BOROS dan hemat merupakan dua terminologi yang menggambarkan ketidakcakapan pengelolaan keuangan. Tidak terkecuali bagi keuangan pemerintah. Boros berarti kegagalan menentukan prioritas, sedangkan hemat identik dengan ketidakmampuan menciptakan inovasi.
Sayangnya, dua tabiat itulah yang dipraktikkan dalam pengelolaan keuangan negara hingga kini. Tengoklah bagaimana timpangnya belanja APBN kita dari waktu ke waktu. Belanja rutin lebih mendominasi daripada belanja untuk hal-hal produktif.
Lebih parah lagi, ketika pos-pos pembelanjaan sudah ditentukan, pemegang anggaran bingung bagaimana membelanjakan uang. Penyerapan anggaran pun minim di tengah seretnya roda ekonomi. Tidak ditemukan upaya cerdas bagaimana menjadikan belanja anggaran sebagai pelumas roda perekonomian. Pemegang otoritas anggaran seolah yakin bahwa krisis akan berlalu dengan sendirinya.
Gambaran itu secara terang-benderang kita temukan pada realisasi stimulus ekonomi 2009. Hingga akhir Juni lalu, realisasi penyerapan stimulus infrastruktur baru mencapai 2% dari total dana Rp12,2 triliun.
Posisi itu tidak beranjak dari kondisi pada akhir Mei. Itu berarti, waktu satu bulan tidak digunakan untuk apa pun terkait dengan stimulus infrastruktur.
Padahal, stimulus itu sudah mulai digulirkan sejak awal April. Pembahasannya dilakukan pemerintah dan DPR selama hampir lima bulan, sejak imbas krisis global mulai menerpa Indonesia.
Dana stimulus Rp12,2 triliun itu dialokasikan melalui Departemen Pekerjaan Umum Rp6,6 triliun, Departemen Perhubungan Rp2,19 triliun, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp500 miliar, Kementerian Perumahan Rakyat Rp400 miliar, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp100 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM Rp100 miliar, Departemen Pertanian Rp650 miliar, dan Departemen Perdagangan Rp325 miliar.
Dalam berbagai kesempatan wakil pemerintah menyebut bahwa stimulus menjadi garda depan untuk membentengi negeri ini dari krisis ekonomi. Karena itu, banyak yang mendorong pencairan dana stimulus dilakukan segera agar daya rusak krisis ekonomi global bisa dieliminasi.
Tapi, selalu saja ada disparitas yang menganga antara tekad dan aksi. Umumnya terjadi karena tekad sering tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Hal itu diperparah kultur birokrasi yang lekat dengan sikap taat buta terhadap aturan yang sempit.
Itu pula yang menimpa stimulus infrastruktur. Penyerapan yang rendah terutama disebabkan prosedur pelaksanaan di Departemen Pekerjaan Umum yang berbelit-belit.
Masalah yang terjadi adalah sulitnya membagi kewenangan antara pusat dan daerah. Misalnya, untuk proyek jalan daerah, kewenangan ada di daerah, tapi dana stimulus disalurkan melalui departemen di pusat.
Waktu yang tersedia tidak banyak, hanya enam bulan hingga akhir 2009. Di sisi lain, kita terus berburu waktu dengan tingkat pemutusan hubungan kerja dan perumahan karyawan yang terus terjadi. Karena itu, harus ada ketegasan memastikan penyerapan stimulus bakal mulus.
Upaya itu, misalnya, dengan memberikan sanksi berat kepada bidang-bidang yang lamban menyalurkan dana. Caranya potong anggaran mereka sebanyak dana yang tidak tersalurkan. Kepada departemen yang lancar membelanjakan stimulus, beri ganjaran dalam bentuk penambahan anggaran.
Jangan terus berdamai dengan kelambanan. Akibatnya, kita terus berjalan bak siput di tengah bangsa lain melompat seperti kijang.
