Bupati Bantah Menahan Pencairan Dana Stimulan

SOREANG, (PR).-

Bupati Bandung H. Obar Sobarna membantah Pemkab Bandung, menahan pencairan dana stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Kab. Bandung. Obar menengarai, ada yang memprovokasi korban gempa untuk berunjuk rasa menuntut pencairan dana stimulan.

"Para kepala desa harus mendekati, tanya, dan kalau perlu menangkap provokator yang bukan warga korban gempa, bahkan rumahnya juga bukan di Pangalengan," kata Obar saat menyerahkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Gedung M. Toha, Senin (23/11).

Diberitakan "PR", Sabtu (21/11), Solidaritas Masyarakat Korban Gempa (SMKG) Pangalengan, mempertanyakan janji Bupati Bandung dan DPRD Kab. Bandung, untuk segera mencairkan dana stimulan bagi korban gempa di Kab. Bandung. SMKG berencana menggugat Pemkab Bandung, atas pengabaian atau pembiaran hak-hak warga korban.

SMKG menduga konflik politik yang berkepanjangan antara DPRD dan Bupati di Kab. Bandung, telah menjadikan masyarakat korban elite politik. Janji Bupati dalam waktu dua minggu terhitung 2-16 November lalu, untuk menyusun peraturan bupati (perbup) tentang percepatan penanggulangan korban gempa dengan alokasi anggaran Rp 50 miliar, juga belum tereliasasi.

Belum cair

Menurut Obar, dari sembilan kabupaten di Jabar yang terkena gempa bumi awal September lalu, sampai kini belum ada satu pun yang mencairkan dana stimulan rehabilitasi pascagempa. "Kalau ada kabupaten di Jawa Barat yang sudah menyerahkan dana stimulan coba tunjukkan? Belum ada sampai sekarang," katanya.

Rencananya, dana stimulan rehabilitasi rumah rusak berat Rp 15 juta, rumah rusak sedang Rp 10 juta, dan Rp 1 juta untuk rumah rusak ringan. "Namanya juga dana stimulan, jangan dikatakan cukup atau tidak cukup. Sampai sekarang anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar juga belum diterima," katanya.

Obar mengatakan, tidak mudah menangani dampak gempa bumi yang merusak 51.000 rumah warga dan ratusan fasilitas kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan. "Jumlah warga yang mengungsi pada awal terjadinya gempa mencapai 75.000 orang. Ini bukan pekerjaan ringan seperti yang dibayangkan," katanya.

Bupati pun mempersilakan bila ada korban gempa yang tidak puas, untuk merealisasikan ancamannya menduduki kantor bupati. "Silakan pula kalau mau pergi ke Jakarta untuk menagih janji pemerintah. Saya dan Sekda (H. Sofyan Nataprawira-red) selalu tinggal di rumah dinas di kompleks Pemkab Bandung, sehingga tidak akan lari," kata Obar. (A-71)***