Hari Ini Rakyat Memilih

JAKARTA, (PR).-
Rabu (8/7) ini, bangsa Indonesia menguji kembali kedewasaan berdemokrasinya melalui pemilihan presiden periode 2009-2014. Berharap pilpres berlangsung damai, ketiga calon presiden menggelar zikir bersama di kediaman masing-masing, Selasa (7/7) malam.

Capres nomor urut 1 Megawati Soekarnoputri menggelar zikir di kediamannya Jln. Kebagusan, Jakarta Selatan. Sementara capres nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan zikir bersama di kediamannya di Cikeas, Bogor. Capres nomor urut 3 Jusuf Kalla juga zikir bersama di kediamannya, Jln. Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Jusuf Kalla mengatakan, zikir bersama ini dilaksanakan untuk berdoa demi kelancaran pilpres. "Zikir ini untuk mendoakan agar negeri ini aman, tenang, dan damai," katanya.

Pada Selasa siang, Presiden Yudhoyono dalam telewicara dengan sebelas gubernur di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan semua jajaran pemerintah, termasuk Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas pengamanan penyelenggaraan pilpres.

Menurut Presiden, hal itu dijabarkan melalui sikap netral bagi lembaga negara seperti TNI dan Polri, serta bagi pejabat negara untuk menjalankan aturan main dalam berpolitik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Saya tidak ingin dengar ada paksaan. Jangan ada paksaandari siapa pun. Itu instruksi saya, mari jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya.

Presiden pun memerintahkan semua gubernur dan para bupati/wali kota agar membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah karena beban tugas yang berat. Hal itu bertujuan agar rakyat mendapat pelayanan yang baik, jangan sampai tidak mendapat hak pilihnya.

Presiden juga meminta semua pihak menjaga suasana kondusif yang sudah berlangsung hingga saat ini sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya dengan baik.

Telewicara Presiden dengan sebelas gubernur itu membahas tentang laporan kesiapan masing-masing daerah terkait dengan daftar pemilih tetap, distribusi logistik, dan situasi keamanan.

Para gubernur yang mengikuti telewicara adalah Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Maluku Karel Ralahalu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Gubernur Sulawesi Utara S.A. Sarundajang, Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin, dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Sementara itu, Mendagri Mardiyanto dalam laporannya mengatakan, pemerintah sudah menjalankan sejumlah langkah sesuai dengan aturan yang ada untuk menyukseskan penyelenggaraan pilpres. Mardiyanto juga menyatakan sejumlah daerah telah memberikan bantuan personel untuk penyelenggaraan pemilu.

"Kami melaporkan bahwa kami melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait secara teratur. Kami juga melaksanakan pengecekan langsung ke beberapa provinsi, untuk mengecek kebijakan apakah bisa berjalan. Kami juga memberikan izin cuti kepada 117 pejabat untuk mengikuti kampanye dan pelaksanaan cuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan," katanya.

Mohon maaf

Calon presiden Megawati Soekarnoputri memohon maaf kepada seluruh rakyat yang telah berkorban dan bersusah payah selama kampanye capres-cawapres. Megawati menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya menjelang pilpres di kediamannya, Jln. Kebagusan, Jakarta Selatan.

Mega juga mengajak agar seluruh warga negara mengikuti pemilu dengan pikiran yang jernih dan jujur. Dalam pidato singkatnya itu, Mega juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah berpartisipasi dengan menggunakan hak politiknya dalam pileg.

Ia mengajak semua rakyat untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dan mengawal pemilu agar tercipta pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta bermartabat.

Seruan tokoh agama

Sementara itu, para tokoh lintas agama menyerukan warga negara menggunakan hak pilihnya. Bagi warga yang belum terdaftar, mereka mengimbau agar menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

"Para tokoh lintas agama menyerukan agar rakyat menggunakan hak politiknya dengan cerdas, merdeka, dan bertanggung jawab," kata Ketua International Committee on Religion for Peace yang juga Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dalam jumpa pers di Kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Jln. Kemiri, Menteng, Jakarta, Selasa (7/7).

"Warga negara yang belum terdaftar agar mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dengan menunjukkan KTP dan KK sesuai dengan domisilinya masing-masing," ujar Din.

Jumpa pers ini dihadiri oleh para tokoh dari lintas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Forum Komunikasi Kristen Jakarta (FKKJ), dan Badan Kerja sama Gereja (BKSG).

Para tokoh ini juga menyerukan seluruh umat beragama agar menyukseskan pilpres dan tetap menjaga kerukunan. Mereka juga mengimbau, siapa pun yang menang harus diterima secara dewasa dan lapang dada.

"Kepada umat beragama agar memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, baik di rumah maupun di tempat ibadah agar pilpres berlangsung lancar, damai, dan beradab," tutur Din.

Mereka juga menyerukan KPU selaku penyelenggara pemilu, harus bertindak profesional. KPU harus menjunjung tinggi kejujuran, netralitas, dan keadilan, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negara yang menggunakan hak pilihnya.

"KPU sebagai penyelenggara itu penting karena hasil dan proses itu sangat ditentukan oleh wasit. Dan wasit jangan seperti di Liga Indonesia, gara-gara wasit pemain jadi berantem," ucap Din.

Seruan gubernur

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS di tempat domisili masing-masing.

"Hal itu penting, karena suara masyarakat sangat menentukan perjalanan pembangunan bangsa dan negara ini lima tahun ke depan. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga suasana yang kondusif, aman, dan damai," kata Heryawan.

Dengan turunnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), menurut Heryawan, semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2009. Dengan berbekal KTP, setiap penduduk dapat menggunakannya untuk menentukan pilihan. Penggunaan KTP tersebut disesuaikan dengan domisilinya.

Lebih lanjut, Heryawan menyatakan, untuk membantu pelaksanaan pilpres, Pemprov Jabar mengerahkan satuan perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak 225.648 orang. Para anggota linmas itu, bersama anggota Polri dan TNI akan melakukan pengamanan di setiap TPS.

"Ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jabar beserta unsur muspida lainnya guna menyukseskan Pilpres 2009 di Jawa Barat," ujar Heryawan.

Sementara itu, Ketua KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, secara umum Jabar siap menghadapi Pilpres 2009. Dikemukakannya, tidak ada kendala krusial yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pilpres 2009 di Jabar.

Terkait dengan penggunaan KTP sebagai syarat pendaftaran calon pemilih di TPS, dia mengatakan, petunjuk teknis telah didistribusikan hingga tingkat TPS. Dengan demikian, diharapkan tidak ada perbedaan persepsi di tingkat bawah mengenai prosedur ini.

Kendati demikian, dia mengemukakan, petugas KPPS perlu tetap mengawasi validitas KTP, Kartu Keluarga, serta prosedur lain yang diperuntukkan bagi pemilih yang belum masuk DPT. "Mudah-mudahan pada waktunya tidak ada penyalahgunaan KTP," ujar Ferry. (A-130/A-132/A-156/A-154/A-179/A-187)***

Penulis:

Back