Sumber : mediaindonesia.com, Jumat, 17 Juli 2009 00:00 WIB
Sayangnya, dua tabiat itulah yang dipraktikkan dalam pengelolaan keuangan negara hingga kini. Tengoklah bagaimana timpangnya belanja APBN kita dari waktu ke waktu. Belanja rutin lebih mendominasi daripada belanja untuk hal-hal produktif.
Lebih parah lagi, ketika pos-pos pembelanjaan sudah ditentukan, pemegang anggaran bingung bagaimana membelanjakan uang. Penyerapan anggaran pun minim di tengah seretnya roda ekonomi. Tidak ditemukan upaya cerdas bagaimana menjadikan belanja anggaran sebagai pelumas roda perekonomian. Pemegang otoritas anggaran seolah yakin bahwa krisis akan berlalu dengan sendirinya.
Gambaran itu secara terang-benderang kita temukan pada realisasi stimulus ekonomi 2009. Hingga akhir Juni lalu, realisasi penyerapan stimulus infrastruktur baru mencapai 2% dari total dana Rp12,2 triliun.
Posisi itu tidak beranjak dari kondisi pada akhir Mei. Itu berarti, waktu satu bulan tidak digunakan untuk apa pun terkait dengan stimulus infrastruktur.
Padahal, stimulus itu sudah mulai digulirkan sejak awal April. Pembahasannya dilakukan pemerintah dan DPR selama hampir lima bulan, sejak imbas krisis global mulai menerpa Indonesia.
Dana stimulus Rp12,2 triliun itu dialokasikan melalui Departemen Pekerjaan Umum Rp6,6 triliun, Departemen Perhubungan Rp2,19 triliun, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp500 miliar, Kementerian Perumahan Rakyat Rp400 miliar, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp100 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM Rp100 miliar, Departemen Pertanian Rp650 miliar, dan Departemen Perdagangan Rp325 miliar.
Dalam berbagai kesempatan wakil pemerintah menyebut bahwa stimulus menjadi garda depan untuk membentengi negeri ini dari krisis ekonomi. Karena itu, banyak yang mendorong pencairan dana stimulus dilakukan segera agar daya rusak krisis ekonomi global bisa dieliminasi.
Tapi, selalu saja ada disparitas yang menganga antara tekad dan aksi. Umumnya terjadi karena tekad sering tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Hal itu diperparah kultur birokrasi yang lekat dengan sikap taat buta terhadap aturan yang sempit.
Itu pula yang menimpa stimulus infrastruktur. Penyerapan yang rendah terutama disebabkan prosedur pelaksanaan di Departemen Pekerjaan Umum yang berbelit-belit.
Masalah yang terjadi adalah sulitnya membagi kewenangan antara pusat dan daerah. Misalnya, untuk proyek jalan daerah, kewenangan ada di daerah, tapi dana stimulus disalurkan melalui departemen di pusat.
Waktu yang tersedia tidak banyak, hanya enam bulan hingga akhir 2009. Di sisi lain, kita terus berburu waktu dengan tingkat pemutusan hubungan kerja dan perumahan karyawan yang terus terjadi. Karena itu, harus ada ketegasan memastikan penyerapan stimulus bakal mulus.
Upaya itu, misalnya, dengan memberikan sanksi berat kepada bidang-bidang yang lamban menyalurkan dana. Caranya potong anggaran mereka sebanyak dana yang tidak tersalurkan. Kepada departemen yang lancar membelanjakan stimulus, beri ganjaran dalam bentuk penambahan anggaran.
Jangan terus berdamai dengan kelambanan. Akibatnya, kita terus berjalan bak siput di tengah bangsa lain melompat seperti kijang.
Sumber : mediaindonesia.com, Jumat, 17 Juli 2009 00:00 WIB
Comments :
0 komentar to “Realisasi Stimulus yang tidak Mulus”
Posting Komentar