Bupati Tetap Akan Ajukan Draf RAPBD ke Pemprov

SOREANG, (PR).-

Bupati Bandung H. Obar Sobarna menegaskan niatnya untuk menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung tahun 2010 kepada Pemprov Jabar bila sampai akhir minggu ini suara di DPRD "belum bulat".

"Dalam tiga atau empat hari ke depan, mungkin Senin (7/12) atau Selasa (8/12), saya akan serahkan draf RAPBD tahun 2010 ke Pemprov Jabar kalau suara di DPRD ’belum bulat’," kata Obar pada acara silaturahmi dengan para ketua partai politik dan fraksi DPRD Kab. Bandung, di Bale Winaya, Soreang, Rabu (2/12).

Menurut Obar, rencana menyerahkan draf RAPBD kepada pemprov tersebut untuk kepentingan masyarakat. "Kalau APBD tahun 2010 tidak juga dibahas dan disahkan, rakyat juga yang akan terkena dampaknya. Apalagi batas waktu pembahasan dan pengesahan pada akhir Desember ini," katanya.

Pengajuan RAPBD tahun 2010 kepada Pemprov Jabar, kata Obar, merupakan hak bupati sebagai kepala daerah. Dalam Ilmu Administrasi Negara dikenal sebagai freiss ermeissen. "Nantinya terserah keputusan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Penyerahan RAPBD tersebut merupakan yang pertama di Jawa Barat, bahkan secara nasional," katanya.

Pada acara silaturahmi itu, Obar juga mengklaim pimpinan DPRD sudah menyetujui peraturan bupati (perbup) yang di dalamnya terdapat anggaran rehabilitasi pascagempa bumi. "Rumah yang rusak berat akan memperoleh dana stimulan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta, dan rusak ringan Rp 1 juta," katanya.

Meski begitu, secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Triska Hendriawan mengatakan, hingga saat ini pimpinan DPRD belum menyetujui perbup tersebut. "Seharusnya perbup hanya memuat masalah khusus yakni rehabilitasi pascagempa, namun perbup yang diajukan Bupati isinya seperti APBD Perubahan sehingga kami minta agar direvisi," katanya.

Surat permintaan revisi perbup, kata Triska, dikirimkan pada 19 November lalu dan ditandatangani Ketua DPRD, H. Toto Suharto.

Kocok ulang

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bandung, H. Yanto Setyanto mengatakan, dalam rapat tertutup ketua partai dan fraksi disepakati pimpinan DPRD akan melakukan pertemuan membahas permasalahan di DPRD, Kamis (3/12). "Pertemuan itu di antaranya membedah kembali tata tertib DPRD dan alat kelengkapan. Bahkan, beberapa partai seperti PKB dan PAN tidak keberatan apabila ada kocok ulang komposisi komisi dan badan," katanya. (A-71/A-175)***