Muatan Antikorupsi Akan Masuk Kurikulum Pendidikan

DEPOK,(PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memasukkan muatan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. Rencana tersebut dilakukan untuk menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. "KPK mulai melakukan sinergi dengan jaringan kampus dan sekolah di beberapa kota besar untuk menanamkan karakter anti korupsi, tegas, bertanggung jawab, dan tangguh," kata Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wuryono Prakoso, saat ditemui seusai Pelatihan Guru Anti Korupsi di Auditorium AJB Bumiputera FISIP UI, Depok, Senin (13/7).

Menurutnya, sinergisitas antara KPK dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan cara membuat modul motivasi anti korupsi. Penerapannya di sekolah, kata dia, dalam bentuk simulasi atau games. Ia melanjutkan, pihak Depdiknas dan KPK saat ini belum fokus memasukkan muatan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dengan pertimbangan dapat menambah beban pelajaran pada anak. "Sudah setahun pelaksanaan, KPK akan mengevaluasi bentuk modul anti korupsi karena efektivitas pelaksanaan belum berjalan optimal," katanya.

Selama ini, kata Wuryono, jejaring modul anti korupsi telah terlaksana di Surabaya, Magelang, Padang, Bengkulu, dan beberapa kota lainnya. Sedangkan tahun ini, KPK akan memperluas gerakannya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Bogor. Beberapa seolah yang telah memasukkan modul ke dalam kurikulum pengajarannya antara lain School of Universe, Parung, Bogor, SMAN 13 Jakarta, dan SD Bianglala Bandung. "Kami membutuhkan inisiatif dari pemerintah kota sehingga pelaksanaan modul anti korupsi bisa tersebar cepat," ucapnya.

Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) Fidaus Ilyas melihat sistem pendidikan di Indonesia telah gagal menanamkan sikap antikorupsi pada generasi mudanya. Kondisi ini terjadi, kata Firdaus, karena Depdiknas lambat merespon patologi sosial yakni korupsi yang mulai menjadi virus. "Saat ini sebagian besar sekolah hanya menjadikan siswa sebagai ajang bisnis, tanpa ada rasa pelayanan," ujar dia.(A-163/A-50)***