Projek Tol Soreang-Pasirkoja Kembali Dikerjakan

SOREANG, (PR).-
Pengerjaan projek jalan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) kembali bergulir. Minggu ini, pengerjaan projek jalan tol sepanjang 10,57 km tersebut memasuki tahap pengukuran. Tahapan yang pengerjaannya melibatkan konsultan dari pihak ketiga ini direncanakan rampung dalam waktu sebulan.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Sofyan Sulaeman, melalui Kepala Seksi Pembangunan Bidang Jalan Asep Ridwan mengatakan, semestinya pengukuran tersebut dilaksanakan sejak Juni lalu. Namun pelaksanaannya terkendala sejumlah hal yang mengakibatkan pengerjaan baru bisa dilaksanakan sekarang.

Salah satunya ialah Surat Penetapan Lahan Pembangunan (SPLP) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan baru diterima Dinas Bina Marga Kab. Bandung pada bulan Juli. "Dengan adanya SPLP itu, kami kini leluasa melanjutkan tahapan-tahapan projek yang sempat terhenti," kata Asep.

Optimis tepat waktu

Meskipun sejumlah tahapan pelaksanaannya mengalami kemunduran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, Dinas Bina Marga Kab. Bandung tetap optimistis projek yang ditargetkan selesai pada tahun 2011 ini bisa dirampungkan tepat waktu.

Lebih lanjut, Asep mengatakan, begitu pengukuran selesai dilakukan, tahapan yang akan dilaksanakan berikutnya ialah sosialisasi kepada warga pemilik tanah yang menjadi lokasi pembangunan jalan tol ini, sebelum akhirnya dilakukan penetapan harga. Setidaknya ada tiga belas desa dari empat kecamatan yang sejumlah wilayahnya akan dibebaskan untuk pembangunan projek ini. Lahan seluas 11,57 hektare yang akan menjadi lokasi pembangunan jalan tol ini terletak di Kecamatan Margaasih, Katapang, Kutawaringin, dan Soreang.

"Tahap penetapan harga ini yang mungkin akan berjalan alot. Namun demikian, tetap saja, tahap ini pelaksanaannya diupayakan bisa selesai dalam jangka waktu sebulan saja. Untuk meminimalkan kealotan proses ini, penetapan harga sengaja dilaksanakan oleh tim penilai independen," tutur Asep.

Begitu harga telah disepakati, pembebasan lahan bisa dilakukan kemudian. Meskipun anggaran untuk pembebasan ini dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun, Asep berharap pembebasan bisa dilakukan serentak. Sebab dikhawatirkan harga tanah yang baru dibebaskan tahun depan atau dua tahun kemudian melonjak jauh dibandingkan harga yang telah disepakati saat ini.

Tahun 2009 ini, telah tersedia total dana sebanyak Rp 67 miliar yang diperoleh dari urunan pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan juga Kota Bandung. Sementara keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan ini mencapai Rp 265 miliar. (A-184)***