di Pendopo Bandung, dan berbagai bentuk kampanye terselubung lainnya.
Darwin juga menuding birokrat di Kab. Subang dan Kab. Bandung Barat telah melakukan intimidasi agar para PNS mendukung salah satu calon, dengan tidak dikeluarkannya gaji ke-13.
Dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan, Masyarakat Peduli Birokrasi menuntut tiga hal. Pertama, mereka menuntut para bupati, walikota beserta jajarannya untuk bersikap netral dan profesional dalam pemilu presiden 2009.
Mereka juga menuntut panwaslu di berbagai tingkatan untuk bersikap tegas terhadap para bupati dan walikota yang terbukti melakukan kampanye di luar prosedur. Terakhir, mereka meminta agar masyarakat mengawasi para kepala daerah yang melakukan kampanye, dan untuk tidak terbujuk oleh rayuan yang menggiurkan tapi merugikan rakyat. (A-132/kur)***
Sumber : pikiran-rakyat.com, Kamis, 02 Juli 2009 , 13:21:00
Unjuk rasa itu berlangsung di depan Gedung Sate, Kamis (2/7), saat di Gedung DPRD Jabar berlangsung sidang paripurna. Namun unjuk rasa itu tidak berlangsung lama, dan pengunjuk rasa hanya berorasi sesaat sambil membagi-bagikan selebaran.
Koordinator aksi, Darwin mengatakan, seharusnya pemilu berlangsung jujur, adil, dan rahasia. Namun sikap para kepala daerah yang terang-terangan mendukung para capres/cawapres sudah melanggar prinsip itu.
“Pesta demokrasi telah dinodai oleh sikap birokrat yang jauh dari sikap jujur, adil, apalagi rahasia,” kata Darwin.
Dia memberi contoh, kepala daerah di Kab. Indramayu, serta Kota dan Kab.Cirebon telah memberikan pengarahan langsung untuk mendukung salah satu kandidat capres/cawapres.
Khusus Kota Bandung, kata Darwin, bukan hanya pengarahan saja yang dilakukan walikotanya, tapi juga jajaran di bawah walikota pun melakukan hal yang sama. Misalnya dengan pengumpulan RT/RW se Kota Bandung, sosialisasi pemilih pemula di Auditorium Dada Rosada, khitanan massal, kejuaraan kasidahan ibu-ibu pengajian di Pendopo Bandung, dan berbagai bentuk kampanye terselubung lainnya.
Darwin juga menuding birokrat di Kab. Subang dan Kab. Bandung Barat telah melakukan intimidasi agar para PNS mendukung salah satu calon, dengan tidak dikeluarkannya gaji ke-13.
Dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan, Masyarakat Peduli Birokrasi menuntut tiga hal. Pertama, mereka menuntut para bupati, walikota beserta jajarannya untuk bersikap netral dan profesional dalam pemilu presiden 2009.
Mereka juga menuntut panwaslu di berbagai tingkatan untuk bersikap tegas terhadap para bupati dan walikota yang terbukti melakukan kampanye di luar prosedur. Terakhir, mereka meminta agar masyarakat mengawasi para kepala daerah yang melakukan kampanye, dan untuk tidak terbujuk oleh rayuan yang menggiurkan tapi merugikan rakyat. (A-132/kur)***
Sumber : pikiran-rakyat.com, Kamis, 02 Juli 2009 , 13:21:00
Comments :
0 komentar to “Masyarakat Peduli Birokrasi Tuntut Kepala Daerah Bersikap Netral”
Posting Komentar