Mulai 2010, RSUD Ebah dan Soreang Jadi BLUD

SOREANG, (PR).-
Mulai tahun 2010 Pemkab Bandung berencana menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ebah Majalaya dan Soreang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status BLUD, pengelolaan keuangan kedua RSUD lebih fleksibel dan mandiri sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Selama ini hasil pengelolaan keuangan RSUD Ebah dan RSUD Soreang masuk terlebih dulu ke kas Pemkab Bandung sebagai pendapatan asli daerah (PAD)," kata Asisten Administrasi Pembangunan Pemkab Bandung, Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si., di ruang kerjanya, Senin (10/8).

Dengan terlebih dulu masuk kas daerah, manajemen keuangan RSUD tidak cepat dalam melayani masyarakat. "RSUD harus menunggu dulu pengesahan APBD dan birokrasi pencairan anggaran lainnya. Akhirnya pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu karena melayani orang-orang sakit tidak bisa menunggu datangnya anggaran," katanya.

Dari catatan "PR", pada APBD tahun 2008, PAD dari hasil retribusi pelayanan umum meningkat. Target yang harus dicapai dari retribusi Rp 44,447 miliar, sedangkan realisasinya Rp 44,750 miliar. Hasil retribusi itu berasal dari 38 item seperti pelayanan kesehatan, RSUD Majalaya, RSUD Soreang, dan lain-lain.

Dari pelayanan kesehatan, terrealisasi Rp 6,342 miliar atau 101, 93 persen dari target Rp 6,222 miliar. RSUD Majalaya menyumbang Rp 5,797 miliar dari target Rp 5, 672 miliar. Sementara RSUD Soreang hanya memenuhi PAD sebesar Rp 9,33 miliar dari target Rp. 11,2 miliar.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan Pemkab Bandung kehilangan PAD yang potensial, Djamu mengatakan, kedua RSUD memang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya apabila statusnya BLUD. "Namun tetap saja, setiap tiga bulan harus melaporkan pemakaian keuangannya kepada Pemkab Bandung," ujarnya.

Dengan BLUD, kata Djamu, pihak RSUD juga bisa memakainya untuk pengangkatan tenaga outsourcing (tenaga kontrak) dengan perusahaan swasta. "Contohnya RSUD membutuhkan outsourcing tenaga perawat maupun tenaga kebersihan, RSUD memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya. (A-71)***