NGAMPRAH, (PR).-
Selama satu tahun pemerintahan Bupati Abubakar bersama Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra, mereka mengakui sudah cukup puas dengan apa yang diperoleh, meski belum mencapai titik optimal. Sudah banyak yang direncanakan untuk kemajuan Kab. Bandung Barat, tetapi belum ada yang direalisasikan secara nyata.
Hal itu mengemuka dalam jumpa pers dalam rangka satu tahun pemerintahan Abubakar-Ernawan Natasaputra di rumah dinas bupati, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Kamis (16/7). Abu menyatakan, selama satu tahun ini masih dalam proses.
Seperti diketahui, tepat setahun lalu, 17 Juli 2008, pasangan Abubakar dan Ernawan Natasaputra resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang pertama setelah berpisah dari Kab. Bandung sebagai kabupaten induk.
Abu mengatakan, mereka akan melanjutkan percepatan pembangunan dengan menitikberatkan pada tujuh bidang pembangunan. Di antaranya, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi kerakyatan, pengembangan potensi lokal, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, serta penguatan otonomi desa.
"Satu tahun ini bukan hanya masalah puas atau tidak puas, karena kami hanya mengawal. Masyarakatlah yang merasakan, melihat, dan mendengar pemerintahan ini berjalan," katanya.
Proses
Ernawan menambahkan, puas dan tidak puas merupakan suatu proses. Menurut dia, keoptimalan pemerintahan disadari belum sepenuhnya terwujud. Meski demikian, mereka akan melakukan percepatan yang aplikatif di tengah berbagai keterbatasan
"Kondisi masyarakat di Kab. Bandung Barat mulai dari Lembang sampai Rongga sangat beragam. Kebutuhan mereka juga bermacam-macam. Oleh karena itu, selain dari APBD kami juga meminta bantuan dari pemerintah provinsi, pusat, dan swasta untuk percepatan pembangunan," tutur Erna.
Hasil kurang optimal ini juga diakui Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Menggugat, Deki David Kawur. Menurut dia, masyarakat belum merasakan diuntungkan secara optimal dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Barat pertama ini.
Deki menilai, roda pemerintahan dihambat oleh personel atau aparat pemerintahan yang tidak mendukung visi dan misi Kab. Bandung Barat. Oleh karena itu, dia meminta kepada bupati agar mengganti para kepala SKPD dan camat yang tidak dapat menjabarkan visi dan misi tersebut. Itu karena hal tersebut dinilai akan menjadi kendala dalam pembangunan Kab. Bandung Barat. (A-183/A-187)***
Sumber : Pikiran Rakyat Online
Selama satu tahun pemerintahan Bupati Abubakar bersama Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra, mereka mengakui sudah cukup puas dengan apa yang diperoleh, meski belum mencapai titik optimal. Sudah banyak yang direncanakan untuk kemajuan Kab. Bandung Barat, tetapi belum ada yang direalisasikan secara nyata.
Hal itu mengemuka dalam jumpa pers dalam rangka satu tahun pemerintahan Abubakar-Ernawan Natasaputra di rumah dinas bupati, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Kamis (16/7). Abu menyatakan, selama satu tahun ini masih dalam proses.
Seperti diketahui, tepat setahun lalu, 17 Juli 2008, pasangan Abubakar dan Ernawan Natasaputra resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang pertama setelah berpisah dari Kab. Bandung sebagai kabupaten induk.
Abu mengatakan, mereka akan melanjutkan percepatan pembangunan dengan menitikberatkan pada tujuh bidang pembangunan. Di antaranya, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi kerakyatan, pengembangan potensi lokal, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, serta penguatan otonomi desa.
"Satu tahun ini bukan hanya masalah puas atau tidak puas, karena kami hanya mengawal. Masyarakatlah yang merasakan, melihat, dan mendengar pemerintahan ini berjalan," katanya.
Proses
Ernawan menambahkan, puas dan tidak puas merupakan suatu proses. Menurut dia, keoptimalan pemerintahan disadari belum sepenuhnya terwujud. Meski demikian, mereka akan melakukan percepatan yang aplikatif di tengah berbagai keterbatasan
"Kondisi masyarakat di Kab. Bandung Barat mulai dari Lembang sampai Rongga sangat beragam. Kebutuhan mereka juga bermacam-macam. Oleh karena itu, selain dari APBD kami juga meminta bantuan dari pemerintah provinsi, pusat, dan swasta untuk percepatan pembangunan," tutur Erna.
Hasil kurang optimal ini juga diakui Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Menggugat, Deki David Kawur. Menurut dia, masyarakat belum merasakan diuntungkan secara optimal dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Barat pertama ini.
Deki menilai, roda pemerintahan dihambat oleh personel atau aparat pemerintahan yang tidak mendukung visi dan misi Kab. Bandung Barat. Oleh karena itu, dia meminta kepada bupati agar mengganti para kepala SKPD dan camat yang tidak dapat menjabarkan visi dan misi tersebut. Itu karena hal tersebut dinilai akan menjadi kendala dalam pembangunan Kab. Bandung Barat. (A-183/A-187)***
Sumber : Pikiran Rakyat Online
Comments :
0 komentar to “Satu Tahun Kepemimpinan Abubakar-Ernawan: Pemerintahan Belum Optimal”
Posting Komentar