Kepala Desa Mengeluh ADD tak Kunjung Cair

SOREANG, (PR).-
Sebanyak tiga puluh kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kab. Bandung mendatangi Gedung DPRD Kab. Bandung, Senin (26/10). Mereka mengeluhkan berbagai kebijakan Pemkab Bandung seperti alokasi anggaran yang tidak merata dan belum cairnya alokasi dana desa (ADD).

Para kades diterima Ketua DPRD Kab. Bandung H. Toto Suharto, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Triska Hendriawan dan sejumlah anggota termasuk anggota DPRD H. Asep Dedi Sukmawan (mantan Kades Nagrak, Kec. Cangkuang).

Menurut Ketua Apdesi Kab. Bandung Joko Nono Hermanto, para kades datang untuk mengeluhkan kebijakan Pemkab Bandung yang kurang mendukung pemerataan pembangunan desa. Padahal, visi dan misi Pemkab Bandung dengan jelas mencantumkan pembangunan perdesaan sebagai garda depan.

"Kebijakan yang tidak mendukung itu, misalnya, ada desa menerima anggaran infrastruktur ratusan juta rupiah, sedangkan desa lainnya tidak. Tentu kades yang digugat warga sebab dianggap tidak bisa mengegolkan bantuan," katanya.

Bahkan, tak jarang muncul projek yang tidak dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten. "Tak sedikit usulan projek hasil Musrenbang mentok di Badan Anggaran DPRD, namun tiba-tiba muncul projek yang disahkan DPRD. Padahal, projek tersebut tidak dibahas dalam Musrenbang. Kami mempertanyakan prosedur DPRD sehingga bisa mengegolkan projek di luar Musrenbang," katanya.

Apdesi Kab. Bandung juga mengeluhkan belum cairnya alokasi dana desa (ADD) tahap kedua. "Menjadi preseden buruk apabila setiap tahun pencairan ADD selalu terlambat. Bagaimana projek dan kegiatan pembangunan bisa berjalan kalau ADD dicairkan menjelang akhir tahun anggaran," ucapnya.

Seperti diberitakan "PR" (Rabu, 7/10), ADD untuk tujuh belas desa di Kab. Bandung masih belum bisa dicairkan karena pemerintah desa belum melunasi pajak bumi bangunan (PBB) atau kepala desanya bermasalah dengan hukum. Sebanyak 12 desa tertahan ADD tahun 2008, sebagian besar desa berada di Kec. Cangkuang, dan 5 desa tertahan ADD tahun 2009.

Dana bencana

Alokasi anggaran bencana juga dipertanyakan, terutama oleh para kades dari Kec. Pangalengan. "Para korban gempa sudah berada di tenda hampir dua bulan, namun sampai kini anggaran rehabilitasi rumah warga belum jelas," kata Kades Margamulya Kec. Pangalengan, Bunyamun Marsus.

Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Triska Hendriawan mengatakan, DPRD akan melakukan kajian secara menyeluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. "Seperti pencairan ADD yang selalu terlambat sehingga menghambat pembangunan desa. Kalau menggunakan peraturan daerah yang sudah kita revisi, seharusnya syarat pencairan ADD lebih ringan daripada tahun lalu," katanya. (A-71)***