Disdikbud Hentikan Bimtek BOS Kepala Sekolah Mengeluh Karena Harus Bayar Rp 600.000,00/Orang

SOREANG, (PR).-
Para kepala SD dan SMP di Kab. Bandung mengeluhkan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 600.000,00/orang. Keluhan itu ditindaklanjuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung dengan menghentikan bimtek BOS yang sudah berjalan sejak awal Juli lalu.

Keluhan itu diungkapkan sejumlah kepala SMPN di Kab. Bandung di sela-sela acara serah terima jabatan (sertijab) 51 kepala SMPN di Aula SMPN 1 Margahayu, Selasa (14/7). "Tiap sekolah harus mengirimkan dua orang, yakni kepala sekolah dan bendahara BOS. Berarti sekolah harus mengeluarkan Rp 1,2 juta," kata Kepala SMPN 3 Ciparay Drs. Rucitta, M.M.Pd.

Bimtek BOS yang dilaksanakan di salah satu hotel di Lembang, Kab. Bandung Barat (KBB) tersebut sudah berlangsung dalam beberapa gelombang. "Rencananya bimtek akan dilakukan bertahap di setiap wilayah. Kebetulan wilayah Ciparay belum ikut. Namun, kami keberatan dengan biaya bimtek Rp 600.000,00/orang," ujarnya.

Menurut Rucitta, SDN dan SMPN tidak dibolehkan memungut biaya dari orang tua siswa, sehingga hanya mengandalkan BOS. "Saat ini BOS provinsi dan kabupaten belum cair. Jadi untuk membayar guru honorer atau biaya operasional saja sudah kesulitan. Lalu, kini harus ikut bimtek dengan biaya mahal," katanya.

Keluhan seperti itu juga banyak diterima Dewan Pendidikan (DP) Kab. Bandung. "Keluhan kepala sekolah baik SD dan SMP juga masuk ke Dewan Pendidikan Kab. Bandung karena biayanya terlalu tinggi. Kasihan para kepala sekolah," kata Wakil Ketua DP Kab. Bandung dr. H. Agus Muharram.

Sudah dihentikan

Ditemui di SMPN 1 Margahayu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kab. Bandung Drs. Juhana, M.M.Pd mengatakan, pihaknya sudah menghubungi panitia untuk menghentikan bimtek tersebut. "Banyak keluhan dari kepala SD dan SMP yang kami terima, sehingga kami meminta bimtek BOS dihentikan," katanya.

Jumlah SD negeri dan swasta penerima dana BOS, menurut Juhana, sekitar 1.400 sekolah dan SMP 170 sekolah. "Kalau setiap sekolah membayar Rp 1,2 juta, uang yang terkumpul amat besar. Daripada meresahkan, kami minta bimtek BOS itu dihentikan saja," katanya.

Juhana membantah, Disdikbud telah memberikan lampu hijau kepada panitia bimtek, yakni Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan MKKS SMP, sehingga bimtek BOS bisa berlangsung. "Bukan dari kami, melainkan ada lampu hijau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujarnya.

Juhana sangat menyayangkan pelaksanaan bimtek pengelolaan BOS tersebut, karena waktunya hampir bersamaan dengan sosialisasi BOS tahun 2009 yang diadakan Disdikbud Kab. Bandung. "Bukan hanya biaya bimtek yang sampai Rp 600.000,00/orang, tapi saat ini kami juga mengadakan sosialisasi BOS secara gratis. Sosialisasi BOS dilakukan ke kecamatan-kecamatan," katanya. (A-71)***