Remuknya Komisi III DPR

KECAMAN terhadap Komisi III DPR terus berdatangan. Salah satu komisi bergengsi di lingkungan Senayan itu dinilai gagal menjaga dan membangun reputasi lembaga ketika mengadakan rapat dengan para mitra kerja.

Gelombang kecaman kian bermunculan setelah rapat Komisi III dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pengamat, dan mahasiswa, Selasa (10/11) malam, berakhir ricuh.

Kericuhan bermula ketika para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) menggugat salah satu kesimpulan Komisi III saat bertemu dengan Jaksa Agung dan jajarannya pada hari yang sama, Selasa (10/11).

Dalam butir kesimpulannya, Komisi III menyebutkan pihaknya mendesak jajaran kejaksaan untuk terus memproses kasus hukum pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Gugatan terhadap kesimpulan itu mengundang perdebatan panas antara Kompak dan pimpinan sidang. Rapat pun kian berlangsung liar dan akhirnya ditutup secara sepihak oleh pimpinan sidang.

Kericuhan pada rapat Komisi III dan Kompak itu, yang secara telanjang terlihat di layar kaca, membuat publik kian kesal, kecewa, dan geram.

Arus kecaman kepada Komisi III pun semakin deras mengalir tidak hanya dari dunia nyata seperti demonstrasi dan lontaran lisan berbagai kalangan, tapi juga muncul di dunia maya.

Derasnya arus kecaman itu wajar muncul karena kiprah Komisi III pada rapat sebelumnya dengan jajaran Polri dan kejaksaan juga hanya menimbulkan kekecewaan dan kegeraman.

Pada rapat dengan Kapolri pekan lalu, sebagai contoh, para anggota Komisi III terlihat melempem. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan datar. Bahkan, yang konyol, mereka berperan bak humas Polri.

Tidak ada pertanyaan maupun pernyataan kritis yang semestinya menjadi ciri anggota dewan. Misalnya kehadiran Kabareskrim Komjen Susno Duadji, yang sudah mengundurkan diri, pada rapat itu tidak dikritik.

Begitu juga ketika Komisi III mengadakan rapat dengan Jaksa Agung, Selasa (10/11) lalu. Kendati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mulai lebih kritis, sikap Komisi III yang mendukung pihak kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum dua pemimpin nonaktif KPK itu jelas melawan arus besar yang sedang terjadi di masyarakat.

Menjauhnya hukum dan konstruksi berpikir hukum di kalangan lembaga-lembaga negara dari gravitasi keadilan yang menjadi sentral nurani publik itulah yang sekarang sedang amat merisaukan. Polisi, kejaksaan, termasuk Komisi III DPR yang menganggap diri sebagai pembela supremasi hukum, semakin kehilangan kredibilitas di mata publik, justru dalam hal penegakan hukum itu sendiri.

Dengan DPR, khususnya Komisi III, sama juga. Publik merasa pikiran dan sikap wakil mereka, terutama dalam hal penegakan hukum, tidak mewakili nurani dan rasa keadilan yang sedang tercabik-cabik.

Jadi, sentral dari krisis yang sekarang sedang terjadi antara lembaga negara dan rakyat adalah defisit kredibilitas. Ketika negara dan seluruh lembaganya kehilangan kredibilitas, prestasi dan kebajikan apa pun bakal remuk. Itulah kerisauan kita akhir-akhir ini.