Wahai umat manusia bedoalah kalian... Karena dengan berdoa hati menjadi terang. Namun setelah berdoa masih belum terang juga... Artinya kamu BELUM BAY

SOREANG, (PR).-

Pemerintah diminta lebih ketat dan selektif memberikan izin operasional bagi SMK-SMK baru. Pendirian SMK tidak mudah karena harus menyediakan lahan cukup luas dan laboratorium maupun bengkel praktik.

Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (Appidi) Jabar, Drs. H. Sali Iskandar, di kompleks pendidikan Al Aytam, Bojongsoang, Kab. Bandung, Kamis (2/7). Hal sama dikatakan Ketua Yayasan SMK SMIP YPPT, H. Narkama, di ruang kerjanya Jln. Sukabumi Dalam No. 3 Kota Bandung.

Menurut Sali, pendirian SMK baru saat ini sedang digenjot pemerintah agar persentase jumlah SMA dan SMK menjadi 40:60. "Niat pemerintah memperbanyak SMK harus dikaji lebih mendalam karena akan berimplikasi luas misalnya terhadap penyediaan fasilitas SMK, mutu lulusan SMK, sampai nasib SMA-SMA swasta yang kekurangan peminat," ujarnya.

Untuk membangun fasilitas SMK, kata Sali, tidak mudah dan murah karena menyangkut penyediaan lahan dan peralatan. "Saat ini pemerintah sudah menutup izin SMA baru, tetapi jangan menjadikan SMK sebagai pelarian," katanya.

Narkama juga menduga, saat ini banyak SMK yang belum dilengkapi fasilitas praktik belajar. "Pengalaman membuktikan membangun laboratorium SMK tidak murah. Selain itu, perlu waktu untuk mendekati dunia usaha agar mau membuka akses buat SMK. Membangun SMK tidak semudah mendirikan SMA," katanya.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kab. Bandung, Drs. Carma Rahmat mengatakan, dari tujuh puluh SMK negeri dan swasta di Kab. Bandung, sekitar 50% belum memiliki laboratorium/bengkel kerja sesuai standar. "Kalau masalah ini tidak segera dibenahi, akan berdampak pada mutu lulusan SMK," katanya. (A-71)***