SOREANG, (PR).-
Partisipasi warga Kab. Bandung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu hanya 76,9 persen pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) datang ke tempat pemilihan suara (TPS), pada pilpres lalu tingkat partisipasi meningkat hingga 83,24 persen.
Dari 1.751.935 pemilih yang datang ke TPS, sebanyak 88.898 suara yang mereka berikan atau sekitar lima persen di antaranya dinyatakan tidak sah. Jumlah suara tidak sah yang cukup tinggi tersebut, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung Osin Permana, bukan akibat minimnya sosialisasi mengenai cara pencontrengan, tetapi lebih merupakan bentuk sikap politik yang dipilih.
"Bagaimanapun, tidak memilih salah satu pasangan calon merupakan sikap politik yang tetap harus dihargai. Toh mereka pun tetap menghargai pelaksanaan pilpres yang ada, berikut semua sistem yang berlaku, dengan hadir ke TPS. Itu jauh lebih baik," kata Osin di sela-sela rapat pleno penetapan perolehan suara pilpres yang dilaksanakan di RM Sindang Reret, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Kamis (16/7).
Sementara itu, mengenai jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan hanya berbekal KTP, menurut Osin, tidak terlalu banyak. "Kalau dirata-ratakan, tidak semua TPS didatangi minimal seorang pemilih yang membawa KTP. Dalam artian, jumlahnya tidak sebanyak TPS yang ada, yaitu 5.438," ujarnya tanpa memerinci jumlah pemilih tersebut.
Pelaksanaan rapat pleno sendiri berlangsung lancar, tertib, dan aman. Tidak ada keberatan krusial yang disampaikan saksi dari masing-masing perwakilan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil akhir perolehan suara menempatkan pasangan SBY-Boediono di peringkat pertama dengan raihan 1.161.762 suara (69,9%), disusul pasangan Mega-Pro sebanyak 357.968 suara (21,5%), dan JK-Wiranto 143.307 suara (8,6%).
Berdasarkan perincian dari masing-masing PPK pun, peringkat perolehan suara tersebut hampir sama. Pengecualian hanya terjadi di Kec. Kertasari, yang menempatkan pasangan JK-Wiranto berada di posisi kedua di bawah SBY-Boediono sekaligus mengungguli raihan Mega-Pro dengan selisih 387 suara.
Tujuh laporan
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab. Bandung Enjang Surahman mengatakan, selama pelaksanaan kampanye hingga pemungutan suara dilakukan, Panwaslu Kab. Bandung menerima tujuh laporan kasus pelanggaran pilpres. Namun tidak satu pun yang ditindaklanjuti secara pidana karena beberapa kasus di antaranya tidak terbukti. Kalaupun memang melanggar, telah dihentikan atau gagal menemukan pelakunya.
"Lima kasus yang dilaporkan selama minggu tenang hingga waktu pemungutan suara ialah perihal adanya kecurigaan penggiringan massa oleh pejabat pemerintah untuk mendukung salah satu kandidat tertentu," kata Enjang.
Laporan tersebut datang dari Kec. Ciwidey, Banjaran, dan Kec. Cikancung. Namun saat ditindaklanjuti, ternyata tidak terbukti. "Itu karena adanya kecurigaan dari tim sukses pasangan lain yang menduga pencairan anggaran untuk desa sebagai bentuk suap," ujarnya.
Selain itu, ada juga laporan perusakan kantor sekretariat dan papan nama salah satu parpol. Namun ketika ditindaklanjuti, ternyata laporan itu tidak akurat.
Lebih lanjut Enjang mengatakan, dari semua laporan yang masuk, hanya dua kasus yang benar-benar merupakan pelanggaran. Yang pertama ialah pemasangan spanduk yang berbau kampanye hitam yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Sementara yang kedua ialah pengadaan syukuran sehari menjelang pemungutan suara yang dilakukan oleh salah satu anggota dari salah satu partai politik.
"Pemasang spanduk gagal kami deteksi identitasnya, sedangkan kegiatan syukuran tersebut langsung kami bubarkan sebelum menjurus ke kampanye," kata Enjang Surahman. (A-184)***
Sumber : Pikiran Rakyat Online
Partisipasi warga Kab. Bandung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu hanya 76,9 persen pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) datang ke tempat pemilihan suara (TPS), pada pilpres lalu tingkat partisipasi meningkat hingga 83,24 persen.
