DEMOKRASI kita hari-hari ini dikepung berbagai pernyataan picik yang mengerdilkan serta membodohi. Yang lebih menyedihkan, pengerdilan dan pembodohan itu muncul dari orang yang sangat paham demokrasi.
Itulah yang terjadi ketika Andi Mallarangeng, seorang doktor ilmu politik, mengatakan bahwa belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden.
Andi yang juga Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu melontarkan pernyataan itu ketika berorasi dengan penuh semangat di depan pendukung capres-cawapres SBY-Boediono di Makassar, Sulawesi Selatan.
Banyak yang marah atas pernyataan Andi itu. Kemarahan yang sangat wajar, karena demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan, bahkan dengan darah dan air mata anak bangsa, hendak dimundurkan puluhan abad ke belakang.
Secara umum ada dua penilaian terhadap pernyataan Andi Mallarangeng itu. Pertama, penilaian yang agak halus yang menyebut Andi tak paham konstitusi yang mendudukkan segenap anak bangsa ini pada posisi yang sama, baik untuk memilih maupun dipilih. Semua suku, semua agama, semua asal usul, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih menjadi presiden.
Dalam perspektif hak konstituional itu, majunya pasangan JK-Wiranto menjadi capres-cawapres justru sebuah langkah besar sejarah, karena JK berasal dari Sulawesi Selatan berpasangan dengan Wiranto yang berasal dari Jawa. JK-Wiranto mendobrak kungkungan sejarah bahwa hanya seorang Jawa yang layak menjadi presiden.
Pasangan Mega-Prabowo pun merupakan pasangan yang unik dari segi asal usul. Sebab, Mega merupakan hasil perkawinan seorang ayah Soekarno yang merupakan campuran Jawa dan Bali serta ibu Fatmawati yang berasal dari Bengkulu, Sumatra.
Dari sudut asal usul itu justru hanya pasangan SBY-JK yang berasal dari daerah tertentu, yaitu keduanya berasal dari Jawa Timur. Oleh karena itu, pernyataan Andi Mallarangeng itu jelas dapat dinilai sebagai pernyataan yang hendak kembali mengukuhkan bahwa yang pantas menjadi presiden hanya orang Jawa. Selebihnya adalah warga negara kelas dua, kelas tiga, bahkan kelas empat.
Adalah tidak masuk akal seorang Andi Mallarangeng tidak paham konstitusi dan hak-hak demokrasi. Karena itu muncul penilaian yang kedua, penilaian yang kasar yaitu seorang Andi Mallarangeng menghalalkan segala cara agar jagonya menang. Dalam hal ini tidak ada urusan dengan atribut doktor, jabatan juru bicara presiden, serta posisi ketua partai yang disandangnya. Semua itu lenyap, asalkan calon presiden yang diusungnya menang.
Maka, celakalah negeri ini bila menang dengan cara apa pun menjadi pilihan moral untuk berkuasa. Inilah moral yang tak bermoral.
Maka, melalui forum ini kita himbau rakyat untuk kritis menggunakan hak demokrasinya. Pilihlah presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani, setelah menimbang dengan matang siapakah yang paling jujur dan tulus di antara mereka, termasuk juru kampanyenya. Tak kalah penting, jangan mau digiring hanya untuk satu putaran dengan alasan apa pun. Setelah mencontreng, bersedialah menjadi relawan untuk mengawal hasil penghitungan suara dari TPS hingga setidaknya ke kecamatan.
Sumber : mediaindonesia.com
Itulah yang terjadi ketika Andi Mallarangeng, seorang doktor ilmu politik, mengatakan bahwa belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden.
Andi yang juga Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu melontarkan pernyataan itu ketika berorasi dengan penuh semangat di depan pendukung capres-cawapres SBY-Boediono di Makassar, Sulawesi Selatan.
Banyak yang marah atas pernyataan Andi itu. Kemarahan yang sangat wajar, karena demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan, bahkan dengan darah dan air mata anak bangsa, hendak dimundurkan puluhan abad ke belakang.
Secara umum ada dua penilaian terhadap pernyataan Andi Mallarangeng itu. Pertama, penilaian yang agak halus yang menyebut Andi tak paham konstitusi yang mendudukkan segenap anak bangsa ini pada posisi yang sama, baik untuk memilih maupun dipilih. Semua suku, semua agama, semua asal usul, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih menjadi presiden.
Dalam perspektif hak konstituional itu, majunya pasangan JK-Wiranto menjadi capres-cawapres justru sebuah langkah besar sejarah, karena JK berasal dari Sulawesi Selatan berpasangan dengan Wiranto yang berasal dari Jawa. JK-Wiranto mendobrak kungkungan sejarah bahwa hanya seorang Jawa yang layak menjadi presiden.
Pasangan Mega-Prabowo pun merupakan pasangan yang unik dari segi asal usul. Sebab, Mega merupakan hasil perkawinan seorang ayah Soekarno yang merupakan campuran Jawa dan Bali serta ibu Fatmawati yang berasal dari Bengkulu, Sumatra.
Dari sudut asal usul itu justru hanya pasangan SBY-JK yang berasal dari daerah tertentu, yaitu keduanya berasal dari Jawa Timur. Oleh karena itu, pernyataan Andi Mallarangeng itu jelas dapat dinilai sebagai pernyataan yang hendak kembali mengukuhkan bahwa yang pantas menjadi presiden hanya orang Jawa. Selebihnya adalah warga negara kelas dua, kelas tiga, bahkan kelas empat.
Adalah tidak masuk akal seorang Andi Mallarangeng tidak paham konstitusi dan hak-hak demokrasi. Karena itu muncul penilaian yang kedua, penilaian yang kasar yaitu seorang Andi Mallarangeng menghalalkan segala cara agar jagonya menang. Dalam hal ini tidak ada urusan dengan atribut doktor, jabatan juru bicara presiden, serta posisi ketua partai yang disandangnya. Semua itu lenyap, asalkan calon presiden yang diusungnya menang.
Maka, celakalah negeri ini bila menang dengan cara apa pun menjadi pilihan moral untuk berkuasa. Inilah moral yang tak bermoral.
Maka, melalui forum ini kita himbau rakyat untuk kritis menggunakan hak demokrasinya. Pilihlah presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani, setelah menimbang dengan matang siapakah yang paling jujur dan tulus di antara mereka, termasuk juru kampanyenya. Tak kalah penting, jangan mau digiring hanya untuk satu putaran dengan alasan apa pun. Setelah mencontreng, bersedialah menjadi relawan untuk mengawal hasil penghitungan suara dari TPS hingga setidaknya ke kecamatan.
Sumber : mediaindonesia.com
Comments :
0 komentar to “Pengerdilan Demokrasi”
Posting Komentar