DUKUNGAN publik bagi Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto mengalir deras. Ada yang menyebut dukungan itu seperti tsunami yang menggulung. Celakanya, semakin deras tsunami dukungan, semakin deras pula tsunami ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
Itulah yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Chandra dan Bibit, dua pemimpin nonaktif KPK, yang ditahan polisi karena diduga menyalahgunakan wewenang, justru mendapat simpati besar dari publik. Kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya kepada kepolisian dan kejaksaan, menukik tajam. Ini tentu pukulan yang berbahaya bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semestinya sedang menikmati bulan madu dengan pendukungnya.
Simpati bagi Chandra dan Bibit dari para facebooker yang dalam tiga hari sudah mencapai 400.000--dan akhir pekan ini ditargetkan menjadi 1 juta--adalah petunjuk kasatmata tentang tsunami ketidakpercayaan.
Penjelasan pers baik oleh SBY maupun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tentang kasus yang menimpa Chandra dan Bibit tidak serta-merta menimbulkan kepercayaan. Terbukti, setelah keterangan SBY bahwa dia tidak akan mengintervensi proses hukum dan keterangan panjang lebar Kapolri tentang kasus yang sama, dukungan di Facebook justru semakin melonjak. Aksi lain berupa demonstrasi di berbagai kota meluas, termasuk gerakan pita hitam bagi yang mendukung Chandra dan Bibit.
Karena penjelasan Presiden bahwa ia akan berada di garis paling depan melawan setiap upaya untuk melemahkan KPK tidak juga meredakan arus dukungan terhadap Bibit dan Chandra, terpaksa dibentuklah tim independen pencari fakta untuk kasus ini.
Tetapi belum lagi bekerja, tim independen ini mulai dipertanyakan karena beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dekat dengan SBY. Sebut saja Denny Indrayana yang menjadi staf khusus presiden bidang hukum, serta Amir Syamsuddin yang pengurus Partai Demokrat.
Jadi, mengapa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terutama kepada lembaga penegak hukum, menggelora bagai tsunami akhir-akhir ini?
Pertama, penegak hukum bekerja semata mendewakan prosedur, sedangkan publik mempersoalkan rasa ketidakadilan dari kasus Bibit dan Chandra. Keadilan dan kebenaran yang semata memenuhi tuntutan prosedur tidak bertemu dengan keadilan yang mengganggu nurani dan akal sehat publik.
Kedua, KPK yang sedang dikriminalisasi adalah lembaga yang oleh publik dianggap lebih baik daripada lembaga polisi dan kejaksaan.
Terhadap rekaman yang bocor, polisi hanya berkutat pada siapa yang merekam dan membocorkan, tetapi tidak mengusut tegas dan tuntas orang-orang yang disebut dalam rekaman itu.
Lembaga penegak hukum di Indonesia bercitra amat jelek. Untuk mengembalikan citra agar memperoleh kepercayaan publik, dibutuhkan kinerja luar biasa.
Selama ini polisi dan kejaksaan tidak memperlihatkan reformasi perilaku penegakan hukum. Karena itu, kerja KPK yang sesungguhnya biasa saja dipuja publik sebagai prestasi luar biasa.
Di negara lain, skandal yang memalukan biasanya diobati dengan kesadaran mengundurkan diri para pejabat yang bertanggung jawab.
Itulah yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Chandra dan Bibit, dua pemimpin nonaktif KPK, yang ditahan polisi karena diduga menyalahgunakan wewenang, justru mendapat simpati besar dari publik. Kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya kepada kepolisian dan kejaksaan, menukik tajam. Ini tentu pukulan yang berbahaya bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semestinya sedang menikmati bulan madu dengan pendukungnya.
Simpati bagi Chandra dan Bibit dari para facebooker yang dalam tiga hari sudah mencapai 400.000--dan akhir pekan ini ditargetkan menjadi 1 juta--adalah petunjuk kasatmata tentang tsunami ketidakpercayaan.
Penjelasan pers baik oleh SBY maupun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tentang kasus yang menimpa Chandra dan Bibit tidak serta-merta menimbulkan kepercayaan. Terbukti, setelah keterangan SBY bahwa dia tidak akan mengintervensi proses hukum dan keterangan panjang lebar Kapolri tentang kasus yang sama, dukungan di Facebook justru semakin melonjak. Aksi lain berupa demonstrasi di berbagai kota meluas, termasuk gerakan pita hitam bagi yang mendukung Chandra dan Bibit.
Karena penjelasan Presiden bahwa ia akan berada di garis paling depan melawan setiap upaya untuk melemahkan KPK tidak juga meredakan arus dukungan terhadap Bibit dan Chandra, terpaksa dibentuklah tim independen pencari fakta untuk kasus ini.
Tetapi belum lagi bekerja, tim independen ini mulai dipertanyakan karena beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dekat dengan SBY. Sebut saja Denny Indrayana yang menjadi staf khusus presiden bidang hukum, serta Amir Syamsuddin yang pengurus Partai Demokrat.
Jadi, mengapa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terutama kepada lembaga penegak hukum, menggelora bagai tsunami akhir-akhir ini?
Pertama, penegak hukum bekerja semata mendewakan prosedur, sedangkan publik mempersoalkan rasa ketidakadilan dari kasus Bibit dan Chandra. Keadilan dan kebenaran yang semata memenuhi tuntutan prosedur tidak bertemu dengan keadilan yang mengganggu nurani dan akal sehat publik.
Kedua, KPK yang sedang dikriminalisasi adalah lembaga yang oleh publik dianggap lebih baik daripada lembaga polisi dan kejaksaan.
Terhadap rekaman yang bocor, polisi hanya berkutat pada siapa yang merekam dan membocorkan, tetapi tidak mengusut tegas dan tuntas orang-orang yang disebut dalam rekaman itu.
Lembaga penegak hukum di Indonesia bercitra amat jelek. Untuk mengembalikan citra agar memperoleh kepercayaan publik, dibutuhkan kinerja luar biasa.
Selama ini polisi dan kejaksaan tidak memperlihatkan reformasi perilaku penegakan hukum. Karena itu, kerja KPK yang sesungguhnya biasa saja dipuja publik sebagai prestasi luar biasa.
Di negara lain, skandal yang memalukan biasanya diobati dengan kesadaran mengundurkan diri para pejabat yang bertanggung jawab.
Sent from my BlackBerry® powered by 
Kemelut antara Polisi dan KPK semakin hari semakin 'seru' saja. para pendukung masing-masing pihak sudah mulai memperlihatkan eksistensinya. tak terkecuali para pendukung KPK, setelah kemarin banyak mendapat dukungan dari facebookers dan bloggers, kini dukungan semakin meluas dari berbagai pihak.
bentuk dukungan moril yang sangat nyata, memakai pita hitam. sebuah tanda ikut berduka untuk sebuah lembaga yang sedang dilanda kemelut. namun pada akhirnya, hukum dituntut untuk menunjukan keadilannya. negeri ini masih sangat butuh lembaga seperti KPK untuk memperbaiki diri.
Cara Membuat Blog