Dari 1.751.935 pemilih yang datang ke TPS, sebanyak 88.898 suara yang mereka berikan atau sekitar lima persen di antaranya dinyatakan tidak sah. Jumlah suara tidak sah yang cukup tinggi tersebut, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung Osin Permana, bukan akibat minimnya sosialisasi mengenai cara pencontrengan, tetapi lebih merupakan bentuk sikap politik yang dipilih.
"Bagaimanapun, tidak memilih salah satu pasangan calon merupakan sikap politik yang tetap harus dihargai. Toh mereka pun tetap menghargai pelaksanaan pilpres yang ada, berikut semua sistem yang berlaku, dengan hadir ke TPS. Itu jauh lebih baik," kata Osin di sela-sela rapat pleno penetapan perolehan suara pilpres yang dilaksanakan di RM Sindang Reret, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Kamis (16/7).
Sementara itu, mengenai jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan hanya berbekal KTP, menurut Osin, tidak terlalu banyak. "Kalau dirata-ratakan, tidak semua TPS didatangi minimal seorang pemilih yang membawa KTP. Dalam artian, jumlahnya tidak sebanyak TPS yang ada, yaitu 5.438," ujarnya tanpa memerinci jumlah pemilih tersebut.
Pelaksanaan rapat pleno sendiri berlangsung lancar, tertib, dan aman. Tidak ada keberatan krusial yang disampaikan saksi dari masing-masing perwakilan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil akhir perolehan suara menempatkan pasangan SBY-Boediono di peringkat pertama dengan raihan 1.161.762 suara (69,9%), disusul pasangan Mega-Pro sebanyak 357.968 suara (21,5%), dan JK-Wiranto 143.307 suara (8,6%).
Berdasarkan perincian dari masing-masing PPK pun, peringkat perolehan suara tersebut hampir sama. Pengecualian hanya terjadi di Kec. Kertasari, yang menempatkan pasangan JK-Wiranto berada di posisi kedua di bawah SBY-Boediono sekaligus mengungguli raihan Mega-Pro dengan selisih 387 suara.
Tujuh laporan
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab. Bandung Enjang Surahman mengatakan, selama pelaksanaan kampanye hingga pemungutan suara dilakukan, Panwaslu Kab. Bandung menerima tujuh laporan kasus pelanggaran pilpres. Namun tidak satu pun yang ditindaklanjuti secara pidana karena beberapa kasus di antaranya tidak terbukti. Kalaupun memang melanggar, telah dihentikan atau gagal menemukan pelakunya.
"Lima kasus yang dilaporkan selama minggu tenang hingga waktu pemungutan suara ialah perihal adanya kecurigaan penggiringan massa oleh pejabat pemerintah untuk mendukung salah satu kandidat tertentu," kata Enjang.
Laporan tersebut datang dari Kec. Ciwidey, Banjaran, dan Kec. Cikancung. Namun saat ditindaklanjuti, ternyata tidak terbukti. "Itu karena adanya kecurigaan dari tim sukses pasangan lain yang menduga pencairan anggaran untuk desa sebagai bentuk suap," ujarnya.
Selain itu, ada juga laporan perusakan kantor sekretariat dan papan nama salah satu parpol. Namun ketika ditindaklanjuti, ternyata laporan itu tidak akurat.
Lebih lanjut Enjang mengatakan, dari semua laporan yang masuk, hanya dua kasus yang benar-benar merupakan pelanggaran. Yang pertama ialah pemasangan spanduk yang berbau kampanye hitam yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Sementara yang kedua ialah pengadaan syukuran sehari menjelang pemungutan suara yang dilakukan oleh salah satu anggota dari salah satu partai politik.
"Pemasang spanduk gagal kami deteksi identitasnya, sedangkan kegiatan syukuran tersebut langsung kami bubarkan sebelum menjurus ke kampanye," kata Enjang Surahman. (A-184)***
Sumber : Pikiran Rakyat Online
Comments :
0 komentar to “Partisipasi Warga Kab. Bandung Dalam Pilpres Meningkat”
Posting Komentar