EPISODE tentang badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sapi perah partai politik dan elite politik ternyata belum berakhir.
Profesionalisme dan kemandirian BUMN yang gencar disuarakan para pemangku kebijakan di negeri ini kiranya hanya manis di bibir. Buktinya, begitu hajat politik pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tiba, seruan profesionalisme itu surut digantikan gerilya tim sukses mendekati BUMN. Saking gencarnya gerilya itu, sampai-sampai muncul isu rencana pengunduran diri pemimpin puncak BUMN.
Itulah yang terjadi pada Rabu (10/6), saat berlangsung rapat dengar pendapat direksi PT Pertamina dengan Komisi VII DPR. Adalah Alvin Lie, anggota DPR dari Fraksi PAN, yang mendengar kabar bahwa Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berniat mundur dari jabatannya.
Penyebabnya Karen tidak tahan dengan besarnya tekanan dan permintaan penyediaan dana dari tim sukses pasangan capres-cawapres tertentu. Alvin pun menanyakan kebenaran kabar itu kepada Karen dalam rapat yang berlangsung terbuka tersebut.
Jika benar, Alvin mengapresiasi Pertamina karena memang begitulah seharusnya direksi BUMN bersikap, yakni independen dan bebas dari kepentingan apa pun kecuali memajukan BUMN. Sayangnya, pertanyaan Alvin Lie tak dijawab.
Karen justru menjawab pertanyaan Alvin di depan pers, seusai rapat. Ia membantah berniat mundur dan menyebut tidak ada tekanan apa pun atas dirinya dari tim sukses capres-cawapres tertentu.
Sebuah bantahan yang justru melahirkan tanda tanya besar, sekaligus memberi konfirmasi adanya sesuatu di balik isu mundur itu. Kalau benar tidak ada tekanan, mengapa tidak menjawab di dalam forum resmi? Padahal, pertanyaan soal isu mundur dan adanya tekanan disampaikan di forum rapat dengar pendapat yang resmi.
Kesan menghindari forum resmi itulah yang membuat logika kita menyimpulkan masih ada relasi antara Pertamina dan kepentingan politik. Bahkan, jangan-jangan benar belaka bahwa bentuk relasi itu adalah pengisapan dari kepentingan politik kepada Pertamina.
Apalagi, Pertamina adalah BUMN dengan aset sangat besar, sekitar Rp254 triliun. Bagi elite politik yang tengah berkompetisi meraih kekuasaan, melimpahnya aset tentu merupakan lahan empuk untuk dikeruk. Itu disebabkan ongkos politik kian hari kian mahal.
Tanda-tanda menjadikan Pertamina sebagai lahan garapan untuk diperah sudah muncul dari misteriusnya pergantian direksi. Publik tidak melihat secara gamblang kapan 'fit and proper test' calon direktur utama digelar.
Yang muncul hanyalah penjelasan Menteri BUMN bahwa direksi baru yang dilantik sudah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Melalui forum ini kita tegaskan kembali bahwa sudah saatnya cara-cara menjadikan BUMN, termasuk Pertamina, sebagai sapi perah politik dihentikan.
Untuk memastikan hal itu, DPR harus memanggil kembali Dirut Pertamina untuk menjelaskan secara terang-benderang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Itu agar harapan anak bangsa ini untuk memiliki BUMN yang tangguh dan membanggakan segera menjadi kenyataan.
Profesionalisme dan kemandirian BUMN yang gencar disuarakan para pemangku kebijakan di negeri ini kiranya hanya manis di bibir. Buktinya, begitu hajat politik pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tiba, seruan profesionalisme itu surut digantikan gerilya tim sukses mendekati BUMN. Saking gencarnya gerilya itu, sampai-sampai muncul isu rencana pengunduran diri pemimpin puncak BUMN.
Itulah yang terjadi pada Rabu (10/6), saat berlangsung rapat dengar pendapat direksi PT Pertamina dengan Komisi VII DPR. Adalah Alvin Lie, anggota DPR dari Fraksi PAN, yang mendengar kabar bahwa Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berniat mundur dari jabatannya.
Penyebabnya Karen tidak tahan dengan besarnya tekanan dan permintaan penyediaan dana dari tim sukses pasangan capres-cawapres tertentu. Alvin pun menanyakan kebenaran kabar itu kepada Karen dalam rapat yang berlangsung terbuka tersebut.
Jika benar, Alvin mengapresiasi Pertamina karena memang begitulah seharusnya direksi BUMN bersikap, yakni independen dan bebas dari kepentingan apa pun kecuali memajukan BUMN. Sayangnya, pertanyaan Alvin Lie tak dijawab.
Karen justru menjawab pertanyaan Alvin di depan pers, seusai rapat. Ia membantah berniat mundur dan menyebut tidak ada tekanan apa pun atas dirinya dari tim sukses capres-cawapres tertentu.
Sebuah bantahan yang justru melahirkan tanda tanya besar, sekaligus memberi konfirmasi adanya sesuatu di balik isu mundur itu. Kalau benar tidak ada tekanan, mengapa tidak menjawab di dalam forum resmi? Padahal, pertanyaan soal isu mundur dan adanya tekanan disampaikan di forum rapat dengar pendapat yang resmi.
Kesan menghindari forum resmi itulah yang membuat logika kita menyimpulkan masih ada relasi antara Pertamina dan kepentingan politik. Bahkan, jangan-jangan benar belaka bahwa bentuk relasi itu adalah pengisapan dari kepentingan politik kepada Pertamina.
Apalagi, Pertamina adalah BUMN dengan aset sangat besar, sekitar Rp254 triliun. Bagi elite politik yang tengah berkompetisi meraih kekuasaan, melimpahnya aset tentu merupakan lahan empuk untuk dikeruk. Itu disebabkan ongkos politik kian hari kian mahal.
Tanda-tanda menjadikan Pertamina sebagai lahan garapan untuk diperah sudah muncul dari misteriusnya pergantian direksi. Publik tidak melihat secara gamblang kapan 'fit and proper test' calon direktur utama digelar.
Yang muncul hanyalah penjelasan Menteri BUMN bahwa direksi baru yang dilantik sudah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Melalui forum ini kita tegaskan kembali bahwa sudah saatnya cara-cara menjadikan BUMN, termasuk Pertamina, sebagai sapi perah politik dihentikan.
Untuk memastikan hal itu, DPR harus memanggil kembali Dirut Pertamina untuk menjelaskan secara terang-benderang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Itu agar harapan anak bangsa ini untuk memiliki BUMN yang tangguh dan membanggakan segera menjadi kenyataan.
Comments :
0 komentar to “Pertamina dan Sapi Perah Politik”
Posting Komentar