DPRD Minta Kandepag Koordinasi dengan Kanwil

SOREANG, (PR).-
Komisi D DPRD Kab. Bandung meminta agar Kandepag Kab. Bandung berkoordinasi dengan Kanwil Depag Jabar dalam menyelesaikan pungutan biaya pembuatan paspor Rp 270.000,00/jemaah yang seharusnya gratis. Sementara jemaah calon haji (calhaj) Kota Bandung malah membayar Rp 500.000,00 agar paspornya cepat selesai karena khawatir Imigrasi tidak akan bisa menyelesaikan kewajibannya.

"Kami telah mengadakan rapat kerja dengan Kandepag Kab. Bandung terutama Seksi Haji dan Umrah soal adanya pungutan biaya untuk pembuatan paspor tersebut," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, H. Arifin Sobari, ketika dihubungi melalui telefon selulernya, Minggu (2/8).

Lebih jauh Arifin mengatakan, dari rapat kerja tersebut terungkap inisiatif pemungutan biaya paspor karena pihak Depag belum mengalokasikan anggaran ke pihak Imigrasi. "Akhirnya Imigrasi tetap memberlakukan aturan kalau setiap pembuatan paspor harus ada biayanya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 270.000,00. Kesepakatan Kandepag Kab. Bandung dilakukan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat," katanya.

Lebih jauh Arifin mengatakan, sampai saat ini belum ada nota kesepahaman antara Depag pusat dengan Imigrasi Depkum HAM yang ditindaklanjuti di daerah-daerah. "Karena tidak ada perjanjian kerja sama dengan Depag dan Imigrasi, yang menjadi korban adalah jemaah haji," katanya.

Hak jemaah

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi (FK) KBIH Kab. Bandung, KH. Odik Sodikin mengatakan, pada dasarnya calhaj tidak keberatan dengan adanya biaya pembuatan paspor karena paspor merupakan syarat utama keberangkatan haji. "Asalkan kalau nantinya ada pengembalian dari Depag, maka harus disampaikan ke jemaah haji karena merupakan haknya," katanya.

Sementara seorang calhaj asal Kota Bandung, Taufan mengatakan, akibat keterbatasan pelayanan di Kantor Imigrasi Bandung, tidak sedikit calhaj yang menempuh "jalan pintas" agar paspornya segera selesai. "Bayangkan saja, setiap hari Imigrasi hanya mencetak 80-100 paspor haji yang jadwalnya telah ditentukan. Dari Senin-Jumat pelayanan paspor haji untuk enam kabupaten/kota secara bergantian, yakni Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang, Kota Cimahi, dan Kab. Subang. Kalau seminggu hanya mencetak 80-100 paspor untuk melayani 2.900 jemaah haji Kota Bandung membutuhkan berapa minggu? Bisa-bisa tidak beres," ujarnya.

Taufan mendesak agar kekisruhan pembuatan paspor haji ini segera diatasi Kandepag kabupaten/kota dan kanwil Depag Jabar bahkan Depag pusat. "Setiap tahun ibadah haji memunculkan masalah-masalah baru yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Pemerintah seharusnya mengantisipasi hal ini, bukan membuat masalah baru," katanya. (A-71)***

Penulis: