SUAP adalah bagian dari korupsi. Ia jelas bukan hal baru di sini. Praktik ini, bahkan telah berkembang menjadi kelaziman di Tanah Air. Ini tidak mengejutkan. Yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan adalah penyakit sosial yang satu ini telah semakin meluas dan mengganas.
Bukti empiris paling akhir ditunjukkan oleh hasil survei Global Corruption Report (GCR) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Rabu (7/10). Intinya, perilaku suap telah menjangkiti kaum profesional.
Laporan GCR 2009 menyebutkan 60% eksekutif bisnis di Indonesia menyuap ketika berhubungan dengan lembaga publik. Penyuapan ini, menurut laporan itu, menjadi modus paling dominan dalam korupsi yang melibatkan sektor swasta.
Eksekutif Indnesia tak tahan menghadapi tekanan pejabat publik. Mereka melakukan suap setelah aktif diminta, diperas, ataupun ditawari secara proaktif. Artinya, bukan para eksekutif yang berinisiatif. Tetapi, mereka melakukannya karena pejabat publik memaksa mereka mempraktikkan perilaku negatif itu.
Tetapi, bila ini terus berlangsung, ia akan menjadi kebiasaan dan penyakit tanpa obat. Ini membahayakan, bukan saja secara moral, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.
Praktik suap telah membuat perekonomian kita semakin tidak kompetitif. Sekitar 50% eksekutif yang menjadi subyek penelitian itu mengaku, praktik mereka yang tidak terpuji itu telah menambah biaya proyek menjadi 10% lebih besar. Bahkan, dalam beberapa kasus, beban biaya itu telah bertambah hingga 25%.
Adalah menyedihkan, tatkala di satu sisi pemberantasan korupsi terus menjadi jualan dalam kampanye pemilu, dan ia dibeli oleh pasar-pasar politik dengan harga tertinggi, tetapi di sisi lain, ada kenyataan yang justru kebalikannya.
Hasil penelitian GCR 2009 itu merupakan pesan buruk bagi citra Republik ini. Negeri ini bukannya tengah menjauh dari korupsi, sebaliknya kian terbenam dalam kubangan penyakit sosial itu. Dan pesan itu dikumandangkan bukan oleh sembarang lembaga, melainkan oleh sebuah lembaga internasional yang kredibel dan independen.
Sesungguhnya, sempat muncul sudah postulat yang nyaris diyakini kebenarannya bahwa korupsi bukanlah penyakit tanpa obat di negeri ini. Itu terutama tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berkembang menjadi icon yang sangat ditakuti koruptor, karena berani memberantas kejahatan kemanusiaan itu tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih.
Tetapi, ketika KPK dilemahkan dan dimandulkan secara sistematis seperti yang tengah berlangsung saat ini, maka skeptisismelah yang muncul ke permukaan.
Yang harus dilakukan adalah memberdayakan kembali independensi dan kewenangan KPK ke level yang tidak mungkin diintervensi oleh siapa pun. Bila tidak, maka Indonesia akan terus menjadi juara dalam soal korupsi. Dan itu akan berlangsung abadi.
Bukti empiris paling akhir ditunjukkan oleh hasil survei Global Corruption Report (GCR) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Rabu (7/10). Intinya, perilaku suap telah menjangkiti kaum profesional.
Laporan GCR 2009 menyebutkan 60% eksekutif bisnis di Indonesia menyuap ketika berhubungan dengan lembaga publik. Penyuapan ini, menurut laporan itu, menjadi modus paling dominan dalam korupsi yang melibatkan sektor swasta.
Eksekutif Indnesia tak tahan menghadapi tekanan pejabat publik. Mereka melakukan suap setelah aktif diminta, diperas, ataupun ditawari secara proaktif. Artinya, bukan para eksekutif yang berinisiatif. Tetapi, mereka melakukannya karena pejabat publik memaksa mereka mempraktikkan perilaku negatif itu.
Tetapi, bila ini terus berlangsung, ia akan menjadi kebiasaan dan penyakit tanpa obat. Ini membahayakan, bukan saja secara moral, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.
Praktik suap telah membuat perekonomian kita semakin tidak kompetitif. Sekitar 50% eksekutif yang menjadi subyek penelitian itu mengaku, praktik mereka yang tidak terpuji itu telah menambah biaya proyek menjadi 10% lebih besar. Bahkan, dalam beberapa kasus, beban biaya itu telah bertambah hingga 25%.
Adalah menyedihkan, tatkala di satu sisi pemberantasan korupsi terus menjadi jualan dalam kampanye pemilu, dan ia dibeli oleh pasar-pasar politik dengan harga tertinggi, tetapi di sisi lain, ada kenyataan yang justru kebalikannya.
Hasil penelitian GCR 2009 itu merupakan pesan buruk bagi citra Republik ini. Negeri ini bukannya tengah menjauh dari korupsi, sebaliknya kian terbenam dalam kubangan penyakit sosial itu. Dan pesan itu dikumandangkan bukan oleh sembarang lembaga, melainkan oleh sebuah lembaga internasional yang kredibel dan independen.
Sesungguhnya, sempat muncul sudah postulat yang nyaris diyakini kebenarannya bahwa korupsi bukanlah penyakit tanpa obat di negeri ini. Itu terutama tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berkembang menjadi icon yang sangat ditakuti koruptor, karena berani memberantas kejahatan kemanusiaan itu tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih.
Tetapi, ketika KPK dilemahkan dan dimandulkan secara sistematis seperti yang tengah berlangsung saat ini, maka skeptisismelah yang muncul ke permukaan.
Yang harus dilakukan adalah memberdayakan kembali independensi dan kewenangan KPK ke level yang tidak mungkin diintervensi oleh siapa pun. Bila tidak, maka Indonesia akan terus menjadi juara dalam soal korupsi. Dan itu akan berlangsung abadi.
Comments :
0 komentar to “Korupsi yang Abadi”
Posting Komentar