Kecamatan Ciparay Paling Banyak Memiliki RTM

SOREANG, (PR).-
Kecamatan Ciparay merupakan daerah dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) terbanyak di Kab. Bandung. Dari 119.925 penduduk Kec. Ciparay, 13.419 kepala keluarga (KK) di antaranya masuk kategori RTM.

Berdasarkan data Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Bandung tahun 2009, kecamatan dengan jumlah RTM terbanyak setelah Ciparay adalah Pangalengan. Dari 152.310 penduduk, terdapat 10.908 KK yang tergolong miskin. Majalaya menduduki peringkat ketiga, yaitu 10.464 KK RTM dari 143.751 penduduk. Urutan selanjutnya adalah Paseh, Rancaekek, dan Pacet.

Kepala BPMPD Kab. Bandung Syarief Hidayat ketika ditemui dalam Lokakarya SKPD PNPM Mandiri di Gedung Dewi Sartika Pemkab Bandung, Rabu (19/8), mengatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Kab. Bandung.

Menurut Syarief, BPMPD menargetkan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan 2009 di sebelas kecamatan di Kab. Bandung. Besar alokasi dana yang digulirkan dari APBN dan APBD rata-rata Rp 2 miliar per tahun per kecamatan.

Kecamatan tersebut adalah Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Cimaung, Ciwidey, Ibun, Kertasari, Nagrek, Pacet, Pangalengan, dan Rancabali. Kecamatan yang mendapat alokasi dana terbesar adalah Pacet, yaitu Rp 3 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN Rp 2,4 miliar dan sisanya dari APBD Kab. Bandung.

"Sisanya, tujuh kecamatan baru dimulai tahun ini. Kalau 20 kecamatan lain di Kabupaten Bandung bukan PNPM perdesaan, namun PNPM perkotaan yang dikelola oleh Dispertasih," katanya.

Syarief juga mengatakan, pendampingan terus dilakukan agar semua dana bisa terserap. "Tahun lalu tak ada dana sisa, karena dana yang masuk langsung ditransfer ke kas UPK, pertanggungjawabannya pun dibuat masing-masing kecamatan dengan pengawasan," ujarnya.

Kendala regulasi

Mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri di Kab. Bandung, pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. Dede Mariana menilai, pelaksanaannya belum maksimal. Padahal, kata Dede, Kab. Bandung termasuk daerah yang lebih dulu menerapkan program tersebut dibandingkan dengan daerah lain di Jabar.

"Misalnya jika dibandingkan dengan Sumedang dan Karawang. Pelaksanaan PNPM di kedua daerah itu lebih berhasil, padahal mereka sebelumnya mencontoh Kab. Bandung. Jadi Kab. Bandung harus lebih giat lagi," katanya.

Menurut Dede, pelaksanaan PNPM yang memberi ruang untuk lebih mengorganisasikan potensi kecamatan, juga harus mendapatkan pemantauan intens tentang penyerapannya di masyarakat. "Masalahnya adalah institusi di masyarakat terlalu beragam. Setiap program punya institusi. Ini harus diharmoniskan oleh pusat agar tidak terjadi overlapping," kata Dede. (A-175)***