Koalisi tanpa Prinsip

SEMAKIN sulit membaca peta koalisi partai politik sekarang ini. Sulit karena koalisi bisa dibangun dengan siapa saja. Partai-partai seakan bisa menempel ke mana saja dengan alasan 'demi kepentingan yang lebih besar'. Maka, demi kepentingan yang lebih besar itu, kita menyaksikan kelahiran koalisi besar yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Lucunya, kepentingan yang lebih besar itu tidak mampu mengalahkan kepentingan ketua-ketua partai mencalonkan diri menjadi presiden. Dengan alasan yang sama, demi kepentingan yang lebih besar, PDIP bergelagat membangun koalisi besar yang dimotori Partai Demokrat. Berbeda dengan koalisi besar pertama yang tidak mampu mengalahkan para ketuanya menjadi presiden, koalisi besar kedua lebih jelas. Di sini, tidak ada tokoh yang mampu memaksa Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden.

Pertanyaan bagi banyak orang adalah kalau Mega merapat ke Yudhoyono, apakah yang dipertaruhkan? Bila itu terjadi, pasti Mega harus melepas mandat PDIP yang menetapkan dia sebagai calon presiden, mandat yang dianggap sebagai harga mati. Dan, yang paling mahal, PDIP harus melepas tradisi oposisi yang selama ini menjadi watak perjuangannya.

Tentu, kita tahu PDIP tidak ingin menjadi oposisi selamanya. Oposisi hanyalah sebuah penantian untuk meraih kemenangan melalui pemilu, tetapi tidak menumpang kemenangan yang diraih partai lain. Gugatan itu akan dengan mudah dipatahkan argumen 'demi kepentingan yang lebih besar'.

Peta koalisi semakin runyam ketika para petinggi partai beranggapan seakan-akan ada calon presiden yang sudah pasti keluar sebagai pemenang dalam pemilu presiden Juli mendatang. Soliditas banyak partai terganggu oleh perkiraan itu.

Kerumitan dan hiruk pikuk koalisi sampai dengan hari ini memperlihatkan dengan amat jelas bahwa elite politik negeri ini tidak bersungguh-sungguh membangun sebuah sistem politik yang benar. Apakah kita akan tetap menganut sistem pemerintahan presidensial dengan fundamental multipartai tidak terbatas?

Selama kita masih menganut sistem multipartai tidak terbatas, koalisi adalah bola liar yang tidak menemukan pola. Setiap partai setiap saat bisa berkoalisi dengan siapa saja, tanpa arah dan tanpa prinsip yang dipegang. Hanya mengejar kesempatan untuk terlibat dan dilibatkan dalam kekuasaan.

Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang kuat di tengah sistem check and balance yang kuat juga. Koalisi yang terlampau besar akan membahayakan sistem check and balance. Karena itu, pemerintahan yang kuat harus didukung oposisi yang kuat juga. Dengan demikian, oposisi yang kuat haruslah menjadi kepentingan dari pemerintah yang memenangi pemilu.

Koalisi dan oposisi harus menemukan pola yang memudahkan penafsiran. Tidak bisa dibiarkan rumit setiap kali dibicarakan. Salah satu pola yang perlu dibangun adalah etika kepatutan.
Misalnya, partai yang perolehan suaranya lebih rendah tidaklah ngotot mencalonkan ketuanya menjadi presiden. Kedua, janganlah sebelum pemilu partai-partai mendeklarasikan tokoh mereka sebagai calon presiden, apalagi dengan harga mati. Kredibilitas partai dan politikus tidak hanya dibangun karena kecerdasan mengelola kemungkinan, tetapi juga ketaatan pada kata-kata yang diucapkan. Kerumitan koalisi dan oposisi di negeri kita disebabkan praktik politik yang mengabaikan prinsip.