Tiga Puskesmas Tetap Beri Pelayanan Gratis

SOREANG, (PR).-

Meski masa tanggap darurat gempa bumi sudah selesai pertengahan September lalu, tiga puskesmas di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, tetap menggratiskan pelayanan kesehatannya. Syaratnya warga yang akan berobat menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Kab. Bandung.

"Kami tidak membeda-bedakan warga korban gempa atau bukan. Asalkan membawa KTP Kab. Bandung, akan memperoleh pelayanan gratis," kata Kasubag Tata Usaha Puskesmas Pangalengan H. Nandan Suhandan, di ruang kerjanya, Rabu (4/11).

Jumlah warga yang berobat jalan, kata Nandan, rata-rata 100 orang per hari, sedangkan rawat inap lima orang setiap hari. "Di Kec. Pangalengan terdapat tiga puskesmas yaitu Puskesmas Pangalengan, Puskesmas Wanasari, dan Puskesmas Sukamanah. Semuanya menggratiskan pelayanan," katanya.

Ruang rawat inap di Puskesmas Pangalengan masih darurat, yaitu berupa tenda dengan jumlah tempat tidur sepuluh. "Kalau pasien harus dirujuk ke rumah sakit, mereka akan dibuatkan kartu Gakinda atau Jamkesmas," katanya.

Penyakit menonjol yang diderita warga Pangalengan, termasuk korban gempa bumi, di antaranya sakit lambung (gastritis), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan diare. "Para petugas di lapangan secara rutin mengunjungi warga yang masih mengungsi di tenda-tenda, seperti di Lapangan Desa Sukamanah," katanya.

Bantuan berkurang

Sementara itu, sekitar 7.000 korban gempa di Kec. Pangalengan hingga saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Padahal kiriman bantuan dari lembaga-lembaga masyarakat maupun perusahaan, sudah jauh berkurang. Sekarang mereka mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Demikian dikemukakan Camat Pangalengan Haris Taufik, di sela-sela penyerahan bantuan hewan kurban dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) di aula Kec. Pangalengan, Rabu (4/11). "Dari 7.000 pengungsi, sekitar1 400 orang di antaranya berada di lokasi pengungsian di Desa Sukamanah," ucapnya.

Bantuan makanan untuk para pengungsi, kata Haris, masih terus disalurkan dari Pemkab Bandung maupun Pemprov Jabar. "Kiriman air bersih juga masih lancar. Pelayanan kesehatan diberikan oleh puskesmas maupun petugas kesehatan yang datang ke lokasi-lokasi pengungsian," ujarnya.

Haris mengakui, bantuan dari perusahaan maupun masyarakat sudah minim. "Kami sekarang hanya mengandalkan jalur birokrasi agar mendapatkan bantuan natura seperti beras, mi instan, ikan kaleng, dan lainnya," katanya. (A-71)***