Bantuan Menumpuk di Gudang

SOREANG, (PR).-

Bantuan untuk korban gempa di Kab. Bandung masih menumpuk di Gudang Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung di Soreang. Pihak desa maupun kecamatan belum mengajukan permohonan pengiriman bantuan untuk korban gempa.

"Setelah masa tanggap darurat berakhir Rabu (16/9), posko utama gempa dipindahkan dari Kantor Kec. Pangalengan ke Kantor Dinsosdukcasip di kompleks pemkab," kata Kabid Bina Kesejahteraan Sosial Dinsosdukcasip Kab. Bandung, Agus Maulana, Jumat (25/9).

Stok beras Pemkab Bandung saat ini masih mencapai 25,5 ton, sebanyak 25 ton di antaranya disimpan di gudang Bulog. "Bahan-bahan lain seperti alat-alat dapur, sarden, mi, kecap, saus, bahkan tenda tersedia cukup," katanya.

Demikian pula di Pangalengan, persediaan bantuan masih mencukupi. "Bantuan lebih diarahkan ke bahan bangunan atau uang agar warga bisa merehab rumahnya," kata Kasi Penanggulangan Bencana Dinsosdukcasip, Dedi Baidillah.

Meski tahap tanggap darurat sudah berakhir, kata Agus, pihaknya akan tetap menyalurkan bantuan natura baik makanan, minuman, lauk pauk, maupun alat-alat yang diperlukan korban gempa. "Korban kebakaran seperti di Kec. Cimaung juga kami kirimi bantuan, asalkan ada permintaan dari pihak kecamatan atau desa/kelurahan yang diketahui kecamatan," ujarnya.

Namun, sejak akhir Ramadan sampai Jumat (25/6) kemarin, belum ada permintaan dari pihak kecamatan sehingga Dinsosdukcasip belum mengeluarkan bantuan tersebut. "Mungkin pihak desa atau kecamatan belum mengetahui adanya perpindahan posko utama gempa bumi, sehingga belum mengajukan bantuan yang dibutuhkan. Bisa juga karena jumlah pengungsi terus berkurang," kata Agus.

Dedi mengimbau warga yang peduli agar menyalurkan bantuan untuk korban gempa melalui posko utama. "Posko gempa di Pangalengan kini statusnya menjadi posko kecamatan, sehingga bantuan yang datang ke sana khusus untuk korban di Pangalengan," katanya.

Dari posko utama, bantuan akan disalurkan ke tiga puluh kecamatan yang terkena dampak gempa, termasuk Pangalengan. "Namun, kami juga tidak membatasi akses bantuan ke Pangalengan. Silakan saja mengirim bantuan ke sana," katanya.

Rp 20 miliar

Sementara itu, Pemkab Bandung mengajukan dana sekitar Rp 20 miliar pada perubahan APBD Kab. Bandung untuk proses recovery akibat gempa. Demikian dikatakan Sekda Kab. Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, ketika ditemui di Pemkab Bandung, Jumat (25/9).

"Yang kami ajukan ke pusat tetap Rp 1,4 triliun, dari Pemprov Jabar Rp 90 miliar, dan dari pemkab akan diajukan minimal Rp 20 miliar," ucapnya.

Besaran dana tersebut, kata Sofian, masih akan dibahas dengan anggota DPRD Kab. Bandung setelah perangkat dewan terbentuk.

"Rencananya, dananya sharing, makanya kita harus bahas dulu dengan DPRD," katanya. Namun, ia mengatakan, belum ditentukan apakah jenis bantuan dalam masa recovery tersebut berbentuk uang atau bahan bangunan.

"Untuk APBD 2009, alokasi dana tak terduga sudah habis untuk pilpres, pileg, dan bencana yang terjadi tahun ini. Oleh karena itu, dana recovery harus diajukan dalam APBD perubahan," ucapnya.

Pemkab Bandung menargetkan program rehabilitasi rumah yang rusak akibat gempa bumi selesai pada Februari 2010. Target tersebut terkait dengan instruksi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta yang menyebutkan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat gempa dimulai Oktober mendatang.

Saat ini, kata Sofian, data yang masuk ke pusat masih dalam tahap klarifikasi. "Berdasarkan pengalaman, ada data yang tidak sesuai dengan usulan, makanya perlu crosscheck untuk memperjelas kembali definisi kerusakan," katanya.

Jumlah bangunan rusak akibat gempa yang diajukan Pemkab Bandung, kata Sofian, sekitar 41.000 unit, berupa rumah, bangunan sekolah, dan fasilitas umum lain. (A-71/A-175)***