SOREANG, (PR).-
Jawa Barat masih kekurangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Saat ini baru terdapat 2.100 orang sehingga seorang PLKB menangani tiga sampai empat desa. Selain itu, anggaran KB di Jawa Barat juga masih kecil yakni Rp 47 miliar, termasuk untuk gaji dan tunjangan jabatan.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Drs. Rukman Heryana, M.M, mengatakan hal itu saat bersilaturahmi dengan para PLKB se-Kab. Bandung di Gedung Korpri Soreang, Rabu (27/5). Acara dihadiri oleh Bupati Bandung H. Obar Sobarna dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung, Edi Siswandi.
"Jumlah PLKB tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan sehingga seorang petugas harus menangani sampai empat desa. Idealnya seorang petugas untuk satu desa/kelurahan," katanya.
Jumlah desa di Jawa Barat hampir 4.000, tepatnya 3.978 desa yang lokasinya berjauhan, terutama di wilayah kabupaten. "Belum lagi dengan sarana dan prasarana pendukung kerja PLKB yang juga terbatas akibat keterbatasan anggaran. Pemprov Jabar pada tahun ini mengalokasikan Rp 47 miliar untuk KB sudah termasuk gaji pegawai," katanya.
Belum merata
Keberpihakan pemerintah kabupaten/kota kepada program KB, kata Rukman, belum merata malah ada kabupaten yang anggaran KB-nya ratusan juta rupiah. "Kalau Kab. Bandung cukup bagus karena anggaran KB sampai Rp 12 miliar dengan Rp 4 miliar untuk gaji para pegawai. Banyak kabupaten/kota yang kurang peduli kepada KB," katanya.
Selain anggaran, penempatan masalah KB juga kurang layak misalnya ditempatkan pada bidang di dinas tertentu. "Padahal, KB memiliki 81 urusan wajib sehingga tak bisa dilaksanakan satu bidang," katanya menjelaskan.
Sementara Obar Sobarna mengatakan, banyak fasilitas operasional PLKB seperti sepeda motor yang rusak, namun belum diganti akibat keterbatasan anggaran. "Pemerintah pusat dan provinsi sering kebingungan menyalurkan dananya, sedangkan pemerintah kabupaten kesulitan mendapatkan anggaran. Lebih baik salurkan anggaran pusat dan provinsi ke daerah-daerah," katanya. (A-71)***
Jawa Barat masih kekurangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Saat ini baru terdapat 2.100 orang sehingga seorang PLKB menangani tiga sampai empat desa. Selain itu, anggaran KB di Jawa Barat juga masih kecil yakni Rp 47 miliar, termasuk untuk gaji dan tunjangan jabatan.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Drs. Rukman Heryana, M.M, mengatakan hal itu saat bersilaturahmi dengan para PLKB se-Kab. Bandung di Gedung Korpri Soreang, Rabu (27/5). Acara dihadiri oleh Bupati Bandung H. Obar Sobarna dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung, Edi Siswandi.
"Jumlah PLKB tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan sehingga seorang petugas harus menangani sampai empat desa. Idealnya seorang petugas untuk satu desa/kelurahan," katanya.
Jumlah desa di Jawa Barat hampir 4.000, tepatnya 3.978 desa yang lokasinya berjauhan, terutama di wilayah kabupaten. "Belum lagi dengan sarana dan prasarana pendukung kerja PLKB yang juga terbatas akibat keterbatasan anggaran. Pemprov Jabar pada tahun ini mengalokasikan Rp 47 miliar untuk KB sudah termasuk gaji pegawai," katanya.
Belum merata
Keberpihakan pemerintah kabupaten/kota kepada program KB, kata Rukman, belum merata malah ada kabupaten yang anggaran KB-nya ratusan juta rupiah. "Kalau Kab. Bandung cukup bagus karena anggaran KB sampai Rp 12 miliar dengan Rp 4 miliar untuk gaji para pegawai. Banyak kabupaten/kota yang kurang peduli kepada KB," katanya.
Selain anggaran, penempatan masalah KB juga kurang layak misalnya ditempatkan pada bidang di dinas tertentu. "Padahal, KB memiliki 81 urusan wajib sehingga tak bisa dilaksanakan satu bidang," katanya menjelaskan.
Sementara Obar Sobarna mengatakan, banyak fasilitas operasional PLKB seperti sepeda motor yang rusak, namun belum diganti akibat keterbatasan anggaran. "Pemerintah pusat dan provinsi sering kebingungan menyalurkan dananya, sedangkan pemerintah kabupaten kesulitan mendapatkan anggaran. Lebih baik salurkan anggaran pusat dan provinsi ke daerah-daerah," katanya. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “Seorang Petugas PLKB Harus Tangani 4 Desa”
Posting Komentar