Tahun Baru Mobil Dinas Baru

KONSTITUSI memerintahkan agar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dilaksanakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktik, sadar atau pura-pura tidak sadar, keuangan negara malah dipakai untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran pejabat.

Secara sadar negara mengalokasikan belanja pegawai berkisar 15% hingga 22% dari total belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai di daerah jauh lebih besar lagi, bisa mencapai di atas 50%. Tren alokasi anggaran untuk belanja pegawai selalu naik dari tahun ke tahun. Tentu saja pos itu belum termasuk belanja barang untuk fasilitas pejabat.

APBN Perubahan 2009, misalnya, mengalokasikan sedikitnya Rp106 miliar untuk pengadaan 80 unit mobil mewah pejabat, belum termasuk pajak yang totalnya mencapai Rp62,8 miliar. Mobil yang dipilih ialah jenis Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp1,3 miliar untuk menggantikan kendaraan lama Toyota Camry yang harganya 'cuma' Rp500 juta.

Realisasi pengadaan mobil dinas mewah mengambil momentum akhir tahun. Inilah kado istimewa tahun baru untuk 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat negara lainnya.

Pada saat bersamaan, rakyat justru mendapatkan kado pahit tahun baru. Pemerintah mengumumkan pengurangan pagu beras untuk masyarakat miskin, dari 15 kilogram pada 2009 menjadi 13 kilogram pada 2010.

Berdasarkan proyeksi Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jumlah penduduk miskin 2010 justru bertambah 200 ribu jiwa. Dengan kenaikan itu, jumlah total penduduk miskin menjadi 32,7 juta, naik dari 32,5 juta pada 2009.

Kemiskinan selalu berkorelasi dengan pendidikan. Rakyat tidak bisa menikmati pendidikan memadai karena fasilitas sekolah yang buruk.

Untuk membangun satu gedung sekolah, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp400 juta atau satu mobil dinas pejabat negara bisa membiayai pembangunan tiga gedung sekolah.

Temuan Indonesia Budget Centre lebih fantastis lagi. Total belanja mobil pejabat negara tersebut ternyata setara dengan memberikan pendidikan gratis bagi 184.000 siswa setingkat SMP. Dengan demikian, satu mobil dinas pejabat negara dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun.

Sesungguhnya uang bukan menjadi persoalan dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Persoalan utama ialah penyelenggara negara tidak memiliki sense of crisis. Pada saat sebagian besar rakyat masih bergumul dalam kemiskinan, para pejabat negara memamerkan simbol kemewahan.

Harus jujur dikatakan, sekalipun pahit rasanya, pembelian mobil dinas mewah itu adalah sebuah kampanye negatif terhadap pemerintahan yang citranya kian tergerus. Mobil dinas mewah bagi para menteri itu sekaligus memperlihatkan pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kemiskinan. Dan, hidup hemat hanyalah kata-kata penghias bibir belaka.

Kado mobil mewah ini juga tidak mendidik karena akan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Soalnya ada contoh dari pusat.